Oleh Ridwan Saidi Budayawan 

Pakar-pakar yang kebetulan berasal dari campus  yang beridentitas Islam di setiap kesempatan selalu mengucapkan kata politik identitas seolah itu perbuatan aib. Yang disindirkan Islam. Etnisitas bukan politik identitas? Seperti spanduk pada photo di atas. Spanduk semacam ini bertabur di Jakarta pada pemilu 1982.

Sebagai pimpinan kampanye PPP di pemilu 1977 dan 1982 saya paham belaka, karena PPP pada pemilu 1977 menang mutlak di Jakarta dan di ke-5 wilayah kota pula, terutama di basis2 populasi Betawi. PPP tidak memainkan politik identitas tapi tokoh yang ikut kampanyekan PPP:  KH Abdullah Syafi'i, Zainudin MZ, Tuti Alawiyah tak perlu ditanya lagi asal etniknya.

Sesudah pemilu 1982 berdiri Badan Musyawarah Betawi. Ini bukan onderbouw Golkar tapi pemimpinnya banyak anggota2 fraksi Golkar DPR dan DPRD DKI. Saya tidak diajak-ajak. Saya tak tahu alasannya. Beberapa tahun terakhir saja diajak. Saya juga tak faham alasannya. Tapi saya yaqin ini perkumpulan Betawi. Tentu saja berbeda dengan Kaum Betawi yang didirikan 1918 oleh MH Thamrin. Kaum Betawi mendirikan 5 buah perpustakaan di Jakarta. Tjahaja Betawi majalah bulanan yang dterbitkan Kaum Betawi sejak 1918 secara teratur sampai Jepang masuk. Kaum Betawi terlibat dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Kaum Betawi organisasi etnik. Semua pimpinan dan anggota orang Betawi. Bamus Betawi campur-campur. 

Belum lama iseng-iseng saya tanya pengurus Bamus Betawi, rupa-rupa elemen sudah turun ke jalan protes bengsin naik, numpang nanya  Bamus Betawi kapan turun ke jalan?

Hamba Allah menjawab, anak-anak sih banyak yang ngedesek minta turun ke jalan, tapi tau sendiri yang di atas (maksudnye pimpinan).

Saya respon, Bamus 'kan pecah dua, yang sebelah sana apa sama ama ente dalam soal politik? 

Aah tau deh, kata hamba Allah mengunci dialog. 

Tetapi komunitas Betawi baik dalam kelompok sendiri mau pun bersama kelompok lain banyak yang ikut terjun lapangan tolak  bengsin naik. Kalau Bamus Betawi, puak mana pun, kalau ada aksi protes masyarakat sejak pra reformasi mereka memilih menjadi pendiam yang budiman

Politik identitas yang sering disindirkan ke Islam mirip stempel, tanpa penjelasan. Seorang di ILC mengatakan Gub Anies Baswedan politik identitas tanpa contoh kasus. Saya kebetulan duduk sebelahan dengan pakar politik itu, saya digoda pertanyaan: apa Formula E, Stadion JIS, pemugaran TIM itu politik identitas? 

Apakah membahas UU Perkawinan itu politik identitas?

Main stempel asyik memang, tak perlu pemijuean. (RSaidi)