kominfo
Kominfo: Implementasi 5G Dapat Memajukan Kesejahteraan Masyarakat
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan implementasi layanan telekomunikasi generasi kelima atau 5G di Indonesia bukan semata-mata karena gengsi, melainkan untuk mencapai tujuan bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. "Implementasi 5G bagi negara kita bangsa Indonesia bukanlah semata-mata prestise atau gengsi, akan tetapi kita akan menjadikan 5G sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo Ayu Widyasari dalam acara virtual, Selasa. "Yaitu sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambung dia. Ayu mengatakan layanan 5G bukan hanya sekadar peningkatan kecepatan transfer data dibanding dengan generasi sebelumnya, tetapi juga membuka kemungkinan adanya layanan-layanan baru dan aplikasi yang semakin beragam, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan perekonomian. Layanan 5G, kata dia, juga berpotensi menjadi faktor penentu transformasi digital di semua sektor, dengan ditopang oleh tiga pilar yaitu teknologi, manusia, dan tata kelola. Pada pilar teknologi, adanya konektivitas 5G, kecerdasan buatan, internet of things, cloud computing, dan big data dinilai akan merevolusi transformasi digital di Indonesia. Sementara pada pilar manusia, adanya digital mindset, digital culture, kemampuan dan kompetensi, serta digital leadership akan menguatkan transformasi digital yang ada di Indonesia. "Selanjutnya dengan ditopang pilar ketiga yaitu tata kelola yang baik, ditandai dengan adanya perubahan proses bisnis, perubahan modal bisnis, adanya organisasi teknologi informasi, pendekatan yang strategis, pendekatan kepada ekosistem, maka sempurnalah transformasi digital yang diharapkan di Indonesia," kata Ayu. Dalam kesempatan itu, Ayu menambahkan bahwa terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan dalam mendorong kematangan dari implementasi 5G di Tanah Air. Kelima aspek yang dimaksud yaitu regulasi, spektrum frekuensi radio, model bisnis penyelenggaraan, infrastruktur pendukung baik pasif maupun aktif, dan ekosistem perangkat serta talenta digital. (mth)
Kominfo Segera Panggil KPAI dan Bank Jatim Terkait Dugaan Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Dedy Permadi mengatakan pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap pimpinan atau direksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Bank Jawa Timur (Jatim) terkait dugaan kebocoran data, baru-baru ini. "Sesuai tugas dan kewenangan, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah-langkah secara terukur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam beberapa hari terakhir untuk merespon isu dugaan kebocoran di dua insititusi yaitu KPAI dan Bank Jatim," kata Dedy dalam jumpa pers di Jakarta, Senin. Lebih lanjut, Dedy menjelaskan pemanggilan tersebut adalah langkah lanjutan dari permintaan klarifikasi yang dikirimkan Kominfo kepada KPAI pada Kamis (21/10), untuk meminta data-data yang diperlukan untuk proses investigasi lebih lanjut. Pada hari yang sama, KPAI telah merespon surat klarifikasi tersebut dengan memberikan informasi awal terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi di institusinya. Pada Jumat (22/10), Kominfo mengirimkan surat kembali ke KPAI untuk meminta informasi lebih lanjut, karena ada data yang diperlukan untuk investigasi lanjutan. "Data-data yang diperlukan tersebut saat ini masih kami tinggu untuk bisa disampaikan KPAI ke Kominfo. Setelah proses ini, Kominfo akan melakukan pemanggilan kepada pimpinan KPAI, berdasarkan data awal yang telah diterima melalui surat yang sudah dilayangkan ke Kominfo," jelas Dedy. Untuk kasus dugaan kebocoran data Bank Jatim, Dedy mengatakan pihaknya juga telah melakukan langkah pertama yang sama, namun belum ada klarifikasi yang diterima dari bank daerah tersebut. "Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Bank Jatim terkait dugaan kebocoran data pribadi. Kominfo saat ini masih menunggu klarifikasi dari Bank Jatim," kata Dedy. "Di saat bersamaan, Kominfo juga melakukan pemanggilan kepada direksi atau pimpinan Bank Jatim. Ini sesuai prosedur yang biasa kita lakukan terkait isu atau dugaan kebocoran data pribadi," ujarnya menambahkan. Sebelumnya, data pengaduan dalam jaringan (online) KPAI diduga bocor dan diperjualbelikan di situs gelap RaidForums. Dalam pekan yang sama, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) juga diterpa adanya kabar kebocoran data nasabah perusahaan. (mth)
