Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) mengingatkan risiko stagflasi global masih akan membayangi ekonomi Indonesia ke depan, meskipun telah banyak pemeringkat internasional yang masih sangat yakin dengan ekonomi di Tanah Air salah satunya S&P Global Ratings.

Adapun S&P baru saja menaikkan peringkat proyeksi ekonomi Indonesia dari negatif ke stabil.

"Kami melihat situasi global ini masih sangat rentan sekali sehingga memang asumsi makro kita masih sangat rentan," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin

Ia menegaskan BI sendiri akan sangat berfokus kepada inflasi yang tahun ini kemungkinan akan melewati target dua persen sampai empat persen di tahun 2022, yakni di atas empat persen.

Namun, inflasi akan kembali ke target pada tahun 2023 yakni dalam rentang dua persen sampai empat persen.

Oleh karena itu, BI akan terus mewaspadai tekanan inflasi ke depan, khususnya dari inflasi harga bergejolak dan dampak pada ekspektasi inflasi

"Dalam hal ini kami akan gunakan seluruh kebijakan yang kami miliki, termasuk penyesuaian suku bunga apabila terdapat tanda-tanda kenaikan inflasi inti," tuturnya.

Destry mengatakan saat ini inflasi inti masih berada dalam kisaran 3,6 persen dan BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, fokus bank sentral lainnya saat ini adalah nilai tukar rupiah yang saat ini sedang mengalami tekanan cukup tinggi.

Kendati kini terdepresiasi, dirinya memperkirakan tekanan kurs Garuda pada tahun 2023 akan lebih reda didukung kondisi fundamental dalam negeri, defisit transaksi berjalan yang lebih relatif kecil tahun 2022 dan 2023, cadangan devisa yang masih kuat, serta prospek perekonomian yang tetap baik.

Adapun kebijakan BI ke depan adalah akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental dari kurs Garuda tersebut untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan makro ekonomi. (Ida/ANTARA)