Jakarta, FNN. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dipindahkan ke kota yang lebih aman untuk menghindari dampak pertempuran selama invasi Rusia di Ukraina.

“Lokasi KBRI di Ukraina kita geser ke kota yang lebih aman,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.

Karena alasan keamanan, Judha enggan memberi tahu di kota mana saat ini KBRI beroperasi.

“Kami belum bisa sampaikan kotanya,” ujarnya.Namun, dia memastikan KBRI di Ukraina masih beroperasi seperti biasa di kota yang dinilai lebih aman dibandingkan Kiev, ibu kota Ukraina yang saat ini menjadi medan pertempuran Ukraina-Rusia.

Jutaan pengungsi, termasuk warga negara asing, sudah meninggalkan kota-kota di Ukraina, termasuk Kiev, untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga atau pulang ke negara asalnya.

Menurut data Kemlu pada Kamis (10/3), dari 165 WNI di Ukraina, 120 di antaranya sudah kembali ke tanah air.

Namun, 13 di antara WNI yang masih berada di Ukraina menunggu upaya evakuasi dan 32 lainnya memilih untuk tetap tinggal karena merupakan staf lokal KBRI dan WNI yang menikah dengan warga setempat.

Judha mengatakan saat ini koridor kemanusiaan tidak berjalan dengan baik menyusul kegagalan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia.

“Koridor kemanusiaan di Mariupol tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan kesepakatan, masih terjadi pertempuran di jalur penting, termasuk jalur evakuasi,” katanya.

Akibatnya, lanjut dia, sembilan WNI masih tertahan di Chenihiv, yakni di lokasi pabrik tempat mereka bekerja. Sementara itu, empat lainnya sudah berada di lokasi yang aman di Lviv.

“Di pabrik itu terdapat bunker di bawahnya. Jika terjadi sesuatu, mereka akan berlindung ke situ. Pasokan logistik terus disediakan pihak perusahaan. Insya Allah selalu kita pantau, sampai pagi ini masih aman dan selamat,” katanya.

Judha berharap pihak-pihak yang bertikai dapat menjaga komitmen guna mewujudkan koridor kemanusiaan demi kepentingan warga sipil yang ada di sana. (Ida/ANTARA)