El Salvador Akan Ajukan Rencana Reformasi Konstitusi

San Salvador, FNN - Pemerintah El Salvador akan mengajukan proposal pada Sabtu ( 28/8) untuk mereformasi Konstitusi, berusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden, termasuk kemungkinan mencabut mandat presiden dan mengganti pengadilan pemilihan. Setelah satu tahun menganalisis kemungkinan perubahan terhadap hak-hak dasar, sistem politik dan ekonomi, dan hukum acara konstitusional, tim pengacara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Felix Ulloa menyusun dokumen dengan 215 usulan reformasi Konstitusi. Reformasi akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi enam tahun dari lima tahun, mulai tahun 2029, dan mengamanatkan bahwa seorang presiden hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang tidak berturut-turut. Ini juga mencakup mekanisme partisipasi warga negara seperti referendum dan plebisit, serta pembentukan pengadilan konstitusi dan lembaga pemilihan nasional yang baru. Tim hukum akan membahas proposal selama akhir pekan dengan wartawan lokal dan internasional, menurut undangan yang dikirim pada Rabu. Mereka telah mengadakan pertemuan tertutup dengan korps diplomatik, akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Proposal akhir akan disampaikan pada September kepada Presiden Nayib Bukele, yang harus mengevaluasi rencana reformasi sebelum mengirimkannya ke Kongres, di mana sekutunya memegang mayoritas utama. Di Kongres, paket reformasi perlu disetujui di satu badan legislatif dan diratifikasi oleh badan lainnya, sebelum bisa berlaku. Tim pengacara telah mengusulkan untuk melewati Kongres dan meratifikasi perubahan Konstitusi melalui referendum. Awal bulan ini, obligasi pemerintah El Salvador jatuh akibat pengungkapan rencana reformasi, mendorong Ulloa untuk mengkritik pasar keuangan internasional. Bukele telah bentrok dengan legislatif dan Mahkamah Agung, dan kelompok hak asasi mengatakan dia telah menunjukkan kecenderungan otoriter, mendorong beberapa orang untuk meragukan rencana reformasi. "Kita harus melihat apa maksud keseluruhan dengan proses reformasi dan Konstitusi baru," kata Eduardo Escobar, ketua kelompok hak asasi Accion Ciudadana. (mth)