NASIONAL
Pemusnahan Kaum Pribumi Sedang Berlangsung
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Awal bencana datang dari hulu : Madeleine Albright (Yahudi Polandia) mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ketua National Democratic Institute (NDI), aktor dibalik layar proses amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002. Proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai 2002, tonggak penting dalam sejarah pemusnahan kaum pribumi dan aneksasi imperialis akan kuasai Indonesia. Rekayasa NDI terlibat aktif dalam proses amandemen UUD 1945 cukup panjang dan matang dengan memberikan bantuan teknis, pendidikan, dan finansial, dengan dukungan dana sebesar Rp 4 triliun ( klaim yang pernah muncul di berbagai sumber ) dialokasikan untuk berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, pelatihan bagi anggota parlemen, dan penyebaran informasi kepada publik. Yang menarik rekayasa ini bukan hanya anggota parlemen yang harus di lumpuhkan tetapi para ilmuwan juga harus di tundukkan, di miskinkan otaknya, dan prilakunya di jadikan pengemis. Digendam sihir imperialisme berlomba lomba masuk gerbong NDI terkesan tidak mau terlambat ikut mengais mendapatkan dana operasional yang akan mereka terima sebagai imbalannya. Bersama ahli konstitusi internasional sewaan NDI untuk memberikan masukan dan pandangan pasal pasal secara bertahap ( dari tahun 1999 sampai 2002 ) yang harus di rubah ( diamandemen ). Mereka juga bertugas menyiapkan kampanye publik seakan lebih bijak dan ahli dari para pendiri bangsa, melalui kampanye publik seolah olah sebagai negarawan. Menyembunyikan dan menekan kesadarannya sebagai penghianat negara tega membunuh Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. *Benar terjadi pada amandemen keempat tahun 2002 negara di padamkan, Negara Proklamasi 1945 di bubarkan*. ( Prof Kaelan). Ingatlah ... pada tahun 1997 hingga 2001 Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton dan Madeline Albright menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, James Riady sudah keluar masuk Gedung Putih, karena jasanya sebagai salah satu sponsor Pilpres Bill Clinton. Terkoneksi dengan Jokowi bisa jadi Presiden adalah atas rekayasa yang sama oleh Madeline Albright ( pernah datang ke Solo) dugaan kuat kerja sama dengan James Riady. Benang merah yang terjadi di Indonesia bukan kebetulan. Setelah beredar pernyataan diduga James Riyadi mengatakan bahwa 10 Tahun mendatang rakyat China akan eliminasi Pribumi Indonesia. ( Pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook “Informasi Kegubernuran 9 Naga”, seperti dikutip dari terkini.id., pada Kamis, 6 Mei 2021). Sampai di sini apakah masih belum yakin bahwa Proyek Strategis Nasional Strategi Nasional ( PSN ), adalah milik Madeline Albright dan James Riady bersama imperialis lainnya yang saat ini sudah menguasai Nusantara. Rencana aneksasi terhadap Indonesia, mulai dari mengganti UUD 45 sampai munculnya PSN ( perampasan tanah dan pengusiran warga pribumi ) untuk macam macam proyek selanjutnya akan dibagi dengan pengusaha / pemilik modal asing, benar-benar sudah dan sedang terjadi. Saat ini terpulang kepada rakyat Indonesia akan menyerah atau melawan agar negara selamat dari perampasan, penindasan, pengusiran, pemusnahan kaum pribumi, perampokan dan penaklukan kedaulatan negara oleh para imperialis sedang terjadi akan kembali menjajah Indonesia (*)
Marry Crisis & Happy A New Fear
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Kebijakan Publik Pemerintah Prabowo melempar kesalahan dengan mengatakan kenaikan PPN 12% merupakan perintah pasal 7 ayat (1) UU 7 Tahun 2021 tentang perpajakan. Tepatnya pada poin b pasal ini menyatakan: \"sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Pemerintahan Prabowo melempar salah dengan mengatakan, aturan ini merupakan kreasi Presiden Jokowi dan 8 fraksi di DPR. Awalnya, angka PPN 12% diusulkan Jokowi lewat penerbitan Surpres No. R-21/Pres/05/2021 yang dikirimkan ke DPR. Lewat Supres tersebut, Jokowi meminta DPR merevisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang perpajakan pada 5 Mei 2021. Jokowi mendesak agar revisi aturan tersebut segera dibahas dan disetujui dengan prioritas utama. Usulan inipun diproses oleh PDIP sebagai ketua Panja DPR. Akhirnya, terbitlah UU No.7 tahun 2021 sebagai pengganti UU No. 6 Tahun 1983 tentang harmonisasi perpajakan. Dalam pasal 7, ditambahkan ketentuan PPN 12% sesuai perintah Presiden Jokowi kala itu. Dari latar belakang ini, jika pemerintahan Prabowo mengatakan mereka hanya menjalankan perintah undang-undang yang ketentuannya diinisiasi Presiden Jokowi dan disepekati 8 fraksi DPR kala itu, sangatlah benar. Namun apakah dengan latar belakang ini, pemerintah Prabowo layak melempar kesalahan kepada Jokowi dan 8 fraksi DPR yang membahas dan menyepakati aturan tersebut dalam konteks kenaikan PPN 12% saat ini? Tentu saja tidak tepat. Jokowi dan DPR memang yang menginisiasi dan menetapkannya, tapi Pemerintah Prabowo yang melaksanakannya. Jokowi dan DPR kala itu, patut dipersalahkan. Demikian juga, Prabowo dan DPR saat ini, layak untuk dipersalahkan. Kenapa? Karena ketentuan PPN dalam pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021, tidak hanya mengatur soal kenaikan PPN 12%. keberlakuan PPN 12% yang dimaksud dalam pasal ini, juga tidak bersifat mutlak wajib dilaksanakan. Selain itu, dalam pasal ini juga diatur soal angka PPN yang tidak mutlak harus 12% (bisa kurang, bisa lebih). Dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan, PPN dapat diubah (diberlakukan) dari paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Dalam pembahasannya di DPR yang hampir 3 bulan hingga disahkan, disepakati bahwa penentuan PPN 5% hingga 15% disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kalau ketahanan perekonomian masyarakat baik, PPN bisa dinaikan lebih tinggi. Jika rendah, maka harus dilakukan penyesuaian ke angka yang lebih rendah. Kenyataan saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, PHK meluas, pendapatan rendah. PPN 12% mendatangkan implikasi kenaikan Inflasi 9,0% dengan dampak terciptanya 12,7 juta kemiskinan baru. Artinya, tidak layak PPN dinaikan dari 11% ke 12%. Seharusnya diturunkan. Dimana proses penurunan PPN di bawah 11%, diatur dan sejalan dengan perintah pasal 7 ayat (3). Tapi kenapa pemerintah Prabowo dan DPR saat ini, tidak menggunakan kewenangan tersebut untuk menurunkan malah menaikkan PPN ? Berikutnya, pengaturan dalam pasal 7 ayat (4), menyatakan bahwa: perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam RAPBN. Aturan ini memberi kewenangan khusus kepada Prabowo selaku kepala eksekutif untuk menyodorkan dan mengusulkan besaran angka PPN. Prabowo tahu kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat tidak siap menghadapi PPN 12%. Tapi kenapa Prabowo malah mengusulkan angka 12%? Dengan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat, terutama kelas menengah-bawah, Prabowo punya kewenangan untuk meringankan beban rakyat dengan mengusulkan angka PPN yang turun dari 11%. Tapi kenyataannya, justru dinaikkan. Setelah perlakuan bengis tidak peduli rakyat, pantaskah pemerintahan Prabowo melempar salah kepada Jokowi dan DPR sebelumnya? Bajingannya, Prabowo diberi kewenangan pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) untuk memilih dan menyodorkan angka PPN di bawah 11%, bahkan bisa turun sampai 5%. Tapi malah memilih menaikkan. Prabowo melakukannya dengan riang gembira sambil melihat celah politis untuk melindungi diri dan melempar kesalahan kepada Jokowi dan DPR sebelumnya. Sekarang, keputusan akhir PPN 12% tetap berada di tangan Prabowo. Di tengah keadaan force majeure, Prabowo punya pilihan dan kewenangan untuk membatalkannya. Bisa gunakan pasal 7 ayat (4) untuk keluarkan Peraturan Pemerintah dan diubah dalam APBN-P 2025 atau lewat lewat penerbitan Perppu. Jika Prabowo tidak melakukannya, maka tidak ada bedanya dengan Jokowi. Penipu berbaju patriot. Ataukah Prabowo tidak hendak menggunakan kewenangannya untuk melindungi rakyat Indonesia karena menuruti keinginan Jokowi yang diinisiasikan ke dalam pasal 7 ayat (1) poin b? Entahlah! Pastinya, pilihan memalukan ini, menunjukkan kebenaran omon-omon Prabowo. Berkoar-koar melindungi hak asasi manusia di negara orang, masyarakat dalam negeri sendiri diinjak batang lehernya tanpa belas kasihan. Apapun plot twist politiknya, kepada rakyat, kami ucapkan: marry crisis & happy a new fear... (*)
Kelabuhi Masyarakat,Jualan Properti PIK-2 Berkedok Proyek Strategis Nasional
Jakarta | FNN - Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilekatkan pada proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK-2), rupanya hanya upaya \'menipu publik\' (kamuflase) belaka. Pihak pengembang PT Agung Sedayu grup dan kroni-kroninya, yaitu pihak Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kepala desa Belimbing, Maskota, aparatur Pemda seperti Camat, Lurah termasuk para preman bayaran adalah gerombolan penipu. Mereka terlibat dalam aktivitas premanisme (pemaksaan) agar warga menjual lahannya dengan harga yang sangat murah (30rb - 50ribu/m) secara sepihak. Mereka (warga) dipaksa dengan upaya tipu daya supaya melepas hak jual lahannya secara sepihak kepada PT Agung Sedayu grup. Demikian rilis yang diterima FNN dari kuasa hukum penggugat proyek PIK-2, Juju Purwantoro, Ahad (8/11/2024). Juju menegaskan bahwa walaupun ada surat dari Kemenko Perekonomian No. 6 Tahun 2024, tgl 15 Mei 2024 dan Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur (KPPIP) No PK.KPPIP/55/D.IV.M.EKON.KPPIP/06/2024, tgl 4 Juni 2024. Demikian juga adanya penegasan melalui Surat Keterangan dari PT Mutiara Intan Permai sebagai Badan Usaha Pengelola dan Pengembang PSN PIK-2 Tropical Coastland, bahwa yang masuk bagian PSN PIK-2 adalah seluas 1.755 Ha, yang terdiri dari; Taman Bhinneka/ 54 Ha, Safari Zoo/126 Ha, Golf Course/ 135 Ha, Wisata Mangrove/ 302 Ha, Sirkuit Internasional/ 217 Ha, dan Ecotourism/687 Ha, tidak tercantum sama sekali peruntukannya untuk perumahan swasta dan sarana prasarana pendukungnya. Demikian juga ditegaskan oleh pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN, dan Wakil Ketua DPD RI, bahwa PSN PIK-2 bermasalah, karena lokasinya berada di hutan lindung. Jadi ada pelanggaran hukum, karena faktanya- ada PSN di lokasi lahan yang justru milik rakyat. Tampak adanya \'penyelundupan hukum\' bahwa lokasi PIK-2 seharusnya tidak termasuk lokasi PSN. Sekira bulan November 2024 baru terkuak bahwa PSN PIK-2 yang sudah ditetapkan bulan Maret 2024, tapi selama ini ada pihak yang sengaja menutupi (mengaburkan) peta lokasi PSN yang sebenarnya. Rencana jahat (unlawfull) pengembang telah terang benderang, mereka didukung APDESI kabupaten Tangerang telah berusaha menggusur dan membebaskan paksa lahan milik rakyat. Bahkan mereka lakukan dengan ancaman dan paksaan atas nama PSN membeli lahan rakyat dengan harga yang sangat murah (irrasional). Pengembang secara manipulatif telah telah mengubah PSN menjadi PIK-2. Mereka telah memasang plang nama proyek di semua wilayah pembebasandi 9 Kecamatan (1 Kecamatan di Serang) menjadi PIK-2. Klaim pengembang sebelumnya yaitu PIK-2 hanya di Wilayah Kecamatan Kosambi, sementara mereka juga memanipulasi merambah ke wilayah lain dinamakan PIK-3 sampai PIK-11. Sesungguhnya tidak ada aturan (norma) atau istilah status PSN dalam Proyek PIK-2 Bahwa pengumuman pemerintah tentang peta PSN PIK-2 pada Juni 2024 dan baru diketahui secara luas oleh publik sekira November 2024. Itupun setelah derasnya kritikan publik atas upaya penggusuran lahan milik rakyat secara paksa dan tidak manusiawi. Tampak sekali pengembang PIK- 2, berusaha memanipulasi dan berlindung dibalik nama PSN.Termasuk pengembang terlibat korupsi dan kolusi dengan pihak oknum Pemda Banten dan para preman. Kenyataannya bahwa area PIK-2 berada di luar lokasi PSN, jadi semua lahan milik rakyat di Banten tidak termasuk area yang menjadi PSN (sekira 1.755Ha) tetap sebagai lahan milik atau kedaulatan rakyat. Tidak boleh ada pihak manapun, yang secara sepihak dan arogan membeli paksa lahan rakyat seperti di era penjajahan (kapitalis) mengusir rakyat pemilik lahan dengan semena-mena. Selama ini telah terjadi over kesewenangan (abuse of power) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap masyarakat terdampak pembebasan di Kecamatan Banten. Oleh karenanya pengembang PIK-2 harus diusut dan diproses secara hukum (legal action). Tidak adanya alas hukum formal dari pengembang PIK-2 dalam melaksanakan proyeknya, sehingga mereka memanipulasi area PSN tersebut. Lakukan audit investigasi atas aset PIK-2, termasuk kegiatan pelanggaran hukumnya dan aparat hukum berwenang harus segera bertindak dan mengusut tuntas dengan tegas terhadap para oknum yang terlibat. Mereka harus mengembalikan aset-aset (lahan) masyarakat, yang telah di serobot (beli) secara paksa secara melanggar hukum. Proyek PIK-2 adalah murni swasta, bukan wilayah PSN yang merupakan proyek negara. Laut dan sungai merupakan milik negara dan rakyat, faktanya secara sepihak telah mereka timbun (uruk), dan laut alam dihalangi/dipagari bambu harus segera dibebaskan. Presiden Prabowo Subianto harus segera \'mencabut dan menghentikan\' proyek PIK-2, karena aparat dan oknum terkait telah bertindak secara bar bar. Perbuatan mereka telah melanggar hukum (illegal), termasuk AMDAL dan berakibat menyengsarakan kehidupan rakyat. (Ida/
Anggito Abimanyu Mimpi Buruk Nasib Indonesia (Bagian-1)
Oleh Joharuddin Firdus | Pemerhati Sosial-Budaya. KETIKA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan dan melantik Profesor Anggito Abimanyu Ph.D sebagai Wakil Menteri Keuangan, publik tidak banyak yang bereaksi. Publik menganggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Toh, jabatan Wakil Menteri itu pada umumnya hanya sebagai jabatan pelengkap saja di suatu kementerian. Wakil Menteri tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. Tugas Wakil Menteri hanya sebatas melakukan pengawasan, mengusulkan pendapat dan monitorng saja. Masih lebih besar kewenangan yang dipunyai pejabat eselon satu seperti Direktur Jenderal. Begitu juga para pejabat eselon dua, seperti Direktur atau Kepala Biro. Publik menjadi terperangah dan bertanya-tanya ketika Plt Ketua Umum Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengumumkan bahwa Anggito Abimanyu bakal menjadi Menteri Penerimaan Negara (CNBC Indonesia Senin 02/12). Bermunculan perasaan antara percaya dan tidak percaya. Terutama mereka yang tahu banyak tentang sepak terjang, catatan buruk dan perilaku Anggito Abimanyu. Apalagi mereka yang pernah satu kantor di entitas publik dengan Anggito Abimanyu. Diduga hampir semua entitas publik dimana Anggito Abimanyu pernah berkantor pasti ada masalah. Anggito Abimanyu itu indentik dengan tokoh spesialis produsen masalah. Anggito punya hobi memproduksi masalah. Ambil contoh di Universitas Gajah Mada (UGM) Anggito adalah dosen yang bermasalah besar. Namun Anggito mendapat gelar dan predikat tertinggi dan terhormat sebagai “PLAGIAT”. Peristiwa itu terjadi saat Anggito menulis artikel di Harian KOMPAS tanggal 10 Februari 2014. Judul artikel tersebut adalah “Gagasan Asuransi Bencana”. Skandal PLAGIAT ini dibongkar di rubrik “Kompasiana” pada laman Kompas.com (Antara, Senin 17/02/2014). Penyebabnya, sebagian besar kalimat yang dipakai Anggito dalam tulisan dengan judul “Gagasan Asuransi Bencana” itu adalah hasil jiplakan atau copy paste. Anggito menjiplak atau mengcopy paste tulisan karya “Hotbanar Sinaga dan Munawar Kasan”. Tampak kalau Anggito sangat culas, licik, dan picik. Tidak bersikap ksatria untuk mengakui karya orang lain. Anggito tidak berbesar hati untuk menyebutkan kalau sebagian besar kalimat yang dipakai dalam tulisan “Gagasan Asuransi Bencana” tersebut adalah karya Hotbanar Sinaga dan Munawar Kasan. Sebagai dosen UGM, Profesor Anggito Abimanyu Ph.D telah nyata-nyata berperilaku sebagai PLAGIAT intelektual? Waduh, apa kata dunia kalau di kampus sekelas UGM ada PLAGIAT? Musibah menerjang dunia pendidikan Indonesia. Standar moral seperti apa yang mau diajarkan kepada para mahasiswa UGM dan mahasiswa Indonesia umumnya kalau orang hebat sehebat Profesor Anggito Abimanyu Ph.D adalah PLAGIATOR? PLAGIAT yang dilakukan oleh seorang dosen dengan gelar tertinggi akademik Profesor Ph.D itu perilaku moral yang buruk dan sangat menjijikkan. Lebih buruk dan menjijikkan dari melakukan korupsi uang negara. Kalau ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu standar tertinggi moral saja bisa tergoda untuk dikorupsi, lantas bagaimana dengan yang bukan ilmu pengetahuan? Setelah diketahui publik melakukan PLAGIAT, Anggito Abimanyu menyatakan mundur sebagai dosen UGM. Anggota menyampaikan sejumlah asalan saat menyampaikan mundur sebagai dosen UGM. Di antaranya demi mempertahankan kredibilitas UGM, menjaga nilai-nilai kejujuran, integritas dan tanggungjawab akademik. Hampir semua alasan mundur yang disampaikan oleh Anggito itu sarat dengan nilai-nilai moral. Sayangnya perilaku Anggito saja yang tidak bermoral. Anggota lebih jumawa untuk mengejar popularitas daripada menjaga nilai-nilai moral sebagai sebagai civitas akademika UGM. Akibatnya, UGM jadi babak belur dan tercoreng. Anggito menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh civitas akademika UMG, karena telah melakukan PLAGIAT. Sayangnya, Anggito telah telanjur mencoreng muka UGM dengan kotoran. Selain itu, Anggito juga menyampaikan permintaan maaf kepada Hotbanar Sinaga dan Munawar Kasan. Selama ini, baik publik di dalam negeri maupun internasional mengenal tiga kampus ternama Indonedia, yaitu UGM, Universitas Indonenesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai kampus dengan integritas moral tertinggi. Sekarang bertambah satu lagi Institut Pertanian Bogor (IPB). Tragisnya, UGM dirusak oleh Profesor Anggito Abimanyu PhD yang puluhan tahun menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (bersambung)
Konflik PWI: IJW Kritik Campur-tangan Wamen Nezar Patria
JAKARTA, FNN | Indonesian Journalist Watch atau IJW mengkritik campur-tangan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, atas konflik yang terjadi dalam tubuh interal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). \"Ini urusan internal. Apa Wamen tidak tahu konstitusi?\" sergah Ketua Umum IJW, HM Jusuf Rizal, kepada FNN di Jakarta, Rabu (4/12). Nezar Patria turun tangan mendamaikan (islah) Ketua Umum PWI Pusat hasil Munaslub 2023, Zulmansyah Sekedang, dengan mantan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, yang telah dipecat oleh Dewan Kehormatan PWI. “Kasus PWI Gate Hendry Bangun Cs jangan diintervensi sesukanya. Jangan mentang-mentang menjabat Wamen, lalu bebas cawe-cawe urusan internal organisasi PWI,” ujar Jusuf Rizal. Menurut Jusuf Rizal, persoalan di PWI sudah selesai melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2028. Hendry Ch. Bangun, yang diberhentikan keanggotaanya dari PWI karena pelanggaran kode etik organisasi, tidak lagi memiliki hubungan dengan PWI. Jusuf Rizal kembali mengungkit dugaan penyalahgunaan dana sponsorship dari Forum Humas BUMN untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Total dana sebesar Rp6 miliar, dengan Rp1,7 miliar di antaranya diduga diselewengkan. Jusuf Rizal mengungkap bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung program UKW PWI, tetapi ada indikasi rekayasa keuangan, termasuk dana cashback sebesar Rp1 miliar lebih dan fee marketing Rp690 juta. (DH)
Hina Warga Jakarta Tengil, Pelit, dan Songong, Ridwan Kamil Sulit Menang
Jakarta | FNN – Masa lalu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil yang terekam dalam media sosial, terus membekas di hati masyarakat Jakarta. Oleh karena itu masyarakat melampiaskan kekesalannya dengan tidak akan memilih Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Beberapa orang warga Jakarta yang dimintai pendapat, semua menyatakan tidak akan memilih pasangan Ridwan-Suswono dalam Pilkada DKI Rabu, 27 November 2024 besok. “Saya ajak keluarga untuk tidak memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Sabenih warga Pejompongan. Demikian juga Ahmad warga Kebayoran Lama, Diania warga Jagakarsa, Basir warga Tebet, dan Nurohman warga Jelambar, rata-rata dari mereka merasa dilecehkan oleh pasangan Rido ini. Pengamat Pilkada Abdul Halim dalam perbincangan dengan media, Ahad (24/11/2024) di Jakarta memaklumi sikap yang diambil warga Jakarta karena kecewa dan terhina oleh pernyataan pasangan yang didukung oleh Jokowi tersebut. Halim menegaskan sebagai warga Jakarta dirinya merasakan betapa sakitnya dilecehkan oleh Ridwan Kamil dalam cuitan twiternya (sekarang X). Ridwan tak sungkan-sungkan menyebut warga Jakarta tengil, pelit, dan songong. “Emang salah apa warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil sehingga ia harus melontarkan kata-kata tak pantas dan mengundang permusuhan?” tanya Halim. Mewakili masyarakat Jakarta, Halim mempertanyakan cuitan Ridwan Kamil yang jauh dari adab baik. Memang diakui Halim bahwa kata-kata itu sudah terlontar sejak puluhan tahun yang lalu, tapi faknya sampai hari ini masih bisa terbaca dengan baik. “Perbedaan waktu tidak menghilangkan perilaku itu sendiri. Yang jelas Ridwan terbukti menulis kalimat itu. Isinya menyakitkan,” paparnya. Ketika cuitan lama Ridwan Kamil belum viral di media, Halim mengaku simpati terhadap mantan gubernur Jawa Barat itu. Citra Kang Emil – panggilan akrab RK - sejauh ini bagus dan positif, akan tetapi begitu membaca cuitan-cuitannya, penilaian terhadap Emil langsung berubah. “Jadi saya merasa menjadi korban pencitraan Ridwan Kamil. Oleh karena itu, mulai hari ini pandangan saya terhadap RK langsung berubah. Dia tak sebagus citra yang dibangun. Karakter seperti ini tidak cocok menjadi pemimpin Jakarta,” paparnya. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah menilai Ridwan Kamil salah dalam mengambil simpati masyarakat Jawa Barat dengan merendahkan Jakarta. Rizal meyakini, cuitan itu untuk menaikkan popularisa Ridwan di mata orang Jawa Barat, khususnya Bandung dengan membanding-bandingkan dengan daerah lain, khususnya Jakarta. “RK menghina warga Jakarta dengan sebutan bokep, malas, tengil, dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina seperti itu tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dab karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan,” paparnya. Seperti diketahui jejak digital calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, dikuliti oleh warganet di platform X (dulu Twitter). Cuitan-cuitan lawas mantan Gubernur Jawa Barat itu banyak menyindir warga Jakarta yang membuat warganet kesal, geram, dan sakit hati. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga m.elontarkan candaan berbau seks di beberapa cuitan. \"Tengil, gaul, glamor. songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang JKT. #citybranding,\" tulis Ridwan Kamil, 6 Juni 2011. Awalnya, seorang warganet menemukan cuitan lawas Ridwan Kamil yang menyebut DPR sebagai Dewan Penipu Rakyat di tengah polemik RUU Pilkada. Alhasil, warganet lain pun ikut berburu jejak digital suami Praratya Atalia tersebut. Diketahui, Ridwan Kamil maju sebagai calon Gubernur Jakarta berpasangan dengan Suswono (RIDO) nomor urut 1. Keduanya diusung oleh 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Kelemahan-kelemahan pasangan RIDO terus dibongkar oleh netizen. Terakhir dalam kunjungan ke Gelanggang Olah Raga (GOR) Johar Baru, Jakarta Pusat, Ridwan Kamil berjanji akan membangun fasilitas gym di pinggir jalan raya terutama di dekat halte TransJakarta. Kang Emil ingin orang Jakarta banyak berolahraga, karena hidupnya harus diimbang fisik dan mental. Ridwan Kamil mencontohkan, fasilitas gym dibuat dekat dengan halte. Sehingga, masyarakat Jakarta bisa menggunakan gym tersebut di tengah-tengah menunggu Transjakarta datang. \"Termasuk kita mau ada alat-alat gym yang ada, ditaruh di pinggir jalan. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisalah, sekeringat, dua keringat ya,\" kata Ridwan Kamil di GOR Johar Baru, Jakarta, Sabtu, 9 November 2024. Menanggapi rencana aneh tersebut, pengamat politik Abdul Halim menegaskan bahwa Ridwan Kamil tidak memahami karakter dan kesibukan masyarakat Jakarta. “Ini menandakan Ridwan Kamil masih buta soal Jakarta, sehingga ide-idenya tidak nyambung dan jauh dari kebutuhan,” paparnya. Masyarakat Jakarta, kata Halim setiap pagi sudah berkeringat karena harus berebut naik bus Transjakarta yang padat. “Bagaimana mungkin bisa olah raga, sementara ruangannya tidak ada, bahkan untuk berdiri saja sulit,” paparnya. Halim menyarankan, Ridwan Kami jangan asal usul beda. Pertimbangkan pula faktor keamanan, fungsional, dan perawatan. “Belum lagi faktor keamanan dan pemelihatan alat gym tersebut, sementara alat pemadam kebakaran yang nempel di halte TransJakarta saja banyak yang hilang,” tegasnya. Sejak blunder kasus pemuda pengangguran yang disematkan pada Nabi Muhammad oleh calon wakil gubernur Suswono, elektabitas pasangan RIDO terjun bebas. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Kamis (21/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Hasil survei terakhir 7 lembaga survei ada 4 lembaga yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel dan 3 lembaga survei yang mengunggulkan Rido. Dengan demikian hasil survei memposisikan pasangan Pramono-Rano lebih unggul ketimbang pasangan Rido (Ridwan-Suswono). Adapun keempat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel adalah Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI. Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 42,9%, diikuti RIDO dengan 39,2%, dan Dharma-Kun sebesar 5%. Sisanya sebesar 12,8% merupakan massa mengambang atau swing voters. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano kini mendapat posisi nomor tertinggi dengan angka survei 46%. Kemudian, nomor urut kedua yaitu RIDO 39,1% dan terakhir pasangan Dharma-Kun 5,1%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pram-Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%, kemudian RIDO 34,6%, dan Dharma-Kun 3,3%. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%. Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), merilis Pramono-Rano memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas RIDO yang sebesar 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara lembaga survei yang merilis pasangan Rido lebih unggul adalah LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, PPI (Parameter Politik Indonesia), dan Poltracking. Menurut survei LSI Denny JA, pasangan RIDO unggul tipis dengan perolehan 37,4% dibandingkan Pram-Rano yang sebesar 37,1%. Dharma-Kun memperoleh suara sebesar 4%. Metode survei yang dilakukan yakni multi stage random sampling dengan margin of error +- 3,5 persen. Kemudian, menurut Parameter Politik Indonesia (PPI) pasangan RIDO unggul dengan perolehan sebesar 47,8%, Pram-Rano sebesar 38% dan Dharma-Kun sebanyak 4,3% suara. Metode survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error +- 2,8%. Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran menimbang elektabilitas pasangan RIDO sebesar 51,6%. Namun, angka tersebut masih mepet dengan persyaratan Pilkada Jakarta, yakni 50%+1, artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar. Hasil survei Poltracking sempat diperiksa oleh Dewan Etik Persepsi hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Awal penyelidikan ini dilakukan karena hasil Poltracking berbanding terbalik dengan LSI. Poltracking kemudian memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukna oleh RK maupun Suswono. “Secara demonstratif Ridwan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. (wid)
Transformasi BULOG Harus Memenuhi Prinsip Supply Chain
Jakarta | FNM - Analis manajemen kebijakan pangan Sonya Mamoriska Mulia Harahap menegaskan, dalam melakukan operasionalnya transformasi BULOG harus mengacu pada rantai pasok (supplay chain) untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melibatkan proses kegiatan perencanaan, pembelian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Transformasi tidak hanya dalam bentuk kelembagaan semata, namun harus didukung sistem digitalisasi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan budaya kerja agar dapat memberikan pelayanan excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien. “Apapun bentuk kelembagaan BULOG, tugas dan fungsinya dalam menghadapi era industri 4.0, operasional BULOG harus mengacu pada prinsip rantai pasok (supply chain) yang didukung sistem digitalisasi serta kompetensi SDM dan budaya kerja BULOG yang baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien,” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Senin (25/11/2024). Pernyataan Sonya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar BULOG melakukan transformasi kelembagaan dengan mengembalikan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan yang menangani logistik nasional dan berada langsung di bawah Presiden seperti di era Presiden Soeharto. Empat Faktor Menurut Sonya yang juga mantan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, transformasi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2029. Transformasi bentuk kelembagaan harus betul-betul mempertimbangkan setidaknya empat faktor. Pertama, perubahan status SDM. Apakah nantinya semua pegawai Perum BULOG kira-kira 4000 orang akan diserap semua menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Kedua, dalam hal aset lembaga. Bagaimana pertimbangannya agar aset-aset di daerah (kantor, gudang, rumah dinas dll) dapat dipertahankan sehingga BULOG bisa melakukan operasional sampai di daerah terpencil? Dengan adanya UU Otonomi Daerah, apabila bentuk BULOG adalan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian), tidak akan memiliki instansi vertikal di daerah, artinya aset di daerah akan dialihkan ke Pemda (Pemerintah Daerah). Ketiga, dari sisi keuangan. Bagaimana BULOG akan mendapatkan sumber pendanaan? Apabila bentuknya badan sumber keuangannya dari APBN. Namun mekanisme APBN adalah reimburse/penggantian, sehingga untuk mendanai pembelian komoditas pangan pada saat musim panen diperlukan ketersediaan dana di awal yang selanjutnya nanti akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum diganti oleh pemerintah. Proses penggantian yang terlalu lama sering membuat posisi keuangan institusi tidak sehat. Keempat, apabila menjadi badan, apakah BULOG bisa melakukan bisnis komersial seperti sekarang? Bagaimana dengan laporan keuangannya? Apakah bisa mencantumkan laba rugi atau hanya defisit surplus? “Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya ketika diputuskan dilakukan perubahan kelembagaan BULOG menjadi Badan,” kata Sonya yang pernah berkarier selama 27 tahun di BULOG. Apalagi dia terlibat menjadi panitia pada saat perubahan BULOG dari LPND) menjadi Perum (perusahaan umum) pada 2003 yang lalu. Pada saat itu dampak dari perubahan sangat besar dan baru bisa diselesaikan beberapa tahun setelah terbentuknya Perum. Kendati demikian, lanjut Sonya, untuk mencapai kemandirian pangan artinya negara mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sendiri. Hal ini terkait dengan produksi pangan dalam negeri mesti cukup yang merupakan kegiatan di hulu (on farm) dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian. “Hasil produksi inilah yang akan dibeli BULOG sebagai penyerap (off-taker) sehingga petani mendapatkan jaminan pasar atas hasil produksinya. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementan, BULOG dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar visi Presiden dapat terlaksana,” ujar Sonya, doktor manajemen lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Tiga Pilar Akademisi di Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta itu mengungkapkan, dalam sejarah Perum BULOG melalui berbagai transformasi baik dalam bentuk kelembagaan maupun tugas dan fungsinya, peran BULOG terus berkembang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mulai dari mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, menjadi memperluas lingkup hingga ke berbagai komoditas dan peningkatan mutu gizi pangan, lalu pengelolaan persediaan bahan pokok, dan penanganan komoditas beras. Dikemukakan, peran BULOG dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Untuk mewujudkan ketersediaan BULOG berfungsi sebagai offtaker atas hasil produksi petani dalam negeri dengan membeli pada saat panen. Dalam mewujudkan keterjangkauan BULOG melakukan penyimpanan cadangan pangan pemerintah dan pemerataan stok agar tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sedangkan dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani, lanjut Sonya, peran BULOG melakukan pembelian hasil produksi petani dengan HPP (Harga Pembelian Pokok) berupa beras dan HAP (Harga Acuan Pembelian) berupa jagung dan kedelai, serta stabilitas di tingkat konsumen melalui operasi pasar untuk meredam gejolak harga pada musim paceklik. Proses Transformasi Diungkapkan, pada awal BULOG dibentuk pada 1967 sebagai LPND berperan sebagai regulator dan operator. Pada era reformasi, BULOG dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga pada 20 Januari 2003 kelembagaan BULOG berubah dari LPND menjadi Perum melalaui Peraturan Pemerintah No 13/2003. Dengan perubahan ini, peran BULOG berubah menjadi operator saja. Sedangkan peran regulator dilakukan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya, untuk urusan di hulu (on-farm) adalah Kementerian Pertanian, di hilir (konsumen) adalah Kementerian Perdagangan, urusan keuangan di Kementerian Keuangan, urusan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, dll. Oleh karena itulah, lanjut Sonya, melalui berbagai regulasi, BULOG terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga beras, pengelolaan cadangan pangan beras Pemerintah, dan pendistribusian pangan beras kepada golongan masyarakat tertentu. Misalnya melalui Perpres No. 48, BULOG yang berperan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan. Namun, kata Sonya, dengan jumlah regulator yang cukup banyak, seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan kebijakan yang bersifat ad-hoc (sementara), sehingga berdampak pada berbagai kendala dalam melaksanakan penugasan BULOG, maka pada 2022 dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator berdasarkan Perpres No. 66 dengan tujuan agar koordinasi dengan regulator melalui satu pintu dan lebih sederhana. Selanjutnya, Perpres No. 125 tentang Cadangan Pangan Pemerintah diterbitkan untuk penguatan posisi BULOG sebagai Perusahaan Operator Pangan Pemerintah di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditugaskan untuk mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), utamanya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. “Singkatnya, baik bentuk LPND maupun perum, peran BULOG sebagai lembaga yang berperan di sektor pasca panen (off-farm) yang melakukan intervensi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. BULOG adalah lembaga parastatal yang merupakan lembaga pemasaran pangan yang berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. BULOG menggerakkan aliran produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan,” ujar pengamat Manajemen Kebijakan Pangan itu. Menurutnya, yang perlu mendapatkan perhatian dengan bentuk kelembagaan LPND ataupun perum dapat dilihat, BULOG telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama 57 tahun ini secara garis besar dengan baik. Meskipun tidak dimungkiri tedapat kekurangan dan dijumpai kendala di sana sini, namun juga terdapat kelebihannya. Oleh karenanya, lanjut Sonya, rencana perubahan BULOG menjadi Badan tentunya harus dikaji secara mendalam agar fit (sesuai) dengan lingkungan strategis yang ada saat ini dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya,” ujar Sonya yang menyelesaikan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne dan studi sarjananya di bidang Computer Engineering di Boston University, Massachusetts, USA. Terpenting, kata dia, transformasi proses operasionalnya dengan menganut prinsip rantai pasok (supply chain). Apabila operasionalnya terintegrasi dengan baik, BULOG akan memiliki early warning system (sistem peringatan dini) dalam bentuk food balance sheet (neraca pangan) dan akhirnya dapat memberikan pelayanan yang excellent, transparan dan efesien bagi pemerintah. “Semua dapat diprediksi dan tidak akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat banjir maupun sungai mengering, atau saat normal maupun bencana di dalam negeri,” pungkas Sonya dalam wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting di kanal Youtube SGinting Official. (sws)
Kebocoran Anggaran, IDR: Kementerian Jadi Sapi Perah Parpol
Jakarta, FNN | Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menengarai kebocoran anggaran pembangunan nasional yang belakangan kian menggila akibat kementerian telah menjadi sapi perah partai politik. \"Menteri-menteri yang diangkat presiden orang-orang partai politik sebagai balas budi. Akibatnya, kementerian menjadi sapi perah bagi parpol,\" ujar Fathorrahman Fadli, kepada FNN, Sabtu (16/11). Beberapa laporan memperkirakan tingkat kebocoran anggaran berkisar antara 20-40%, tergantung sektor dan daerah. Maknanya jika total anggaran untuk tahun 2024 adalah Rp3.325 triliun maka sekitar Rp600 sampai Rp1.330 triliun bocor alias dikorupsi. \"Namun, angka ini sulit dipastikan secara mutlak karena bergantung pada studi dan laporan investigasi tertentu,\" ujar Fathorrahman Fadli. Menurutnya, kebocoran anggaran bukanlah barang baru. Ini terjadi selama Indonesia merdeka. Hanya saja, selama reformasi bergulir, kebocoran anggaran semakin meningkat karena kementerian kerap kali menjadi sapi perah oknum partai politik. \"Kebocoran anggaran itu selama Orde Baru juga terjadi, namun sejak reformasi kebocoran tersebut makin menggila, sehingga inefisiensi pembangunan akibat korupsi ikut memperburuk kualitas kita sebagai bangsa,\" kata Fathorrahman Fadli. Pada penghujung tahun 1993, Prof Soemitro Djojohadikusumo yang meninggal dunia pada 2001 pernah menghitung bahwa dana pembangunan negeri ini telah mengalami kebocoran hingga 30%. Angka itu diperoleh ayahanda Prabowo Subianto itu dari incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang pada waktu itu sebesar 5, sementara ICOR rata-rata negara ASEAN sekitar 3,5. Selisih ICOR Indonesia dan rata-rata negara ASEAN yaitu 1,5 dibagi 5 kemudian dikalikan 100% hasilnya 30%. Menurut Fathorrahman Fadli, kebocoran anggaran bisa ditekan dengan meningkatkan sinergitas kerja antar kementerian dengan menghilangkan ego-sektoral yang selama ini menyebabkan kebocoran dan in-efisiensi pembangunan. Ia berharap, sebagai Presiden yang kini memimpin Kabinet Merah Putih, Prabowo harus secara serius mencegah katup-katup korupsi dalam kabinetnya. Prabowo, lanjut Fathorrahman Fadli, harus melihat kembali apa yang dikritik ayahandanya sebagai wujud kepeduliannya pada besarnya potensi kerugian akibat korupsi, inefisiensi, dan penyelewengan dana dalam pelaksanaan pembangunan di era tersebut. Reformasi Kebocoran Meningkat Fathorrahman Fadli juga menyoroti tentang paradoks reformasi yang semakin menjauhkan idealisme reformasi dengan fakta objektif pembangunan. Reformasi itu ingin berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata Fathorrahman, namun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sering menyebutkan bahwa kebocoran anggaran terjadi di berbagai tingkat, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, yang sering kali melibatkan mark-up harga atau proyek fiktif. Ia menjelaskan, di samping KPK, laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan berbagai kasus penyimpangan anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus berlangsung, meski dalam skala yang lebih terdesentralisasi dibanding era Orde Baru. Menurutnya, meski transparansi dan pengawasan meningkat di era Reformasi, korupsi dan kebocoran anggaran tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan komitmen lebih kuat dari semua pihak. (DH)
Prabowo Mesti Bersihkan Lingkungannya Dulu sebelum Memberantas Korupsi
JAKARTA, FNN | Presiden Prabowo Subianto hendaknya membersihkan lingkungannya terlebih dahulu sebelum memberantas korupsi secara luas. \"Bersihkan dulu orang-orang kabinet yang terindikasi korupsi,\" ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli. Di sisi lain, dia menyambut baik keteguhan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Namun ia mengingatkan, keinginan memberantas korupsi tersebut tidak dapat dilakukan jika tanpa dukungan seluruh masyarakat. Di berpendapat, pemberantasan korupsi harus menjadi keinginan seluruh anak bangsa. \"Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggora kabinet merah putih, dan seluruh kelompok kritis dalam masyarakat. Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor, \" tegas Fathorrahman Fadli. Menurut peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas Kabinet Merah Putih agar tekad Prabowo dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud. \"Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang, jadi harus ada langkah yang revolusioner melawan korupsi,\" kata Fathorrahman Fadli yang juga pegiat Institut Peradaban tersebut. Fathorrahman menegaskan, jika korupsi saat ini mendapatkan momentum yang tepat untuk diberantas secara serius. Ada beberapa faktor pendukung yang membuatnya. Pertama, tekad presiden Prabowo. Tekad ini harus dipelihara selama periode kepemimpinan Prabowo hingga 2029 nanti. Prabowo dapat meningkatkan kinerja KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan dalam memberantas korupsi. Kedua, korupsi telah menyengsarakan seluruh rakyat dan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka negara akan mengalami banyak kerugian yang berkibat fatal. Ketiga, di sekitar Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih, masih ditemukan sejumlah anggota kabinet yang masih bercokol. Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan Pemecatan atas orang dimaksud. \"Jangan sampai terlambat dalam bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh,\" tegas pria yang akrab dipanggil Mr. Ong ini. (DH)
Prabowo Bolak Balik Sowan Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu, \"kata Franklin D. Roosevelt. Kajian politik Merah Putih terus menerus mengendus informasi dan mencermati jejak digital yang masih segar dalam ingatan dari persaksian kejadian, Dato\' Sri Tahir (adik ipar James Riady) adalah pelaksana skenario sebelum, selama dan paska penetapan Gibran menjadi Wakil Presiden RI. Sebelum ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Tuan Dato\' Sri Tahir sudah menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama rekayasa menjadi cawapres Tuan Dato\' Sri Tahir menenangkan Gibran jangan khawatir semua proses sedang dijalankan dan semua akan aman. Paska menjadi Wakil Presiden kembali diyakinkan jangan takut dengan semua tuntutan akan dimakzulkan semua bisa dikendalikan dan diatasi. Lebih dramatis ditanamkan sugesti yakinlah bahwa Gibran akan jadi Presiden - semua akan saya atur. Kejadian terkoneksi dengan terpantaunya Presiden Prabowo Subianto bolak balik sowan Jokowi. Apakah seorang Jokowi sangat hebat setelah menjadi Presiden dua periode. Jawabnya jelas tidak. Tetapi harus diakui Jokowi sukses menjadi boneka Oligarki. Setelah gagal untuk tiga periode, sukses menempatkan Gibran sebagai Wakil Presiden dan Jakowi tetap diperankan sebagai pengendali Presiden penggantinya dengan panduan Oligarki. Peringatan Franklin D. Roosevelt, tetap aktual \"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu\". Tuan Dato\' Sri Tahir (adik ipar James Riady - defakto penguasa Indonesia) tetap pemegang pelaksanaan skenario mengendalikan Indonesia tidak sendirian, berjalan di bawah kendali James Riady. Jokowi akan tetap berkuasa dengan perannya sebagai pelaksana skenario Oligarki, sebagai mediator (maklar) pengendali Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengantarkan Gibran. Dari sinilah macam-macam panduan Oligarki suka atau tidak Prabowo Subianto harus bolak balik sowan Jokowi. Bagi James Riady, jangankan hanya mengendalikan Presiden Indonesia Pilpres di Amerika James Riady adalah aktor yang disebut pihak otoritas Amerika Serikat berperan sebagai agen Republik Rakyat Cina ketika skandal sumbangan ilegal untuk kampanye calon presiden Bill Clinton terbongkar. Masih terjadinya rimba belantara politik di Indonesia, ketika sang Presiden tidak percaya diri, dalam keraguan dalam ambil kebijakan dampaknya apa yang disampaikan kepada masyarakat sesungguhnya palsu, semu dan hanya tipuan. Kata ahir layak dikatakan bahwa Prabowo Subianto tidak percaya diri, memalukan ini tidak perlu terjadi. Ini bukan sekadar hipotesis tetapi realitas yang sedang terjadi. Bagaimana dengan masa depan Indonesia, Wallahu a\'lam.
POPULER
