wapres
Wapres Harap Santri Berdayakan Ekonomi Berbasis Pesantren
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin berharap para santri yang berwirausaha atau dikenal dengan istilah “Santripreneur” dapat memberdayakan perekonomian masyarakat berbasis pesantren. "Saya berharap Santripreneur Indonesia menjadi lembaga pemberdaya ekonomi berbasis pesantren yang amanah, serta mampu istikamah dalam mewadahi dan membina para santri," kata Wapres dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 23 November 2021. Wapres menginginkan lebih banyak santri yang terjun ke dunia wirausaha. Dengan demikian, program Santripreneur Indonesia semakin kuat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Kami ingin membentuk lebih banyak santripreneur tangguh dan unggul, serta senantiasa menjunjung nilai-nilai kepesantrenan dalam menjalankan dedikasinya kepada bangsa," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Hal itu disampaikan Wapres saat memberikan ucapan selamat melalui rekaman video kepada para santri yang menerima penghargaan Santripreneur Award 2021, Senin (22/11) malam. Wapres juga menyampaikan selamat kepada para santri yang berhasil meraih prestasi dan berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi santri lain untuk berkontribusi membangun negeri. "Saya ucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Jadikan prestasi tersebut sebagai motivasi supaya terus tumbuh di tengah berbagai tantangan, serta tetap berkontribusi membangun ekonomi negeri," kata Wapres. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang mengikuti acara tersebut secara daring, juga mengapresiasi semangat para santri turut berperan dalam membangkitkan ekonomi negeri. "Semoga ini bisa membangkitkan ekonomi kita. Memotivasi semangat para santri supaya terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan di berbagai bidang terutama kreativitas dan inovasi serta kewirausahaan," ujar Sandi. (MD).
Wapres: Jangan Sampai Fatwa MUI Tak Berlandaskan Sisdur
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa jangan sampai tanpa berdasarkan sistem dan prosedur (sisdur) penetapan fatwa. "Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut," kata Wapres Ma’ruf dalam sambutannya di acara pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, mengatakan sisdur penetapan fatwa tersebut telah dirumuskan sebagai hasil kajian dari Komisi Fatwa selama ini. "Sisdur tersebut merujuk berbagai referensi serta berpegang teguh pada prinsip moderat yang dianut oleh MUI dan tidak mengambil sikap keras, serta tidak mengambil sikap mempermudah," jelasnya. Wapres Ma’ruf juga mengingatkan apabila terjadi inkonsistensi terhadap penetapan fatwa MUI, maka tindakan tersebut menyalahi manhaj MUI yang sudah disepakati bersama. "Dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antarkomisi fatwa di lingkungan MUI," tegasnya. Wapres menambahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam melalui penerbitan fatwa MUI. Hal itu, katanya, termasuk pula melakukan telaah ulang terhadap rumusan hukum yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi sesuai perkembangan saat ini. "Komisi Fatwa telah dengan baik menghadirkan pandangan keagamaan yang sifatnya makhariji, yaitu pandangan keagamaan yang berorientasi pada pencarian solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam," ujar Wapres. (mth)
Wapres: Pembangunan Papua Harmonisasikan Kesejahteraan dan Keamanan
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan di Papua mengutamakan pada harmonisasi antara kesejahteraan dan keamanan sehingga percepatannya dapat terwujud. "Papua ini memang Pemerintah punya perhatian khusus. Oleh karena itu pembangunan di Papua ini harus mengharmonisasikan antara kesejahteraan dan keamanan supaya keamanan tetap kondusif," kata Wapres di sela-sela kunjungan kerjanya di Papua, Sabtu. Langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengharmonisasikan kedua hal tersebut, lanjut Wapres, ialah dengan menerapkan berbagai afirmasi. Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada masyarakat di Papua dari adanya gangguan keamanan dengan berbagai tindakan terukur. "Pembanguan ini tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali atau tidak kondusif. Maka, dua hal itu menjadi program terintegrasi, ini yang kami lakukan," katanya. Wapres berharap dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat tersebut, percepatan pembangunan di Tanah Papua segera terwujud. Selain itu, ketidakpuasan yang selama ini dirasakan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat makin luntur, terutama dengan mengedepankan dialog dengan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. "Ini terus kita lakukan dialog-dialog dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan itu. Dengan ketidakpuasan itu, makin hilang. Maka, kami harapkan akan berpengaruh pada kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua," katanya. Ketidakpuasan tersebut, kata Wapres, antara lain terkait dengan penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat dalam implementasi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Untuk meminimalkan penyalahgunaan tersebut, Wapres mengatakan bahwa Pemerintah telah melakukan perbaikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. "Kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dana, padahal kami sudah memberikan afirmasi yang kuat, dana otonomi khusus juga ditambah dari 2 persen menjadi 2,25 persen, kemudian berbagai afirmasi juga kami berikan," ujar Wapres. (mth)
