internasional
Ketua DPD RI Dorong Proses Ratifikasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, untuk (segera) mendorong proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dalam pertemuan di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (5/10/2022), LaNyalla menjabarkan perjanjian yang diresmikan di Bintan pada 25 Januari 2022 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo. Namun, perjanjian tersebut ternyata belum dapat direalisasikan karena belum diratifikasi. \"Khususnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, Flight Information Region, dan Perjanjian Ekstradisi,\" papar LaNyalla. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tertundanya proses ratifikasi perjanjian-perjanjian itu karena dibuat menjadi satu paket. Sehingga, proses ratifikasinya juga harus dilakukan secara bersamaan. Seandainya ratifikasi bisa dipisahkan, prosesnya akan berjalan secara bertahap. Pada tahap pertama Perjanjian Ekstradisi bisa diratifikasi terlebih dahulu. \"Kemudian menyusul ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, karena pembahasannya di parlemen sedikit lebih kompleks,\" tutur LaNyalla. Pada 25 Januari silam, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa bahwa Perjanjian Ekstradisi dan Kerja Sama Pertahanan ini sebagai bentuk kedewasaan hubungan kedua negara. Dan, perjanjian ini juga telah mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan mewakili keseimbangan manfaat yang baik. \"Yang kami lihat bukan saja bentuk kedewasaan, tetapi adanya trust yang semakin matang sebagai negara bertetangga yang mempunyai hubungan baik, karena saling membutuhkan,\" ujar LaNyalla. Soal Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, LaNyalla menilai ada satu permasalahan utama yang sejak tahun 2007 lalu hingga saat ini adalah tentang latihan bersama Angkatan Laut Singapura dengan negara-negara lain di dalam perairan Indonesia sebanyak empat kali dalam setahun. \"Singapura dan Indonesia melihatnya sebagai bentuk kedewasaan dalam bertetangga. Sementara parlemen dan berbagai komponen masyarakat Indonesia melihat hal ini sebagai urusan kedaulatan yang tak bisa ditawar-tawar. Sebab, ada dasar hukumnya di konstitusi dan berbagai undang-undang terkait,\" tutur LaNyalla. Itu sebabnya, LaNyalla menilai ratifikasi perjanjian-perjanjian itu sebaiknya dipisah, jangan dipaketkan, agar kita bisa secepatnya melangkah ke depan secara bersama-sama tanpa ada hambatan. Sebab, saat ini, kita seperti disandera oleh kesepakatan untuk memaketkan ratifikasi perjanjian-perjanjian itu ke dalam satu paket. \"Di situ masalahnya, meskipun yang saya tahu sudah ada banyak penyesuaian antara narasi perjanjian yang ditandatangani di Bali tahun 2007 dengan yang ditandatangani di Bintan pada 25 Januari tahun ini,\" urai LaNyalla. LaNyalla juga menyambut baik Kerja Sama Strategis Tiga Jembatan yang telah ditegaskan dalam pertemuan para menteri kedua negara kita pada 12 Maret 2021. Yaitu kerja sama pembangunan Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble dan Jembatan Batam-Bintan. \"Pembangunan jembatan Bintan-Batam yang melibatkan kepentingan Singapura akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia termasuk wisatawan ke dan dari Singapura sehingga dapat meningkatkan dan memperluas interaksi perekonomian kedua negara bertetangga, bahkan semakin memperbesar peluang interaksi bisnis di kawasan Sijori,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga mengapresiasi peningkatan FDI Singapura ke Indonesia sebesar 34 persen sejak 2020 mencapai hampir USD10 miliar, justru ketika Covid-19 sedang melanda kawasan ini. \"Hal ini peningkatan terbesar investasi Singapura ke Indonesia dalam 8 tahun terakhir,\" tutur LaNyalla. LaNyalla berharap agar kerja sama ekonomi Singapura-Indonesia terus diperluas mencakup kerja sama dengan semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Katanya, semua ini akan terjadi bila hubungan pelaku usaha dan institusi-institusi negara kita semakin akrab. Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, mengatakan perjanjian bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia merupakan kesepakatan yang telah terjalin antarkedua negara. \"Ini bukan hanya bentuk kematangan konektivitas kedua negara, tetapi juga merupakan wujud betapa pentingnya hubungan antara Singapura dan Indonesia,\" tutur Tan Chuan-Jin. Perjanjian Kerja Sama Ekstradisi dan Pertahanan misalnya, Tan Chuan-Jin menilai hal itu sebagai bentuk kebutuhan kedua negara yang tidak dapat dihindarkan. “Kami di parlemen membuka kesempatan untuk berdiskusi dan membicarakan detail mengenai perjanjian bilateral tersebut,” lanjutnya. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama Bidang Keamanan, Tan Chuan-Jin menilainya hal tersebut sebagai bentuk memperkuat pertahanan kedua negara. Namun, Tan Chuan-Jin tak tahu persis bagaimana Indonesia menindaklanjuti perjanjian bilateral tersebut. \"Kami berharap Indonesia bisa secepatnya untuk melakukan ratifikasi terhadap perjanjian bilateral tersebut, karena menjadi kebutuhan bersama. Bagaimana teknisnya, apakah seperti yang disampaikan Ketua DPD RI tadi, untuk dipisah, saya kira kita bisa mendiskusikan hal itu lebih jauh,\" tutur Tan Chuan-Jin. Ia percaya Indonesia bisa segera menyelesaikan problematika di internal mereka terkait ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. \"Yang pasti, kami berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai langkah penting ke depan untuk memajukan hubungan kedua negara. Dalam banyak hal, ini melambangkan komitmen kedua negara melangkah ke depan sebagai sahabat,\" ucap Tan Chuan-Jin. Di sisi lain, Tan Chuan-Jin juga menegaskan bahwa negaranya sangat terbuka bagi kerja sama ekonomi dan investasi. \"Saya berharap Singapura dan Indonesia bisa berkembang bersama-sama untuk memperkuat perekonomian masing-masing. Tentu ini semua dilakukan untuk kemajuan bersama Indonesia dan Singapura,\" ucap Tan Chuan-Jin. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni, Ketua BKSP DPD RI yang merupakan Senator dari DKI Jakarta, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, Kepala Biro Setpim Sanherif Hutagaol, Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media (PHM) DPD RI, Mahyu Darma serta staf ahli Ketua DPD RI bidang luar negeri Pitan Daslani. Sedangkan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin didampingi sejumlah staf, di antaranya Kwok Fook Seng (Singapore Ambassador to Indonesia), Janson Chang (Counsellor) dan Anne Quah (Senior Principal Assistant Clerk). (mth/*)
Indonesia Menyoroti Peran Digitalisasi untuk Pengembangan UMKM di ASEAN
Jakarta, FNN - Indonesia akan memajukan peran digitalisasi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).Menurut Ketua Dewan Penasihat Bisnis (BAC) ASEAN dari Indonesia Bernardino Vega, pengembangan UMKM selama ini menghadapi dua masalah utama yaitu akses ke kredit dan marketplace untuk menjual produk UMKM ke pasar.“Digitalisasi bisa menjawab dua masalah itu,” kata Bernardino atau karib disapa Dino, dalam dialog berjudul “Promoting the Growth of the Digital Startup Ecosystem in ASEAN”yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN dan Tech for Good Institute di Jakarta, Rabu.Untuk merespons masalah kredit, kata dia, financial technology (fintech) melalui peer-to-peer lending atau pinjaman daring yang legal bisa melayani masyarakat pelaku UMKM yang tidak bisa dilayani oleh bank.Sementara e-commerce platform menjadi solusi pemasaran secara daring atau marketplace bagi para pelaku UMKM, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan distributor atau agen penjualan.“Dua hal ini bisa kita kembangkan menggunakan best practices di ASEAN untuk bisa dikembangkan di negara ASEAN lainnya. Ini yang kira-kira Indonesia atau ASEAN-BAC Indonesia kemukakan di keketuaan kita tahun depan,” ujar Dino.Dino menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menyiapkan satu tim dan kerangka kerja untuk bisa membagikan praktik-praktik terbaik di bidang ekonomi digital, kepada negara anggota ASEAN lainnya.Salah satu contoh sukses pemanfaatan digitalisasi di Indonesia adalah fintech yang digunakan sebagai akses pembiayaan atau kredit, yang bisa direplikasi atau dimodifikasi agar bisa memberikan manfaat yang sama di negara ASEAN lainnya.Selain itu, Indonesia juga menggarisbawahi aspek penting lainnya yaitu kerangka regulasi. Dalam hal ini, menurut Dino, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sudah menerapkan regulasi yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. “Selain itu yang tidak kalah penting adalah infrastruktur—akses internet. Karena kalau tidak ada internet ya (ekonomi digital) tidak bisa (tumbuh),” tutur dia.Dengan memastikan bahwa setiap negara memiliki infrastruktur internet dan kerangka regulasi yang mendukung, Dino meyakini bahwa inovasi dari dunia usaha pasti muncul dalam pengembangan ekonomi berbasis digital. (Sof/ANTARA)
Pengadilan Militer Myanmar Memvonis Aung San Suu Kyi Tiga Tahun Penjara
Ankara, FNN - Pengadilan junta militer di Myanmar memvonis mantan pemimpin sipil negara itu, Aung San Suu Kyi, dan penasihat ekonominya asal Australia tiga tahun penjara atas dakwaan pelanggaran Undang-Undang Rahasia Negara, demikian laporan media setempat pada Kamis.Suu Kyi dan profesor Sean Turnell divonis di Pengadilan Daerah Pyinmana karena melanggar UU Rahasia Negara setelah 18 bulan persidangan, menurut kantor berita Myanmar Now.Pengadilan juga menjatuhkan vonis yang sama ke sejumlah mantan anggota kabinet Suu Kyi, termasuk menteri keuangan Kyaw Win, pengganti menkeu, Soe Win, dan wakil menteri Set Aung atas dakwaan serupa.Awal September ini pengadilan militer juga memvonis Suu Kyi tiga tahun penjara atas dakwaan kecurangan dalam pemilu.Suu Kyi kini menghadapi vonis 23 tahun penjara sejak militer menggulingkan pemerintahannya pada Februari tahun lalu. Rezim militer memindahkan Suu Kyi ke penjara pada Juni dan menempatkannya di sel isolasi.Pasca kudeta militer 24 Februari 2021, Suu Kyi menjadi tahanan rumah hingga April tahun ini ketika dia dipindahkan ke sebuah lokasi rahasia, yang diyakini sebagai Penjara Naypyitaw di ibu kota Myanmar.Suu Kyi menghadapi belasan dakwaan, seperti korupsi, sehingga dia menerima vonis lima tahun penjara pada April. Suu Kyi sebelumnya menghabiskan sekitar 15 tahun sebagai tahanan rumah semasa rezim junta yang berbeda di negara itu.Suu Kyi pernah dipenjara untuk kedua kalinya pada 2009. Rezim junta saat itu memindahkannya ke Penjara Insein di Yangon selama empat bulan pada tahun itu lantaran \"melanggar aturan tahanan rumah.\"Pemerintahan Suu Kyi dilengserkan lewat kudeta militer tahun lalu usai menang dalam pemilu November 2020. Kudeta itu lantas menimbulkan kerusuhan sipil yang meluas karena masyarakat mengecam penggulingannya dan aturan militer.Junta menindas pengunjuk rasa dengan kekerasan, meski PBB telah memperingatkan bahwa Myanmar telah jatuh ke dalam perang saudara. Semenjak itu pasukan junta telah menewaskan lebih dari 1.500 orang sebagai penindasan kepada perbedaan pendapat, menurut kelompok pengawas setempat Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). (Sof/ANTARA)
China Kecam AS Atas Serangan Siber terhadap Universitas China
Beijing, FNN - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada Rabu (28/9) mengatakan bukti telah mengungkap bahwa Amerika Serikat (AS) merupakan ancaman terbesar bagi keamanan siber global.Dia juga menyerukan upaya bersama untuk melawan pelanggaran AS terhadap kedaulatan siber dan aturan internasional. Laporan tersebut menjabarkan bagaimana Kantor Operasi Akses Khusus (Tailored Access Operation/TAO) NSA mengendalikan sejumlah fasilitas infrastruktur utama di China.Mereka menyusup ke jaringan internal Northwestern Polytechnical University di China menggunakan sejumlah server di beberapa negara seperti Belanda dan Denmark untuk menampung senjata siber melalui serangan stepping-stone via Jepang, Jerman, Korea Selatan dan negara-negara lain.Hal ini memungkinkan TAO untuk mencuri data dan informasi sensitif dari orang-orang dengan identitas sensitif. AS juga diam-diam mengendalikan operator telekomunikasi di sedikitnya 80 negara dan melakukan penyadapan acak terhadap para pengguna telekomunikasi global, papar laporan itu.Wang menuturkan bahwa ini merupakan laporan investigasi ketiga yang dirilis oleh institusi China terkait bulan ini mengenai serangan siber berbahaya NSA terhadap Northwestern Polytechnical University di China.Menurut Wang, China dalam beberapa pekan terakhir menuntut penjelasan dari AS dan meminta negara tersebut untuk segera menghentikan aksi ilegalnya melalui berbagai jalur. Namun, sejauh ini AS masih bungkam.\"AS tidak bisa lebih bombastis dan termotivasi lagi ketika menyebarkan kebohongan tentang \'peretas China\', tetapi AS sengaja memilih menjadi buta dan bisu di hadapan bukti kuat yang dikumpulkan oleh institusi China. Apa sebenarnya yang disembunyikan AS dari dunia?\"Seraya menyebutkan bahwa AS telah lama dikenal sebagai \"raja peretasan dan jawara pencurian rahasia\", Wang mengatakan dengan dominasi mutlaknya di bidang teknologi Internet, AS melakukan pengendalian dan pencurian siber tanpa pandang bulu berskala global demi menguntungkan negaranya sendiri secara politik, militer, diplomatik dan komersial.Praktik perundungan AS di dunia siber menjadi kekhawatiran umum yang terus berkembang di kalangan masyarakat internasional, tambah Wang.\"Ada banyak bukti bahwa AS tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar bagi keamanan siber global,\" tutur Wang, yang menyerukan kepada semua negara untuk bersatu dan melawan tindakan hegemonik AS yang merusak kedaulatan siber dan aturan internasional serta bekerja sama untuk menciptakan dunia siber yang damai, aman, terbuka, dan kooperatif. (Sof/ANTARA)
Xi Jinping dan Fumio Kishida Saling Bertukar Ucapan Selamat
Beijing, FNN - Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Kamis (29/9) saling mengirim kawat ucapan selamat atas peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok-Jepang.Xi mengatakan bahwa selama lebih dari 50 tahun terakhir, berkat upaya bersama dari pemerintah dan rakyat kedua negara, China dan Jepang berturut-turut menandatangani empat dokumen politik dan mencapai serangkaian konsensus penting.Kedua negara juga terus memperdalam pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang, membawa manfaat penting bagi kedua negara dan rakyatnya serta mempromosikan perdamaian dan pembangunan kawasan dan dunia yang lebih luas.Xi menekankan bahwa dia menaruh perhatian besar terhadap pengembangan hubungan China-Jepang, dan siap bekerja sama dengan Kishida guna memimpin kedua negara untuk bersama-sama membangun hubungan China-Jepang yang memenuhi berbagai tuntutan di era baru dengan memanfaatkan momentum peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik ini sebagai peluang dan mengikuti tren zaman.Sementara itu, Kishida mengatakan dalam pesannya bahwa 50 tahun lalu, para pemimpin China dan Jepang kala itu, dengan pemikiran strategis dan keberanian politik, membuka jalur bersejarah baru dalam hubungan Jepang-China.Selama 50 tahun terakhir, kerja sama Jepang-China di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan pertukaran personel, telah membuat kemajuan luar biasa, ujar Kishida.Ia menambahkan bahwa sangat penting bagi kedua pihak untuk bersama-sama menciptakan masa depan baru bagi hubungan Jepang-China.Pihak Jepang siap bergandengan tangan dengan pihak China untuk fokus mempromosikan pengembangan hubungan Jepang-China yang konstruktif dan stabil serta perdamaian dan kemakmuran di kedua negara, kawasan, dan dunia dalam 50 tahun ke depan, ujarnya.Pada hari yang sama, Perdana Menteri China Li Keqiang dan Kishida juga bertukar ucapan selamat.Li mengatakan China dan Jepang secara geografis saling berdekatan serta terhubung secara budaya, dan keduanya merupakan negara penting di kawasan dan komunitas internasional.China bersedia melakukan upaya bersama dengan Jepang untuk mengupayakan hidup berdampingan secara damai dan bersahabat, mempertahankan fondasi politik hubungan bilateral, memperdalam pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang.Juga mengelola konflik dan perbedaan dengan tepat, serta mendorong pengembangan hubungan China-Jepang yang sehat dan stabil dengan peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik sebagai titik awal baru, ungkap Li. (Sof/ANTARA)
Kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris Akan Kunjungi Bali
Jakarta, FNN - Kapal angkatan laut Kerajaan Inggris HMS Spey akan mengunjungi Bali untuk kegiatan pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut mulai 30 September hingga 3 Oktober 2022.His Majesty’s Ship (HMS) Spey, kapal patroli lepas pantai terbaru dari Inggris, akan mengunjungi Bali untuk melakukan pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut dan anak-anak dari sanggar tari Bali, kata Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam keterangannya pada Kamis.Kedubes Inggris menyebutkan bahwa HMS Spey tengah beroperasi selama lima tahun di kawasan Indo-Pasifik bersama kapal AL Inggris HMS Tamar untuk bekerja bersama para mitra dan sekutunya dalam upaya mengatasi tantangan di sektor keamanan dan mendukung negara-negara dalam mengatasi dampak perubahan iklim.Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa membangun kemitraan yang kuat dan langgeng dengan Indonesia adalah inti dari kapal misi Inggris tersebut.Menurut Dubes Jenkins, HMS Spey adalah demonstrasi fisik dari komitmen Inggris untuk memperdalam hubungan diplomatik, ekonomi dan keamanan dengan Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.HMS Spey adalah kapal \"terhijau\" dan paling ramah lingkungan di angkatan laut Kerajaan Inggris karena konventer katalitik (catalytic converter) yang dipasang pada corong serapan untuk mengurangi emisi karbondioksida, kata Kedubes Inggris dalam pernyataannya.\"Saya sangat bangga bahwa HMS Spey adalah kapal paling ramah lingkungan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan telah bekerja erat dengan negara-negara di kawasan ini dalam bidang-bidang penting seperti perubahan iklim,\" ujar Dubes Jenkins.\"Teknologi yang digunakan di kapal adalah contoh yang bagus dari transisi energi berkelanjutan, salah satu Prioritas G20 Kepresidenan Indonesia, yang didukung sepenuhnya oleh Inggris,\" lanjutnya.HMS Spey baru-baru ini melakukan patroli untuk memerangi penangkapan ikan ilegal yang tidak diatur dan tidak dilaporkan (IUU fishing), serta melakukan survei lingkungan. Kedatangan HMS Spey itu akan dipimpin oleh Letnan Komandan Bridget Macnae.Awak HMS Spey juga akan berkesempatan melakukan kegiatan pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut di mana mereka akan diperkenalkan dengan tarian Poco-Poco dan Maumere yang populer di Indonesia.\"Saya dan kru kapal HMS Spey sangat senang mengunjungi Bali, dan ini adalah kunjungan pertama setelah lebih dari 25 tahun sejak kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris merapat di sini. Kami sangat menantikan kesempatan untuk pertukaran budaya, olahraga dan tarian-tarian tradisional Indonesia,\" kata Wakil Komandan Kapal HMS Spey Letnan Komandan Bridget Macnae.\"Kunjungan ini juga merupakan waktu bagi kami untuk memanfaatkan layanan logistik di Bali, mengisi persediaan bahan makanan segar dan bahan bakar yang kami butuhkan untuk HMS Spey agar bisa menjalankan misinya di laut. Kami sangat berterima kasih atas keramahtamahan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia,\" ujarnya.Kunjungan HMS Spey ke Bali diharapkan dapat semakin mempererat hubungan angkatan laut Inggris dan Indonesia. (Sof/ANTARA)
Jelaskan Pelanggaran Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Kehormatan (BK) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD RI kepada Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad. LaNyalla juga meminta Fadel Muhammad menyampaikan maaf kepada dirinya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI dan media nasional. Menurut LaNyalla, Fadel Muhammad telah melakukan pelanggaran kode etik, terutama pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. Permintaan itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sidang Badan Kehormatan DPD RI di Ruang Mataram, Gedung B DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda sidang adalah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh LaNyalla sebagai pengadu. Hadir Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Ketua BK, Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa, serta 8 anggota BK lainnya. LaNyalla sebagai pengadu, menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadel Muhammad terjadi pada 13-14 Agustus 2022 saat Rapat Badan Kehormatan (BK) di Hotel Mercure Jakarta. Saat itu hadir 8 orang anggota BK dengan agenda kegiatan finalisasi hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik. “Dalam rapat, Saudara Fadel Muhammad mengeluarkan pernyataan yang menuduh saya mengkoordinir anggota DPD mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menarik dia sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saudara Fadel juga menuduh saya melakukan pemberian uang kepada anggota DPD untuk memudahkan proses mosi tidak percaya tersebut,” ucapnya. Selain itu, pada 15 Agustus 2022 ketika Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V yang dihadiri 114 anggota, Fadel yang seharusnya menyampaikan laporan kinerja sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, justru kembali menyampaikan tuduhan seperti yang terjadi saat Rapat BK. Mengenai penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel, LaNyalla mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Aspirasi itu ditampung dan ditindaklanjuti olehnya, sebagai pimpinan DPD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib di pasal 57. Yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,” katanya. Oleh karena itu, dengan beberapa pernyataan Fadel tersebut, LaNyalla merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya di hadapan para anggota DPD RI. “Saudara Fadel menuduh tanpa bukti otentik yang valid dan tidak meminta klarifikasi dahulu dari saya. Pernyataan beliau juga tidak rasional, bagaimana mungkin saya memobilisasi sampai memberikan uang dalam menggalang mosi tidak percaya,” tuturnya. Dijelaskan juga oleh LaNyalla bahwa dirinya bertemu dengan Fadel pada 11 Agustus 2022 namun tidak pernah mengarahkan Fadel yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD untuk walk out pada Sidang Bersama tanggal 16 Agustus 2022. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi dan kasar kepada beliau,” ucap dia. (Ida/ANTARA)
Paus Fransiskus: Konflik Rusia-Ukraina adalah "Perang Dunia"
Vatican, FNN - Paus Fransiskus dalam perjalanannya baru-baru ini ke Kazakhstan mengatakan bahwa adalah kesalahan untuk menyebut konflik di Ukrain sebagai perang Rusia-Ukraina, sebab kenyataannya, itu adalah perang dunia, kata Vatikan pada Rabu (28/9).Menurut media berita yang dekat dengan Vatikan, Fransiskus bertemu dengan sejumlah pastor Yesuit selama kunjungannya ke Kazakhstan pada pertengahan September.Dikatakan bahwa selama kunjungan, pemimpin Katolik sedunia itu dan Presiden Vatikan membuat pernyataan ke publikasi Yesuit La Civilta Cattolica. Fransiskus juga berbicara tentang perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.\"Ada perang yang sedang berlangsung. Saya rasa, salah jika beranggapan bahwa itu adalah sebuah film koboi di mana ada orang baik dan ada orang jahat. Keliru juga untuk menganggap ini perang antara Rusia dan Ukraina. Bukan. Ini adalah perang dunia.\"Fransiskus juga mengatakan bahwa kunjungan ke Ukraina, yang sebelumnya dikatakan masih tentatif, tidak masuk dalam agenda pada tahap ini.Paus Fransiskus juga menuturkan selagi dirinya berada di Kazakhstan, beberapa tamu warga Ukraina mendatangi dirinya.Salah satunya adalah pejabat militer yang bertanggung jawab atas pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina yang diumumkan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Pejabat itu lantas bertanya apakah ada hal yang dapat dilakukan, seraya memberikan daftar nama 300 tahanan.Sesudahnya, Fransiskus mengatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menanyakan itu langsung ke Duta Besar Rusia.(Ida/ANTARA)
Bantuan Kemanusiaan dari Indonesia Tiba di Pakistan
Jakarta, FNN - Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Pakistan tiba di Karachi pada Selasa (27/9).Bantuan itu diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi kepada pejabat Pemerintah Provinsi Sindh, Menteri Perburuhan Saeed Ghani dan Menteri Kesejahteraan Umum Muhammad Sajidd di Bandar Udara Internasional Jinnah, Karachi, menurut keterangan tertulis dari Kemenko PMK, Selasa.Bantuan dengan berat sekitar 90 ton tersebut dikirimkan melalui dua pesawat Garuda Indonesia dan terdiri dari obat-obatan, tenda, pakaian, selimut, kantong tidur, kelambu, dan genset.Saat menyerahkan bantuan, Menko PMK Muhajir Effendi selaku Ketua Delegasi Bantuan Kemanusiaan RI menyampaikan belasungkawa dan simpati mendalam kepada korban banjir di Pakistan dari pemerintah dan rakyat Indonesia. “Kedua negara memiliki semangat persahabatan, dan kerja sama untuk saling membantu dalam masa-masa yang sulit,” kata dia.Muhajir mengatakan bahwa Indonesia juga akan membantu Pemerintah Pakistan dalam penanganan masalah pascabanjir.Sementara itu, Saeed Ghani menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan bangsa Indonesia yang telah menunjukkan solidaritas dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Pakistan.Delegasi Indonesia, yang juga menyertakan Kepala BNPP Letjen Suharyanto dan Ketua Komisi XIII DPR RI Ashabul Kahfi, disambut oleh pejabat dari Badan Manajemen Bencana Nasional (NDMA) Pakistan.Delegasi juga mengunjungi tempat penampungan pengungsi di wilayah Gulean-e-Iqbal, Karachi, dan membagikan paket bantuan kepada 75 kepala keluarga yang mengungsi di sebuah gedung sekolah.Sebagai dua negara Muslim terbesar, Indonesia dan Pakistan memiliki hubungan persaudaraan dan persahabatan yang kuat, serta saling membantu saat terjadi bencana alam. (Ida/ANTARA)
Peringatan 100 Tahun Perhimpunan Indonesia Digelar di Belanda
Jakarta, FNN - Peringatan 100 tahun Perhimpunan Indonesia diselenggarakan di Kota Leiden, Belanda, dan dihadiri oleh dua putri proklamator kemerdekaan RI Mohammad Hatta dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.Berdirinya perhimpunan itu, yang bermula dari organisasi mahasiswa dan pelajar dari Indonesia di Belanda sejak 1908, dimaknai sebagai tonggak sejarah penting dan diperingati melalui pameran dan sarasehan guna memantik kampanye kesadaran publik tentang lini masa monumental bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.Sarasehan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring pada 24 September 2022 untuk menjangkau publik di tanah air dan jaringan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di seluruh dunia.“PPI perlu menuangkan visi untuk meneruskan sejarah. PPI harus menggunakan seluruh potensi yang ada untuk menulis sejarahnya sendiri. PPI memiliki tugas penting untuk menjadi penerus dari Perhimpunan Indonesia dan perjuangannya di masa kolonial, terutama menjaga semangat nasionalisme. PPI perlu mengombinasikan aktivitas sosial dengan refleksi sejarah untuk menjaga dan meneruskan semangat perjuangan Perhimpunan Indonesia,” kata salah satu putri Bung Hatta, Meutia Hatta, dalam sarasehan tersebut seperti dikutip dalam keterangan tertulis KBRI Den Haag, Selasa.Untuk menambah bobot diskusi, terutama dalam konteks peran dan kontribusi pelajar dan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan, Ketua OJK Mahendra Siregar juga menyampaikan pidatonya.“Peran PPI dan diaspora adalah untuk mendorong upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, di antaranya dengan menjaga perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, mendorong prinsip-prinsip ESG (environment, social, governance), dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia sehingga semakin produktif, inovatif, dan kreatif,” tutur Mahendra.Sarasehan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan ahli sejarah seperti peneliti senior KITLV Dr Harry A Poeze serta sejarawan, kurator museum, sekaligus pemimpin redaksi Historia.id Bonnie Triyana.Acara peringatan seabad Perhimpunan Indonesia terselenggara atas kerja sama KBRI Den Haag, PPI Belanda, PPI Kota Leiden, KITLV, Ikatan Alumni Nederland (IKANED), dan Historia.id.Melalui refleksi sejarah itu, Duta Besar RI untuk Belanda Mayerfas mengajak seluruh pemangku kepentingan, yang meliputi PPI, alumni, diaspora, dan masyarakat luas, untuk menggunakan kesempatan itu guna memperbarui komitmen dan memperkuat rasa kebangsaan.Dan yang terpenting, kata dia, adalah menyatukan visi dan langkah untuk bersama-sama berupaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.Sarasehan itu dipandu oleh Puji Lestari dari KBRI Den Haag dan Louie Buana, kandidat PhD di Universitas Leiden, dan menghadirkan diskusi terbuka dengan panel yang terdiri dari perwakilan PPI Belanda (Risyad Ammar Natadiningrat), Koordinator PPI Dunia (Achyar Al Rasyid), Direktur KITLV (Diana Suhardiman), perwakilan IKANED (Rully Sukarta), serta dua tokoh pemuda diaspora inspiratif (Noah Fanoembi dan Noel Silalahi).Di Gedung Lipsius Universitas Leiden, tempat penyelenggaraan acara, juga digelar pameran yang bertema napak tilas jejak perjuangan dan aktivitas Perhimpunan Indonesia di Belanda yang dikurasi oleh tim dari Historia.id. (Ida/ANTARA)
POPULER
