Jakarta, FNN. Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang tergabung dalam Indonesia Civil Society Organization of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) mengatakan Pemerintah perlu melakukan sinergi kebijakan nasional literasi digital yang mampu mengoordinasikan lintas kementerian, lembaga, dan daerah.

“Dengan melibatkan multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk, Red.) secara bermakna, inklusif, dan mengedepankan kemampuan SDM (sumber daya manusia, Red.) berpikir kritis,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menempuh upaya transformasi digital sebagaimana dicanangkan oleh Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20, tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan majemuk, yakni pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknis.

Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan negara dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat semaksimal mungkin.

Lebih lanjut, ID-CSO DTTF juga memberi rekomendasi kepada Pemerintah untuk segera menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Ini sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara,” ujarnya pula.


Selain terkait dengan aspek kebijakan, ID-CSO DTTF juga menekankan bahwa Pemerintah perlu terus menggiatkan pembangunan infrastruktur internet dan platform digital bermakna dengan agenda pemberdayaan serta pendampingan warga yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia atau human-centered approach.

OMS yang tergabung di dalam ID-CSO DTTF memandang kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks, serta tak kunjung disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan pekerjaan rumah yang harus serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi ekonomi digital sebagai kepentingan nasional dan G20.

Adapun organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam ID-CSO DTTF adalah Common Room bersama Universitas Padjajaran (UNPAD), ELSAM, dan ICT Watch. (Sof/ANTARA)