BERANI, Tegas, dan Lugas! Berani bicara kebenaran. Tegas dalam bersikap! Lugas saat menyampaikan suatu fakta. Predikat itu sangat melekat pada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI.

Ketiga sikap itu ditunjukkannya ketika memberikan kata sambutan dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

LaNyalla mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. Maka solusi yang ditempuh juga harus Fundamental.

“Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus secara Fundamental,” tegasnya.

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, salah satu persoalan Fundamental ini yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan.

“Maka, jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas LaNyalla.

Kepada para Purnawirawan TNI sebagai Pelopor, Motivator dan Komunikator di bidang Ipoleksosbudhankam, LaNyalla menegaskan bahwa konstitusi wajib dikembalikan ke semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa.

Bagaimana Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, termasuk apa yang dimaksud dengan solusi Fundamental, berikut wawancara Mochamad Toha dari FNN dengan LaNyalla.

Dalam Musyawarah PPAD di Jakarta kemarin, Anda bilang, solusi untuk menyelesaikan masalah Fundamental harus ditempuh secara Fundamental juga. Bisa dijelaskan maksudnya?

Saya balik tanya kepada Anda? Apakah jika Anda demam lalu saya beri obat penurun panas saja sudah bisa menyembuhkan penyakit itu? Itu namanya pendekatan karitatif dan kuratif. Padahal pokok penyebab Anda demam itu adalah karena ada radang atau infeksi di dalam tubuh Anda. Atau bahkan ada penyakit lain yang lebih serius.

Masalah fundamental bangsa ini adalah ketika bangsa ini dengan sengaja mengobrak-abrik Konstitusi kita saat melakukan Amandemen pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Sehingga pasal-pasalnya berubah total hampir 90 persen. Bukan lagi Amandemen dengan pola addendum.

Sehingga, negara ini perlahan tapi pasti telah berubah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Bahkan, meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang digali para pendiri bangsa. Sehingga hari ini negara ini menjadi negara yang sekuler, liberalis, dan kapitalis.

Apakah ini bukan persoalan fundamental? Apakah bangsa ini yang durhaka kepada para pendiri bangsanya bukan persoalan fundamental?

Karena itu, kita sebagai bangsa harus memiliki kesadaran kolektif. Bahwa ada yang salah dengan arah perjalanan bangsa kita ini. Karena semakin hari kita semakin jauh dari upaya kita untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Yang terjadi justru Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menggurita, yang akhirnya menyandera kekuasaan.   

Sehingga, penyelesaiannya juga harus fundamental. Yaitu dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan kembali kepada disain awal, yaitu sistem yang paling sesuai dengan bangsa ini yang telah disusun para pendiri bangsa.

Lalu, apa yang aneh dengan pernyataan saya? Bahwa persoalan fundamental harus diselesaikan dengan fundamental.

Apakah ini termasuk denga people power seperti yang belakangan ada desakan  revolusi juga? Bagaimaan menurut Anda?

Soal people power itu adalah domain rakyat. Saya sudah katakan di beberapa kesempatan jika Anda membaca dan mengikutinya. Bahwa saya tidak berhak menghalangi keinginan rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Saya sebagai pejabat yang sumpah atas nama Tuhan harus menjalankan sumpah saya bekerja untuk rakyat.  

Bagaimana respon para purnawirawan TNI atas pidato yang Anda sampaikan di depan mereka? Positifkah? Apa yang ingin mereka sampaikan kepada Anda?

Ya silakan saja ditanyakan kepada beliau-beliau. Tapi, yang pasti banyak yang menyatakan bahwa memang arah perjalanan bangsa ini harus dikoreksi. 

Anda juga sempat ungkap adanya wasiat Jenderal Try Sutrisno di hadapan purnawirawan.

Permintaan Pak Try Sutrisno jelas. Bahwa Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002, sama dengan pendapat saya, bahwa itu adalah kecelakaan konstitusi. Karena itu mutlak harus dikaji ulang. Atau dikembalikan kepada spirit Konstitusi yang disusun para pendiri bangsa.

Bahwa UUD 1945 naskah asli harus dilakukan koreksi, memang benar. Tetapi harus dengan cara Adendum. Bukan diubah total, sehingga kita kehilangan ke-Indonesia-an kita.

Mungkin Anda bisa mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Jenderal Try Sutrisno kepada Anda itu? Bagaimana Anda melihat dan mengartikan wasiat beliau ini?

Ya, Pak Try mengatakan, ini asli, tidak saya potong dan tambah, bahwa beliau mengatakan usia sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, beliau titip wasiat kepada saya, karena beliau tahu kakek saya, Pak Mattalitti itu pejuang.

Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya 10 November 1945, Pak Try masih anak-anak, melihat dari toko Kakek saya di Tunjungan. Dan, beliau mengatakan kepada saya, tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan.

Beliau mengatakan, Amandemen Konstitusi yang dilakukan empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal. Bahwa perubahan itu dilakukan cepat-cepatan, dan ada pengaruh kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan ke-Indonesia-annya.

Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD 1945. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini. Itu dikatakan beliau.

Dan Pak Try juga menyinggung soal diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri).

Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan juga kapitalis. Semua ditentukan oleh Partai Politik. Padahal, Pancasila yang telah dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.

Pak Try bahkan menyatakan bahwa situasi sekarang dimana Legislatif menjadi heavy (kuat), bukan kemudian berdampak kepada check and balances yang kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi telah menjelma menjadi partai politik heavy. Karena DPR adalah kepanjangan partai politik.

Dalam HUT ke-25 Mega-Bintang di Solo, Bung Rocky Gerung menyatakan, siap memimpin people power. Pendapat Anda?

Pendapat saudara Rocky sangat clear. Bahwa Presidential Threshold adalah ketidakadilan yang nyata di depan mata. Bahkan, itu sudah menjadi perusak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dia tetap konsisten dengan akal sehatnya bahwa itu tidak benar. Sehingga harus dikoreksi.

Dan koreksi itu bukan sebatas kepada pemerintah hari ini. Tetapi, terhadap sistem yang akan selamanya membuat Indonesia seperti ini. Dimana Oligarki Ekonomi melalui Presidential Threshold itu dapat membajak kekuasaan dan membajak kedaulatan rakyat.

Sehingga dia juga sampaikan bahwa siapapun presidennya, selama Oligarki Ekonomi masuk melalui pintu presidential threshold, maka kita tetap akan tersandera dan harus berpihak kepada mereka. 

Menurut Anda, pemicu people power itu seperti apa saja, apakah terjadinya kenaikan harga-harga, termasuk sayuran itu bisa menjadi pemicu terjadinya people power juga?

Pemicu utama adalah ketiadadilan yang dibiarkan di depan mata rakyat. Salah satu ketidakadilan itu adalah negara kita ini, karena tersandera, lalu memberi ruang kepada segelintir orang untuk menjadi Oligarki Ekonomi, yang ternyata celakanya semakin menyatu dengan Oligarki Politik.

Kenaikan harga itu hanyalah ekses dari ketidakadilan yang dibiarkan terang- benderang ini. Dan, ketidakadilan itulah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural. Dan karena kemiskinan struktual itulah, rakyat tidak mampu mengakses kebutuhannya.

Mengapa akhirnya rakyat harus melakukan people power? Apakah ini juga didorong karena jalan konstitusi melalui MK, misalnya, sudah tidak bisa dipercaya lagi?

Lho.. pemilik sah negara ini siapa? Rakyat kan? Kedaulatan rakyat itu abadi. Pemerintah silih berganti. Lalu, jika instrumen di negara ini untuk mengawal dan memastikan kedaulatan rakyat sudah tidak berjalan atau hanya berjalan dengan prosedural, lalu rakyat semakin dibuat susah, lalu apakah salah jika rakyat meminta kedaulatannya?

Makanya sudah saya katakan di banyak tempat. Bahwa saya sebagai pejabat negara tidak punya hak untuk menghalangi kemauan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Bahwa saya hanya menyampaikan aspirasi yang saya terima dari rakyat. Saya sudah keliling di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten kota di Indonesia.     

Gugatan Judicial Review Presidential Theshold 20% dimentahkan MK. Padahal dalam UUD 1945 sendiri tidak ada aturan PT 20%. Komentar Anda? Kalau sdh begini, apakah seperti yang Anda sampaikan, MK harus dibubarkan!

Lha itu Anda sudah tahu kalau Presidential Threshold tidak ada di Konstitusi. Saya mengatakan jika MK tidak berpihak kepada sejarah lahirnya MK untuk memastikan Undang-Undang tidak melanggar Konstitusi, lalu apa gunanya ada MK?

DPD di masa kepemimpinan Anda sekarang ini sudah menjadi satu lembaga (legislatif) yang masih dipercaya rakyat untuk mengadu dan berani bersuara di saat DPR hanya bisa membisu melihat situasi politik dan ekonomi sekarang ini. Komentar Anda?

Kami di DPD RI hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh rakyat, khususnya rakyat di daerah, yang kami wakili.

Bukan hanya rakyat, tapi pejabat tinggi seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun sudah pernah berkunjung ke Anda sebagai Ketua DPR RI. Apa saja pembicaraan dangan Panglima saat itu? Apakah juga persoalan poltik negara terkini?

Tidak ada. Saya hanya sampaikan agar penanganan unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa tidak dihadapi dengan cara represif. Dan Panglima TNI setuju atas hal itu.

Apa yang Anda bisa simpulkan dalam pertemuan dengan Jenderal Andika Perkasa itu?

Ya memang seharusnya beliau sependapat. Bahwa pendekatan represif tentu tidak sesuai dengan Konstitusi yang memberikan hak kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Jika people power benar-benar terjadi, Anda siap bersama rakyat untuk ikut di dalamnya?

Rakyat kan atasan saya! (*)