Blitar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot turunnya kinerja pemerintah menyusul rilis survei Litbang Kompas terbaru. Menurutnya, hal itu mengancam kualitas hidup masyarakat.

“Tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat. Sebab, merosotnya kinerja pemerintah merupakan ancaman bagi kualitas hidup masyarakat,” kata LaNyalla, usai ziarah di Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6/2022).

Menurutnya, masyarakat sudah cukup memaklumi keadaan yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor. “Namun hal tersebut tidak boleh tidak menjadi faktor yang membuat turunnya kinerja pemerintah,” tegas LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menilai, pengendalian harga pangan merupakan hal yang sangat urgent, karena pangan merupakan kebutuhan dasar. Jika pemenuhannya mengalami hambatan, LaNyalla menilai sektor lain akan terdampak, terutama pada kesehatan, pendidikan serta rendahnya kualitas hidup.

“Ancaman ini diharapkan diperhatikan dengan serius dan dibuat skema penanganan yang terfokus,” saran LaNyalla. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang terukur dan terencana dengan baik, agar hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat bisa dapat segera ditanggulangi.

“Jangan gadaikan masa depan rakyat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan dasar rakyat dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” tutur LaNyalla.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.

Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen.

Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen. Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen).

Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen). (mth/*)