Oleh :Dr. Rahman Sabon Nama - Analis Politik/Ketua Umum PDKN

Saya mengapresiasi cerita sukses Presiden Joko Widodo di lingkungan  Keraton Yogyakarta dengan Ustad Tahsan, seorang ulama penasehat spritual keagamaan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta.

Rangkaian pembangunan era pemerintahan Joko Widodo rupanya memberi warna dan makna tersendiri bagi keluarga Keraton Yogyakarta, sehingga mereka sampai pada suatu kesimpulan yang diyakini sebagai kesuksesan pembangunan. Hal itu disampaikan oleh Yang Mulia  Prabukusuma Hamengku Bawono mencermati situasi pergantian kepemimpinan  nasional menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2024.

Secara garis besar cerita kesuksesan Presiden Jokowi di lingkungan keraton Jogjakarta itu disampaikan oleh Ustad Tahsan pada saya (Dr.Rahman Sabon Nama) yang juga adalah  Ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) untuk mendapatkan apresiasi darinya selaku ketua dari partai politik yang mewadahi kepentingan politik para raja dan sultan Kerajaan Nusantara itu.

Saya mengapresiasi dengan perasaan miris setelah membaca pendapat keluarga Keraton  YM Kanjeng Prabukusumo Hamengku Bawono.

Pada Rabu (28/3-2023) dari Kota Kediri bekas Kerajaan Prabu Erlangga  itu, saya coba memberikan pencerahan untuk keluarga keraton Yogyakarta terkhusus YM Kanjeng Pangeran Prabukusuma Hamengku Bawono calon Sri Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya katakan bahwa jauh hari sebelumnya saya pernah berkomunikasi dengan YM Prabukusuma terkait Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN)  lewat telepon selular.

Yang Mulia mengatakan ceritra sukses dalam membangun berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara terkait sukses Jokowi dalam pembelian  PT.Freeport dan Kilang minyak Sefron serta pembangunan kereta api MRT.

Bayangkan saja, dia Prabukusuma bilang PT Freeport yang mengeruk keuntungan puluhan tahun dari tambang emas dan tembaga yang digali dari perut bumi  Tanah Papua dan perusahan Kilang Migas PT Chevron yang menyedot Sumber kekayaan Migas dari perut bumi Indonesia itu merupakan prestasi gemilang dibeli di era pemerintahan Presiden  Joko Widodo sebagai suatu keberhasilan pembangunan yang gemilang.

Bagaimana  mungkin seorang dengan predikat  calon Sultan kok  tidak mengetahui, dua perusahaan asing Amerika dan Inggris itu sudah  habis masa kontraknya. Dan harus dikembalikan pada negara Republik Indonesia untuk dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, alias tidak perlu dibeli oleh pemerintahan Jokowi lewat  penyertaan modal atau pembelian saham. Jadi kalo dibeli oleh pemerintah  itu namanya goblok. Ketika kasus Papa minta Saham Frèeport mencuat  dengan menyeret nama Ketua DPR/Ketum Golkar Setya Novanto  dan Luhut Binsar Panjaitan  LBP (era MenESDM Sudirman Said), ketika itu saya minta Presiden Joko Widodo agar urungkan niat untuk tidak ikut dalam penyertaan modal, karena sahan Freeport sedang anjlok di pasar bursa Amerika.

Kontrak Karya  Freeport akan habis dua tahun lagi dikembalikan pada negara jadi tidak perlu menyertakan modal. Saya menduga ada kepentingan ekonomi dan bisnis oknum pejabat di lingkungan dekat presiden yang merangkap sebagai Pempeng dengan kelompoknya. Kenapa  harus ada penyertaan modal/ sahamnya harus dibeli pemetintah?

Hemat saya kasus ini  harus  diselidiki pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 nanti,  paska era pemerintahan Joko Widodo.

Masa...sih calon Sultan Ngayogyakarta itu juga bilang, pembangunan MRT dan Kereta cepat Jakarta Bandung  itu bagus dan sukses.

Saya memberi nasehat, agar beliau Prabukusuma harus bisa melihat dunia di luar  tembok Karaton sehingga dia punya pengetahuan. Dia tidak tahu bahwa MRT dan KA cepat  itu dibangun dari hasil ngutang dengan China dan rugi berat sehingga terancam bisa dijual ke negeri  China yang ngasih utang ke PT. Kereta Api Indonesia (KAI).  Dan lucunya diapun memuji-muji juga , padahal BUMN Kereta Api itu terlilit utang triliunan rupiah.

Dia  bilang, Jokowi kaya raya sebelum menjadi Presiden, saya ketawa dan mengatakan kaya dari mana pak Jokowi, dari tukang bikin meuble? Mana ada bisnis meuble yang kaya. Untuk menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI dibiayai oleh Prabowo Subianto, makanya tidak salah apabila Jokowi mensuport penuh dengan seluruh kekuatannya untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 karena Jokowi  telah  berhutang moral dengan Prabowo.

Tukang meuble pribumi Betawi di sepanjang jalan Pondok Pinang Jakarta Selatan hingga saat ini  tidak bisa mendongkrak kehidupan mereka menjadi orang kaya raya. Parah benar  cara pandang Calon Sultan dari Ngayogyakarta itu ,apakah ini sebagai pertanda wahyu keprabon Kesultan Yogyakarta akan sirna setelah HB X? .Dia perlu tau ketika Keistimewaan Jogyakarta dipermasalahkan  Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan  ketika pemerintahan beralih ke Joko Widodo  pemerintah menjadi ragu mengesahkan  UU Keistimewaan Yogja dipending oleh Mendagri Cahyo Kumolo, justru saya salah satu orang yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan UU Keistimewaan Yojakarta ketika Sultan HB X mengancam melakukan Referendum dan dapat dichek rekam jejak digital saya terkait itu. (*)