Jakarta, FNN – Sejumlah proyek rutin tahunan di Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) terus meroket. Mulai dari proyek pengadaan obat-obatan, makan minum rapat, kebutuhan perlengkapan alat rumah tangga sampai operasional pimpinan dan sejumlah proyek lainnya terus membengkak, berikut contohnya.

Proyek pengadaan penggantian perlengkapan rumah tangga lainnya Tahun Anggaran (TA) 2020 dianggarkan Rp 800.980.000, TA 2021 naik menjadi Rp 2.666.483.000, dan TA 2022 kembali naik menjadi Rp 3.270.643.000. Dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar.

Proyek langganan jaringan telematika, tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp2.835.571.000, tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.900.000.000 dan tahun 2022 kembali naik menjadi Rp5.000.000.000, dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.

“Selanjutnya pengadaan obat-obatan juga naik, pada TA 2020 dianggarkan Rp 200 juta, TA 2021 naik dua kali lipat menjadi Rp 400 juta, begitu juga untuk TA 2022 kembali dianggarkan sebesar Rp 400 juta,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator CBA, kepada FNN.

Terakhir ada anggaran rutin operasional pimpinan, pada TA 2020 anggaran yang ditetapkan Rp 2.114.610.000, TA 2021 naik menjadi Rp 2.596.600.000, dan TA 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.465.265.000.

Begitu pula anggaran jamuan makan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/ kelompok kerja, TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 4.954.670.000, TA 2022 naik menjadi Rp 5.726.399.000.

Kenaikan anggaran sejumlah proyek Sekretariat Kemsegneg tersebut sangat mencurigakan, kondisi negara sedang mengalami krisis pandemi dan APBN semakin seret, Kemsesneg seperti tidak peka dengan penderitaan rakyat.

Bahkan, kata Jajang Nurjaman, ada indikasi meroketnya sejumlah proyek tahunan Sekretariat Kemsesneg berkaitan dengan dugaan   biaya lobi-lobi politik menjelang Pilpres 2024?

Hal ini harus menjadi catatan Presiden Joko Widodo, jika pemborosan di anggaran di Sekretariat Kemsesneg terus berlanjut bisa berpotensi adanya kerugian negara.

“Sekretaris Kementerian Sekretariat Kementerian Setya Utama harus segera dievaluasi bersama Menteri Sekretariat Negara Pratikno,” tegasnya. (mth).