Jakarta, FNN – Negara dan Kementerian memerlukan DSS (decision support system) kuncinya Badan Riset. Demikian disampaikan Prof. Widi A Pratikto, Guru Besar Teknik Kelautan ITS, Surabaya, Rabu (1/6/2022).

Eijkman Institute banyak menggeluti Biologi Molekuler dan mengkoordinasikan Vaksin MP (merah putih) salah satu flag NKRI. Seperti kita ketahui, Vaksin MP merupakan proses panjang yang hasilnya akan terwujud tidak lama lagi.

“Dalam kondisi VUCA (Volatility - Uncertainty – Complexity – Ambiguity) maka peran DSS untuk suatu negara dan kementerian sangat vital,” kata Prof. Widi kepada FNN.

Menurutnya, masalah kekinian misalnya, Volatility Moneter, Climate Change Dynamics, Food Security and Scarcity, Renewable Energy, Masalah Penyakit Baru dan Pengembangan Benih (Seed) menjadi strategis. Pejabat Negara tentu aware akan masalah terkait tentang hal ini.

Prof. Widi menyebut, Badan Riset Kementerian itu memiliki kewajiban untuk melakukan Giat Penelitian bukan saja menopang Direktorat Jenderal terkait di Kementerian tersebut. “Namun juga Giat dalam melihat Future Challenge yang dihadapi Kementerian dan related areas,” tegasnya.  

Sebagai contoh, KKP sangat giat melakukan berbagai kegiatan dan penelitian via Partnership dengan Mitra ASEAN, EU, Negara-negara D8 Organization for Economic Cooperation, ASIA PACIFIC (CTI CFF), USA, Japan, SEAFDEC, APFIC, Australia, Swedia dan lain-lainnya. Kegiatan tersebut sebagaimana lazimnya via MOU.

Kegiatan KKP misalnya, untuk Peningkatan Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya), Evasive species dan Penyakit Ikan dan Marine, Climate Change and Adaptation, Kebencanaan, Food Security, Water Scarcity di Pulau-pulau dan lain-lainnya.

“Belum lagi tugas KKP men-support dan ber-partner dengan negara-negara ASEAN, Negara D8, dan Negara Asia Pasifik dalam Frame Kerjasama ASEAN dan CTI CFF,” lanjut mantan Dirjen (2002 – 2006) dan Sekjen (2006 – 2009) KKP itu.

Dana dan support Penilitian tidak bisa lagi bergantung dari negara saja. Tapi, Kebersamaan melalui Partnership dan Swasta serta Kerjasama Luar Negeri adalah faktor strategis yang perlu disemaikan.

Dengan Rencana BRIN melakukan integrasi Lembaga-lembaga Penelitian baik di LPNK dan Kementerian tentu akan menjadikan Lumpuhnya Badan Penelitian Kementerian dalam menopang DSS untuk Kementerian dalam melaksanakan Tupoksi tugas pokok dan fungsinya serta Giat Kerjasama.

Prof. Widi berharap, semoga makin banyak Peneliti, Ilmuwan dan Akademisi yang memahami nilai strategis ini dan berani hand to hand untuk berjuang dalam meningkatkan Peran Penelitian untuk kemajuan Negara dan Bangsa serta Produktvitas Negara.

“Ada suatu masa sekitar 1995 – 2000 dimana saya merasakan enjoyment memperoleh Riset Unggulan Terpadu (3 tahun), Buku Pedoman Ajar – LPDP DIKTI – ADB dan Giat Penelitian SPP dimana kegiatan tersebut melibatkan dan memberdayakan mahasiswa,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut tampak harmoni dan reliable-nya kegiatan dan pengendalian yang anggarannya diperoleh dari Kemenristek, Operasinya oleh LIPI dan masih ada kegiatan via DIKTI dan Universitas. Hal ini tentunya akan memunculkan kreativitas, kerjasama dan mobility serta keinginan maju secara bersama. Jiwa dan semangat ini yang tampak mengendur.

Untuk itu perlu adanya peningkatan pemahaman partnership dan interdepensi sehingga rencana Integrasi BRIN melalui PERPRES 78 Tahun 2021 itu perlu ditinjau kembali. (mth)