wapres-maruf-amin
Ma'ruf Amin Minta Kepala Daerah di Papua Perkuat Perencanaan
Jayapura, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam prioritas 2021 di Provinsi Papua untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing. "Anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah cukup besar, namun tantangan terbesar kini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," katanya. Menurut dia, konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat. "Diminta agar gubernur dan seluruh bupati wilayah prioritas 2021 di Papua untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan," ujarnya. Ia menjelaskan dalam 2021 yang tinggal tiga bulan lagi akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua dengan menggunakan data yang sekarang tersedia. "Untuk program khusus 2021 ini, pihaknya akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas ini," katanya. Khusus untuk lima kabupaten di Papua yang menjadi prioritas pada 2021 ini, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 196.120 jiwa dengan 89.500 rumah tangga miskin ekstrem. Jumlah itu tersebar di Kabupaten Jayawijaya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 30,84 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 67.720 jiwa, Kabupaten Puncak Jaya (26,53 persen/35.180 jiwa), dan Kabupaten Lanny Jaya (30,52 persen/54.920 jiwa), Kabupaten Mamberamo Tengah (29,19 persen/14.200 jiwa), dan Kabupaten Deiyai (32,48 persen/24.100 jiwa). Sebelumnya, Wapres Ma'ruf menggelar dialog dengan Pemerintah Provinsi Papua, forkompimda dan tokoh masyarakat guna membahas kemiskinan ekstrem serta percepatan pembangunan kesejahteraan wilayah setempat di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura pada Sabtu (16/10). Dialog itu bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Papua dalam rangka rapat koordinasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sesuai Instruksi Presiden Nomor 9/2020. Sekaligus untuk membahas prioritas pemerintah untuk pengurangan kemiskinan ekstrem pada 2021 guna mengentaskan kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada 2024 di mana Papua merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2021. Ia juga telah melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku dan Papua Barat, yang setelah di Papua akan dilanjutkan ke Provinsi NTT. (mth)
Wapres Ma'ruf Minta Untirta Jadi Mitra Pemerintah Ciptakan SDM Unggul
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat menyampaikan sambutan pada acara Dies Natalis Ke-40 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres Jakarta, Jumat. Upaya untuk menciptakan SDM unggul melalui lulusan yang berkualitas tersebut dapat dilakukan Untirta dengan mengembangkan riset dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. "Semoga di usia yang matang ini Untirta dapat terus mengembangkan riset dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta menjadi mitra Pemerintah dalam membangun SDM unggul," ujar Wapres. Wapres juga mengapresiasi prestasi yang diraih Untirta terkait kepedulian terhadap gerakan kampus hijau dan pelestarian lingkungan. Wapres berharap Untirta mampu mewujudkan Integrated Smart and Green (It’S Green) University, yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada 2030. "Saya mengucapkan selamat kepada Untirta atas penganugerahan The Best New Participating University, dengan meraih peringkat UI Green Metric ke-30 sebagai sustainable university in Indonesia pada tahun 2020," tuturnya. Wapres juga mengucapkan selamat atas prestasi para mahasiswa Untirta yang meraih medali emas pada kejuaraan inovasi dan penelitian start-up di ajang World Turkey Competion 2021. Dalam kesempatan tersebut, kembali Wapres mengingatkan tentang pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Wapres meminta Untirta terus mendukung program Pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi. "Saya mengajak seluruh sivitas akademika Untirta, utamanya para dosen dan seluruh mahasiswa, untuk mendukung program Pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19, menyukseskan program vaksinasi dan sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk membangun Indonesia lebih baik," ujarnya. Dalam acara Dies Natalis Ke-40 tersebut, juga diikuti Presiden Joko Widodo secara virtual, yang berpesan agar seluruh mahasiswa dan tenaga pendidik di Kampus tersebut semakin kreatif dan berkualitas. "Saya berharap Untirta terus berinovasi dalam menghadapi dunia yang penuh disrupsi, mampu menyiapkan SDM Unggul yang kompetitif serta menghasilkan ilmu pengetahuan yang kontributif bagi kemajuan Indonesia," kata Presiden. Turut hadir dalam acara tersebut ialah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati. (mth)
Wapres: Anggaran Bukan Isu Utama Tanggulangi Miskin Ekstrem di Jatim
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa anggaran bukan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi prioritas, termasuk Jawa Timur. "Saya berpendapat bahwa anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Wapres saat memimpin rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis. Wapres mengatakan tantangan terbesar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah memastikan rumah tangga dengan miskin ekstrem di daerah dapat menerima manfaat program dari Pemerintah. "Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya," jelasnya. Selain itu, di hadapan para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, Wapres menjelaskan pemerintah memiliki waktu terbatas hingga akhir 2021 untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Wapres mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan lima bupati daerah prioritas di Jatim untuk bekerja keras dalam merealisasikan program bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. "Tantangan berikutnya, ini kita punya waktu tahun 2021 tinggal tiga bulan. Sulit sekali untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem dengan program yang reguler," ujarnya. Jawa Timur merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2021. Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021, yakni Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. (mth)
Wapres: Perang Lawan Narkoba Perlu Sinergisme
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan perang melawan narkoba di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak baik di tingkat regional, nasional dan internasional. "Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional; terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi dan operasi bersama," kata Wapres Ma’ruf saat mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, lanjut Wapres, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkoba juga harus diperangi, katanya. "Tindakan yang tegas, keras dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelasnya. Memiskinkan para pelaku penyalahgunaan dan sindikat narkoba, lanjut Wapres, bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan operasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. "Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," katanya. Selain itu, perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan berbagai negara karena sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas, jelas Wapres. "Diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," tukasnya. Oleh karena itu, Wapres meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh komponen bangsa terkait untuk terus berperan aktif serta bekerja secara nyata dan serius guna memerangi sindikat narkoba. "Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," ujarnya. (mth)
