Oleh Ridwan Saidi Budayawan 

Membatalkan perjanjian Internasional itu tak dapat sepihak. Dalam pengalaman bernegara, Indonesia setidaknya melakukan empat perjanjian:

1. Tahun 1949 KMB.

Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag. Dr M Hatta selaku Wapres menjadi Ketua Delegasi. Mr Moh Roem bertindak selaku juru bicara. Utusan PBB berhadir dalam KMB. 

KMB a.l menghasilakan:

1. Belanda akui kedaulatan RI

2. Indonesia harus membayar, dengan cicil, asset dan properti yang dibangun Belanda.

Butir No. 2 ditentang Bung  Karno. Rapat raksasa digelar di-mana2 dan tak lupa cortem, coret2 tembok.

Tahun 1956 sepihak BK nyatakan pembatalan KMB dan stop pembayaran cicil.

Sangat mungkin ini penyebab Bung Hatta mundur dari Wapres Desember 1956.

Tapi tahun 1969 Indonesia lanjut cicil dan usai pada era SBY 2009.

2. Tahun 1951 Mutual Security Act, MSA.

Menlu Achmad Subardjo jaman kabinet Sukiman 1951-1952, usai dilantik Menlu, Subardjo menemui Presiden USA HarryTruman di  Washington.

Menlu RI Achmad Subardjo tanda tangani Mutual Security Act.

Terjadi protes di Indonesia. Tahun 1952 Kabinet Sukiman kembalikan mandat. Sukiman tak  pernah batalkan MSA.

Kalau ada Latma Garuda Shield 2021 dan 2022 dengan USA lalu meluas dengan 12 negara lain, kok ada yang heran?

Juga jangan diherani kalau  Menlu Retno berubah persepsi tentang Indo Pacific, dari komentarnya di Paris 22/2/2022 yang rada2 khawatir, dengan sikapnya yang bersemangat dukung Indo Pacific di Pnompenh awal Agustus 2022.

3. 1952 de Javasche Bank.

De JB menegang status sebagai bank sentral di Indonesia. KMB mendelegasi pada meeting khusus pihak RI dengan de JB.

Pihak RI  diwakili Mr Syafrudin Prawiranagara untuk runding dengan de JB.

Hasil yang orang ketahui cuma Bank Indonesia jadi bank central. Javasche Bank tak beroperasi lagi.

Tapi tampaknya tidak mudah pemerintah minta BI cetak uang.

Menkeu Mulyani beberapa kali berkata mau gelar konpers bareng dengan Gub BI, tapi tak kunjung terwujud.

4. Kesepakatan perundingan Irian Barat (Papua) 1969. Indonesis-Belanda berunding dengan  ditengahi USA dan kemudian dihadiri/disaksikan PBB tahun 1969. Sebenarnya ini lanjutan proses yang dimulai era Bung Karno dan Presiden USA John F. Kennedy. 

Apakah pembicaraan seru  beberapa tahun terakhir disini soal Freefort dapat dipisah begitu saja dengan kesepakatan 1969? (RSaidi)