presiden-jokowi
Presiden Jokowi Saksikan BWF World Tour Finals 2021
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan BWF World Tour Finals 2021 yang digelar di The Westin Resort, Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan tunggal putri antara pemain India, Pusarla Venkata Sindhu, melawan pemain Jerman, Yvonne Li di lapangan 1. Selain itu, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan di lapangan 2 pada nomor ganda campuran antara pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, melawan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing. Usai menyaksikan pertandingan, Presiden Jokowi bertemu dengan para punggawa yang berhasil menjadi juara Piala Thomas pada Oktober 2021. Presiden mengapresiasi para atlet dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) atas pencapaian tersebut, utamanya karena Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun. "Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBSI," ujar Presiden. Selain itu dalam kesempatan tersebut Presiden sempat bertanding bulu tangkis melawan Tim Piala Thomas Indonesia. Presiden berpasangan dengan pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie melawan pebulu tangkis Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Dalam cuplikan video yang disaksikan di Jakarta, Kamis, saat bertanding Presiden tampak mengenakan celana pendek olahraga hitam dengan kaus putih lengan panjang. Presiden tampak beberapa kali melakukan pukulan smash. Turut mendampingi Presiden saat menyaksikan pertandingan badminton tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (mth)
Presiden Jokowi Lantik Dudung Abdurachman sebagai Kasad
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah resmi menjadi Panglima TNI. Pengangkatan Dudung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/TNI/Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Setelah pembacaan Keputusan Presiden oleh Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Tonny Harjono pada upacara pelantikan tersebut, Presiden Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan Dudung Abdurachman sebagai Kasad. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Dudung mengucap sumpah jabatan. Dudung melanjutkan, "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit." Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi saksi berita acara pengangkatan sumpah jabatan tersebut. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 108/TNI/ Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI yang menaikkan pangkat Dudung sebanyak satu tingkat lebih tinggi dari letnan jenderal menjadi jenderal. Turut hadir dalam pelantikan Dudung sebagai Kasad, antara lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan para pejabat terkait lainnya. Dudung yang merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) setelah menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) pada tahun 2020—2021 dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2018—2020. Dudung mulai dikenal ketika dia mendirikan Patung Soekarno di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Peresmian patung proklamator RI itu dihadiri langsung oleh presiden kelima RI Megawati Soekranoputri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketika menjabat Pangdam Jaya, nama Dudung dikenal ketika dia melontarkan usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) jika terus melanggar ketentuan hukum. Ia juga mengerahkan prajurit Kodam Jaya untuk mencopot spanduk/baliho Habib Rizieq Shihab yang tidak berizin. (mth)
Presiden Jokowi Usulkan Tiga Upaya Bersama G20 Percepat Capai SDGs
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengusulkan tiga upaya bersama yang dapat dilakukan negara-negara Kelompok Dua Puluh (G20) dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). “Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita, G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi," kata Presiden Jokowi pada sesi KTT G20 membahas pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10). Tiga upaya bersama yang dapat dilakukan negara-negara G20 untuk mempercepat pencapaian SDGs adalah menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Menurut Presiden Jokowi, inisiatif penangguhan layanan utang, serta tambahan alokasi hak penarikan khusus (Special Drawing Rights/SDR) senilai 650 miliar dolar AS menjadi langkah penting guna memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi. Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Financing gap atau selisih kebutuhan pembiayaan yang melebar dari 2,5 triliun dolar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dolar AS per tahun harus menjadi perhatian serius. "Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang," kata Presiden Jokowi. Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan dari guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama dalam sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan. Menurut Jokowi, sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan, target SDGs harus semakin diperjuangkan. Akibat pandemi COVID-19, kemiskinan ekstrem dunia kembali meningkat dari yang semula diharapkan menurun ke 7,5 persen pada 2021, malah kembali menjadi 9,4 persen. Selain itu, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam bidang pendidikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mencatat setidaknya delapan negara berada pada tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi terhadap dampak generasi yang hilang, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan. "Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation (generasi yang hilang). Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun," kata dia. Turut mendampingi Presiden saat menghadiri sesi ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (mth)
Hindari Mahasiswa, Presiden Memilih Resmikan Pabrik Biodiesel
Oleh: Mochamad Toha SETIDAKNYA, sudah 3 kali ini Presiden Joko Widodo berusaha menghindar dari unjuk rasa ketika ada rakyat yang ingin menemuinya di Istana Negara dan Bogor. Unjuk rasa BEM SI, Kamis (21/10/2021), adalah kali ketiga. Sebelumnya, sikap serupa juga pernah dilakukan Presiden Jokowi yang tak menemui ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada demo 4 November 2016. GNPF-MUI akhirnya meminta DPR, “Gunakan hak angket, hak bertanya, hak interpelasi atau apapun namanya,” kata Dewan Penasihat GNPF-MUI Habib Rizieq Shihab di Kompleks Parlemen, Kamis (17/11/2016). DPR perlu mendalami sikap presiden tersebut, termasuk aksi represif yang dilakukan oleh aparat kemanan dalam membubarkan massa peserta Aksi Bela Islam II. Imam Besar Front Pembela Islam itu berpendapat, sikap pemerintah yang seperti itu merupakan penghinaan terhadap para ulama. Pasalnya, para ulama dan massa melangsungkan aksi unjuk rasa dengan damai. “Kenapa justru ditinggal pergi. Bahkan dilakukan tindakan represif yang brutal,” lanjut ulama yang akrab dipanggil HRS itu. Saat terjadi unjuk rasa, Presiden Jokowi sedang meninjau sejumlah proyek di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Para pendemo, yang menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama diusut, akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla. Kasus serupa terjadi pada Kamis (8/10/2020), saat terjadi demo Omnibus Law Ciptaker oleh mahasiswa dan buruh di Istana Bogor. Presiden Jokowi ternyata lebih memilih melihat bebek di Kalimantan. Ternyata benar. Akun Instagram Presiden Jokowi menyebut memang benar pada Kamis 8 Oktober 2020 ia melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk melihat kegiatan food estate. "Selamat pagi. Hari ini saya menuju Kalimantan Tengah untuk kunjungan sehari,” tulisnya. Setiba di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, lalu dengan helikopter ia menuju Kabupaten Pulang Pisau. “Di sana saya hendak meninjau kawasan lumbung pangan yang sedang kita kembangkan berikut penanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang terletak di Kecamatan Pandih Batu," tulis Jokowi. Esoknya, viral beredar sebuah foto Presiden Jokowi di media sosial twitter dengan keterangan: "Maafkan, Bapak ini lebih suka ketemu Bebek daripada Rakyat," tulis akun @linalinzc, Jum’at 9 Oktober 2020. Saat itu belum bisa dipastikan apakah foto tersebut benar adanya sebagai salah satu rangkaian kegiatan Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah di tengah maraknya aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, setelah adanya “pengakuan” Instagram Presiden Jokowi menyebut memang benar pada Kamis 8 Oktober 2020 ia melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, ternyata foto tersebut sesuai fakta tersebut. Netizen: "This is the Indonesian president, which was called as the "man of contradiction" by one of international writer, being alone & contemplate in a large duck cage while his people flocked in big protests in many areas accross the country," tulis @rataukeramas. Kira-kira terjemahannya: “Inilah Presiden Indonesia, yang oleh salah satu penulis internasional disebut sebagai "manusia kontradiksi", sendirian dan merenung di dalam kandang bebek besar sementara rakyatnya berbondong-bondong melakukan protes besar-besaran di berbagai daerah di tanah air,” dengan menyebut akun @redfishstream. Komentar netizen dengan nama akun @samyancg cukup menohok, "Apa dia memiliki dunianya sendiri dengan para bebek itu?" tulisnya. Yang dibalas lagi oleh @fitrikhamila, “Ternyata bebek lebih spesial daripada kita.” Dan kali ketiga, Jum’at, 22 Oktober 2021. Mungkin saking kesalnya, media sosial twiter ramai dengan cuitan-cuitan yang menggemakan tagar, “Kapan Jokowi Lengser”. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga turut menjadi sorotan. Banyak warganet yang menilai jika kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin pada tahun kedua menjabat ini jauh dari kata maju. Hal ini memicu naiknya tagar #KapanJokowiMundur. Lebih mengecewakan, ternyata ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) unjuk rasa di depan Istana, Presiden Jokowi memilih ke Kalsel meresmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya (JAR). Pabrik biodiesel tersebut di bawah naungan Jhonlin Group. Jhonlin Group sendiri adalah perusahaan milik pengusaha batubara Kalimantan Selatan, Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam. Sikap Presiden Jokowi yang “lari” itu, seolah membuktikan tema unjuk rasa BEM SI Gelar ‘Aksi Geruduk Istana Oligarki’: Evaluasi 7 Tahun.... Presiden Jokowi lebih memilih menemui pe3ngusaha bagian dari Oligarki. Lolos di Jakarta, mahasiswa Kalsel telah menyiapkan poster dan spanduk dengan coretan yang berisi kritikan ke Presiden Jokowi. Mereka menduduki DPRD Kalsel dan menutup Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Mereka menuntut janji Jokowi yang dinilai tidak ditepati selama dua tahun kepemimpinannya pada periode kedua. Koordinator lapangan memberikan tuntutan kepada Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan terjadinya kerusakan lingkungan karena aktivitas dari penambangan. Melansir Repelita Online, Jum’at (2021-10-22,11:03), Aktivis 98, Haris Rusly Moti mengatakan, padahal track record perusahan Haji Isam ini sangatlah bermasalah karena pernah digeledah KPK terkait kasus pengemplangan pajak bersama dengan Mu’min Ali dari Panin Bank. “Presiden Joko Widodo membuktikan konstitusi dan hukum miliknya. Demi isu investasi, Presiden akan meresmikan salah satu anak usaha milik group Jhonlin. Tak peduli perusahaan milik haji Isam ini pernah digeledah KPK RI diduga terlibat pengemplangan pajak bersama Mu’min Ali dari Panin Bank,” tutur Haris Rusly Moti. Nama Haji Isam sempat menyita perhatian publik karena terkait pusaran kasus korupsi pejabat pajak. Pengusaha batubara ini diduga 'bermain mata' dengan pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak perusahaannya. Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/10/2021). Sidang tersebut mengadili terdakwa Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dadan Ramdani yang saat itu jadi Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan di Ditjen Pajak. Sidang menghadirkan seorang saksi atas nama Yulmanizar sebagai mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak di Ditjen Pajak. Dari kesaksian Yulmanizar dalam Berita Acara Perkara Nomor 41 itulah nama Haji Isam muncul. Yulmanizar mengaku sempat bertemu orang bernama Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin. Disebutkan, di pertemuan itu ia meminta agar nilai perhitungan pajak PT Jhonlin dikondisikan pada Rp 10 miliar saja. Nah pertemuan itu, menurut Yulmanizar, adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yang tak lain, tidak bukan adalah Samsuddin Andi Arsyad atau Haji Isam. Presiden Jokowi mengatakan alasan besarnya adalah karena Jhonlin Group ini mampu membuka lapangan kerja yang besar dan banyak. “Kenapa saya mau datang ke sini? Alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT Jhonlin mampu membuka lapangan kerja yang banyak," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan secara virtual, Kamis (21/10/2021). Menurut Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya, Andi Amran Sulaiman, di kawasan industri yang ada di pabrik biodiesel milik Haji Isam tersebut bisa menampung tenaga kerja 2.320 orang. Bukan hanya pabrik biodiesel, di sana juga ada pabrik minyak goreng hingga smelter. Sementara itu, untuk Jhonlin Group keseluruhan sudah mempekerjakan 60 ribu orang. Sebanyak 20 ribu orangnya diperkerjakan secara langsung oleh Jhonlin Group. “PT Jhonlin Group itu gambaran umumnya saat ini PT Jhonlin pekerjakan karyawan 20 ribu orang langsung, tidak langsung 40 ribu orang, total 60 ribu orang,” ungkap Amran. Penulis Wartawan FNN.co.id
Presiden Minta Apkasi Tunjukkan Iklim Investasi Daerah Makin Baik
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo meminta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menunjukkan iklim investasi di daerah makin baik melalui penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021. "Dalam expo ini saya harapkan daerah bukan hanya menunjukkan produk dan objek-objek wisatanya, melainkan juga menunjukkan bahwa iklim investasi di daerah-daerah kita ini makin baik," ujar Presiden dalam sambutannya pada pembukaan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021 dari Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Rabu. Kepala Negara menyampaikan Apkasi melalui penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021 harus menunjukkan bahwa kepastian hukum dan kemudahan perizinan makin membaik, serta online single submission (OSS) sudah berjalan baik. Ditekankan pula bahwa kepastian tersebut yang sebetulnya diperlukan oleh dunia usaha. "Dengan cara ini, diselenggarakan expo ini, juga kita harapkan bisa meningkatkan investasi di daerah dan mempercepat, membuka lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan menggerakkan ekonomi daerah," kata Presiden. Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan terima kasih atas kesediaan Presiden membuka Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021. Bagi Apkasi, menurut dia, langkah Presiden merupakan bentuk dukungan kepada daerah dan pelaku usaha daerah serta nasional untuk berkembang dan saling terhubung satu sama lain. Sutan menilai Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021 istimewa karena tidak sekadar memenuhi tantangan ekonomi global yang kian tajam, tetapi juga penyelenggaraannya pada masa pandemik COVID-19 yang harus terus mewaspadainya. Apkasi, kata dia, hendak berperan bersama pemerintah berjuang membangkitkan ekonomi nasional pada masa sulit, salah satunya melalui Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021. Apkasi Otonomi Expo pada tahu ini, lanjut dia, tawarkan peluang investasi berbentuk produk-produk daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dan diperdagangkan. Sutan lantas menyebutkan produk tersebut, yaitu berupa pengolahan pakan ternak, produksi ikan tangkap dan budi daya perikanan, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, peluang investasi, pengembangan objek wisata, agrowisata, pembangunan hotel dan resort, serta industri hilir kelaoa sawit dan karet. (mth)
Presiden Jokowi Harus Pecat “Trouble Maker” Moeldoko!
Oleh: Mochamad Toha Belakangan ini Presiden Joko Widodo gelisah dengan manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait dengan upayanya mengkudeta Partai Demokrat. Sebab, gerakan Moeldoko ini tak lepas dari jabatan KSP. “Untuk proses bersih diri, Presiden Jokowi harus ganti Moeldoko karena dia sudah menjadi trouble maker nasional,” kata sumber FNN.co.id yang dekat dengan Istana. Moeldoko dinilai sudah kebablasan. Secara tersirat, Moeldoko memanfaatkan statusnya sebagai KSP, sehingga mencerminkan “diutus” Presiden Jokowi untuk merusak Partai Demokrat, memusuhi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendirinya. Perlu dicatat, sebagai Presiden ke-6, SBY masih memiliki jaringan TNI di tiga matra (Darat, Laut, dan Udara) yang kuat. Begitu pula internasional, dia masih memiliki jaringan yang tersebar di dunia.Tapi sebaliknya, Moeldoko justru banyak musuhnya di TNI sendiri. Untuk mengamankan Jokowi dan keluarga, maka Jokowi harus bisa dan berani menggusur Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP. Pada akhir pekan awal Maret lalu menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi Partai Demokrat, Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) dan bahkan SBY sendiri. Di luar ekspetasi, Moeldoko, mantan KSAD dan Panglima TNI semasa SBY menjabat Presiden, ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB yang bisa dikatakan sebagai upaya coup de etat AHY dari kursi Ketum Partai Demokrat seakan menjadi klimaks dari tudingan Partai Demokrat, orang-orang di lingkaran Jokowi ingin mengambil-alih Partai Demokrat. Meski sempat dibantah, sejak beberapa minggu sebelum KLB berlangsung, aroma kudeta tersebut sudah tercium. Dan KLB plus Ketum Moeldoko ini menjadi penegas, polemik kudeta Partai Demokrat benar adanya. Ironis, karena Moeldoko seakan menjadi “anak durhaka” dan nyata-nyata mengabaikan jiwa “korsa”. Sama-sama berlatar belakang militer, Moeldoko jelas-jelas menelikung seniornya: SBY, dan juniornya: AHY. Terang saja jika AHY dan SBY mencak-mencak melihat manuver KLB dan Moeldoko ini. Dan atas perilaku Moeldoko ini, Pemerintah yang akan kena getahnya. Terutama Presiden Jokowi. Maklum saja jika itu terjadi, mengingat Moeldoko sekarang masih menjabat sebagai KSP. Pada sisi lain, kisruh ini akan menjadi ujian bagi Pemerintah untuk tetap teguh pada peraturan atau tidak. Jangan terkejut jika pada akhirnya banyak alumni “Lembah Tidar” gethol melawan. Pasalnya, Presiden Jokowi sebelum mengangkat Moeldoko sudah diperingatkan para alumni Lembah Tidar: Moeldoko berpotensi rusak citra Presiden di penghujung pemerintahan. Tapi, Presiden Jokowi hanya berharap, para alumni Lembah Tidar harus membantu Jokowi. Konon, terkait dengan manuver Moeldoko ini, mereka sudah menyarankan supaya Presiden mencopot Moeldoko dari posisinya sebagai KSP. Dengan terbukanya “borok” mantan Panglima TNI yang dilantik Presiden SBY yang melakukan kesalahan itu, sehingga rakyat Indonesia tahu jika Moeldoko ini trouble maker Nasional. Nama yang dicalonkan sangat mungkin diajukan sebagai penggantinya yaitu Budi Gunawan (Kepala BIN) atau Tito Karnavian (Mendagri). Kedua Jenderal Polisi itu punya pendukung kuat di Polri. Dengan mengangkat BG atau Tito sebagai KSP, posisi Jokowi akan aman. BuzzerRp dipastikan diam. Sebab BG memiliki jaringan tim Siber di BIN. Sementara Tito memiliki jaringan tim Siber di Polri. Tak hanya itu. Dengan menempatkan KSAD Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI dan BG atau Tito di KSP akan memberi jaminan keamanan bagi Jokowi di dunia nyata maupun maya. “Mengingat panasnya suhu politik dan kondisi keamanan NKRI, sangatlah tepat jika Presiden Jokowi memilih Andika,” ujar sumber tadi. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
Presiden Jokowi Ditekan Oligarki Terkait Calon Panglima
Presiden Joko Widodo kali ini benar-benar dibuat “pusing”. Dari dua calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang jabatannya berakhir pada 8 November 2021, ia sulit menentukan. Kedua calon kuat Panglima TNI itu adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono. Kabarnya, sebenarnya ketiga matra TNI (Darat, Laut, dan Udara, mendukung Andika Perkasa. “Karena, Yudo Margono didukung oleh kelompok Oligarki yang dikoordinasi oleh jenderal pebisnis yang lebih ngutamain keamanan bisnisnya bersama Oligarki ketimbang nasib rakyat,” ujar sumber FNN.co.id. Untuk “memotong” upaya jenderal pebisnis yang punya banyak merangkap jabatan selain menteri itu, harus ada yang berani membongkar bisnis yang digelutinya, seperti yang dilakukan oleh Haris Azhar. Beberapa purnawirawan perwira tinggi seperti Hendro Priyono, termasuk yang enggan berhadapan dengan jenderal pebisnis ini, karena hubungan baiknya. Sehingga enggan mengkritisi meski marah. Siapa jenderal pebisnis yang dimaksud? Dialah Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi. “Dia bersama Oligarki mendukung Yudo Margono menjadi Panglima TNI,” ujar sumber tadi. Jika ingin menghentikan langkah Luhut itu, kita harus mendukung Haris Azhar membongkar dugaan “keterlibatan” Luhut di Blok Wabu Intan Jaya yang ditengarai mengandung emas Rp 207 triliun. Seperti dalam Pernyataan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam unggahan video “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” di YouTube Haris Azhar yang berbuntut laporan ke Polda Metro Jaya. Luhut merasa difitnah karena Fatia menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtra Group dimiliki sahamnya oleh Luhut, bermain dalam bisnis tambang di Papua, yakni di Blok Wabu. Blok Wabu merupakan ‘gunung emas’ yang belum terjamah di Kabupaten Intan Jaya. Saat dieksplorasi PT Freeport Indonesia, ditemukan potensi sumber daya emas sebesar 8,1 juta troy ounce di sana. Saya yakin, pejabat berwenang punya data soal yang bisa menekan Luhut agar tidak memaksakan kehendaknya. Kasihan Presiden Jokowi yang kini pusing mendapat tekanan terkait pemilihan Panglima TNI. “Presiden Jokowi terlalu banyak tekanan dari pendukung calon Panglima TNI itu. Salah satunya ya dari Luhut,” tegasnya. Juga, di lingkaran dalam Presiden Jokowi sendiri yang lebih memilih Yudo Margono. Tapi, yakinlah, sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi itu yang mampu tegas dalam bersikap. “Sampeyan pasti tahu, siapa yang akan dipilih Mas Jokowi,” ujar sumber lain yang dekat dengan Istana. (mth)
Pilihan Presiden Jokowi Mengarah Andika Perkasa?
Oleh: Mochamad Toha Bursa calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkutat pada tiga perwira tinggi TNI: KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fajar Prasetyo. Pasalnya, itulah salah satu syarat untuk menduduki jabatan Panglima TNI seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 berbunyi: (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Meski jabatan Panglima TNI sudah dua kali dipegang matra Darat, namun ketentuan Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan “dapat dijabat secara bergantian” itu menyangkut etika saja. Tidak ada keharusan atau kewajiban bahwa Panglima TNI “dapat dijabat secara bergantian”, kecuali kata “dapat” itu diganti “harus” atau “wajib”. Barulah jabatan Panglima TNI bisa dilakukan bergantian. Masa jabatan Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan berakhir pada 8 November 2021. Coba kita tengok ke belakang. Bagaimana pergantian Panglima TNI yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Panglima ABRI pada masa Reformasi untuk pertama kalinya dijabat oleh Laksamana Widodo Adi Sutjipto dari matra Laut. Ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan Wiranto pada 1999. Sebelumnya, Widodo AS menjabat Wakil Panglima ABRI pada era Presiden BJ Habibie. Jabatan Wakil Panglima kemudian diisi Jenderal Fachrul Razi. Widodo menjabat Panglima TNI dari 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Semasa kepemimpinan Widodo AS, terjadi pemisahan TNI dan Polri. MPR dalam Sidang Tahunan Agustus 2000 menetapkan 2 buah Ketetapan MPR, yaitu Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. TNI tetap dipimpin seorang Panglima TNI, sementara Polri di bawah Kapolri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, sebutan ABRI berganti menjadi TNI setelah Polri berpisah dan berdiri sendiri. Setelah menjabat panglima selama tiga tahun, Widodo AS diganti Jenderal Endriartono Sutanto dari matra Darat. Terpilihnya Endriartono Sutarto ini sebagai Panglima TNI untuk pertama kalinya melalui persetujuan DPR. Pada 28 Mei 2002, dalam Rapat Paripurna DPR secara resmi menyetujui pengangkatan Jenderal Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI. Pada 7 Juni 2002, ia dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Megawati mengajukan surat ke DPR pada 8 Oktober 2004 tentang pemberhentian Jenderal Endriartono Sutarto dan pengangkatan Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI. Tapi, DPR tidak segera memproses dan menyetujui calon yang diajukan Presiden Megawati. Beberapa hari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik, ia menarik surat Presiden Megawati tentang pemberhentian Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan pengangkatan Panglima TNI Jenderal Ryamizard Ryacudu yang telah diserahkan kepada DPR. Presiden SBY kemudian mengajukan nama KSAU Marsekal Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI, menggantikan Endriartono Sutarto ke DPR pada 26 Oktober 2005. Setelah lebih dari setahun tidak diproses, SBY kembali mengajukan surat bernomor R07/Pres/I/2006 pada 16 Januari 2006 lagi dan mengusulkan Marsekal Djoko Suyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Setelah melalui Uji Kelayakan dan DPR menyetujui pengangkatan Marsekal Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Endriartono Sutarto, ia dilantik Presiden pada 13 Februari 2006 sebagai Panglima TNI. Setelah menjabat 1 tahun 10 bulan, sebelum memasuki masa pensiun, ia kemudian diganti oleh Jenderal Djoko Santoso dari matra Darat, dilantik sebagai Panglima TNI pada 28 Desember 2007. Djoko Santoso menjabat Panglima selama 2 tahun 9 bulan hingga berakhir pada 28 September 2010. Ia lantas digantikan Laksamana Agus Suhartono yang dilantik menjadi Panglima TNI. Agus Suhartono menjabat selama 3 tahun yaitu sejak 27 September 2010 hingga 4 September 2013. Ia kemudian digantikan Jenderal Moeldoko dari matra Darat. Moeldoko dilantik oleh Presiden SBY pada 30 Agustus 2013. Ia resmi melepas jabatannya pada 8 Juli 2015 di era Presiden Joko Widodo. Moeldoko menjadi Panglima TNI selama 1 tahun 10 bulan. Mengapa setelah dijabat dari matra Darat tidak digilir ke matra Udara? Kekhawatiran akan bangkitnya Neo-PKI menjadi salah satu pertimbangan Presiden Jokowi kembali mengajukan Panglima TNI dari matra Darat. Yakni Jenderal Gatot Nurmantyo yang akhirnya disetujui DPR. “Musuh PKI itu utamanya dari Angkatan Darat. Makanya, dipilihlah Gatot Nurmantyo,” ujar sumber FNN.co.id yang dekat dengan Istana. Mungkinkah pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto nanti masih dari matra Darat? Ancaman Neo-PKI jelas masih terasa. Diduga, peristiwa pembunuhan dan penganiayaan ulama yang terjadi selama ini dilakukan oleh pengikut PKI. Banjirnya TKA China yang juga komunis jelas juga merupakan ancaman. Dari tiga nama calon Panglima TNI yang mencuat itu, siapakah yang bakal diajukan Presiden Jokowi ke DPR nanti? Kabarnya, Jokowi akan memilik sosok yang punya pengalaman melibas teroris dan pemberontak. Presiden Jokowi sebelumnya sudah meminta masukan dan data keamanan nasional. Juga, sosok yang mampu tegas dalam bersikap. “Sampeyan pasti tahu, siapa yang akan dipilih Mas Jokowi,” lanjut sumber tadi. Yang jelas, tidak akan jauh dari nama Andika Perkasa, Yudo Margono, dan Fajar Prasetyo. Tinggal melihat siapa diantaranya yang punya pengalaman melibas pemberontak dan tegas dalam bersikap! Dialah yang bakal dipilih Presiden Jokowi! Penulis adalah Wartawan FNN.co.id
POPULER
