AKP menjadi kuat seperti saat ini setelah melalui perjalanan yang amat panjang. Partai ini mengalami 5 inkarnasi sebelum menemukan keseimbangan: didukung pemilih juga militer. 

Oleh: Dimas Huda -- Wartawan Senior FNN 

Di Turki, nama partai ini adalah Adalet ve Kalkınma Partisi disingkat AKP. Di dunia luar, dikenal sebagai Justice and Development Party. Di Indonesia, dia adalah Partai Keadilan dan Pembangunan. Partai ini telah mendominasi politik Turki sejak 2002. 

“Ini adalah partai politik terbesar ke-6 di dunia berdasarkan keanggotaan dan terbesar di dunia di luar India, China, dan AS,” tulis Ömer Taşpınar dalam bukunya berjudul "The Islamists Are Coming: Who They Really Are". Hingga awal 2023, jumlah anggota AKP mencapai 11,24 juta. 

Partai ini adalah satu-satunya partai di Turki dengan kehadiran signifikan di semua provinsi di negeri Ottoman itu. Sejak awal demokrasi multipartai Turki pada tahun 1946, AKP adalah satu-satunya partai yang memenangkan pemilihan parlemen secara berturut-turut. 

AKP adalah partai politik dengan akar Islam yang jelas. Partai ini memimpin pemerintahan nasional sejak 2002 di bawah Abdullah Gül (2002–2003), Recep Tayyip Erdoğan (2003–2014), Ahmet Davutoğlu (2014–2016), Binali Yıldırım (2016–2018) dan Recep Tayyip Erdoğan (2018–sekarang). 

Itu adalah pembalikan yang mencolok. Semua partai Islamis sebelumnya telah ditutup baik oleh intervensi militer atau keputusan mahkamah konstitusi.  Partai Ketertiban Nasional, yang didirikan pada tahun 1970, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1971. Partai Keselamatan Nasional, yang didirikan pada tahun 1972, dilarang setelah kudeta militer tahun 1980. Partai Kesejahteraan, didirikan pada tahun 1983, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1998. Partai Kebajikan, didirikan pada tahun 1997, dilarang pada tahun 2001.

Rezim otokratis di dunia Muslim sering melarang partai-partai keagamaan, yang kemudian bersembunyi dan berubah menjadi kekerasan. Islamis Turki telah mengambil jalan yang berbeda. Meskipun berulang kali dilarang dan dikeluarkan dari kekuasaan, politisi saleh telah menghindari kekerasan, merangkul demokrasi, dan pindah ke arus utama.

Sejatinya, sebagai pendiri AKP, Erdogan menolak mendefinisikan AKP sebagai partai agama. “Kami bukan partai Islam, dan kami juga menolak label seperti Muslim-demokrat,” katanya pada 2005. Pemimpin AKP malah menyebut agenda partai itu sebagai “demokrasi konservatif.”

Harimau Anatolia

Ömer Taşpınar mengatakan evolusi kapitalisme Turki di bawah kepemimpinan Turgut Özal pada 1980-an menciptakan wirausahawan borjuis Muslim di jantung konservatif Anatolia. Kaum borjuasi muslim baru memiliki kepentingan yang lebih besar dalam politik.

Para “Kalvinis Islam” ini lebih mementingkan memaksimalkan keuntungan, menciptakan akses ke pasar mata uang internasional, dan memastikan stabilitas politik daripada memperkenalkan hukum Islam atau menciptakan teokrasi. 

Turki sekarang memiliki ribuan bisnis kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Mereka ini sering disebut sebagai “Harimau Anatolia”. Dan mereka kebanyakan mendukung AKP. 

Dimulai pada 1990-an, asumsi partai tentang kekuatan politik secara bertahap memoderasi elemen-elemen radikal dalam Islam politik Turki.

Kepemimpinan AKP dengan jelas memandang partai tersebut sebagai model bagi negara-negara Islam lainnya. Pada 12 Juni 2011, Erdogan memberi tahu ribuan orang yang berkumpul untuk merayakan kemenangan telak AKP. “Sarajevo menang hari ini sebanyak Istanbul. Beirut menang sebanyak Izmir. Damaskus menang sebanyak Ankara. Ramallah, Nablus, Jenin, Tepi Barat, [dan] Yerusalem menang sebanyak Diyarbakir.”

Kemalisme

Kebangkitan politik Islam di Turki sebagian besar merupakan reaksi terhadap kelahiran traumatis negara modern setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pasca Perang Dunia I. 

Sejak 1920-an, ideologi resmi Turki adalah Kemalisme, yang tumbuh dari pandangan ultrasekuler Islam. Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Kaum Kemalis mengejar proyek modernisasi radikal dari atas ke bawah. Dalam upaya ambisius untuk mengimpor peradaban Eropa, republik membuang kekhalifahan yang memerintah, alfabet Arab, pendidikan Islam, dan persaudaraan Sufi yang merupakan bagian penting dari agama dan budaya.

Turki Kemalis mengadopsi kode hukum Barat dari Jerman, Italia, dan Swiss, bersama dengan alfabet Latin dan kalender Barat, hari libur Barat, dan pakaian Barat. 

Sejarah dan bahasa resmi negara itu direvisi ulang. Sebuah sistem pendidikan baru memuliakan peradaban Turki pra-Islam dengan mengorbankan masa lalu Ottoman yang lebih baru di negara itu, dan banyak kata Arab dan Persia dibersihkan untuk menciptakan kosa kata Turki yang “asli”. Bahkan azan berbahasa Arab tidak lagi diizinkan dalam bentuk aslinya dan harus dilantunkan dalam bahasa Turki modern. Hal ini membuat cemas umat Islam yang saleh.

Nyatanya, Kemalisme sekuler nyaris tidak menyusup ke hati masyarakat Turki secara luas. Massa pedesaan dan saleh Anatolia sebagian besar tetap tidak terpengaruh oleh rekayasa ulang budaya di Ankara. Ini berbeda dengan militer, birokrasi, dan borjuasi perkotaan, yang memeluk atau beradaptasi dengan Westernisasi Kemalisme yang dangkal. 

Pada tahun 1994, Partai Kesejahteraan—inkarnasi ketiga dari Partai pro-Islam—mengejutkan kemapanan Kemalis dengan memenangkan pemilihan lokal secara nasional dan menguasai dua kota terbesar di Turki, Istanbul dan Ankara. 

Partai tersebut dipimpin oleh Necmettin Erbakan, yang memiliki hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Setelah tujuh dekade, gelombang sekuler Turki surut. Setahun kemudian, Partai Kesejahteraan memenangkan blok terbesar dalam pemilihan parlementer, menempatkan koalisi yang dipimpin Islam untuk memimpin seluruh negeri.

Kemenangan Partai Kesejahteraan berumur pendek. Khawatir bahwa pemerintah baru akan mengadopsi agenda Islam yang terang-terangan, militer turun tangan. Para jenderal Turki khawatir bahwa pemerintah akan menekan oposisi sekuler, mengizinkan pakaian Islami di universitas, dan meninggalkan aliansi Turki dengan Barat. 

Nyatanya, Partai Kesejahteraan sebenarnya mengikuti sebagian besar praktik politik arus utama Turki. Tetap saja, pers sekuler memperingatkan revolusi Islam yang akan segera terjadi.

Pada 28 Februari 1997, militer—dengan dukungan luas dari masyarakat sipil dan media sekuler—memaksa Erbakan dan partainya lengser dari kekuasaan. Kudeta tak berdarah memiliki konsekuensi besar yang tidak diinginkan. Ini memicu pencarian jati diri yang serius di kalangan Islamis Turki, yang pada akhirnya memicu keretakan generasi dan ideologis dalam gerakan tersebut.

Para pemimpin muda pragmatis Partai Kesejahteraan—terutama Recep Tayyip Erdogan—mengakui garis merah sekularisme Turki. Erdogan, walikota Istanbul saat itu, belajar dengan cara yang sulit. Pada tahun 1999, dia menghabiskan empat bulan di penjara karena membaca puisi bertema Islami. 

Setelah berpartisipasi dalam politik demokrasi selama lebih dari tiga dekade, Islamis Turki telah mengubah pandangan mereka menjadi memenangkan pengikut yang lebih luas dalam pemilu. Pada akhir 1990-an, Islam politik siap berintegrasi penuh ke dalam politik arus utama.

Pada tahun 2001, Erdogan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan, inkarnasi kelima dan terakhir dari partai pro-Islamis, dari abu Partai Kesejahteraan dan Partai Kebajikan yang dibubarkan. 

Dia membuat istilah demokrasi konservatif—bukan referensi Islam—untuk menjelaskan agenda politiknya. Dia memahami bahwa liberalisasi politik akan mengonsolidasikan basis kekuatan AKP.

Ömer Taşpınar menyebut untuk mencapai dua tujuan penting, Erdogan menempatkan reformasi demokrasi sebagai agenda utama, berusaha untuk mematuhi pedoman keanggotaan Uni Eropa (UE). Langkah tersebut membuatnya mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis Turki, intelektual liberal, dan kelas menengah pragmatis. Itu juga membuatnya mendapat legitimasi politik di mata militer. 

Lagipula, pengakuan Eropa telah lama menjadi hadiah utama dalam visi Atatürk tentang Turki yang kebarat-baratan. Dan dengan mengutamakan pelayanan sosial, AKP juga menarik masyarakat kelas bawah yang miskin. Strategi Erdogan membuahkan hasil. Pada November 2002, partai tersebut memenangkan blok kursi terbesar dalam pemilihan parlementer.

Ömer Taşpınar mengatakan pemerintah AKP berpura-pura rendah hati tentang kedudukannya di dunia Islam. “Kami tidak menampilkan diri kami sebagai model,” kata Erdogan kepada audiensi wartawan Turki pada tahun 2011. “Mungkin kami adalah sumber inspirasi atau contoh sukses di beberapa bidang.” Namun pengalaman Turki dengan politik Islam—tidak lagi sekadar eksperimen—ditiru secara luas baik di dalam maupun di luar dunia Muslim. ®