Jakarta, FNN – Haris Azhar berpendapat, audit Satgasus perlu dilakukan oleh kelompok akademisi, praktisi, dan korban.

Pemeriksaan dan pembeberan fakta dilakukan kelompok tersebut, tak perlu sempurna, karena ini akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini tak tinggal diam terhadap kasus Ferdy Sambo.

Dalam seminar “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!” yang diadakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/9), Haris Azhar hadir sebagai pembicara bersama Sugeng Teguh, Anton Purnama, Irma Hutabarat dan Benni Akbar.

“Saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri, Kompolnas, DPR, atau pemerintah. Lebih baik oleh masyarakat,” kata pendiri Lokataru itu.

Menurutnya, penjaga demokrasi di negara ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah justru diuntungkan oleh keberadaan Satgassus karena mampu meredam oposisi. Sementara itu, Kompolnas abai terhadap Satgassus.

Sebelumnya ia mengatakan Satgassus mempunyai ranah kewenangan dalam ruang lingkup UU ITE. Satgassus juga punya kewenangan dengan UU yang berbau uang dan juga kekuasaan. Bahkan, semenjak ada Satgassus, korban pidana UU ITE meningkat dan banyak dari korban adalah oposisi kekuasaan.

Ia juga berpendapat jika Satgassus dibubarkan tapi tanpa diungkap, maka itu tak akan cukup.

“Bahayanya, kalau Satgassus dibubarkan tetapi tidak diungkap. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu,” lanjut Haris Azhar.

Ia kemudian menambahkan, pemerintah harus mencari pengganti Satgassus. Ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi penguasa dari sisi politis maupun keuangan akan hilang.

Maka dari itu, Haris menginginkan rakyatlah sebagai pilar demokrasi untuk membongkar Satgasus agar bisa menjabarkan semua sumber permasalahan. (Fer)