BBM Dipaksa Naik, Masyarakat Mulai Bereaksi Kepung Kantor Pemerintah
Jakarta, FNN – Masyarakat mulai gerah dengan kasak-kusuk pemerintah yang memaksakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Organisasi buruh, mahasiwa sampai pedagang ikan bereaksi mengenai kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada Kamis (1/9/2022). Seluruh lapisan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia terlihat melakukan aksi akibat akan naiknya harga BBM nanti.
Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo dan sekaligus putra sulung Presiden Jokowi didatangi oleh puluhan mahasiswa. Mereka menyuarakan pendapat untuk menolak kenaikan BBM.
Pada Rabu (31/8/2022) Himpunan Mahasiswa Indonesia Solo Raya berkumpul di Balai Kota untuk beraspirasi di depan Wali Kota Solo. Mahasiwa paham betul bahwa Solo adalah kota yang punya hak istimewa lebih karena dipimpin oleh anak seorang Presiden. Menurut Fierdha Abdullah Ali yang menjabat sebagai Ketua Umum HMI cabang Sukoharjo, ia mengatakan bahwa menyampaikan aspirasi di Balai Kota merupakan bentuk simbolisasi yang baik. Tempat yang dulu pernah dipimpin Jokowi, sekarang dilanjutkan oleh putra sulungnya.
Sementara itu di Kabupaten Subang, masyarakat menolak kenaikan harga BBM dan mengeluhkan kebijakan pemerintah tersebut. Salah satu pekerjaan seperti kurir yang mengirim paket ke pelosok akan dipersulit. SPBU sangat jauh dan harga Pertamax eceran di Kabupaten Sabang bisa menyentuh Rp 20.000 per liternya.
Rosad, seorang aktivis pemuda asal Desa Mulyasari Cibinong mengatakan bahwa kenaikan harga BBM justru akan mempersulit hidup. Saat ini barang kebutuhan tengah naik dan harga bahan mentah juga naik. Menurutnya, pemerintah hanya perlu memberantas koruptor jika memang menginginkan solusi, “Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang ini adalah berantas koruptor, karena itu yang sebenarnya menyebabkan rakyat di Indonesia miskin”.
Di Jakarta, Organisasi Buruh akan melakukan demo pada 6 September 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan mengorganisir 5 juta buruh untuk mogok kerja dan mendatangi gedung DPR untuk menolak kenaikan BBM. Menurutnya buruh yang hanya mendapatkan 1 persen kenaikan gaji setiap tahunnya akan terancam. Kenaikan BBM akan memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat, tegasnya.
Seorang Pengamat Ekonomi bernama Frits Fanggidae mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tidak merosot adalah dengan menggunakan Bansos. Namun yang menjadi masalah adalah Bansos itu jangka waktunya sementara dan bersifat darurat. Menurutnya, masyarakat perlu waktu lama untuk beradaptasi agar bisa menyesuaikan pendapatan dan kenaikan harga di pasar. Jadi, jangka waktu pemberian Bansos akan sangat penting menurutnya.
“Perlu disesuaikan dengan waktu yang diperlukan masyarakat atau rumah tangga untuk menyesuaikan pendapatannya”, Pungkasnya. (Fer/ANTARA)