Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuka lagi penerbangan internasional di empat bandar udara seiring perkembangan positif situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin.

"Salah satu yang masih harus kami perbaiki adalah kapasitas penerbangan internasional yang masih jauh dari normal. Untuk itu, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain membuka bandara internasional, di antaranya Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Pekanbaru," kata Luhut dalam jumpa pers virtual pascarapat terbatas terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Bersamaan dengan pembukaan kembali penerbangan internasional di empat bandara itu, tambahnya, Pemerintah juga merelaksasi kebijakan visa untuk semakin mendekati dengan aturan sebelum pandemi COVID-19. Pemerintah juga akan melakukan relaksasi aturan dan titik tes bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

"Sehingga jumlah penerbangan yang masuk dapat meningkat tanpa menyebabkan penumpukan di bandara," tukasnya.

Penjelasan secara rinci mengenai kebijakan perjalanan tersebut akan dituangkan dalam surat edaran terbaru yang bakal dikeluarkan Satgas COVID-19.

Kebijakan terbaru tersebut menambah jumlah bandara yang terbuka untuk PPLN.

Sebelumnya, berdasarkan SE Satgas COVID-19 tanggal 23 Maret 2022, terdapat tujuh bandara terbuka untuk penerbangan internasional, yakni Soekarno-Hatta, Juanda (Jawa Timur), Ngurah Rai (Bali), Hang Nadim (Kepulauan Riau), Raja Haji Fisabilillah (Kepri), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), dan Zainuddin Abdul Madjid (Nusa Tenggara Barat).

Penambahan empat bandara yang terbuka untuk penerbangan internasional itu tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang angka kasus penularan harian turun hingga 97 persen dibandingkan dengan fase puncak penularan varian Omicron.

Luhut menyebutkan kasus aktif COVID-19 secara nasional kini turun hingga 83 persen dan berada di bawah 100.000 kasus aktif. (mth/Antara)