BI Dorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Papua Barat

Sorong, FNN - Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Provinsi Papua Barat dengan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) yang ada di provinsi tersebut. Kegiatan yang digelar di Waisai, ibu kota kabupaten Raja Ampat, Selasa, merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Raja Ampat E- Festival 2021 guna mewujudkan ekosistem digital daerah di Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Sorong Selatan, serta Wakil Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Papua Barat, Rut W. Eka Trisilowati mengatakan kegiatan tersebut untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ( ETPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Baru sebanyak sembilan TP2DD terbentuk yakni Provinsi Papua Barat, kabupaten Manokwari, kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, kabupaten Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat. "Kesembilan Pemkab tersebut telah menandatangani TP2DD. Diharapkan kepada pemerintah daerah di Papua Barat yang belum membentuk TP2DD agar segera dilakukan," ujarnya. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, Presiden RI telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Percepatan dan perluasan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Selain itu, mendukung transparansi sistem pemerintahan, optimalisasi pendapatan daerah, dan meningkatkan kesehatan fiskal. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa ada sinergi yang berkesan kesinambungan antara pihak yang terkait seperti Bappeda, Badan Keuangan, dan perbankan di Papua Barat "Kami berharap pemerintah daerah yang belum membentuk TP2DD agar segera dilakukan dalam mendorong ekonomi digital di Provinsi Papua Barat," katanya. (mth)