INTERNASIONAL
Mahasiswa Indonesia Berprestasi di Al-Azhar Kairo
Jakarta, FNN. Sebanyak 64 mahasiswa Indonesia di universitas Al-Azhar Kairo mendapatkan penghargaan setelah memenangi lomba internasional \"Talenta dan Potensi\".Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf pada Kamis (10/3) menghadiri acara pemberian penghargaan untuk para mahasiswa Indonesia pemenang lomba internasional yang diselenggarakan oleh Education Development Center for International Students Al-Azhar itu di Al Azhar Confrence Center di Kairo, demikian menurut keterangan KBRI Kairo yang diterima di Jakarta, Jumat.\"Saya apresiasi Al-Azhar dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Selamat dan bangga pada mahasiswa dengan segudang prestasi di lomba internasional. Saya meyakini prestasi itu diperoleh dengan kerja keras, kesabaran dan keikhlasan,\" kata Lutfi Rauf.Acara pemberian penghargaan itu secara resmi dibuka oleh Wakil Grand Syekh Al-Azhar Muhammad Al Duwaini dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat, dekan, guru besar, dosen, dan segenap staf universitas Al-Azhar Kairo serta para mahasiswa pemenang lomba.\"Universitas Al-Azhar adalah pusat ilmu dan pengetahuan yang terus vtalenta dan potensi mahasiswa untuk berprestasi, disamping pelajaran pokok yang mereka peroleh dari perkuliahan, sehingga mereka bisa meningkatkan keterampilan, kreativitas dan inovasi di berbagai bidang sebagai bekal yang kuat di kemudian hari dengan akhlak yang mulia,\" kata Muhammad Al Duwaini dalam sambutannya.Pada ajang perlombaan internasional itu, Indonesia memenangi 15 dari 16 cabang yang dilombakan, antara lain tahfizhul Qur’an, tilawatil Qur’an, puisi dan prosa bahasa Arab, gambar digital, kaligrafi, kerajinan tangan, fotografi, public speaking, khutbah dan nasyid.Dari total 64 mahasiswa yang memenangi lomba ini, sembilan orang di antaranya meraih juara pertama.Universitas Al-Azhar yang berdiri sejak lebih dari 1.000 tahun lalu adalah salah satu universitas tertua dan terbesar di Timur Tengah yang menjadi \"magnet\" bagi para mahasiswa Indonesia untuk belajar tentang Islam dan bahasa Arab. (Ida/ANTARA)
FAO: Inisiatif Presidensi G20 Indonesia Dukung Ekonomi Asia-Pasifik
Jakarta, FNN. Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengharapkan berbagai inisiatif dari Presidensi G20 Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.Para menteri dan delegasi tingkat tinggi dari negara-negara Asia dan Pasifik bertemu dalam Konferensi Regional Asia dan Pasifik (APRC) ke-36 FAO pada 10-11 Maret di Dhaka, Bangladesh, untuk membicarakan peningkatan gizi, taraf hidup dan mata pencaharian setelah pandemi global, menurut keterangan FAO Indonesia yang diterima di Jakarta, Jumat.Pertemuan itu juga membahas perubahan iklim ekstrem yang sedang berlangsung dan ancaman terkait cuaca buruk serta upaya untuk mengatasi penyakit dan hama yang memengaruhi tanaman dan ternak di kawasan terpadat di dunia ini.Membangun respons ekosistem yang lebih baik di Kepulauan Pasifik adalah topik kunci yang juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut, kata FAO Indonesia.Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menjadi ketua delegasi Indonesia untuk menghadiri konferensi tersebut secara virtual.Dalam pidatonya, ia menyoroti pembelajaran dari pandemi global COVID-19 dan menekankan pentingnya membangun sistem pertanian pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.\"Pandemi global COVID-19 telah mengajarkan kita pentingnya membangun sistem pangan dan pertanian nasional yang tangguh dan berkelanjutan,\" ujar Mentan Syahrul.Menteri pertanian juga menambahkan bahwa dalam konteks presidensi G20 Indonesia, pembangunan sistem pangan dan pertanian akan difokuskan pada tiga prioritas, yaitu membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, serta mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi.\"Kami percaya proposal ini akan berkontribusi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di kawasan ini,\" ujarnya.Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyoroti pencapaian negaranya dalam swasembada beberapa pangan penting dan mencatat bahwa pertanian tetap menjadi \"tulang punggung\" ekonomi dan menyediakan mata pencaharian bagi 40 persen angkatan kerja Bangladesh.Hasina mengimbau negara-negara Asia-Pasifik untuk \"mencapai ketahanan pangan dan gizi dalam arti yang sebenarnya\". Untuk itu, dia menyerukan kolaborasi di antara negara-negara di kawasan tersebut pada bidang-bidang seperti pendidikan, bioteknologi, dan investasi hijau.Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, yang menghadiri konferensi regional secara langsung, mengakui adanya dampak pandemi global terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Asia dan Pasifik.Dia mengatakan bahwa ada jalan panjang yang harus ditempuh kawasan Asia-Pasifik untuk menghilangkan kelaparan dan meningkatkan gizi.Dirjen FAO merujuk laporan FAO pada 2021 yang menemukan bahwa 40 persen populasi dunia tidak mampu membeli makanan yang sehat dan bergizi.Kelaparan di Asia dan Pasifik telah meningkat lagi, dan ketidaksetaraan meningkat, terutama antara penduduk pedesaan dan perkotaan, perempuan, dan pemuda pedesaan tertinggal untuk menaikkan taraf hidup mereka.\"Pandemi telah memaksa kita untuk mengevaluasi kembali prioritas dan pendekatan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh. Pandemi juga menekankan pentingnya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam mengamankan pangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat, serta menciptakan kehidupan yang layak untuk semua,\" kata Dirjen Dongyu dalam pernyataannya pada konferensi.\"Keadaan ini telah menyebabkan gerakan untuk mengubah sistem pertanian pangan kawasan dan ini harus membuatnya lebih efisien, lebih inklusif, lebih tangguh dan lebih berkelanjutan,\" katanya menambahkan.Fokus utama Asia-Pacific Regional Conference (APRC) adalah digitalisasi proses pertanian dan pangan yang saat ini terjadi di Asia dan Pasifik, dan potensi yang mereka miliki untuk kawasan dan dunia.Konferensi Regional Asia dan Pasifik diadakan setiap dua tahun untuk menggali pandangan dan arahan dari pemerintah negara-negara anggota FAO di kawasan. (Ida/ANTARA)
PM Kanada: Putin 'Secara Khusus Targetkan Warga Sipil'
Jakarta, FNN. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Kamis (10/3) mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat pilihan untuk \"secara khusus menargetkan warga sipil\".\"Pengabaian tak berperasaan Putin terhadap kehidupan manusia benar-benar tidak dapat diterima. Sangat jelas bahwa dia telah membuat pilihan untuk secara khusus sekarang menargetkan warga sipil,\" kata Trudeau kepada sejumlah wartawan di Warsawa.Trudeau juga mengatakan bahwa penargetan lebih lanjut terhadap warga sipil di Ukraina akan dikenai konsekuensi berat. \"Putin perlu tahu bahwa konsekuensi atas tindakannya akan parah, dan eskalasi lebih lanjut olehnya, penargetan lebih lanjut terhadap warga sipil, penggunaan lebih lanjut cara-cara bermasalah untuk membunuh warga sipil akan mendapat tanggapan terberat baik secara global maupun secara individu bagi dirinya,\" ujarnya.Trudeau menambahkan bahwa pemerintahnya akan memberikan dana hingga 30 juta dolar Kanada (sekitar Rp336,15 miliar) dalam sumbangan yang diberikan oleh warga Kanada untuk Ukraina.Angka itu meningkat dari jumlah sumbangan yang dijanjikan sebelumnya, yakni sebesar 10 juta dolar Kanada (sekitar Rp112,05 miliar).Kanada, seperti banyak negara Barat lainnya, telah memberlakukan sanksi luas terhadap Rusia setelah negara itu melancarkan serangan ke Ukraina.Kanada juga telah menutup wilayah udara dan pelabuhannya untuk kapal-kapal Rusia, mengirim bantuan militer ke Ukraina, dan meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang oleh pasukan Rusia.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menuduh Rusia melakukan genosida setelah para pejabat Ukraina mengatakan pesawat Rusia mengebom sebuah rumah sakit anak-anak pada Rabu (9/3) hingga menewaskan tiga orang, termasuk seorang anak.Namun, pemerintah Rusia menyebut tindakannya di Ukraina itu sebagai \"operasi khusus\" dan mengatakan pasukannya tidak menembak sasaran sipil.Pada Kamis (10/3), Pemerintah Rusia mengubah pendiriannya atas pengeboman rumah sakit di Kota Mariupol, Ukraina. Terkait pengeboman itu, Rusia mencampuradukkan pernyataannya antara penyangkalan secara agresif dan seruan agar fakta-fakta disampaikan secara jelas. (Ida/ANTARA/Reuters)
Sekjen PBB: Setop "Pertumpahan Darah" di Ukraina
Jakarta, FNN. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (9/3) mendesak Rusia untuk \"menghentikan pertumpahan darah sekarang juga\" menyusul serangan udara Moskow terhadap sebuah rumah sakit di Ukraina.\"Serangan baru-baru ini terhadap rumah sakit di kota Mariupol, Ukraina, di mana terdapat bangsal ibu dan anak, mengerikan,\" kata Guterres di akun Twitter.\"Warga sipil harus membayar harga termahal untuk perang yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka,\" kata sang sekjen. \"Kekerasan yang tidak masuk akal ini harus akhiri. Setop pertumpahan darah sekarang.\"Dewan Kota Mariupol mengungkapkan bahwa pasukan Rusia menjatuhkan sejumlah bom. Lewat kanal Telegram miliknya, mereka membagikan sebuah foto tentang lokasi salah satu bom yang dijatuhkan.\"Mariupol. Serangan langsung pasukan Rusia di rumah sakit bersalin. Orang-orang, anak-anak tertimbun reruntuhan. Keji! Berapa lama lagi dunia akan menjadi antek yang mengabaikan teror? Tutup langit (Ukraina) sekarang juga! Setop pembunuhan! Anda memiliki kekuatan, tetapi Anda terlihat seperti hilang rasa kemanusiaan,\" kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat Telegram.Sedikitnya 516 warga sipil tewas dan 908 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melakukan invasi ke negara tetangganya itu, menurut data PBB. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi.Lebih dari 2,1 juta warga Ukraina telah menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga, menurut Komisaris Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR). (Sof/ANTARA)
Dubes Tegaskan Prancis dan Uni Eropa Dukung Ukraina
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste menegaskan dukungan Prancis dan Uni Eropa untuk pemerintah dan rakyat Ukraina menyusul invasi Rusia ke Ukraina.\"Prancis dan Uni Eropa mendukung pemerintah dan rakyat Ukraina,\" kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste Olivier Chambard dalam rekaman video di akun Twitter resminya @ChambardOlivier, Kamis.Menyusul agresi militer tersebut, kata dia, Uni Eropa memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan para pemimpinnya.Uni Eropa terus berusaha memperkuat langkah-langkah yang menargetkan tokoh-tokoh tertentu, sektor keuangan, energi, transportasi, ekspor dan visa, kata dia.Prancis, kata Chambard, juga telah memutuskan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Ukraina sebesar 1,2 miliar euro (sekitar Rp17,14 triliun).\"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga mengirimkan peralatan militer dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina di masa yang sulit ini,\" katanya.Dia mengatakan bahwa akibat agresi Rusia ke Ukraina, Prancis telah menerima ratusan ribu pengungsi dari Ukraina, dan Eropa juga siap menerima lebih banyak pengungsi lagi.Prancis berupaya agar warga sipil dilindungi, akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan diterapkan, dan bantuan kemanusiaan darurat dapat dikirim, katanya.Tentang konflik Rusia-Ukraina, Prancis, kata Chambard, akan terus menempuh jalur diplomatik guna mencapai solusi. Oleh karena itu, Presiden Emmanuel Macron terus menjalin hubungan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama diperlukan.\"Kami tidak berperang melawan Rusia. Kami menyadari betul ikatan mendalam yang terjalin antara kami dan masyarakat Rusia, yang telah banyak berkorban selama Perang Dunia kedua untuk menyelamatkan Eropa dari jurang kehancuran,\" kata Chambard.\"Seperti yang disampaikan Presiden Macron, kami berpihak dengan semua orang Rusia yang menolak perang tidak berdasar ini dilancarkan atas nama mereka, dan yang menyatakan baik di Rusia maupun di luar negeri bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab dan keberanian untuk mendukung perdamaian,\" kata dia.Presiden Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz baru-baru ini berkomunikasi dengan Presiden China Xi Jinping.Presiden Xi, kata Chambard, mendukung usaha Uni Eropa untuk mengupayakan gencatan senjata di Ukraina dan memastikan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina.Putin pada 24 Februari 2022 mengizinkan operasi militer khusus ke Ukraina karena khawatir terhadap ancaman dari meluasnya pengaruh NATO di Eropa. (Sof/ANTARA)
Anggaran militer China Kalah Jauh dari AS
Jakarta, FNN. Juru bicara militer China Kolonel Senior Wu Qian mengaku besaran anggaran pertahanan negaranya masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran militer Amerika Serikat.“Meskipun setiap tahun ada kenaikan, anggaran militer China relatif rendah dibandingkan dengan AS,” ujar pejabat militer berpangkat bintang satu itu di Beijing, Kamis.Namun, menurut juru bicara delegasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada Sidang Parlemen Dua Sesi tersebut, anggaran itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk pelatihan dan peningkatan kemampuan personel keamanan serta modernisasi peralatan militer.Dalam pembukaan sidang parlemen pada Sabtu (5/3), Perdana Menteri Li Keqiang mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan negaranya sebesar 7,1 persen menjadi 1,45 triliun yuan (Rp3,28 kuadriliun).Anggaran militer China pada 2021 naik 6,8 persen dan pada tahun fiskal 2020 meningkat sebesar 6,6 persen.China terus menaikkan anggaran militernya satu digit sejak 2016 sesuai rencana pembangunan sektor pertahanan hingga 2035 seperti yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping.Jika pada Februari lalu Presiden AS Joe Biden merencanakan anggaran militernya pada 2022 sebesar 770 miliar dolar AS (Rp11 kuadriliun), maka anggaran militer China kurang dari 30 persen anggaran AS. (Sof/ANTARA)
Presiden AS Teken Perintah Eksekutif Dorong Riset Mata Uang Kripto
Jakarta, FNN. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (9/3) menandatangani sebuah perintah eksekutif yang meminta seluruh jajaran pemerintah agar menelaah risiko dan manfaat dari mata uang kripto serta mendesak riset dan potensi pengembangan dolar AS digital.\"Aset digital, termasuk mata uang kripto, mencatatkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menembus kapitalisasi pasar 3 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp14.371) pada November tahun lalu,\" ungkap Gedung Putih dalam sebuah lembar fakta.Dokumen tersebut menyebutkan bahwa sekitar 16 persen warga Amerika dewasa, atau kurang lebih 40 juta orang, telah menginvestasikan, memperdagangkan, atau menggunakan mata uang kripto.\"Kenaikan aset digital menciptakan peluang untuk mengukuhkan kepemimpinan Amerika dalam sistem keuangan global maupun di garis depan teknologi, tetapi juga memiliki implikasi substansial untuk perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, keamanan nasional, serta risiko iklim,\" papar Gedung Putih.Perintah eksekutif tersebut memaparkan kebijakan nasional untuk aset digital di enam prioritas utama, yakni perlindungan konsumen dan investor, stabilitas keuangan, keuangan ilegal, kepemimpinan AS dalam sistem keuangan global dan daya saing ekonomi, inklusi keuangan, serta inovasi yang bertanggung jawab, menurut Gedung Putih.Sementara itu, perintah tersebut menginstruksikan pemerintah AS untuk menilai kebutuhan kapasitas dan infrastruktur teknologi untuk kemungkinan pendirian Bank Sentral Mata Uang Digital (Central Bank Digital Currency/CBDC) AS, serta mendorong Federal Reserve (The Fed) melanjutkan upaya riset, pengembangan, dan penilaiannya untuk CBDC AS.\"Kami sedang menempatkan urgensi tertinggi pada upaya untuk menilai potensi manfaat dan risiko dolar digital pada sistem pembayaran, stabilitas keuangan, keamanan nasional,\" kata seorang pejabat pemerintahan senior pada Selasa (8/3) melalui sambungan telepon dengan wartawan.\"Kami terus menilai dan memantau perkembangan apa pun terkait tujuan kebijakan inti kami, yakni mempertahankan sentralitas dolar dalam pasar keuangan global maupun dalam ekonomi global,\" lanjutnya.Lebih dari 100 negara saat ini sedang menjajaki atau merintis bank sentral mata uang digital, baik untuk penggunaan lintas perbatasan maupun penggunaan domestik, dan banyak di antara negara-negara tersebut juga bekerja sama untuk menetapkan standar desain CBDC dan sistem lintas perbatasan, urai Gedung Putih.\"Saya rasa mayoritas negara pada akhirnya akan memiliki bank sentral mata uang digital,\" kata Tobias Adrian, direktur dan penasihat keuangan Departemen Pasar Modal dan Moneter di Dana Moneter Internasional (IMF), kepada Xinhua dalam sebuah wawancara pada Januari.\"Melihat dokumen Federal Reserve, mereka tidak akan terburu-buru pada apa pun, mereka benar-benar ingin memikirkan dengan hati-hati terkait desain bank sentral mata uang digital,\" tutur Adrian. \"Saya berharap bank sentral itu pada akhirnya akan terbentuk, tetapi mungkin tidak dalam waktu dekat.\"The Fed pada Januari lalu merilis sebuah dokumen diskusi yang menguji pro dan kontra dari kemungkinan pendirian CBDC AS, tetapi dokumen tersebut tidak mendukung hasil kebijakan apa pun.\"Kami berharap dapat terlibat dengan publik, perwakilan terpilih, serta berbagai pemangku kepentingan saat kami menguji sisi positif dan negatif dari sebuah bank sentral mata uang digital di AS,\" kata Gubernur The Fed Jerome Powell. (Ida/ANTARA)
KBRI di Ukraina Dipindahkan ke Kota yang Lebih Aman
Jakarta, FNN. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dipindahkan ke kota yang lebih aman untuk menghindari dampak pertempuran selama invasi Rusia di Ukraina.“Lokasi KBRI di Ukraina kita geser ke kota yang lebih aman,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.Karena alasan keamanan, Judha enggan memberi tahu di kota mana saat ini KBRI beroperasi.“Kami belum bisa sampaikan kotanya,” ujarnya.Namun, dia memastikan KBRI di Ukraina masih beroperasi seperti biasa di kota yang dinilai lebih aman dibandingkan Kiev, ibu kota Ukraina yang saat ini menjadi medan pertempuran Ukraina-Rusia.Jutaan pengungsi, termasuk warga negara asing, sudah meninggalkan kota-kota di Ukraina, termasuk Kiev, untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga atau pulang ke negara asalnya.Menurut data Kemlu pada Kamis (10/3), dari 165 WNI di Ukraina, 120 di antaranya sudah kembali ke tanah air.Namun, 13 di antara WNI yang masih berada di Ukraina menunggu upaya evakuasi dan 32 lainnya memilih untuk tetap tinggal karena merupakan staf lokal KBRI dan WNI yang menikah dengan warga setempat.Judha mengatakan saat ini koridor kemanusiaan tidak berjalan dengan baik menyusul kegagalan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia.“Koridor kemanusiaan di Mariupol tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan kesepakatan, masih terjadi pertempuran di jalur penting, termasuk jalur evakuasi,” katanya.Akibatnya, lanjut dia, sembilan WNI masih tertahan di Chenihiv, yakni di lokasi pabrik tempat mereka bekerja. Sementara itu, empat lainnya sudah berada di lokasi yang aman di Lviv.“Di pabrik itu terdapat bunker di bawahnya. Jika terjadi sesuatu, mereka akan berlindung ke situ. Pasokan logistik terus disediakan pihak perusahaan. Insya Allah selalu kita pantau, sampai pagi ini masih aman dan selamat,” katanya.Judha berharap pihak-pihak yang bertikai dapat menjaga komitmen guna mewujudkan koridor kemanusiaan demi kepentingan warga sipil yang ada di sana. (Ida/ANTARA)
Seratus Dua Puluh WNI di Ukraina Telah Kembali ke Indonesia
Jakarta, FNN. Sebanyak 120 dari 165 warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina telah kembali ke tanah air, menurut Kementerian Luar Negeri.“Artinya, pascaketibaan 80 WNI menggunakan pesawat evakuasi khusus 3 Maret lalu, ada 40 lagi yang sudah bisa kita evakuasi keluar dari Ukraina,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.Dia menyebutkan 13 WNI masih dalam upaya evakuasi, sembilan di antaranya berada di Chernihiv serta empat lainnya sudah berada di Lviv, dua dari Dimitrov, dan dua dari Kharkiv. Menurut Judha, Lviv merupakan wilayah Ukraina bagian Barat yang relatif lebih aman.Dia memastikan pihaknya akan terus berupaya mengevakuasi sembilan WNI di Chernihiv. Koridor kemanusiaan di sana belum berjalan efektif di lapangan.“Upaya koridor kemanusiaan ternyata tidak efektif di lapangan. Kami sudah mengupayakan penjemputan dan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait di lapangan, namun masih terjadi pertempuran di rute evakuasi,” katanya.Sementara itu, dia menyebutkan sebanyak 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina karena sebagian besar dari mereka menikah dengan pria warga negara Ukraina, sementara pemerintah setempat melarang pria dewasa untuk meninggalkan negara itu.“Atas pilihan sendiri (mereka) memilih untuk tinggal bersama keluarganya. Dari 32 WNI itu juga termasuk pejabat dan staf esensial KBRI,” ujarnya.Judha mengatakan jumlah WNI di Ukraina selalu bertambah dari data awal sebelum terjadinya serangan Rusia pada 24 Februari lalu.“Ini salah satu tantangan yang kami hadapi karena ada WNI yang tidak lapor diri sejak awal, padahal kami sudah meminta untuk keakuratan dan kecepatan respons dari KBRI. Tentu, data yang akurat menjadi kunci utama,” katanya.Dia membantah kabar adanya WNI yang disandera di Ukraina. Semuanya dalam kondisi aman dan selamat, katanya.“Mereka hanya tidak bisa bergerak karena jalur penjemputan masih menjadi zona pertempuran. Ketika sudah ada jaminan safe passage, kita segera lakukan evakuasi,” katanya. (Ida/ANTARA)
Zelenskiy: 35.000 Warga Ukraina Dievakuasi pada Rabu
Ottawa, FNN - Sekitar 35.000 warga Ukraina dievakuasi melalui koridor kemanusiaan dari tiga kota pada Rabu (9/2), kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.Zelenskiy menyebutkan bahwa pihak berwenang berencana membuka enam rute lagi untuk evakuasi warga pada Kamis.Dia juga mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa upaya penyelamatan akan difokuskan di Mariupol dan Izyum, di mana kedua kota itu telah dibombardir secara besar-besaran.Sebuah rumah sakit anak-anak dibom di Mariupol pada Rabu (9/2) meskipun Rusia telah berjanji untuk menghentikan penembakan sehingga setidaknya beberapa warga sipil yang terperangkap dapat melarikan diri dari kota itu.Zelenskiy mengatakan 35.000 warga sipil telah pergi dari kota Sumy dan Energodar serta kota-kota di wilayah Kiev.Kantor berita Interfax Ukraina sebelumnya mengutip pernyataan wakil kepala kantor presiden Ukraina, Kyrylo Tymoshenko, yang mengatakan bahwa sejauh ini sekitar 48.000 warga Ukraina telah dievakuasi melalui koridor kemanusiaan.Kebanyakan dari warga Ukraina yang dievakuasi itu adalah dari Sumy. (sws, ANTARA)Sumber: Reuters
POPULER
