Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo kembali membahas wacana tiga periode dalam sambutannya di Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di SOR Arcamanik, Bandung, pada Minggu (28/08/22). 

Hal ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dengan adanya pro dan kontra terhadap pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju lagi dan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. 

Mengenai persoalan ini, Rocky Gerung bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas kasus ini melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official berjudul "Skenario 3 Periode Jokowi Lebih Buruk dari Skenario Duren Tiga Sambo" yang dirilis pada Senin (29/08/22). 

Rocky menganalisis ulang kalimat Jokowi yang menyiratkan bahwa kehendak rakyat harus dihormati yang mana mengacu pada keinginannya untuk maju tiga periode. 

"Kalo sekarang, dia (Jokowi) bukan lagi terbalik, dia memang menginginkan itu secara harfiah. Karena dia bilang begini, 'Ya itu hanya wacana. Dan memang konstitusi melarang, tetapi kehendak rakyat harus dihormati'. Jadi, dia menunggang pada kehendak rakyat," ungkap Rocky dalam perbincangannya dengan Hersubeno. 

Rocky menyinggung adanya musyawarah internal dari pihak Jokowi untuk mendukung skenarionya ini. Dia mengaitkan pada kurangnya pengetahuan Jokowi terhadap demokrasi sehingga inti demokrasi tidak berjalan dengan baik di antaranya, pemilu yang rutin dan percepatan sirkulasi elit. 

"Ini bukan atas nama demokrasi. Ini atas nama kedunguan, maka ketentuan konstitusi bisa dilanggar oleh kepentingan konstituen, kan itu intinya. Jadi, hal-hal semacam ini, 'Boleh mengkritik tapi sopan'. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik, kan dianggap apa yang disopankan artinya jangan mengkritik," tanggap Rocky.

Dengan ini, Rocky menjelaskan bahwa presiden berusaha melampaui batas-batas demokrasi dengan dalil kehendak rakyat melalui Musra. 

Hersubeno mengaitkan dengan kasus Sambo bahwa skenario seperti ini lebih buruk dari skenario Sambo. Dalam simulasi Sambo, Rocky mengatakan itu karena adanya desakan, sedangkan simulasi ini memang sengaja direncanakan dengan rapi oleh constitutional coup.

Terlepas dari itu, artikel berita yang mencantumkan pernyataan Jokowi tersebut mengundang tanggapan dari masyarakat. Akun salah satu anggota PKS, @MardaniAliSera, turut memberikan opininya. 

"Ini harus dilawan. Pembatasan dua periode hasil dari perjuangan panjang reformasi. Jangan masuk ke lubang tirani kembali dan jangan bebani rakyat dengan isu-isu seperti ini. Demokrasi yang sehat perlu sirkulasi kepemimpinan," tulisnya melalui akun Twitter. 

Tak sedikit pula yang menanggapi bahwa wacana tiga periode Jokowi merupakan upaya pengalihan isu. 

"Dua kemungkinan. 1) pendukung mengalihkan isu wacana kenaikan BBM yang mendapat penolakan luas. 2) pendukung mau menjilat, Jokowi paham, dianggap angin lalu respons santai. Jokowi tahu hal tersebut tidak mungkin terjadi karena termasuk kudeta konstitusi," komentar dari akun bernama @AnthonyBudiawan. 

"Isu tiga periode sengaja digaungkan lagi untuk menutupi kasus sambo," tulis akun lain bernama @SyahrilTng. 

Menanggapi persoalan ini, Rocky tak lupa menyoroti ironi lembaga negara yang mengalami pendangkalan. 

"Rakyat tidak pernah menyerahkan kedaulatan, yang diserahkan rakyat selama lima tahun itu kepentingan politik dia (DPR), bukan kedaulatan. Samalah ini, eksekutif, legislatif, yudikatif itu mengalami pendangkalan, ironinya begitu," ujar Rocky. 

Diakhir diskusi, Rocky Gerung berharap dengan pembahasan ini dapat menjadi upaya untuk menyelamatkan bangsa dan reputasi presiden. (oct)