Oleh Sugeng Waras Purnawirawan TNI AD 

Amat sangat konyol jika siapapun dan pihak manapun akan diberikan tindakan hukum apabila mengkritik dan meluruskan ide tentang IKN.

Marilah kita berpikir kritis, bersih, komprehensif, kreatif, inofatif, cerdas, maju, bijak, arif dan jujur dengan mengenyampingkan pikiran-pikiran buruk entah alasan apapun yang ujung ujungnya ambisi pribadi dan golongan!

Segala proses dan tindakan yang berkaitan arah, tujuan dan cita cita negara harus dibarengi pemikiran yang komprehensif dan niat bersih berlandaskan pikiran-pikiran dan nilai luhur dari para pendiri negara berdasarkan hukum negara dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dan tersirat di Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945.

Bukan main menang menangan, dulu- duluan, cepat-cepatan, kuat-kuatan dan memanfaatkan kekuasaan, gopoh- gopohan, selingkuhan dan sempat dalam sempit!

Bahwa berpikir berpindah ibu kota negara dari Jakarta, iyaa, namun situasi, kondisi dan segala permasalahan bangsa terkait fisik non-fisik, dampak dan akibatnya tidak boleh diabaikan.

Ibu kota negara adalah Center of Grafity dari suatu negara.

Di sini harus dipertimbangkan kepentingan, keamanan, kenyamanan, perlindungan, penjagaan dan ancaman dari luar yang tidak mengabaikan posisi dan komposisi penduduk.

Tidak heran beberapa negara maju memposisikan Ibu Kota Negaranya didukung oleh keberadaan 60 -- 70 % penduduk di sekitarnya dari jumlah penduduk yang ada di negaranya.

Bukan hanya itu, jika terjadi keadaan darurat, maka tidak terhambat datangnya bantuan atau pertolongan dari waktu pengerahan balad bantuan.

Bahwa negara secara unsur terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan hukum dari negara lain.

Saya yakin seyakin-yakinnya pemerintah jauh lebih tahu dan menguasai tentang ini, namun faktanya sebagian besar rakyat merasa belum sinkron dengan rencana pindah ibu kita ini.

Maka penahanan Edy Mulyadi terkait ucapan Jin Buang Anak atas pindah IKN baru perlu dipertimbangkan lagi agar tidak diarahkan kepada penghinaan atau pelecehan terhadap rezim.Kita negara Demokrasi Pancasila bukan Demokrasi Terpimpin apalagi Otoriter.

Sekali lagi perlu kita pertimbangkan situasi dan kondisi negara saat ini yang sarat dengan masalah kenegaraan IPOLEKSOSBUDAGHANKAM termasuk utang negara yang menggunung, yang semakin sulit mengharapkan investasi dan kerja sama dengan pihak lain,  masih terseok-seok kondisi ekonomi akibat pandemi dan salah kelola, belum lagi pemilu dan pilpres 2024 sudah di ambang pintu, di sisi lain belum ada sistem Pemilu yang jelas serta pengelompokan kerja tim Pemilu yang masih simpang siur.

Lebih sederhana kita berpikir, tanahnya tanah Indonesia, uang / beayanya sebagian besar dari Cina, semenya dari Cina, setelah jadi gedungnya kita harus menyewa.

Hendaknya para stake holder negara / pemerintah lebih fokus dan prioritas mengatasi  TKA, KKN tidak berpikir yang menambah beban rakyat terkait kenaikan harga harga bahan pokok terutama pajak pajak, BBM dan pengelolaan sumberdaya alam.

Itu semua akan terujud jika rezim paham dan sadar bahwa rakyat adalah teman berpikir dan bukan dijadikan pelengkap penderita.

( Bandung, 20 juli 2022, Sugengwaras )