Jakarta, FNN - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi geram dengan salah satu perusahaan tambang batu PKP2B yang mengeruk sumber daya alam di Benua Etam, kalimantan Timur, tetapi malah menyalurkan dana CSR ke tiga Perguruan Tinggi di Jawa.

Apa yang dilakukan perusahaan tambang itu semakin membuat masyarakat Kaltim kecewa. Pasalnya, dana CSR yang dikucurkan itu sebesar Rp 200 miliar. Sementara Kaltim tidak mendapatkan pembagian dana CSR di sektor pendidikan.

Kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu 14 Mei 2022, Hadi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur itu luasnya sama dengan Pulau Jawa. Dulu waktu belum dipecah luasnya sama dengan Pulau Jawa plus Madura.

“Pulau Jawa enam provinsi, kita satu provinsi, APBD kami tidak pernah lebih dari 15 triliun, itu tertinggi pada tahun 2012. Terjadi penurunan hingga sekarang 12 terliun. Kalau kita hitung-hitungan anak SD, 12 terliun dibagi 3,8 juta penduduk Kalimantan Timur, satu orang mendapat 3,1 juta pertahun,” paparnya.

Hadi menyadari bahwa tidak harus seperti itu hitungannya. “Tentu kita tidak seperti itu ya, tetapi untuk sebuah provinsi yang luasnya sama dengan pulau Jawa, pembangunan di Kalimantan Timur sangat-sangat penting, karena dana kita tidak cukup, mengatasi banjir kewalahan, bangun jalan kuwalahan. Tetapi sumber daya alam kita luar biasa, ada batubara di sini, ada migas, kayu juga ada di sini, emas juga pernah ada di Kalimantan Timur, sawit juga terbesar,” paparnya.

Hadi menyarankan seharusnya ada perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu di zaman Gubernur Awang Faruq itu pernah ada usulan agar Kaltim mendapatkan dana otonomi khusus, disampaikan ke DPR RI, ditolak, minta ada revisi DBH (dana bagi hasil) dari 15,5 persen berdasarkan kajian teman-teman akademis Unmul idealnya 30-50, juga ditolak oleh MK.

“Sekarang ada undang-undang HKPD (hubungan keuangan pusat daerah) kemarin berkumpul di Bali dengan beberapa daerah, mengusulkan agar DBH migas yang 15,5 itu dinaikkan 30-50. Tapi ini belum tercapai,” tegasnya.

Hadi juga menyadari bahwa APBN itu basisnya adalah jumlah penduduk. Makanya kalau ketika ia tanya ke Bappenas, ternyata APBN 60 persen di Jawa,  20 persen ada di Sumatera, sisanya Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

“Oleh karena itu ketika bapak presiden menginginkan ibukota pindah ke Kalimantan Timur itu sebuah sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan dan peluang untuk membangun dan kesejahteraan di Kaltim. Walaupun kita tahu dananya terbatas, tetapi setidaknya ide ini mungkin dalam 10, 20, 30 tahun akan membuahkan hasilnya,” tegasnya.

Satu sisi Hadi melihat, bahwa tahun 2021, ketika masyarakat Indonesia mengalami Pandemi Covid-19, ekspor secara umum mengalami kemandekan. Ekspor terbanyak kedua dari 34 provinsi itu dari Kalimantan Timur, pertama Jawa Barat, kedua Kalimantan Timur.

“Artinya di tengah Pandemi, masyarakat Kaltim, ekspor batubaranya, ekspor sawitnya, termasuk ekspor UMKM-nya menempati kedudukan kedua. Itu semua kan dananya banyak ke pusat,” tegasnya.

Hadi mengaku tergelitik ketika 2019-2021 salah satu perusahaan yang cukup besar di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ada 30 PKP2B, tambang untuk ukuran yang dapat dihindari pusat, di dalamnya ada KPC, Berau, Bayan, itu terbesar di seluruh Indonesia. Nanti ada lagi yang ukuran kecil jumlahnya ratusan.

Dalam konteks pendidikan keluhan dari teman-teman mahasiswa dari para rektor tiba-tiba ada dana CSR yang digelontorkan ke kampus-kanpus di Jawa.

Masing-masing Perguruan Tinggi menerima dana CSR dengan rincian, UI Rp 50 miliar, ITB Rp 100 miliar, dan UGM Rp 50 miliar. Dana CSR itu kebanyakan digunakan sebagai beasiswa Pendidikan.

Ada pula yang digunakan untuk pembangunan gedung dan pelatihan kepada mahasiswa. Hadi mengaku banyak pemberitaan terkait pemberian CSR perusahaan tersebut.

"Saya tahu dan menurut media, ya itu benar. Padahal ini baru satu kasus. Kami sudah pelajari semuanya, jadi hampir setiap perusahaan PKP2B  itu tidak serius memberikan CSR Kaltim. Ini nyata di depan kita masyarakat Kaltim. Mudah-mudahan ada titik temu untuk mengkoreksi semua," ucap Hadi.

Hadi mengatakan, Gubernur Kaltim kerap kali melontarkan kritik, bahwa produksi perusahaan tambang dj Bumi Mulawarman sebenarnya meningkat dan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Namun hal ini malah berbanding terbalik dengan apa yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Timur.

Masyarakat Kaltim benar-benar marah dengan apa yang dilakukan perusahaan tambang batu bara tersebut. Hadi menyebut, bahwa masyarakat Kaltim pasti akan melakukan demo terhadap perusahaan tersebut. 

“Saya putra daerah Kalimantan Timur, lahir -TK-SD-SMP-SMA di Kalimantan Timur, walaupun saya tidak kuliah di Unmul, saya kuliah di Unhas, tetapi saya merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi seluruh perusahaan besar, ya kalau dalam bahasa agama itu bersedekahlah,” paparnya.

Kalau tidak, lanjut Hadi, ya ini mohon maaf,  saya sampaikan tolong jangan anarkis.

“Ini semua warga Dayak, LSM dan Pemuda, mahasiswa sudah menghubungi, mau demonstasi besar-besaran. Kalau bahasa kasar mereka minta ditutup saja. Ya saya pikir tidak eloklah tutup-menutup tambang. Tapi ini penting menjadi perhatian,” tegasnya.

DPRD Kaltim pernah melekat sidak kepada sebuah perusahaan PKP2B, itu tidak diterima, karena mereka izinnya pengawasan semua dari pusat.

Terus misalkan pengawas tambang di dinas pertambangan itu jumlahnya 47 orang. Tambang kita jumlahnya ribuan, apa yang mau diawasi.

Jadi, memang pengawasannya tanda kutip tidak berjalan dengan baik. (ida, sws)