NASIONAL
Indonesia dalam Kendali Kekuatan Negara Bayangan Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih INDONESIA dalam jeratan negara bayangan (shadow state) Cina komunis. Sama persis dengan gerakan bawah tanah Special Interest Group (SIG) Amerika untuk menguasai negara lain. Kekuatan negara bayangan adalah anatomi jaringan aktor yang merasuki kekuasaan dan kekuatan sebuah negara. Sulit diraba karena prakteknya selalu di bawah tanah. Kejahatannya terorganisir sulit dibongkar karena beberapa hal : - Pelakunya menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci, memecah kejahatannya secara terpisah, sulit dideteksi dalam satu kejahatan tunggal - Hubungan mereka sifatnya mutualistis, sangat sulit disentuh dengan tuntutun hukum, semua dioganisir secara rapi dan rahasia - Sangat sulit diidentifikasi bahkan tidak akan ada tempat kejadian dengan pasti, di mana mereka berkumpul dan menyeksekusi kepututusannya - Adanya backing dari aparat pemerintah, oknum ini menjadi mitra kunci \"Bos Besar (god father) kejahatannya, yang sama sama mengendalikan bisnis dan jaringannya (dari pusat sampai daerah). Semua sedang berlaku di Indonesia formalnya ditandai dengan gejala oligarki yang sudah masuk di semua jaringan kekuasaan dan partai politik. Sebagian sudah lama sebagai Tim Ahli Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bahkan ada mantan bos judi masuk di dalamnya. Terbentuklah praktek pemerintahan infomal oleh kekuatan politik dan ekonomi di luar struktur formal pemerintahan, lahirlah Shadow State (negara bayangan). Kekuatan dan pengaruhnya lebih kuat dari pemerintahan formal. \"Shadow State\" pada umumnya sebagai mentor politik dan ekonomi, kekuasaan dan secara dominan sebagai pengendali kekuasaan dan negara. \"Shadow State\" lazim disebut \"Peternak Penguasa\", bahkan Lu Bu Wei Perdana Menteri Dinasty Qin pada abad ke - 3 SM sudah menyebut Cu Kong (asal kata Zhu artinya pemilik dan Gong artinya Datuk atau gelar kehormatan). Cu Kong inilah yang akan beternak penguasa bertanggung jawab seseorang jadi penguasa (Presiden, Gubernur, Bupati / Walikota, Anggota Parlemen, Kepala Polisi, Panglima tentara dll.). Tujuan \"Shadow State\" untuk melanggengkan kekuasaan dan monopoli alokasi sumber kekayaan negara, melalui berbagai keputusan politik (UU, Perpu, Keppres, Perpres) dan implentasinya. Shadow State adalah pembajak kekuasaan (pemerintahan) oleh para taipan. Saat ini kita kenal dengan oligarki (bandar, bandit, badut politik dan ekononi ) yang sesungguhnya sedang berkuasa mengendalikan Indonesia.***
Penjelasan Pemerintah soal Tapera Dinilai Kurang Intensif dan Menyeluruh, Sehingga Timbulkan Polemik
Jakarta | FNN - Partai Gelora Indonesartai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditolak pengusaha dan buruh. Partai Gelora akan menyampaikan pemikiran terkait skema Tapera yang bisa diterima semua pihak berdasarkan literasi di beberapa negara. \"Menyediakan perumahan bagi rakyat memang kewajiban dan menjadi tugas pemerintah. Tapi skemanya ini yang memang harus dipikirkan. Yang ditolak ini sebenarnya soal skemanya, bukan Tapera-nya,\" kata Ratu Ratna Damayani, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga (Jasama) DPN Partai Gelora, Rabu (12/6/2024) sore. Hal itu disampaikan Ratu Ratna Damayani dalam Gelora Talks dengan tema \'Tapera: Gaji Sudah Tipis Hidup Makin Miris, Kemana Mengadu?, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (12/6/2024). Berdasarkan literasi di beberapa negara, menurut dia, memang ada pelibatan dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan oleh negara bagi warganya. Namun, hal itu dapat diterima karena pemerintahannya bisa menkomunikasikan secara intensif mengenai tujuan penyediaan perumahan tersebut bagi warganya, dengan sangat baik. \"Sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik secara komprehensif dan intensif. Libatkan DPR dan stakeholder lainnya untuk membahas soal Tapera ini,\" kata Mia, sapaan akrab Ratu Ratna Damayani ini. Bagi buruh, kata Mia, pungutan Tapera ini semakin membebani kemampuan ekonomi mereka, dan berdampak terhadap daya beli masyarakat pada umumnya. \"Ini menjadi catatan Partai Gelora, bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa tidak intensif, kurang menyeluruh, sehingga menjadi polemik dan kontraksi luar biasa di masyarakat,\" katanya. Mia mengatakan, polemik soal Tapera ini, menjadi pembahasan khusus di internal Partai Gelora. Rekomendasi dari pembahasan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. \"Ini tentu saja menjadi PR besar kita bersama. Kita akan menyusun pemikiran-pemikiran dari Partai Gelora. Kita banyak membaca literasi di banyak negara, kita akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pak Prabowo untuk satu skema yang tepat, untuk menjawab kebutuhan penyediaan perumahan rakyat kita,\" pungkas Mia. Kurang Sosialisasi Sementara itu, Ekonomi CORE Indonesia Etika Karyani mengatakan, penolakan ramai-ramai terhadap program Tapera ini, akibat sosialisasi program tersebut belum dilakukan dengan baik. \"Kementerian Keuangan bersama BP Tapera harus menjelaskan secara aktif kepada masyarakat, terutama pengusaha dan asosiasi pekerja. Mereka harus dilibatkan, karena mereka yang kena aturan ini,\" kata Etika. Akibat tidak adanya sosialisasi ini, lanjut Etika, menyebababkan program Tapera menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia. \"Ini pengelolaan dananya bagaimana? Karena OJK juga meminta BP Tapera untuk menindaklanjuti temuan BPK yang menyebut124.960 pensiunan belum menerima pengembalian dana total sebesar Rp 567,5 miliar pada 2021. Jadi dananya tidak bisa diambil, rumahnya tidak ada, lokasinya juga tidak jelas dimana,\" katanya. Ekonom Core Indonesia ini mengatakan, pasca pengesahan UU CIpta Kerja, kenaikan upah buruh sangat rendah, bahkan tak bisa mengimbangi inflasi dengan daya beli dan kesejahteraan yang semakin menurun, ditambah kondisi global yang tidak menentu. \"Pak Jokowi (Jokowi) harus melihat kondisi ini. Kita berharap agar program Tapera ini tidak menjadi ladang korupsi baru seperti yang terjadi pada kasus Asabri, Jiwasraya dan Taspen atau digunakan untuk pembiayaan lain,\" tegas Etika Karyani. Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia Gunawan Tjokro mengatakan, kenaikan gaji buruh di Indonesia sangat lamban dibanding dengan kenaikan harga properti, sehingga hal ini menimbulkan gap atau kesenjangan. \"Makanya sekarang jarang ada karyawan, kalau ada pameran perumahan berduyung-duyung meminta brosur. Ini masalahnya, apalagi kalau kita melihat karyawan di level bawah,\" kata Gunawan Tjokro. Sebagai pengusaha, Gunawan bisa memahami upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pekerja tersebut. \"Tapi dengan Tapera ini, banyak asosiasi-asosiasi pengusaha dan serikat pekerja menolak, karena pembuatannya kurang teliti, sehingga banyak dipertanyakan,\" katanya. Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dicabut. \"Kita sudah banyak dipotong untuk BPJS Kesehatan, JHT, belum PPh. Itu potongan pajaknya saja bisa 1 jutaan, sementara gaji hanya upah kita sekitar 3,4, 5 jutaan. Jadi gaji kita bukan hanya tipis, tapi sudah habis dipotong, potong-potong lagi. Makanya buruh akan demo Kemenkeu agar pemerintah mencabut PP tersebut,\" kata Riden Hatam Aziz. (*)
Gerakkan Mesin Organisasi Sambut Pilkada, LIRA Indonesia akan Gelar Rapimnas
Jakarta: FNN | LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional sekaligus memperingati ulang tahunnya ke-19 pada tanggal 25-27 Juni 2024 di Hotel Sun City, Sidoardjo, Jawa Timur. Dua acara ini digelar sebagai upaya menggerakkan mesin organisasi menjelang Pilkada pada 27 November 2024, Rapimnas mengambil Tema \"Membangun Indonesia, Menjaga Negeri Melalui Penguatan Anti- Korupsi, serta Mendukung Komitmen dan Janji Politik Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Periode 2024-2029\" sebagaimana dikemukakan Prabowo di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Ketua Pantia Pelaksana, Asraf, menyebutkan kegiatan Rapimnas akan diisi dengan seminar dan pelatihan anti-korupsi bagi civil society organization (CSO) dan Jurnalis (Media). Sekaligus konsolidasi menjelang Pilkada Provinsi dan Kabupaten Kota. “Kita tau di era revolusi industri saat ini, peran LSM dan Jurnalis sangat strategis. Untuk itu LSM LIRA mengambil topik seminar dan pelatihan dalam mendorong pemberantasan korupsi untuk perubahan dan Indonesia maju,” ujar Asrap yang juga Gubernur LSM LIRA Jawa Timur. Sedangkan Sekretaris Panitia yang juga Bupati LSM LIRA Probolinggo, Samsudin, menambahkan pihaknya akan menghadirkan sejumlah narasumber, baik nasional maupun lokal. “Kami mengundang narasumber dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Penggiat Anti Korupsi, Akademisi,” ujarnya. Sedangkan untuk pelaksanaan Rapimnas akan membahas konsolidasi organisasi, kaderisasi, program kerja dan penguatan organisasi LSM LIRA melalui pengembangan Lembaga Sayap Organisasi (LSO) hingga ke desa-desa, seperti Satu Desa, Satu Wartawan dan LBH LSM LIRA.
Kabinet Non Toxic The Dream Team Prabowo Menuju Indonesia Emas?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora AS, Corporate & Governance Adviser PESAN Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ke Prabowo Subianto agar jangan bawa orang-orang toxic dalam kabinet. One of the best statements LBP. Kalau kita google, arti kata orang toxic itu, adalah orang yang berprilaku negatif, bermasalah, manipulatif dalam mencapai kehendaknya, tidak beretika, munafik, termasuk suka berbohong, ingkar janji-janji politik, bahkan mungkin astuti (asli tukang tipu). Netizenpun ramai-ramai setuju tapi ngedumel :\" Lha kok baru sekarang LBP nyaranin Prabowo dengan bijak.Mengapa gak dari dulu nyaranin Jokowi yang konon selama ini ada juga anggota-anggota kabinetnya yang tersandera dalam kasus hukum, tapi tetap duduk manis didalam kabinet?\" Anggota-anggota kabinet yang sudah jadi tersangka korupsi, antara lain Menteri Kelautan Edy Prabowo, Mensos Juliari Batubara, Menteri Pertanian SY Limpo, Menkominfo Johnny Plate, dan juga banyak pejabat-pejabat daerah. Prabowo itu eks pejabat tinggi militer, patriot yang menyabung nyawanya di Timtim, Menhan dikabinet Jokowi jilid 2 dengan pendidikan internasional dan amat fasih berbahasa Ingris, serta mampu melobi tokoh-tokoh super power. Bukan kelas pengusaha mebel yang kurang berpendidikan dan pasif berbahasa Ingris, tapi champion/jago berpolitik. Prabowo itu negarawan, lurus dan ikhlas nerimo saran. Mungkin sudah ada di benak beliau untuk membuat kabinet The Dream Team Non Toxic. Tongkat estafet menuju Indonesia Emas ada di tangannya seperti substansi pidato dasyatnya di Shangri-la Dialogue Minggu lalu di Singapura. Tantangan-tantangan ke depan Indonesia itu amat besar, terutama korupsi, kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, penurunan daya beli, middle income trap, harga pangan dan energi yang mahal, dan kini proyek IKN dengan makan siang bergizi menambah beban ekonomi. Di satu sisi, beliau perlu mengakomodir partai-partai politik koalisinya, yang tidak malu-malu meminta jatah menteri dan posisi-posisi basah di lembaga-lembaga tinggi pemerintahan termasuk BUMN. Sementara beliau harus membentuk the dream team yang credible dan capable, Non Toxic. Sayang sepertinya petinggi-petinggi partai politik itu terkesan kurang introspeksi faktor kualifikasi yang bertumpu pada kompetensi dan kredibilitas para calon yang diajukan. Selama 9 tahun, kita menyaksikan berbagai anggota kabinet ekonomi yang kurang mumpuni/ perform, rangkap jabatan, benturan kepentingan, bahkan kerap peng peng, sehingga menghasilkan kinerja yang kurang maksimal k dan kurang fokus. Mengutip dari berbagai sumber medsos yang mengkritik para menteri yang kurang berprestasi.Misalnya Menteri BKPM yang berbahasa Inggris pasif, tapi duduk di posisi di mana komunikasi dengan para investor itu perlu fasih menguasai bahasa Ingris. Lalu Menteri Perdagangan, juga ketum partai yang distigma sebagai menteri jago impor pangan tanpa ada terobosan kebijakan bidang perdagangan, terutama ekspor, kurang paham geopolitik perdangan dunia, seperti WTO. Kemudian juga Insinyur tehnik menjabat sebagai Menko Ekuin, kaisar ekonomi dan keuangan, tapi tanpa berlatar belakang akademis ekonomi dan keuangan, ketum partai besar. Memang tidak dipungkiri mereka tidak maksimal prestasinya, tidak banyak terobosan kebijakan ekonomi yang berarti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.Tapi tentu bukan semua anggota kabinet Jokowi itu tidak capable dan credible, tentu ada dong. Misalnya Menkeu SMI. Syukurlah berkat peran Bu SMI, ekonomi dan keuangan kita terbantu walau dibebani hutang berat untuk menutup defisit APBN. Juga MenPUPR Pak Basuki Hadimuljono yang kinerja membangun infrastruktur yang luar biasa. Indikator yang paling obyektif adalah indeks pasar modal BEI yang terus melemah.Hari ini jeblok 2,14% sampai dibawah 7000. Prabowo paham betul beliau harus prudent dan tunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang lebih mumpuni dari presiden-presiden RI sebelumnya. Beliau punya nilai-nilai lebih seperti kelebihan diplomasi internationalnya yang tidak ada presiden-presiden RI sebelumnya. Beliau juga paham untuk tidak mengulangi kekhilafan menyusun kabinet seperti zaman Jokowi. Kalau boleh usul untuk dipertimbangkan, course of action the best market practice GCG yang terefektif, beretika dan tidak melanggar hukum/konstitusi sekaligus membebaskan beliau dari beban politik balas budi kepada partai-partai pendukung, adalah sbb: 1.Membuat satu Tim penyeleksi Adhoc yang independent dan profesional dengan tupoksi menyeleksi calon-calon anggota kabinet Non Toxic yang profesional, mumpuni dan berintegritas. Dengan catatan: Seleksi final masih pada hak prerogatif presiden. 2.Merangkul partai2 koalisi dan oposisi yang punya stock para profesional yang mumpuni. Negeri kita banyak SDM mumpuni, walau yang berintegritas memang langka. \"Pasti ada orang2 yang lebih qualified dan berintegritas dari menteri-menteri toxic itu\" mengutip narasi Mohamad Sobari, sang budayawan. Dengan sistem seleksi ini, rengekan-rengekan tangis Bombay para petinggi partai-partai politik yang meminta jatah dapat dihindari. Terutama jebakan conflict of interest, akar pemicu mega korupsi berjamaah. Hasilnya adalah kabinet bermutu Non Toxic The Dream Team ! Sehingga masyarakat akan menghor mati pak Prabowo. Partai-partai pendukungnyapun akan hormat dan maklum. Cukup sudah pola pemerintahan yang terkesan otoriter, one man show, rentan KKN, dan koruptif dengan segelintir menteri dan anggota DPR toxic yang membuat ekonomi kita auto pilot dan terpuruk selama ini. De facto pertumbuhan ekonomi RI lebih lamban dari pada Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Rakyat berpengharapan besar semoga Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi the 5th largest economy in the world, keluar dari middle income trap menuju era emas di 2045.7 God bless Indonesia. (*).
Gigih Melawan Rezim Dirty
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) diketuai oleh Ir. Akhmad Syarbini yang juga Ketua Ikatan Alumni ITB berkolaborasi dengan PSKN (Pusat Studi Kebijakan Nasional) FH Unpad dan BEM Kema Unpad menyelenggarakan Nonton Bareng dan Diskusi film dokumenter \"Dirty Election\". Film itu mengkritisi penyelenggaraan Pilpres yang dinilai curang mulai dari cawe-cawe Jokowi, Sirekap, hingga Putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi Cawapres pasangan Prabowo Subianto. Tampaknya film tersebut, meski berbeda Produser dan Sutradara, namun terkait dengan film Dokumenter terdahulu yaitu \"Dirty Vote\". Jika \"Dirty Vote\" merupakan tayangan sebelum Pilpres yang ditengarai kotor atau curang, maka pada \"Dirty Election\" terpetakan pembuktian atau realisasi kecurangan selama Pilpres termasuk penghitungannya. Kecurangan itu dikualifikasikan sebagai kejahatan. Acara diawali penjelasan Akhmad Akhyar, ST alumni Teknik Mesin ITB tentang alur cerita. Bagian pertama adalah Analogi Kecurangan, Pencarian Integritas, Kemenangan Mahkamah, Beban Pembuktian, Putusan 90, Sirekap dan Amicus Curiae Brief. Bagian kedua Anomali Pemilu dari Sisi Hukum (Bansos, Nepotisme) dan Sistem Informasi (Footprint Perubahan, Integritas Diri, Metadata, Pola Statis). Diskusi untuk tayangan bagian pertama diantarkan oleh nara sumber DR. Mei Susanto, SH MH (Pakar HTN Unpad), DR KRMT Roy Suryo (Pakar IT dan Telematika), Ridho Anwari Aripin (Ketua BEM Unpad) dan Ir. Chairul Anas Suaidi (Pakar IT). Diskusi tajam berkisar pada kecurangan TSM Pilpres, hukum yang tidak berbasis etik dan moral, serta penggunaan alat bantu komunikasi IT yang merusak kejujuran dan keluhuran demokrasi. Di sisi lain mahasiswa bertekad untuk terus melawan kezaliman rezim. Setelah usai tayangan film kedua, diskusi pembahasan dan pendalaman diantarkan oleh nara sumber DR. Ir. Leony Lidya (Pakar IT ITB), Petrus Selestianus, SH (Advokat TPDI), Mr.Ted Hilbert (YAKIN) dan HM Rizal Fadillah, SH (Aktivis Alumni Unpad). Di samping bahasan kejahatan Pilpres dengan modus Sirekap, diskusi hangat membongkar Putusan MK yang dinilai penuh rekayasa. Presiden, MK dan KPU berkolaborasi untuk memenangkan Pasangan 02 dengan cara curang. Peserta yang hadir dalam \"Nobar\" dan \"Diskusi\" di Gedung Bale Rumawat Unpad Jl. Dipati Ukur tanggal 30 Mei 2024 tersebut bertekad untuk terus berjuang melawan kecurangan dan ketidakadilan. Lagu mars \"Totalitas Perjuangan\" yang dinyanyikan pada awal acara memecut dan mendorong mahasiswa untuk terus turun ke jalan membela kepentingan rakyat : Kepada para mahasiswa Yang merindukan kejayaanKepada rakyat yang kebingungan Di persimpangan jalan Kepada pewaris peradaban Yang telah menggoreskan Sebuah catatan kebanggaanDi lembar sejarah manusia Wahai kalian yang rindu kemenangan Wahai kalian yang turun ke jalan Demi mempersembahkan jiwa dan ragaUntuk negeri tercinta. (*)
Selamat Ginting: Usia Pensiun TNI Idealnya 60-65 Tahun Setara Polri, PNS, dan Terkait Usia Harapan Hidup
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengusulkan usia pensiun TNI idealnya 60-65 tahun, setara dengan Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya, seperti Polri, Kejaksaan, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) lainnya. Selain itu mesti disesuaikan dengan usia harapan hidup penduduk Indonesia. “Usia pensiun TNI tergolong terlalu cepat dibandingkan dengan Polri, dan PNS lainnya. Apalagi jika dikaitkan dengan usia harapan hidup penduduk Indonesia sekitar 74 tahun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik akhir Desember 2023 lalu,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Ia menanggapi Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang mengesahkan empat RUU menjadi usul inisiatif DPR, Selasa (28/5).Empat RUU itu yakni RUU perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri, RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan RUU Perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. RUU TNI akan mengakomodasi tiga materi pokok usulan usulan revisi. Masing-masing terkait status TNI, masa pensiun dinas, dan mengenai hubungan TNI dengan Kementerian Pertahanan. Termuda di Dunia Menurut Selamat Ginting, jika dibandingkan dengan usia pensiun militer di Asia dan dunia, maka usia pensiun TNI maksimal 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama, tergolong paling muda di dunia. Umumnya negara-negara di Asia dan dunia rata-rata sekitar 60-65 tahun, hal ini terkait dengan usia harapan hidup penduduk di negara-negara tersebut. “Jika dikaitkan dengan usia harapan hidup penduduk Indonesia pada akhir 2023 lalu, usianya sekiar 74 tahun. Artinya wajar apabila usia pensiun TNI ditingkatkan menjadi 60-65 tahun. Usia seperti itu masih tergolong usia produktif dengan semakin baiknya tingkat Kesehatan, dan kesejahteraan penduduk,” kata Ginting. Sama seperti PNS, lanjut Ginting, usia pensiun bagi eselon dua dan eselon satu maksimal 60 tahun. Sedangkan eselon tiga ke bawah, usia pensiunnya 58 tahun. Sementara yang menduduki posisi fungsional seperti dosen atau tenaga pengajar bisa sampai 65 tahun. Maka wajar pula apabila perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan strategis seperti Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan, serta prajurit yang menjadi dosen atau guru militer, dan memiliki keahlian khusus dapat diberikan kesempatan berdinas hingga maksimal 65 tahun. “Prajurit yang mempunyai tugas fungsional serta keahlian, tidak bisa begitu saja dipensiunkan, karena untuk mencetak sumberdaya manusia seperti itu tidak mudah dan mahal. Misalnya ahli penjinak bom Zeni, ahli nubika (nuklir, biologi, kimia) Zeni, ahli tank dan panser Kavaleri, ahli Meriam Artileri, teknisi pesawat tempur, teknisi kapal perang, dan lain-lain. Semakin tua akan semakin ahli dan matang. Mereka justru umumnya golongan bintara. Apa harus pensiun 53 tahun? Jadi wajar juga jika mereka pensiun usia 58-60 tahun, karena negara membutuhkan keahlian mereka,” ungkap Ginting. Oleh karena itu, kata dia, UU TNI Pasal 53 tentang usia pensiun Prajurit TNI bisa disesuaikan dengan Polri. Prajurit TNI melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun. Sedangkan khusus untuk jabatan fungsional, prajurit TNI dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Bagi perwira tinggi TNI, masa dinas keprajuritan dapat diperpanjang secara selektif oleh Presiden. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan masa dinas keprajuritan cukup bisa diatur dengan Peraturan Panglima TNI saja, karena pimpinan TNI mengetahui urusan internalnya,” ujar Ginting. Apabila perubahan usia pensiun TNI dapat disetujui DPR, kata Ginting, maka otomatis Pasal 71 tentang pemberlakuan usia pensiun prajurit TNI, bagi perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 58 tahun, diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 tahun dan bagi bintara/ tamtama yang tepat berusia atau belum genap berusia 53 tahun, diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 tahun. “Selama ini didengungkan soliditas TNI dan Polri. Tapi begitu lihat usia pensiun bintara/tamtama TNI dan Polri berbeda jauh. Bintara/tamtama TNI pensiun usia 53 tahun, sedangkan Polri 58 tahun. Perbedaan tersebut bisa menimbulkan kecemburuan di antara prajurit TNI dengan Polri. DPR harus memperhatikan psikologis prajurit di lapangan. Misalnya antara babinsa (bintara pembina desa) TNI dengan bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) Polri,” ungkapnya. Prajurit TNI Satu Persen dari Jumlah Penduduk Selamat Ginting beralasan, jumlah personel TNI saat ini terlampau minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Prajurit TNI hanya sekitar 500 ribu orang. Jika mengambil satu persen saja dari jumlah penduduk Indonesia, setidaknya jumlah prajurit aktif TNI sekitar 2,7 juta personel. Begitu juga dengan polisi, jumlahnya mesti 2,7 juta personel aktif. “Namun melihat kondisi keuangan negara, maka yang paling memungkinkan saat ini menjadikan jumlah prajurit TNI sekitar satu juta personel, begitu juga dengan prajurit aktif Polri sekitar satu juta personel. Dengan jumlah personel gabungan TNI dan Polri sekitar dua juta personel, maka kita bisa leluasa menjalankan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) menghadapi ancaman perang berlarut,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Oleh karena itulah, menurut Ginting, dengan memperlambat usia pensiun TNI dan Polri hingga 60-65 tahun dapat memenuhi jumlah personel untuk mengisi organisasi TNI dan Polri dari Sabang Sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Termasuk untuk mengisi organisasi-organisasi baru yang disesuaikan dengan hakikat ancaman bagi NKRI. “Misalnya untuk bintara yang usianya sekitar 50 tahunan dapat mengisi posisi babinsa. Sehingga satu pos babinsa idelanya akan mengisi satu desa. Bukan seperti saat ini, satu babinsa bisa bertugas di 3-5 kecamatan. Bintara dengan usia 50 tahunan diharapkan akan lebih bijak dan bisa dituakan seperti tokoh masyarakat,” pungkas Ginting. (sws)
Kedubes RI Gelar Acara Budaya yang Meriah di Museum Seni Riga, Latvia
Jakarta, FNN | Nuansa budaya Indonesia mewarnai Museum Seni Riga Bourse (Art Museum Riga Bourse) di Riga, ibukota Latvia, pada Ahad 26 Mei 2024 lalu. Maklum saja, pada hari itu KBRI Stockholm menggelar acara Bincang Budaya (Cultural Talk) dan Pelatihan Tari Tradisional Indonesia (Indonesian Traditional Dance Workshop) di museum yang menyimpan koleksi benda warisan budaya Indonesia yang terbesar di Kawasan Baltik tersebut. Acara dimulai dengan Indonesian Cultural Talk, mengajak para pengunjung museum untuk mengeksplorasi koleksi Indonesia di Museum Seni Riga Bourse secara mendalam. Museum seni tersebut memiliki 76 benda budaya Indonesia yang juga merupakan jumlah terbesar di antara benda-benda budaya negara-negara Asia Tenggara lainnya yang ada di museum ini. Koleksi benda budaya Indonesia terdiri dari berbagai kain tradisional Indonesia, termasuk berbagai jenis Songket, Ulos, dan Batik di mana setiap kain memiliki makna budaya yang unik dan desain yang rumit, mencerminkan kekayaan tradisi tekstil di Indonesia. Selain itu, museum ini juga menampilkan koleksi budaya lainnya seperti wayang kulit, keris, barbagai patung dan ukiran dari Kalimantan dan Papua, patung Garuda Kencana, hingga lukisan terkenal seniman Indonesia Raden Saleh yang berjudul “Berburu Singa”. Acara ini menarik perhatian baik warga Latvia yang tinggal di wilayah Riga dan sekitarnya terutama mereka yang berkecimpung di bidang seni dan budaya. Salah satu peserta bernama Sarah, mengungkapkan kekagumannya terhadap kegiatan bincang budaya tersebut. \"Saya berpikir bahwa Indonesia adalah negara eksotis dengan kekayaan budaya yang melimpah, yang tercermin dari varian tekstil yang memiliki berbagai macam motif yang bermakna. Saya membawa dua putra saya yang sangat menyukai seni, dan mereka sangat menikmati pembicaraan budaya tersebut. Saya belum pernah mengunjungi Indonesia, tetapi setelah acara ini, saya ingin pergi ke sana bersama keluarga saya,\" ujarnya. Setelah Bincang Budaya, acara dilanjutkan dengan serangkaian workshop/pelatihan tari tradisional yang dipandu oleh penari profesional dari Asosiasi Pantcha Indra, Ni Kadek Yulia Puspasari dan Wahyu Rumiyati. Lokakarya ini memberikan peserta pengalaman langsung mengenai bentuk tari Indonesia, memungkinkan mereka untuk merasakan ritme dan gerakan dinamis yang menjadi ciri khas tari Indonesia. Sesi pertama berfokus pada Tari Pendet dari Bali, tarian penyambutan yang secara tradisional dilakukan untuk menyambut tamu pada upacara dan festival. Dikenal dengan gerakannya yang anggun dan ekspresif, Tari Pendet memikat para peserta dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya Bali. Sesi kedua memperkenalkan Tari Yapong dari Jakarta, yang dikenal dengan gerakannya yang lincah dan energik. Tarian ini, yang sering dipertunjukkan selama perayaan, mencerminkan semangat dan keragaman ibu kota Indonesia. Kedua sesi tersebut diikuti dengan antusias, dengan sekitar 35 orang di setiap sesi, termasuk warga Latvia lokal dan warga Indonesia yang tinggal di Latvia. Nina, seorang pemandu wisata dan penari yang ikut serta dalam kedua sesi tersebut, memberikan komentar tentang pengalamannya. \"Tarian-tarian tersebut sangat mengesankan. Saya bahkan mendapatkan kesempatan untuk mencoba kostum Tari Pendet, dan saya menyukai warna-warnanya yang cerah, yang memancarkan aura positif,\" katanya. Acara budaya ini bertujuan untuk mempromosikan budaya Indonesia dan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan seni Indonesia di kalangan masyarakat Latvia. Dengan menawarkan kombinasi yang menarik antara pembicaraan edukatif dan pelatihan tari interaktif, Kedutaan Besar Indonesia berhasil menyoroti keindahan dan keragaman tradisi Indonesia. KBRI Stockholm memiliki wilayah kerja di Swedia dan Latvia. Promosi budaya di Latvia bertujuan tidak hanya memperkenalkan seni budaya Indonesia dan memperat people-to-people contact namun juga untuk mendorong kunjungan wisata warga Latvia ke Indonesia yang tahun lalu hampir mencapai angka 6000 wisatawan Latvia ke Indonesia. Demikian ditekankan Kamapradipta Isnomo, Duta Besar RI di Stockholm. Acara-acara seperti ini memainkan peran penting dalam diplomasi budaya, memperkuat ikatan antar negara melalui apresiasi dan pemahaman bersama tentang warisan budaya masing-masing. Keberhasilan acara ini di Riga menjadi bukti daya tarik abadi budaya Indonesia dan kemampuannya untuk memikat penonton di seluruh dunia, tambah Dubes yang akrab dipanggil Kama tersebut. Latvia merupakan salah satu negara yang terletak di Kawasan Baltik dengan jumlah penduduk 1.9 juta orang. Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Latvia pada tahun 1993.
TNI Bisa Menjaga Kejaksaan dan Tangkap Oknum Polisi untuk Kepentingan Negara
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan tidak ada yang salah Polisi Militer TNI menjaga keamanan Kejaksaan Agung dan menangkap oknum polisi untuk kepentingan negara. \"Penugasan prajurit aktif TNI di luar struktur TNI mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. TNI punya tugas pokok menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (27/5/2024). Objek Vital Nasional Tugas tersebut, lanjut Selamat Ginting, dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam OMSP terdapat satu klausul mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. \"Kejaksaan Agung merupakan objek vital nasional strategis bidang hukum. Untuk kepentingan negara, maka sah TNI menjaga Kejaksaan Agung,\" ujar Ginting. Apalagi, kata dia, permintaan untuk menjaga Kejaksaan Agung juga berkorelasi dengan adanya posisi Jampidmil (Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer) yang ditempati Pati TNI bintang dua. Sehingga, lanjutnya, keberadaan Polisi Militer TNI yang terdiri dari tiga matra untuk menjaga Kejaksaan Agung otomatis menjaga dari gangguan yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu kasus hukum tertentu. Dikemukakan, jika gangguan keamanan itu datangnya dari oknum kepolisian, tidak ada masalah bagi POM TNI untuk memeriksa personel kepolisian. Setelah itu dikembalikan kepada institusinya. \"Jadi tindakan POM TNI sudah betul menangkap personel kepolisian yang diduga dapat mengganggu proses hukum yang diduga terkait kasus korupsi di PT Timah senilai sekitar Rp271 Triliun,\" pungkasnya. (ida)
Jusuf Rizal Gagas Pembentukan Pengawas Dewan Pers
Jakarta, FNN | Sejumlah jurnalis dan tokoh masyarakat, dipelopori HM Jusuf Rizal, membentuk lembaga yang bakal menjadi pengawas Dewan Pers. Lembaga baru ini menyandang nama Indonesian Journalist Watch atau IJW. Dasar pembentukan lembaga ini adalah amanat UU Pers 40 Tahun 1999, Pasal 17 sebagai lembaga pengawasan pers di Indonesia. \"Dewan Pers saat ini sangat perkasa, menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur masa depan pers di Indonesia tanpa kontrol,\" ujar Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tersebut, dalam siaran persnya hari ini. Menurut Jusuf Rizal, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Bab VII Pasal 17 telah diatur peran serta masyarakat untuk turut serta dan dapat melakukan kegiatan guna mengembangkan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. “IJW hadir mengisi kekosongan karena minimnya lembaga pengawasan pers. Sementara pers saat ini akibat revolusi industri, tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sedang Dewan Pers stagnan jadi organisasi stempel atas nama menjalankan UU,” tegas Jusuf Rizal yang saat ini juga menjabat sebagai Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). Menurut penilaian Jusuf Rizal, Dewan Pers saat ini terkooptasi hanya mengurus organisasi wartawan yang menjadi anggotanya. Sementara dalam UU Pers Pasal 15 Ayat 4 telah diatur secara rinci fungus-fungsi Dewan Pers. Seharusnya Dewan Pers hadir untuk semua, tanpa ada pengkotak-kotakan. Dewan Pers sudah seperti menara gading dengan banyak masalah namun minim pembelaan terhadap pers. Dikatakan peran serta masyarakat dalam pengawasan secara rinci itu, diatur pada Pasal 17 dapat berupa : a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. “Untuk itu, IJW akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan etika, moral, hukum maupun perundang-undangan. Misalnya, kami turut mengkritisi Dewan Pers dalam kasus Sambo, di mana diduga ada upaya membungkam pers bicara fakta,” tegasnya. Saat ini, kata Jusuf, banyak terjadi diskriminasi kepada pers dan wartawan. Dewan Pers hanya fokus pada media-media besar yang dibesarkan zaman Orde Baru. Pers kecil, khususnya, media online yang tumbuh ribuan keleleran, terpinggirkan dan bahkan cenderung mau dibunuh lewat kebijakan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan Sertifikasi perusahaan media. Media dan wartawan yang belum memenuhi syarat tergabung di Dewan Pers sudah seperti penjahat. Dilarang meliput di instansi pemerintah. Dilarang menerima kue iklan. Itu karena Dewan Pers berlindung atas nama Pasal 15 ayat 4 poin. \"Dewan Pers sudah seperti kartel dengan kroninya. Padahal belum tentu wartawan yang belum UKW dan medianya tidak terverifikasi di Dewan Pers, kualitasnya lebih bagus dari wartawan yang sudah UKW dengan etika dan moral yang baik ” tegasnya. Sementara, ketika anggotanya, organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), tersandung masalah dugaan korupsi dan penggelapan uang Rp2,9 milyar dari dana bantuan Kementerian BUMN hanya diam seribu bahasa. Padahal ini menyangkut etika, moral dan hukum. Dewan Pers hanya membela kelompok kepentingan, tidak berdiri dan hadir untuk seluruh insan pers. “IJW akan terus mengkritisi kebijakan Dewan Pers, Pers maupun wartawan dalam industri pers. Karena tanpa ada pengawasan, misalnya masalah bantuan-bantuan pemerintah dan perusahaan ke organisasi pers di Pusat dan Daerah, diduga tidak dikelola secara transparan dan akuntable. Rawan dikorupsi hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,\" tegas Jusuf Rizal.
Rocky Gerung: Demokrasi Indonesia Terancam Jadi Ampas Peradaban Dunia
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan bahwa Indonesia menghadapi kegagalan dalam sistem demokrasi yang diterapkan. Rocky Gerung dengan lugas mengemukakan pandangannya bahwa negara ini berada di ambang menjadi \'ampas peradaban dunia\'. Menurutnya memadukan filosofi dan teknologi adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk membongkar struktur kekuasaan tersembunyi yang ada dalam pola pikir teknokratik. Dia menyoroti pentingnya mempertanyakan dasar-dasar sistem yang ada, menegaskan bahwa setiap pemikiran harus dapat dipertanyakan dan ditantang. \"Contohnya adalah Mahkamah Konstitusi bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi dan gagal di situ,\" paparnya dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rabu (15/05/2024). Kritik pedas Gerung juga mengarah kepada praktik politik saat ini. \"Demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat,\" ucapnya. Menurutnya, hal ini tidak hanya menunjukkan penurunan dalam indeks demokrasi, tetapi juga menggambarkan krisis etika yang serius dalam politik Indonesia. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti gejala munculnya otoritarianisme. Dia mengingatkan bahwa untuk menjaga demokrasi yang sehat, dibutuhkan keragaman pendapat dan keberanian untuk menyuarakan kritik. Namun, dengan semakin ditekannya perbedaan demi persatuan, Rocky Gerung menilai hal tersebut sebagai tanda awal bahwa Indonesia sedang menuju arah yang berbahaya. Akademisi UI itu juga mengingatkan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kecerdasan teknis, tetapi juga kecerdasan moral yang tinggi. \"Sangat mungkin Negeri ini udah jadi ampas di dalam peradaban politik dunia,\" jelasnya. Rocky meramalkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak pasti. Oleh karena itu ia menekankan perlu adanya introspeksi mendalam dan reformasi yang berarti agar negara ini dapat bangkit dari keterpurukan. (ida)
POPULER
