Jakarta, FNN – Retaknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin tampak jelas. Hal itu terlihat dari serangan PDIP kepada Jokowi mengenai kebijakan food estate atau kebijakan proyek lumbung pangan yang digagas Jokowi mulai periode kedua berkuasa.  Melalui Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristiyanto, PDIP tegas mengatakan bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan oleh pemerintah adalah bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto mengungkapkan hal ini ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sekitar Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024, Selasa (15/8/23).

Menanggapi hal tersebut Rocky Gerung dalam diskusi rutin di kanal You Tube Rocky Gerung  Official edisi Rabu (16/8/23) mengatakan bahwa dunia politik semakin menegangkan buat kehidupan berbangsa. Hal yang menegangkan itu adalah implikasi dari ketidakpastian politik, dan ketidakpastian itu adalah hasil kerjaan cawe-cawenya Jokowi. Tetapi, dari perspektif perubahan politik mengasyikkan karena akhirnya bisa kita lihat siapa yang masih bisa bertahan sebagai politisi yang otentik, dan siapa yang akhirnya ketahuan sekadar mencari-cari muka kepada kekuasaan. Yang murni tidak akan tersisih walaupun dia tersingkir.

Ada yang mengatakan bahwa Rocky mengompori PDIP dalam soal itu, tetapi Rocky menjawabnya dengan mengatakan, “Saya justru tunjukkan, kalau PDIP mau regain the momentum, mengambil ulang momentum, itu cuma satu cara, yaitu ofensif, yaitu menyerang Jokowi, atau beroposisi secara maksimal pada Jokowi. Kan sudah terlihat bahwa Jokowi tidak lagi memerlukan PDIP, ngapain PDIP nunggu pulung, nunggu restu dari Jokowi. Jadi, fairness itu, supaya terlihat ada kompetisi. Dan jelas hari-hari ini memang terlihat PDIP ofensif. Itu bukan karena FNN komporin, tapi karena keadaan memang akan memaksa, situation call for decision.”

Jadi, lanjut Rocky, kita lihat bagaimana PDIP menyerang kebijakan Jokowi yang paling strategis, yang di dalamnya ada Prabowo, yaitu food estate. Hal ini  dilakukan oleh PDIP karena ada kepentingan yang tiba-tiba dia temukan, yaitu menggugat legacy-legacy yang hendak ditinggalkan oleh Jokowi.

Memang food estate berbahaya secara ekologis, tetapi Prabowo punya keterangan, kalau anggarannya tidak cukup, pasti tidak akan selesai. Tetapi, itu dilihat dari perspektif Prabowo yang mendapat tugas untuk mengamankan pangan melalui strategi food estate. Sebetulnya, kalau mau lebih jauh lagi, PDIP serang juga IKN dan omnibuslaw. Semua itu kerjaan Jokowi yang di dalamnya PDIP menyetujui, ujar Rocky.

“Jadi, kalau mau konsisten, saya terangkan logikanya pada temen-temen PDIP. Anda menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis. IKN lebih-lebih lagi bermasalah secara ekologis. Mustinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Jangan dianggap sekadar menyerang Prabowo karena Prabowo yang pegang program food estate itu,” saran Rocky.

“Jadi, saya menginginkan ada konfrontasi etik, konfrontasi paradigma bahkan, antara PDIP yang tadinya mendukung Jokowi dan sekarang disingkirkan oleh Jokowi, tetapi membalasnya itu tanggung. Nah, saya ingin PDIP beroposisi secara in optima forma di dalam tingkat yang paling tinggi, supaya terlihat ini partai sedang membangun kembali hak dari wong cilik untuk mengucapkan keadilan atau untuk menagih keadilan. Jadi jangan tanggung teman-teman di PDIP,” lanjutnya.

Dengan melakukan hal tersebut, publik akan menjadi lebih jelas dan lebih mudah dalam menentukan pilihan.

“Itu pentingnya PDIP kembalikan harkatmu itu, harkat partaimu, ke dalam wilayah yang pernah diperjuangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu anti-kapitalisme,” tegas Rocky.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kita bukan memprovokasi, tapi hanya mengingatkan bahwa PDIP harusnya konsisten dari awal bahwa dia pro wong cilik. Itu yang akan dijadikan dasar untuk membela PDIP, supaya dia menghidupkan kembali prinsip-prinsip marhaenisme.

“Jadi, jangan tanggung temen-temen yang ada di situ. Uraikan secara sempurna bahwa PDIP punya momentum justru dalam keadaan sekarang ini, ketika Indonesia dijebakkan dalam dua idiologi, mau jadi sosialistis atau menjadi kapitalistis. Pancasila itu tidak mungkin kapitalistis. Itu intinya,” tegas Rocky.

Rocky juga mengatakan bahwa dirinya punya kecenderungan untuk membela kepentingan individu dalam rangka kebebasan berpikir, bukan kepentingan individu dalam rangka mengakumulasi kapital. Idiologi tersebut dulu diajarkan di sekolah PDIP. Mereka harusnya mengerti bahwa pernah ada pengetahuan yang diterangkan di sekolah Megawati Institut, untuk membuat PDIP kukuh dalam paradigmanya.

“Poin-poin semacam ini yang orang akan lihat dari PDIP. Milenial juga akan melihat PDIP kanan, kiri, tengah, atau tidak jelas. Kalau mau terang-terangan antikapitalisme, dia juga musti pro lingkungan dan lingkungan itu terletak di dalam kebijakan awal Jokowi,  yaitu membangun IKN. Jadi saya menunggu lagi, sudah bagus PDIP menghajar food estate. Jadi, sekarang kita tunggu dia mau nggak menghajar IKN. Mau nggak dia membatalkan omnibuslaw yang menjadi dasar argument saya kenapa kemudian saya dipersekusi oleh PDIP,” tantang Rocky.

Omnibuslaw itu adalah kejahatan lingkungan juga, karena dia mengakibatkan buruh terpaksa musti merusak hutan karena upahnya kurang dan karena daya belinya turun. Itu akibat dari omnibuslaw.

“Jadi, musti ada satu konsistensi di dalam berpikir paradigmatik buat teman-teman di PDIP,” ujar Rocky. (sof)