Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo kembali kaget dan mengaku tidak mengetahui perihal proses perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang terus heboh karena mengeliminasi madrasah dari sistem pendidikan nasional.

Hal tersebut dikatakan Doni Koesoema A. selaku Dewan Pengarah usai audiensi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) dengan Presiden Joko Widodo membahas carut-marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Istana Merdeka, Senin, 30 Mei 2022.

Menanggapi kekagetan itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa seharusnya presiden terlibat dalam setiap percakapan perubahan undang-undang. Ia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya tidak tahu ada perubahan undang-undang.

“Jadi, percakapan publik harus mendahului arah pendidikan nasional. Dan itu presiden tidak boleh bilang, nggak tahu. Itu kedunguan yang paling tinggi ada di situ,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 31 Mei 2022.

Rocky menegaskan bahwa undang-undang pendidikan nasional, di seluruh dunia kita lagi memperhatikan bagaimana pendidikan itu akhirnya dimaksudkan jadi shaping ideas.  Ide yang akan mengerucutkan dan memberi arah pada bangsa karena soal sumber daya manusia.

Akan tettapi Rocky melihat bahwa Indonesia punya keunikan, karena ada beragam institusi pendidikan yang menjadi semacam tanda kebudayaan dan simbol antropologi Indonesia.

“Dari zaman awal itu bahwa masyarakat Indonesia akrab dengan sistem pendidikan yang lokal, pesantren misalnya, akrab juga dengan sistem pendidikan Barat yang memang ditanamkan oleh kolonialisme,” paparnya.

Ragam macam sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu menurut Rocky  memerlukan percakapan yang intensif. Kalau pemerintah tidak atau presiden bahkan tidak tahu bahwa ada percakapan atau tidak ada percakapan, itu artinya kita membiarkan rakyat menduga-duga apa nanti fungsi pendidikan.

“Saya percaya Pak Nadiem punya visi yang bagus tentang pendidikan. Istilah Merdeka Belajar saja itu sudah membuat kita senang karena setiap orang berhak untuk memilih metode belajarnya. Setiap orang harus mampu menghubungkan kurikulum yang disediakan oleh negara dan cita-cita dia untuk menjadi dirinya sendiri. Itu filosofinya bagus sekali,” tegasnya.

Yang kita inginkan lanjut Rocky adalah pembicaraan yang bagus itu dibuka di publik supaya ada percakapan sungguh-sungguh.

“Ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil yakni mereka yang berupaya untuk menjadikan edukasi itu sebagai Human Rights. Kan pendidikan itu hak asasi manusia supaya kita bisa setara bercakap-cakap dengan argumen. Pendidikan itu maksudnya untuk menghasilkan argumen,  bukan untuk memproduksi sentimen. Dan itu yang dijaminkan oleh konstitusi bahwa negara wajib mencerdaskan bangsa melalui sistem pendidikan,” paparnya.

Oleh karena pentingnya sistem pendidikan, kata Rocky, presiden mustinya terlibat dalam percakapan itu.

“Jadi, kalau presiden tiba-tiba wah saya kaget. Itu komentar apa? Saya kaget, saya nggak tahu. Bagaimana? Ini arah bangsa ada di dalam undang-undang itu, dalam rancangan itu, tapi dia enggak tahu ke mana arahnya,” katanya terheran-heran.

Menurut Rocky, Presiden tidak boleh menggampangkan segala urusan dengan mengatakan saya tidak tahu.

“Seluruh persoalan sebetulnya tidak bisa digampangkan sekadar dengan ya itu sudah ada menteri teknisnya. Ya tentu saja menteri teknis merancang itu, tapi presiden harus memberi nasihat berdasarkan undang-undang itu pada anak didik. Terus apakah dia salah kasih nasihat karena dia enggak baca undang-undang? Dan lebih kacau lagi tidak terlibat dalam pembicaraan undang-undang. Jadi, ini bagian yang betul-betul membahayakan sistem aktivitas berpikir bangsa kalau presiden tidak berpikir tentang hal yang betul-betul harus dia pikirkan,” katanya.

Rocky menegaskan bahwa presiden tidak bisa bilang hanya terima jadinya. Presiden justru yang harus terlibat. Ia bisa memberikan public address bahwa arah pendidikan semacam ini, kualitas sumber daya manusia dijaminkan melalui kurikulum ABCD.

“Jadi percakapan publik harus mendahului arah pendidikan nasional. Dan itu presiden tidak boleh bilang nggak tahu. Itu kedunguan yang paling tinggi ada di situ,” pungkasnya. (ida, sws)