kode

KoDe: Komisioner KPU Harus Tegas dalam Membuat Keputusan

Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda mengatakan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tegas dan berani untuk menetapkan keputusan. “Komisioner KPU ke depan harus tegas dan berani untuk menetapkan dan juga menegaskan keputusan yang akan diambil,” kata Violla dalam diskusi publik bertajuk “Tahapan Tidak Jelas, Bagaimana Nasib Pemilu 2024?” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Perludem, Minggu. Violla merujuk pada perdebatan yang terjadi mengenai penetapan jadwal Pemilu 2024 yang hingga saat ini masih belum menemukan titik akhir. KPU yang sekarang, kata Violla, telah memiliki kajian yang cukup komprehensif dan sudah memiliki simulasi tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga sudah mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan. “Apa lagi yang harus ditunggu oleh KPU? Ini (pengambilan keputusan, red.) adalah cara untuk meningkatkan posisi tawar KPU di mata Pemerintah dan juga DPR. Harus secara tegas dan lekas untuk menetapkan jadwal pemilu,” kata dia. Selain itu, Violla juga berharap agar ke depannya, para calon komisioner KPU yang saat ini sedang menjalani proses seleksi, memiliki komunikasi politik yang baik, sehingga dapat berkomunikasi dengan lugas kepada DPR dan Pemerintah di masa mendatang. “Untuk menyudahi adanya deadlock (kebuntuan, red.) tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan seperti saat ini, yang salah satunya adalah mengenai jadwal,” ujar Violla. Terakhir, ia menekankan bahwa komisioner KPU harus merupakan orang-orang yang bisa dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pemilihan umum. Berkaca dari penetapan jadwal yang saat ini sedang berlangsung, KPU harus mengetahui berbagai hal teknis, seperti apa yang akan menjadi kebutuhan penyelenggara, baik di tingkat normatif maupun yang terjadi di lapangan. “Ini harus menjadi pembelajaran juga bagi kita semua, bagi panitia seleksi, juga bagi DPR yang akan kemudian melakukan fit and proper test ke depan,” kata Violla. (mth)