Ada Taliban di KPK", Memicu Fitnah Massal

Surabaya, FNN - Advokat Subagyo, SH mengatakan, tuduhan "ada Taliban di KPK" yang menghebohkan itu, yang memicu fitnah massal itu, dan berbuntut pada pemecatan Novel Baswedan dkk itu, disebabkan oleh setidaknya tiga hal. Pertama, Iwan Ismail yang berlatar belakang GP Ansor NU itu kurang ilmu, tapi prasangkanya tinggi mengira bendera yang dia foto dan dia sebarkan itu adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, itu bendera liwa, bendera tauhid Islam. Lalu masyarakat yang terpengaruh provokasi yang sama-sama kurang ilmu itu manut grubyuk menyebarkan hoax "bendera HTI di KPK." Kedua, pemilik bendera liwa itu pegawai KPK dari unsur Kejaksaan (sehingga tidak termasuk pegawai yang dipecat dari KPK), adalah orang yang kurang kerjaan, karena dia itu nonmuslim. Tata Khoiriyah yang juga berlatar NU, pegawai KPK yang termasuk tidak lolos TWK, menerangkan bahwa meja yang ada bendera liwa itu meja kerja pegawai KPK, yakni Jaksa yang nonmuslim. Hotman Tambunan, mantan pegawai KPK juga bersaksi begitu. Jaksa itu beragama Hindu. "Ini harus klir, mengapa di meja Jaksa nonmuslim kok dipasang bendera tauhid Islam? Apa motivasinya? Apa si Jaksa itu kagum dengan bendera liwa, atau bagaimana?" kata Subagyo. Ketiga, buzzer semacam Denny Siregar itu memperkeruhnya dengan menyebarkan isu "ada Taliban di KPK" sehingga membuat keadaan makin runyam. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah: "Itu disain, rencana jahat untuk melemahkan KPK, atau suatu kebetulan?" Makanya, sok pintar di medsos itu juga bahaya jika kebodohannya ditelan para nitijen lainnya. Seperti misalnya orang bukan ahli hukum tapi ngecapruk berfatwa hukum. Sarjana Ekonomi berfatwa soal hukum tanah, dikoreksi malah ngamuk membodoh-bodohkan orang. "Sarjana Hukum kok sok tahu analisis teknik nuklir. Ateis kok menafsirkan ayat Kitab Suci, padahal gak pernah ngaji tafsir. Lha ini orang gak paham bendera liwa kok sembarangan bilang itu bendera HTI. Itu kebodohan yang dipakai untuk merusak opini masyarakat," tegas Subagyo. (mth)