Kasus Jenderal Bunuh Ajudan, Mahfud MD: Ahli Hukum Perlu Bimbingan Rohani, bukan Otak Saja

Jakarta, FNN - Kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J masih menjadi sorotan publik. Berbagai asumsi dari masyarakat terus bermunculan hingga Polri mengumumkan para tersangka dan menyatakan tidak adanya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J pada Putri Candrawathi.. 

Kasus yang bermula pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo itu kini menemukan titik terang. Dan seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD selalu Menko Polhukam agar masyarakat percaya pada Polri dan terus mengawal berjalannya kasus. 

"Sebaiknya percaya kepada Polri akan segera membawa kasus ini ke kejaksaan dan sebaiknya kita kawal juga kejaksaan itu, mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya," kata Mahfud dalam podcast  Close the Door yang digawangi oleh Deddy Corbuzier. 

"Dan saya harap pengadilan negeri  Jakarta Selatan, supaya hati nurani publik itu supaya diperhatikan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Karena begini, kalau hukum itu bisa dibuat-buatlah, kalau nganggap ini tidak salah, ya cari saja satu pasal misalnya, nah ini ndak ada gitu, bisa," tambahnya dalam podcast yang berjudul Mahfud MD, TKP pun Dia Rekayasa!? Bongkar Habis Irjen Sambo VS Brigadir J dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier pada 12 Agustus 2022.

Mahfud juga mengatakan kalau industri hukum itu mudah dilakukan oleh orang yang ahli hukum. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa perlunya para ahli hukum dibimbing oleh nurani dan tidak hanya otak saja. Hal itu karena dapat terjadinya akal-akalan dalam menggunakan hukum atau pasal yang  sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam membenarkan ataupun membantah. 

Dan karena itu perlunya pengawalan dari masyarakat dalam menangani kasus ini. Bahkan Mahfud MD mengatakan perlunya pengawalan tersebut. 

"Justru kita membangun demokrasi. Demokrasi itu kan yang bagus, ditandai oleh kuatnya kontrol masyarakat, pers, seperti Anda. Lalu Civil society, ya yang banyak bersuara-suara itu, kadang kala jangan diabaikan. Ya, mungkin kita tidak sependapat dengan orang-orang civil society itu yang terlalu keras seperti siapa, misalnya usman hamid atau haris azhar. Saya sering tidak sependapat. Tapi negara butuh orang-orang yang seperti itu," ujarnya pada Deddy Corbuzier selalu host dalam podcast tersebut. 

Mahfud pun meberikan penjelasan atas perkataannya itu, "Karena Demokrasi itu harus ada keseimbangan dari masyarakatnya. Kalau cuma pemerintah sendiri lalu dipercaya sepenuhnya, ya bisa nyeleweng." 

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menjelaskan bahwa civil society merupakan bagian dari penguatan demokrasi. Bahkan dirinya membandingkan dengan era sebelumnya yang sangat rendah demokrasinya. Sehingga keaktifan masyarakat akan sangat membantu dalam memberikan usul yang masuk akal dan menghindari pembelokan skenario. (rac)

351

Related Post