Namun, kalau akhir tahun ini Andika Perkasa pensiun maka peluang KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sangat besar. Namun keadaan nanti bisa berubah sebaliknya jika Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan manuver dan lobi politik ke Menhan, Presiden Jokowi maupun Ketua umum PDI-P Megawati agar dirinya bisa dicalonkan sebagai Panglima TNI.

Oleh: Tjahja Gunawan, Wartawan Senior 

DI tengah ramainya pemberitaan kasus "Polisi Tembak Polisi",  hari Senin 15 Agustus 2022, para Jenderal TNI berkumpul di Kantor Kemenhan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Andika Perkasa dan tiga Kepala Staf Angkatan bertemu di Ruang Hening, Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Ada yang berspekulasi dengan pertemuan para jenderal tersebut. 

"Ada apa? Tumben mereka bisa berkumpul bareng," tanya seorang teman dalam nada nyinyir. Pertanyaan bernada curiga itu tidak bisa dihindari karena penampakan soliditas TNI itu terjadi ditengah jatuhnya marwah institusi kepolisian pasca kasus "Polisi Tembak Polisi". Jadi sah-sah saja kalau ada sebagian kalangan yang berspekulasi atas kekompakan TNI tersebut. 

Fakta peristiwanya, Menhan Prabowo Subianto mendapatkan empat bintang kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia yang disematkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan tiga Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyematkan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menhan Prabowo. Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyematkan Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan Bintang Jalasena Utama dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyematkan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. 

"Terima kasih kepada Presiden RI, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara atas empat tanda kehormatan yang diberikan kepada saya," tulis Prabowo dalam akun media sosialnya, Selasa (16/8/2022).

Menurut sumber di Kemenhan, baru kali ini seorang Menhan mendapat empat bintang yang diberikan pemerintah dan disematkan secara serentak oleh Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan. "Sebelumnya tidak pernah ada pemberian empat bintang kepada Menhan," ujar sumber tersebut. Informasi ini menguatkan adanya berbagai spekulasi dan manuver politik Jokowi dan kalangan para jenderal TNI. 

Apalagi beberapa hari sebelumnya Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra secara resmi telah menyatakan maju lagi untuk keempat kalinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Figur Prabowo sebagai ketua umum parpol tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Menhan. Walaupun secara institusi TNI merupakan lembaga yang netral dan tidak boleh berpolitik praktis, tapi pemberian empat bintang kepada Menhan dari Presiden Jokowi melalui Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan, sangat bermuatan politis.  

Menaikkan Posisi Tawar

Peristiwa tersebut bukan hanya memberikan kebanggaan bagi Prabowo, tapi sekaligus menaikkan posisi tawar orang-orang yang berada di sekitar Prabowo baik para elit jenderal di lingkungan Kemenhan maupun lapisan elit politik di Partai Gerindra.  

Sebaliknya bagi Panglima TNI dan para kepala staf angkatan, pemberian bintang kepada Menhan Prabowo tersebut bisa dikatakan sebagai "mahar" bagi kelangsungan karier mereka di lingkungan TNI. Seperti diketahui, pada bulan November 2022 ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Jika Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi merasa perlu untuk memperpanjang jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, maka tentu Presiden akan meminta masukan kepada Menhan Prabowo. Jika itu yang terjadi jelas sangat menguntungkan Prabowo karena bisa mencegah Andika masuk ke arena politik praktis maju sebagai capres dari PDI-P. 

Maka sebagai balas budinya, Prabowo akan mengusulkan dan atau menyetujui keinginan Presiden Jokowi untuk memperpanjang jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Sebaliknya, jika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menghendaki Andika Perkasa sebagai Capres dari Partai Merah maka Andika akan pindah jalur dari dunia militer ke dunia politik begitu dia pensiun akhir tahun ini. Namun, semuanya kembali pada Andika Perkasa dan peta politik akhir tahun ini. Jika Andika memutuskan masuk ke gelanggang politik karena misalnya ada tawaran dari PDI-P, maka nanti dia akan bersaing dengan Prabowo di Pilpres 2024. 

Menurut sebuah sumber, kunjungan Prabowo ke rumah Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono beberapa waktu lalu, merupakan bagian dari manuver Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk mencegah Andika Perkasa masuk ke gelanggang politik praktis agar tidak maju sebagai capres dari PDI-P. Seperti diketahui, Andika Perkasa adalah menantu  Hendropriyono. 

Namun sumber tersebut menegaskan, "Walaupun Pa Hendro menantunya, Pa Andika ga gampang di atur-atur. Sebenarnya Pa Andika ini lebih merupakan sosok tentara profesional, bukan tentara yang suka berpolitik praktis".

Faksi-faksi di PDI-P

Sementara itu sumber di lingkungan PDI-P menyebutkan, saat ini Megawati berusaha meredam berbagai desakan kepentingan dari faksi-faksi yang ada di internal partai. Faksi di PDI-P terdiri dari kelompok Puan Maharani, dan Prananda Prabowo. Megawati memiliki dua anak dari suami berbeda. Puan Maharani adalah anak dari hasil perkawinan Megawati dengan Taufik Kiemas (alm). Sedangkan Prananda hasil perkawinan dengan suami pertama Megawati yakni seorang penerbang, Surindra Supjarso (alm).  Faksi yang lainnya adalah kelompok Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). 

Selama ini Prananda adalah elite PDI-P yang banyak berperan di belakang layar. Dialah orang yang pertama kali meyakinkan kepada Megawati tentang sosok Jokowi ketika mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta (tidak selesai) maju sebagai Capres pada tahun 2014. Megawati kembali mencalonkan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai "petugas partai", untuk maju lagi sebagai Capres PDI-P tahun 2019 lalu. 

Nah, menjelang Pilpres 2024 nanti Prananda dikabarkan berkongsi dengan faksi Budi Gunawan serta kelompok Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sementara Megawati sendiri sampai sekarang belum memutuskan capres pada Pilpres 2024. "Yang jelas, mba Mega ingin agar kelangsungan ketua umum PDI-P bisa diteruskan oleh mba Puan Maharani," kata sumber di PDI-P. 

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku sudah lelah jadi Ketua Umum PDIP. Hal ini blak-blakan diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidatonya di acara peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi secara virtual, Rabu, 4 Agustus 2021.

"Jika konflik internal PDI-P makin meruncing menjelang Pilpres 2024, bisa jadi Megawati memutuskan untuk mencalonkan Andika Perkasa dan Puan Maharani sebagai Capres dan Cawapres 2024," ujar sumber tersebut. 

Kembali pada pemberian empat bintang kepada Menhan. Adakah kepentingan para kepala staf angkatan dibalik pemberian bintang pada Prabowo? Jika melihat peta  elite TNI saat ini, yang paling berkepentingan adalah KASAD dan KASAL. Puncak karier tertinggi di lingkungan militer adalah menjadi Panglima TNI. Itu pula yang menjadi ambisi KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan KASAL  Laksamana TNI Yudo Margono. 

Saat ini kedua jenderal ini sama-sama berusia 57 tahun, mereka lahir pada bulan November 1965. Pada bulan November 2021 lalu, yang menjadi Panglima TNI seharusnya giliran TNI Angkatan Laut. Tetapi, Jokowi sebagai Panglima Tertinggi lebih memilih kembali Jenderal dari TNI Angkatan Darat. Maka KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa akhirnya yang terpilih sebagai Panglima TNI.  Aturan hukum pengangkatan Panglima TNI tertulis dalam Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004 TNI.

Terdapat sepuluh ayat dalam pasal tersebut yang  mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang Panglima, pengangkatan dan pemberhentian Panglima, perwira tinggi tiap-tiap angkatan dapat bergantian menjabat Panglima TNI. Dalam pasal 13  tersebut juga diatur proses pengajuan nama calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR. Calon Panglima TNI bisa dijabat secara bergiliran dari tiga angkatan yang ada.

Namun Presiden sebagai Panglima tertinggi juga memiliki hak istimewa atau hak prerogatif untuk memilih dan mengusulkan calon Panglima TNI. Oleh karena itu aturan tentang giliran menjadi Panglima TNI dari tiga angkatan bisa tidak berlaku jika Presiden menggunakan hak prerogatifnya.  Jika Andika Perkasa jabatannya diperpanjang maka pupus ambisi KASAD dan KASAL untuk menjadi Panglima TNI.

Namun, kalau akhir tahun ini Andika Perkasa pensiun maka peluang KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sangat besar. Namun keadaan nanti bisa berubah sebaliknya jika Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan manuver dan lobi politik ke Menhan, Presiden Jokowi maupun Ketua umum PDI-P Megawati agar dirinya bisa dicalonkan sebagai Panglima TNI.

Kalau Dudung Abdurrahman jadi Panglima TNI, menantu Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjadi Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak juga berpeluang menjadi KSAD.  Kita lihat saja nanti drama persaingan diantara para jenderal TNI ini. (*)