Jakarta - FNN. Pemerintah Jepang menerbangkan 20 pengungsi Ukraina ke Tokyo pada Selasa, satu bukti yang mendukung upaya internasional untuk membantu Ukraina dari sebuah negara yang sudah lama enggan menerima warga asing. Rombongan pengungsi itu terdiri atas 15 perempuan dan mulai berusia dari 6 sampai 66 tahun.

Mereka bukanlah pengungsi Ukraina pertama yang tiba di Jepang sejak operasi militer pada 24 Februari. Namun, mereka menjadi yang pertama yang diterbangkan melalui penerbangan khusus oleh menteri luar negeri Jepang.

"Pemerintah Jepang berkomitmen untuk menyediakan dukungan maksimal kepada 20 warga Ukraina ini untuk membantu mereka hidup damai di Jepang, meski mereka jauh dari negara asalnya," kata Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi kepada awak media di Polandia tak lama sebelum ia dan para pengungsi bertolak ke Jepang.

Hayashi, yang memantau situasi pengungsi di Polandia, terbang dengan pesawat yang berbeda sebelum para pengungsi tiba.

Penyiaran nasional NHK menayangkan langsung kedatangan para pengungsi. Pesawat mereka terlihat di landasan selagi para pengungsi itu menjalani tes COVID-19 di atas pesawat, katanya.

Jepang yang secara etnis homogen, sudah lama waspada terhadap migran asing meski penduduk mereka mayoritas lansia dan kekurangan tenaga kerja kronis. Namun, jajak pendapat memperlihatkan bahwa sebagian besar warga Jepang mendukung perlindungan bagi warga Ukraina.

Ke-20 pengungsi itu bergabung dengan hampir 400 warga Ukraina yang sudah tiba sejak invasi Rusia. Pada 2020, ekonomi terbesar ketiga dunia itu hanya menerima 47 pengungsi dan 44 pengungsi tambahan "atas alasan kemanusiaan" - sekitar 1 persen dari total permohonan.

Sekutu setia AS, Jepang, mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan menjatuhkan berbagai sanksi. Mayoritas pengungsi Ukraina yang tiba di Jepang menggunakan visa 90 hari. Nantinya visa mereka dapat diganti menjadi visa khusus satu tahun yang memungkinkan mereka untuk bekerja.

Pejabat pemerintah tidak menyebutkan mengapa 20 pengungsi itu diterbangkan dengan penerbangan khusus. Pemerintah belum mengumumkan apakah pihaknya akan melanjutkan penerbangan seperti demikian. (Ida/ANTARA/Reuters)