internasional
Jerman Tangkap Pria yang Diduga Mata-mata China
Jakarta, FNN - Jerman menangkap seorang pria atas dugaan menjadi mata-mata untuk dinas rahasia China, kata kantor penuntut umum pada Selasa (6/7). Pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Klaus L. menurut aturan pelaporan Jerman, merupakan seorang ilmuwan politik dan telah bekerja di sebuah lembaga kajian sejak 2001, kata penuntut dalam pernyataan. Penuntut juga mengatakan pria itu direkrut oleh dinas rahasia China saat kunjungan mengajar di Shanghai pada 2010 dan telah mengirimkan informasi secara rutin dengan imbalan uang dan perjalanan ke China hingga November 2019. Tersangka, yang hadir dalam sidang di Munich pada Selasa, telah mengumpulkan informasi melalui sejumlah kontak di kalangan pejabat tinggi yang dia kenal saat bekerja bertahun-tahun di lembaga kajian tersebut, kata penuntut. Penyiar ARD mengatakan pria tersebut bekerja untuk Hanns Seidel Foundation di Munich, lembaga kajian yang punya kaitan dengan Christian Social Union (CSU), partai pendukung Kanselir Angela Merkel di Bavaria. (mth)
Biden Desak Orang Amerika Bantu untuk Akhiri Pandemi
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden merayakan ulang tahun ke-245 AS pada Minggu (4/7) dengan membuka gerbang Gedung Putih dan meminta orang Amerika untuk melakukan bagian mereka untuk mengakhiri pandemi COVID-19 sekali dan untuk selamanya. "Tahun ini, Empat Juli adalah hari perayaan khusus karena kita bangkit dari kegelapan ... tahun pandemi dan isolasi, tahun rasa sakit, ketakutan, dan kehilangan yang memilukan," kata Biden kepada orang-orang yang hadir dalam perayaan di Gedung Putih. Perayaan tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang, termasuk keluarga militer dan pekerja yang terlibat dalam penanganan COVID-19. “Kami tidak pernah lagi ingin berada di tempat kami berada setahun yang lalu hari ini,” tambahnya Acara di Gedung Putih itu menjadi yang terbesar sejak Biden menjabat pada Januari ketika tanda-tanda normal telah kembali setelah pandemi virus corona yang menewaskan lebih dari 600.000 orang Amerika. Namun, AS gagal mencapai tujuan Biden untuk membuat 70 persen orang dewasa AS mendapatkan setidaknya satu suntikan vaksin pada Minggu. Angkanya sekitar 67 persen, karena beberapa orang menolak disuntik, meningkatkan kekhawatiran di kalangan pejabat kesehatan karena varian Delta yang lebih agresif mengancam untuk menghasilkan lonjakan lain. Biden berduka atas orang-orang yang meninggal, memuji orang Amerika yang membantu dalam tanggap darurat negara itu dan mengatakan vaksin adalah pertahanan terbaik melawan varian baru virus. “Ini adalah hal paling patriotik yang dapat Anda lakukan,” katanya tentang vaksinasi. Tetapi pemerintahannya juga ingin merayakan apa yang dilihatnya sebagai pencapaian - memulihkan beberapa keadaan normal bagi negara yang lelah dengan pembatasan dan kesulitan pandemi. Biden mengatakan virus corona "tidak lagi melumpuhkan bangsa kita, dan merupakan kekuatan kita untuk memastikan itu tidak pernah terjadi lagi." (mth)
Kasus Ekstradisi Terhadap CFO Huawei Meng Wanzhou Masuki Babak Baru
Jakarta, FNN - Kasus ekstradisi terhadap CFO Huawei Meng Wanzhou atau Sabrina Meng di Kanada memasuki babak baru setelah tim pembela Meng mengemukakan ada serangkaian dokumen yang dapat menjadi bukti baru jika pengadilan Mahkamah Agung Kanada mengizinkan untuk diajukan di muka persidangan. Huawei dalam keterangan tertulisnya, Senin, menyatakan bahwa sejak beberapa bulan yang lalu segepok dokumen itu telah diperoleh melalui pengadilan Hong Kong. Dokumen tersebut berupa email dan komunikasi internal yang terjadi antar eksekutif HSBC terkait kasus ini, yang sebelumnya tidak dibuka untuk publik. Dalam persidangan minggu lalu, tim pembela Meng mengatakan dokumen itu layak dipercaya melemahkan alasan-alasan yang mendasari pihak Amerika Serikat dalam upaya ekstradisi terhadap Meng. Minggu lalu, Associate Hakim Agung Mahkamah Agung Heather Holmes menolak permohonan pembelaan untuk larangan publikasi menyeluruh pada dokumen HSBC yang berarti bahwa rincian dokumen itu dapat diungkapkan di pengadilan. Meng, 49, yang juga merupakan putri pendiri Huawei, Ren Zhengfei, diperkirakan akan hadir di pengadilan secara langsung minggu hingga beberapa bulan ke depan. Amerika Serikat ingin Meng diekstradisi terkait tuduhan penipuan dan konspirasi sehubungan dengan tuduhan dia berbohong kepada seorang eksekutif HSBC di Hong Kong pada tahun 2013 tentang kendali Huawei atas anak perusahaan bernama Skycom yang dituduh melanggar sanksi ekonomi AS terhadap Iran. Pengacara Meng berpendapat bahwa dokumen dari HSBC menunjukkan bahwa Huawei terbuka tentang hubungannya dengan Skycom dan kini pihaknya tengah berupaya agar pengadilan Kanada mengizinkan dokumen internal tersebut diajukan sebagai bukti. Penuntut umum dari pemerintah di Kanada kemungkinan akan menentang interpretasi Huawei atas dokumen tersebut dan berpendapat bahwa dokumen tersebut tidak relevan dengan proses ekstradisi dan harus diajukan untuk persidangan penipuan di AS. Laporan media mengatakan bahwa HSBC telah memberikan dokumen internal ke departemen kehakiman AS dalam upaya untuk menghindari penuntutan oleh AS, tetapi tidak kepada pengacara Meng. Pemerintah China dengan tajam mengkritik kerja sama HSBC dengan pemerintah AS atas kasus ini. HSBC mengatakan tidak memiliki pilihan hukum selain bekerja sama dengan pihak berwenang AS. Pada Februari lalu, pihak Meng berupaya mendapatkan akses ke dokumen HSBC melalui pengadilan di Inggris, namun upaya itu tidak berhasil. Baru kemudian di bulan Maret, kembali diupayakan melalui pengadilan Hong Kong melalui penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan HSBC. Persyaratan penyelesaian tidak dipublikasikan, tetapi tampaknya HSBC memberi Huawei akses ke dokumen tersebut, dengan klausul kerahasiaan terlampir. Pekan lalu pengadilan Kanada menerima permohonan dari jaksa dan kelompok media Kanada bahwa informasi tersebut tidak lagi dapat dirahasiakan, sehingga kemungkinan besar bukti tersebut dapat diterima di pengadilan untuk menantang klaim ekstradisi. Meng ditangkap di bandara Vancouver pada 1 Desember 2018, setelah tiba dengan penerbangan dari Hong Kong, di mana dia dijadwalkan untuk menghadiri sebuah konferensi di negara di Amerika Latin. Semenjak ditangkap, Meng berada dalam tahanan rumah hingga sekarang. Babak persidangan diperkirakan berlangsung hingga Agustus dengan argumen pembelaan tentang apa yang disebut "cabang" terakhir dari penyalahgunaan proses yang melibatkan tuduhan keliru yang didasarkan pada dokumen HSBC. (mth)
DPR Minta Pemerintah Melarang WNA Masuk Indonesia Selama PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang warga negara asing (WNA) masuk wilayah Indonesia selama penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Dia menekankan bahwa efektifitas kebijakan PPKM darurat penting untuk diperhatikan agar pemberlakuannya hanya sekali dan tidak berdampak negatif terhadap berbagai sektor. "Karena itu selama pemberlakuan PPKM darurat, saya meminta pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia dengan alasan berwisata maupun bekerja," kata Dasco saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan langkah melarang WNA masuk Indonesia agar PPKM berjalan efektif, berkaitan dengan keselamatan masyarakat, dan sebagai langkah antisipasi bertambahnya varian COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Koordinator Satgas Lawan COVID-19 dan PEN DPR RI itu menilai, semua pihak bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka langkah tegas melarang WNA masuk Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan langkah antisipasi masuknya varian COVID-19 dari luar negeri. Dasco mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang telah menerapkan kebijakan PPKM darurat di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi (Jawa-Bali) sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Dasco mengharapkan masyarakat untuk tidak lelah melawan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi aktifitas di luar rumah selama PPKM darurat. "Kita semua tentu sudah lelah dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan beraktivitas di rumah saja, namun demi kebaikan dan keselamatan bersama, mohon untuk tidak kendor," ujarnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengajak semua pihak membangun kesadaran bersama untuk melawan COVID-19 dengan tetap menerapkan prokes ketat dan menaati kebijakan pemerintah selama PPKM arurat berjalan.
Gedung Putih Kirim Tim Khusus COVID Perangi Varian Delta
Washington, FNN - Gedung Putih pada Kamis (1/7) mengatakan akan mengirimkan tim khusus ke titik nyala di seluruh Amerika Serikat guna memerangi varian COVID-19 Delta yang sangat menular dan meminta warga Amerika agar disuntik vaksin. Penasihat senior COVID-19 Gedung Putih Jeffrey Zients mengatakan kepada wartawan bahwa tim "respons lonjakan" siap mempercepat pasokan tes tambahan dan terapi kepada masyarakat yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 selama sepekan di AS naik 10 persen sejak pekan lalu, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC), Rochelle Walensky pada Selasa (29/6). Varian Delta yang lebih mudah menular, yang awalnya terdeteksi di India, diperkirakan menjadi varian COVID-19 paling umum di AS, tambahnya. "Jelas bahwa masyarakat di mana orang-orang masih tidak divaksin adalah komunitas yang masih rentan," katanya, menambahkan bahwa lebih dari 1.000 daerah di AS mencatat tingkat vaksinasi di bawah 30 persen. Zients mengatakan personel federal akan membantu komunitas dengan menyediakan staf kesehatan masyarakat dan CDC akan menyediakan bantuan untuk menangani potensi wabah. AS masih menjadi negara yang terdepan dalam vaksinasi COVID-19 di dunia. Lebih dari 180 juta warga Amerika telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin. (mth)
Kerumunan Euro 2020 Picu Kenaikan Infeksi Covid-19 di Eropa
Kopenhagen, FNN - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, kerumunan orang di stadion-stadion sepak bola Euro 2020 serta di pub dan bar telah memicu peningkatan infeksi COVID-19 di Eropa. Penurunan kasus virus corona selama 10 minggu di kawasan tersebut telah berakhir dan gelombang infeksi baru tidak dapat dihindari jika penggemar sepak bola dan lainnya lengah, kata WHO. "Kita perlu melihat lebih dari sekadar stadion itu sendiri," kata petugas darurat senior WHO Catherine Smallwood kepada wartawan, Kamis. Pekan lalu, jumlah kasus baru naik 10 persen, dipicu oleh pencampuran kerumunan di kota-kota tuan rumah Euro 2020, perjalanan dan pelonggaran pembatasan sosial, kata WHO. “Kita perlu melihat bagaimana orang-orang sampai di sana, apakah mereka bepergian dengan konvoi bus besar yang penuh sesak? Dan ketika mereka meninggalkan stadion, apakah mereka pergi ke bar dan pub yang ramai untuk menonton pertandingan? Peristiwa kecil terus-menerus inilah yang mendorong penyebaran virus," ujar Smallwood. Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer menegaskan, keputusan badan sepak bola Eropa UEFA untuk mengizinkan kerumunan besar di Euro 2020 "sama sekali tidak bertanggung jawab". UEFA mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa langkah-langkah mitigasi di kota-kota tuan rumah "sepenuhnya selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan masyarakat setempat yang kompeten". Peningkatan kasus COVID-19 baru terjadi karena varian virus Delta yang lebih menular menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Hampir 2.000 orang yang tinggal di Skotlandia telah menghadiri acara Euro 2020 saat terinfeksi COVID-19, dengan banyak yang menghadiri pertandingan penyisihan grup melawan Inggris di London pada 18 Juni, kata pihak berwenang Skotlandia, Rabu (30/6). Peningkatan infeksi telah menimbulkan kekhawatiran bahwa gelombang ketiga dapat menyebar ke seluruh Eropa pada musim gugur jika orang tidak divaksin. "Kekhawatiran akan lonjakan musim gugur masih ada, tetapi apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa itu mungkin datang lebih awal," kata Smallwood. (sws)
Sekjen PBB Desak AS Hapus Sanksi Iran Seperti Kesepakatan pada 2015
New York, FNN - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengimbau pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mencabut atau menghapuskan semua sanksi terhadap Iran sebagaimana disepakati berdasarkan kesepakatan pada 2015. Kesepakatan 2015 itu bertujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir. Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB, Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk "memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran, dan sepenuhnya memperbarui keringanan untuk proyek-proyek nonproliferasi nuklir." Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara pada Selasa (29/6) akan membahas laporan dua tahunan sekretaris jenderal PBB tentang implementasi sebuah resolusi yang dibuat pada 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia dan China. Seruan Guterres ke Washington muncul di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran - yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) - di mana Iran menerima pembatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan berbagai sanksi internasional terhadap negara itu. Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan kesepakatan nuklir tersebut pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran, dan hal itu mendorong Teheran untuk mulai melanggar beberapa batasan nuklir pada 2019. "Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut," kata Guterres. Dia juga mengimbau Iran untuk kembali menerapkan kesepakatan secara penuh. Iran telah menyempurnakan uranium miliknya hingga kemurnian sekitar 60 persen, jauh di atas batas kesepakatan 3,67 persen dan lebih dekat dengan 90 persen yang cocok digunakan untuk inti bom atom. Namun, Iran mengaku bahwa ia hanya mengembangkan tenaga nuklir untuk kebutuhan sipil dan dapat dengan cepat membalikkan langkahnya jika Washington mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan 2015. Guterres mengatakan: "Saya terus percaya bahwa pemulihan penuh dari Rencana (JCPOA) tetap merupakan cara terbaik untuk memastikan bahwa program nuklir Republik Islam Iran tetap bertujuan damai secara eksklusif." (mth)
Lockdown Diperpanjang Pemerintah Malaysia Diskon Listrik 40 Persen
Malaysia, FNN - Pemerintah Malaysia memberikan diskon listrik lima hingga 40 persen mengikuti kadar listrik dengan batas maksimum 900 kilowatt jam sebulan bagi masyarakat untuk meringankan dampak penguncian penuh selama pandemik COVID-19. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin mengemukakan langkah itu saat menyampaikan pidato Paket Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi di Putrajaya, Senin. "Diskon sebanyak 40 persen akan diberikan pada penggunaan listrik di bawah 200 kilowatt jam sebulan dan 15 persen bagi penggunaan antara 201 hingga 300 kilowatt jam sebulan," katanya. Secara keseluruhan, ujar dia, rakyat akan mendapat diskon berjumlah 346 juta ringgit (sekitar Rp1,2 triliun) dan diskon akan berlaku dalam waktu tiga bulan mulai tagihan Juli 2021. Bagi sektor-sektor ekonomi yang terdampak, khususnya hotel, pusat konvensi, mal, perusahaan pariwisata setempat, dan agen pariwisata, diskon listrik akan dilanjutkan tiga bulan lagi sebanyak 10 persen untuk tagihan Oktober hingga Desember 2021. "Dengan pemberian diskon listrik kepada pengguna domestik dan bukan domestik ini pemerintah akan menanggung biaya tambahan sebanyak satu miliar ringgit," katanya. Selain itu, perusahaan telekomunikasi pemerintah juga setuju untuk melanjutkan pemberian satu gigabit data harian secara gratis hingga 31 Desember 2021. "Kemudahan ini yang dianggarkan senilai 500 juta ringgit bakal memanfaatkan 44 juta pelanggan terdaftar di seluruh negara," katanya. Pemerintah Malaysia melanjutkan fase pertama penguncian total Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam Rencana Pemulihan Negara (PPN) hingga tiga indikator nilai ambang utama dicapai. "Ketiga indikator tersebut ialah rata-rata kasus harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kasus, kadar penggunaan katil di ICU sesuai kapasitas, serta kadar vaksinasi bagi populasi yang telah menerima dua dos lengkap mencapai 10 persen," kata Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yakoob di Kuala Lumpur, Minggu (27/6). Peralihan dari fase satu ke fase dua akan mempertimbangkan ketiga indikator tersebut sebelum diputuskan. "Secara keseluruhan, PPN adalah strategi peralihan keluar dari kemelut pandemik COVID-19, yang meliputi empat fase melibatkan rencana peralihan fase Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) secara bertingkat," katanya. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM), pemerintah akan melanjutkan lagi tempo fase satu di seluruh negara atau provinsi seperti yang telah diumumkan oleh perdana menteri. "Situasi saat ini belum berhasil untuk beralih dari fase satu ke fase dua karena jumlah kasus positif baru harian menunjukkan tren mendatar," katanya. Ismail mengatakan sebelumnya waktu operasi kedai makan dan restoran hanya dibenarkan mulai jam 08.00 pagi hingga 20.00 malam. "Setelah mempertimbangkan permintaan dan pandangan pengusaha kedai makan, sidang kabinet setuju untuk menukar waktu operasi premis yang menjual makanan mulai jam 06.00 pagi hingga 22.00 malam mulai 28 Juni 2021," katanya. (sws)
Agenda "Second Track Diplomacy" Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19
Jakarta, FNN - Dunia saat ini masih terus berjuang untuk menghadapi masalah global kesehatan, yakni pandemi COVID-19, yang sedang dan terus diperjuangkan untuk bisa diatasi. Pada saat yang sama, isu Palestina juga menjadi satu isu global yang banyak menaruh perhatian dari sejumlah negara karena rakyat dan bangsa Palestina, juga belum berhenti diserang dan dibombardir militer zionis Israel, yang menduduki secara tidak sah wilayah Palestina, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza. Serangan itu, untuk kesekian kalinya dan dalam situasi pandemi COVID-19 pun, terus dilakukan Israel. Dampaknya, seperti yang mudah diketahui publik dunia, korban anak-anak dan perempuan, yang memilukan hati nurani, tidak membuat Israel berubah dan terus menduduki wilayah Palestina, plus melakukan pembantaian terhadap pemilik sah wilayah itu. Alhasil, dunia mereaksinya dengan beragam sikap, namun sebagian besar mengecam dan mengutuk tindakan agresi Israel atas Palestina itu. Presiden Joko Widodo melalui cuitan Twitternya, pada Sabtu (15/5/2021) menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang telah merenggut ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan. Atas kondisi tersebut, Kepala Negara berkomunikasi dengan pemimpin dunia, di antaranya Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, Perdana Menteri Singapura, Presiden Afganistan, Sultan Brunei Darussalam, dan Perdana Menteri Malaysia untuk membahas situasi tersebut. Pada awal agresi Israel di Palestina pada pertengahan Mei 2021, laporan kantor-kantor berita transnasional menyatakan sekurangnya 140 warga Palestina, termasuk 39 anak-anak, telah tewas di Jalur Gaza dan 950 lainnya terluka. Sementara di Tepi Barat yang diduduki Israel, 13 warga Palestina tewas akibat serangan tentara Israel. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet, seperti dikutip Reuters, Jumat (28/5) 2021 menyatakan pihaknya telah memverifikasi 270 kematian di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem, 68 di antaranya anak-anak. Sementara itu roket Hamas ke Israel telah menewaskan 10 warga. Selain itu, PBB menyatakan lebih kurang 10 ribu warga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Gaza di tengah serangan Israel. Diplomasi Kesehatan Dalam konteks konflik Israel-Palestina, jatuhnya korban luka, khususnya pada anak dan perempuan, membutuhkan penanganan yang sifatnya lebih teknis dan fokus, yakni secepatnya ada bantuan kesehatan, sehingga tidak sekadar diplomasi politik formal dan resmi. Karena itu, dibutuhkan dengan apa yang dikenal sebagai diplomasi jalur kedua (second track diplomacy) untuk melengkapi diplomasi oleh pemerintah (first track diplomacy), yang bersifat formal dan dengan rujukan konvensi-konvensi internasional. Diplomasi non-formal itu umumnya dilakukan oleh masyarakat atau organisasi-organisasi nonpemerintah, yang bersifat "people to people". Salah satu yang selama ini melakukan diplomasi jalur kedua itu adalah organisasi sosial kemanusiaan untuk korban perang, konflik dan bencana alam yang bergerak dalam bidang kegawatdaruratan kesehatan "Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia. Sebagai wujud komitmen jangka panjang untuk membantu Palestina, khususnya guna pengembangan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, organisasi itu merencanakan pembangunan poliklinik spesialis. Kegiatan di Palestina itu sebagai program yang berkelanjutan dan terus menerus. Tanah wakaf untuk pembangunan poliklinik spesialis itu sudah diterima seluas kurang lebih 7.000 meter persegi. Untuk merealisasikan rencana tersebut, MER-C akan mengirimkan tim kesehatan dan insinyur ke Jalur Gaza guna melakukan penjajakan pembangunan poliklinik spesialis, yang posisinya akan berada di depan bangunan RSI saat ini di Bayt Lahiya, Gaza Utara. Ketua Presidium MER-C dr Sarbini Abdul Murad telah bertemu dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun pada Kamis (24/6) 2021 di Jakarta untuk menyampaikan rencana itu. Sebelumnya, pada 2019-2020, MER-C telah merampungkan pembangunan tahap 2 RSI, yakni pembangunan 2 lantai tambahan berupa lantai 3 dan lantai 4, dan kini tengah melakukan proses pengadaan alat kesehatan untuk kedua lantai tersebut. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan apresiasinya terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh MER-C Indonesia. Ia menegaskan dukungannya pada program itu dan akan melakukan yang terbaik untuk dapat memfasilitasi rencana pengiriman tim MER-C ke Jalur Gaza guna terwujudnya rencana tersebut. Upaya yang dilakukan oleh MER-C Indonesia berupa pembangunan fasilitas kesehatan untuk kemaslahatan warga Palestina menjadi urgen, terlebih setelah serangan Israel terhadap Palestina dan rakyat sipil. Prioritas Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi saat memberikan pemaparan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lemhannas, Rabu (28/4) menyebut bahwa diplomasi kesehatan menjadi salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Pernyataan itu menjadi penguat dari yang pernah disampaikan Menlu pada pernyataan pers tahunan awal Januari terkait lima prioritas diplomasi Indonesia Tahun 2021, di mana yang menjadi prioritas pertama adalah soal kesehatan itu. Prioritas pertama itu, yakni membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional (national health security) dengan antara lain pada realisasi komitmen vaksin COVID-19, baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Rinciannya berupa penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan. Selain itu, penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan serta penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang, baik di tingkat nasional, kawasan maupun global. Secara teoritis, dalam http://news.unair.ac.id/2020/12/07/masalah-diplomasi-kesehatan-era-pandemi/ disebutkan bahwa diplomasi kesehatan (health diplomacy) merupakan suatu pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif itu melibatkan unsur-unsur ekonomi, bisnis, sains dan strategis. Upaya diplomasi kesehatan berbeda dengan metode negosiasi antarpemerintah secara umum, khususnya karena kepentingan yang diperjuangkan lebih bersifat non-politis, yakni di sektor kesehatan publik. Tetapi, selalu ada koneksi timbal balik antara birokrasi pelaksana diplomasi di bidang kesehatan dengan aparat struktural Kementerian Luar Negeri yang mengimpementasikan hubungan internasional secara tradisional. Di saat pandemi COVID-19 dan pendudukan Israel atas tanah dan wilayah Palestina masih menjadi isu global, urgensi diplomasi kesehatan untuk membantu sesama sebagai diplomasi jalur kedua menjadikan first track diplomacy mendapatkan keparipurnaan. (mth)
Oposisi Minta Darurat Malaysia Hanya Sampai Agustus
Kuala Lumpur, FNN - Partai politik oposisi Malaysia yang tergabung dalam Pakatan Harapan meminta pemerintah setempat tidak memperpanjang lagi proklamasi darurat setelah 1 Agustus 2021. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat (Keadilan) Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Partai Amanah Negara (Amanah) Hj Mohamad Sabu dan Presiden Partai Tindakan Demokratik (DAP) Lim Guan Eng di Kuala Lumpur, Jumat. "Majelis Presiden Pakatan Harapan menjunjung titah pandangan Raja-Raja Melayu berkaitan isu darurat seperti yang terkandung di dalam pernyataan media pada 16 Juni lalu yaitu tidak ada keperluan meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat setelah 1 Agustus 2021," katanya. Pakatan Harapan mengekalkan pendirian yang telah diumumkan sebelum ini yaitu darurat yang ditetapkan pada 11 Januari lalu tidak memberi dampak kepada usaha mengekang penularan pandemik COVID-19 dan perlu ditamatkan segera. "Malah berdasarkan bukti sains dan data, keadaan pandemik semakin meruncing dan bertambah parah sejak darurat diberlakukan dengan jumlah kasus positif dan kematian harian yang tetap tinggi," katanya. Komite Khusus Bebas Darurat akan mengadakan musyawarah terakhir pada Juli ini. "Dalam musyawarah tersebut wakil Pakatan Harapan akan menegaskan bahwa komite perlu menjunjung pandangan DYMM Raja-Raja Melayu berhubung isu darurat, menerima bukti sains dan data bahwa darurat tidak memberi dampak kepada usaha pengawalan pandemik COVID-19," katanya. Mereka juga menasihati Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia untuk tidak melanjutkan darurat setelah 1 Agustus 2021 sedangkan Komite Khusus Bebas Darurat juga akan tamat fungsinya dan bubar setelah 1 Agustus 2021. (sws)
POPULER
