BI Perkirakan Inflasi 2021 Capai 1,64 Persen

Jakarta, FNN - Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia (BI) pada pekan kedua Desember 2021 memperkirakan inflasi 2021 akan mencapai 1,64 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year on year/yoy). Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, mengatakan perkembangan harga pada Desember 2021 tetap terkendali dan kemungkinan akan terjadi inflasi sebesar 0,34 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Penyumbang utama inflasi Desember 2021 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,08 persen (mtm), minyak goreng 0,04 persen, cabai merah 0,03 persen, daging ayam ras 0,02 persen, sawi hijau, sabun detergen bubuk, semen, dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara itu, beberapa komoditas mengalami deflasi, antara lain bawang merah dan daging sapi masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm). BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh akan terus dicermati guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memproyeksikan inflasi 2021 akan sedikit lebih tinggi dari perkiraan BI, yakni mencapai 1,9 persen (yoy), jika melihat perkembangan inflasi November 2021 yang tercatat 1,75 persen (yoy). Dengan demikian, inflasi masih berpotensi menguat secara bertahap seiring dengan perkembangan positif mobilitas masyarakat pascapelonggaran PPKM. “Natal dan Tahun Baru diperkirakan menjadi momen peningkatan konsumsi, sehingga dapat mendorong kenaikan inflasi. Namun, potensi tekanan inflasi lebih tinggi akan relatif minimal seiring dengan penghapusan libur Nataru, serta pengetatan PPKM di seluruh wilayah Indonesia," kata Febrio dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. (mth)