internasional
Militanisme Islam dan Laut China Selatan
By Dr. Syahganda Nainggolan* Jakarta, FNN - Abubakar Ba'asyir (ABB) sekarat diusia tuanya di dalam penjara Gunung Sindur, Bogor. Kalau dia wafat, maka stempel teroris melekat pada dirinya. Teroris adalah gelar penjahat kemanusian besar yang dipercaya masyarakat kita. Aktifitas teror yang dikaitkan dilakukan ABB, sebagai pemberi pengaruh, adalah membom beberapa kafe di Bali, 2002. Bos yang menyebabkan ratusan warga Australia meninggal dunia. Ada beberapa warga asing lainnya yang menjadi korban bom Bali. Pada tahun 2002 yang berkuasa di Indonesia adalah rezim "NKRI Harga Mati". Pada kurun waktu itu Australia disinyalir terlibat untuk membantu pemisahan Papua dari "NKRI Harga Mati" tersebut. Sebelumnya kita ketahui bahwa Australia dan barat terlibat dalam pemisahan Timor Timur dari wilayah “NKRI Harga Mati”. Mungkin kurun waktu yang bersamaan hanya membantu kita menganalisa. Bukan sebuah sebab akibat alias hanya "Coincidence". Fakta berikutnya, dalam masa itu, adalah Australia dan barat berhenti membantu gerakan Papua Merdeka. Malah Australia mulai mensponsori unit anti terorisme di pemerintahan dan mendorong kelompok-kelonmpok Islam moderat berbicara tentang deradikalisasi. Sebagian orang percaya, ABB telah menyelamatkan Indonesia dari intervensi Australia untuk memisahkan Papua. Sebagian lagi tentu mengutuknya sebagai teroris. Tunggang menunggangi dalam politik adalah hal yang lumrah saja. ISIS adalah kelempok perlawanan di Syiria yang beroposisi terhadap Bashar Al Assad, Presiden Syiria. Amerika mensponsori ISIS menjadi sebuah kelompok berskala besar, khususnya merujuk Trump, selama kepemimpinan Presiden Obama. Trump kemudian berjanji dalam kampanyenya untuk jadi Presiden 2016, akan menghancurkan ISIS. Selama kepemimpinan Trump, ISIS dihancurkan di mana-mana. Namun, menariknya saat ini Trump membunuh Qosim Solaemani, jenderal terkemuka di Iran, ketika dia ada di Iraq. Trump mengatakan bahwa Solaemani adalah sosok berbahaya yang akan menjadikan Iraq dan Timur Tengah menjadi tidak stabil. Tindakan Trump ini mendapat kecaman dari PBB, Partai Demokrat USA dan tentunya Iran sendiri, serta Bashar Al Assad (Syiria) dan sekutu mereka. Apakah nantinya Presiden Trump akan merangkul kembali ISIS? Ini pertanyaan penting ke depan. Berbeda dengan di Timur Tengah, di Asia Tenggara, Amerika mencari sekutu untuk menghancurkan kekuatan China di Laut China Selatan (LCS). Beberapa tahun lalu, sekutu Amerika, Jepang, menawarkan seluruh pembiayaan perang terhadap China kepada Presiden Philipina, Rodrigo Duterte. Saat ini Amerika juga sedang bekerja keras mencari sekutu di Indonesia untuk menghadapi China, khususnya dalam khasus Uighur, sebagai pintu masuk. Dalam peta lama, Indonesia adalah sekutu Amerika bersama antara lain Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand, serta tentunya Jepang, Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan. Namun, pergeseran sekutu berubah di Indonesia. Perubahan itu terutama sejak Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan, membangun hubungan lebih intensif pada RRC, ketimbang USA. Namun, persekutuan dengan RRC saat ini terbentur dengan dua isu besar di Indonesia, yang akan mengalami tarik menarik sangat kuat dan keras. Isu pertama adalah soal muslim Uighurs. Setengah dunia, sedikitnya, menyatakan bahwa China telah melakukan genocide atau pembantaian etnis kepada bangsa Uighurs di China. Isu krusial kedua adalah soal agresi China yang berambisi menguasai perairan Indonesia di Laut China Selatan(LCS), khususnya laut Natuna. Untuk yang terakhir ini, Cina secara resmi sudah menyatakan melalui kementerian luar negeri RRC bahwa perairan Natuna adalah milik mereka. Pada kedua isu ini, Islam dan militansinya dapat mempunyai kesamaan dengan kepentingan Amerika dan sekutunya. Pada tahun 2002, kelompok-kelompok yang pro kepada ABB mempunyai kesamaan cinta NKRI dengan rezim Jokowi berkuasa saat itu. Namun, rezim sekarang yang cenderung terikat dengan "kebaikan" China, sehingga akan sulit melawan klaim RRC atas tanah air Indonesia tersebut. Kaum Islam Militan Membela tanah air dan membela Islam di seluruh dunia adalah doktrin kelompok-kelompok Islam militan. Terkait dengan isu Uighurs dan LCS, kelompok-kelompok ini tidak punya pilihan lain kecuali mencari sekutu yang sama kepentingannya. Dalam konteks NKRI, TNI sudah menunjukkan gerakan mempertahankan kedaulatan, meskipun Prabowo, Menteri Pertahanan, Luhut Panjaitan, Menko Maritim dan Presiden masih perlu berdiskusi dan berdebat apakah diplomasi atau melawan? TNI, sebagai organ negara, tentu saja pada akhirnya dibatasi oleh politik diplomasi pemerintah. Sehingga gerakan TNI yang awalnya keras merespon, dapat melunak nantinya. Kelompok dunia internasional yang mempunyai kesamaan melawan RRC dalam kasus LCS adalah Amerika, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Philippines, Brunei, dan Vientnam. Persengketaan ini sudah dibawa ke PBB (UNclos), dan klaim RRC dinyatakan tidak benar. Klaim sejarah "Nine Dash Line" LCS milik mereka. Tentu saja Amerika dan negara lainnya akan ikut mempengaruhi situasi Indonesia ini. Sejarah keterlibatan kelompok Islam militan dalam perang berskala internasional telah terjadi di masa lalu. Terutama ketika pemuda-pemuda dan pelajar Indonesia direkrut berperang di Afganistan melawan pemerintah boneka Najibullah, yang didukung Uni Sovyet. Kala itu Suharto yang pro Amerika dan Mahathir Mohammad/Anwar Ibrahim, menjadi bagian penting mengirim mereka sebagai milisi. Dalam skala lokal, kelompok-kelompok milisi Islam ini sering juga diajak melawan gerakan separatisme. Jika rezim Jokowi bersandar pada politik diplomasi untuk kasus LCS, maka kelompok-kelompok Islam militan akan muncul dengan subur. Kenapa? Karena pada akhirnya sikap lembek rezim Jokowi terhadap intervensi asing akan menggerus kepercayaan masyarakat pada rezim ini. Dan sebaliknya akan melihat pada kelompok-kelompok Islam militan sebagai penyelamat tanah air. Penutup Untuk kasus Laut China Selatan, di mana pemerintah resmi RRC mengklaim wilayah Natuna sebagai wilayah mereka, telah memanaskan situasi dalam negeri. Rezim Jokowi kelihatannya berupaya dengan cara-cara bersahabat dan diplomasi untuk merespon soal ini. Rakyat Indonesia terlihat tidak begitu senang dengan cara "soft" tersebut, karena rakyat Indonesia sangat sensitif atas isu kedaulatan. Bupati Natuna sudah menyatakan siap membangun milisi rakyat dalam mempertahankan setiap jengkal tanah dan perairan kita di sana. Kenyataan ini membuat umat Islam Indonesia, khususnya kelompok-kelompok militan, tentu sejak awal siap berjihad mempertahankan NKRI, apalagi menghadapi RRC yang dianggap melakukan pembasmian etnis Uighurs yang beragama Islam di sana. Dalam konstalasi politik global, dimana pertarungan antara RRC melawan Amerika dan Barat, serta sekutu-sekutunya di wilayah sekitar LCS, akan membuat kompleksitas dan komplikasi persoalan intervensi RRC ke Indonesia membesar. Karena sejarah telah membuktikan bahwa kepentingan yang terbelah pada masyarakat kita, dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok kepentingan internasional untuk bekerjasama. Dan sekali lagi, politik adalah peristiwa tunggang menunggangi. Dan saling memanfaatkan. Untuk membuat koridor politik nasionalisme dan patriotisme yang benar dan terukur, pemerintah dan kekuatan-kekuatan Islam harus duduk bersama, agar kepentingan nasional diletakan di atas kepentingan kelompok. Kecurigaan kelompok-kelompok Islam atas pesanan RRC tentang isu radikalisme, misalnya, harus dikaji ulang untuk membuat suasana polarisasi diantara sesama anak bangsa berkurang. Jika persekutuan Amerika dan kelompok-kelompok Islam militan, yang akan terjadi, di satu sisi, serta persekutuan Jokowi Luhut, Prabowo dengan RRC di sisi lain, akan menjadi besar dalam merespon isu Laut China Selatan, maka Indonesia kemungkinan akan mengalami keterbelahan besar nantinya. Mungkin kita harus berpikir keras, dan berikhtiar untuk menyelamatkan bangsa kita, tanpa perlu "berterima kasih" kepada bangsa lain tentunya. *Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle
China Mulai Ajak Ribut di Natuna
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Terbukti. Ambisi teritorial RRC komunis terencana dengan rapi. Mereka tak akan berhenti di Kepulauan Spratly yang berposisi lebih dekat ke Filipina. China mulai mengganggu Kepulauan Natuna milik Indonesia. Mulai ajak ribut Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 2019, kapal penjaga pantai (coast guard) RRC muncul di perbatasan laut di perairan bagian utara Natuna. Kapal itu dihadang oleh kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia. Kapal China itu dihalau, tak jadi menerobos ke dalam perairan Indonesia. Pada 23 Desember 2019, dua kapal penjaga pantai RRC masuk lagi. Kali ini, kedua kapal bersenjata itu mengawal sejumlah kapal penangkap ikan China yang sedang melakukan pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di utara Natuna. ZEEI itu diakui oleh PBB. China unjuk kekuatan dalam insiden kedua ini. Dua kapal penjaga pantai yang bersenjata itu dibeking oleh satu kapal frigat (kapal perang) dari kejauhan. Ini artinya, angkatan laut China siap melakukan tindak kekerasan. Kapal Bakamla KM Tanjung Datuk 301 mencoba mengusir kapal-kapal China itu. Mereka menolak dengan alasan bahwa mereka berada di wilayah laut RRC. Pejabat senior Bakamla, Nursyawal Embun, mengatakan pihak China pasti tahu bahwa mereka berada di ZEEI. Sebab, cukup jauh jaraknya dari wilayah laut yang dikuasai RRC. Pada 30 Desember 2019, Kemenlu melancarkan protes ke China. Tapi, hari berikutnya, 31 Desember 2019, kapal-kapal China masuk lagi ke perairan utara Natuna. Kemenlu memanggil Dubes China di Jakarta. Protes keras disampaikan. Sekarang, Anda mendapatkan gambaran tentang RRC yang mulai cari pasal di Kepulauan Natuna. Anda juga mendapatkan gambaran tentang kesiapan mereka untuk melancarkan tindakan militer. Modus ekspansi laut China sangat jelas. Mereka kirim dulu kapal-kapal nelayan ke perairan Natuna. Kapal perang mereka melakukan pengawalan. Ini membuat Bakamla akan berhati-hati bertindak tegas. Sebab, di belakang kapal-kapal nelayan itu ada kapal perang RRC yang stand-by. Bakamla tentu bisa meminta bantuan ALRI. Tapi, kekuatan AL China pastilah jauh lebih besar dan lebih tangguh. Dan, kalau sampai kapal perang Indonesia terpancing menggunakan kekerasan, itu akan dijadikan alasan oleh China untuk mengerahkan armada AL mereka lebih banyak lagi ke perairan ZEEI. Setelah banyak kapal perang RRC berada di ZEEI, tentu akan muncul pertikaian verbal. China tak akan menghiraukan argumentasi verbal. Mereka tak akan pergi dari ZEEI. Kekuatan AL-nya malah akan ditambah. Dalam sejarah pertikaian ZEE di wilayah lain, penyelesaiannya tidak mudah. Setelah persoalan semakin ruwet, RRC memiliki kemampuan diplomasi untuk menghimpun dukungan internasional. Di lain pihak, mereka juga kuat dalam pengerahan militer. Apalagi belakangan ini persaingan militer di Laut China Selatan boleh dikatakan menjadi dominasi RRC. Amerika Serikat (AS) tidak lagi diperhitungkan. Perlu diingat bahwa RRC adalah kekuatan militer kedua di dunia setelah AS. China akan siap terlibat pertikaian panjang di perairan utara Natuna. Mereka akan melakukan penguasaa de-facto. Protes verbal tak akan berguna. Mau protes militer, kita tak sanggup. Pertiakan panjang akan memberikan uluran waktu bagi RRC untuk membangun pangkalan angkatan luat di wilayah itu. Setelah itu, level berikutnya adalah pencaplokan pulau-pulau kecil terluar di Kepulauan Natuna. Terutama yang tidak berpenghuni. Bahkan, pulau-pulau yang berpenghuni pun bisa dibuat “tak berpenghuni” oleh China. Harap diingat, letak geografis Natuna (bagian dari Provinsi Kepulauan Riau) cukup jauh dari bagian Indonesia lainnya. Ini membuat tindakan logistik sipil dan logistik militer menjadi berat. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, RRC sudah sejak lama memancing keributan. Mereka mengklaim kedaulatan atas perairan Kepulauan Spratly beserta pulau-pulaunya. China bertikai dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan. China memang belum mencaplok satu pun pulau di Kepulauan Spratly. Tetapi, sejak 2013 mereka melakukan tatik membuat pulau di dalam perairan kepulauan ini. Dari sini bisa dilihat tujuan jangka panjang China di Spratly. Sebab, kalau pulau-pulau buatan ini menjadi milik China, tentu akan diikuti dengan klaim perairan untuk pulau baru itu. Masyarakat internasional mengecam. Tapi China tutup kuping dan mata. Tidak akan ada satu negara pun, termasuk AS, yang bisa menghancurkan kembali pulau buatan tsb. Modus membuat pulau di Spatly ini harus diwaspadai. China akan menunggu peluang untuk melakukan hal yang sama di perairan Natuna. Kalau mereka sampai bisa membangun pulau di wilayah ZEEI di bagian utara Natuna, persoalan bisa sangat rumit. Dengan segala kondisi Indonesia yang ada saat ini, boleh jadi pembangunan pulau oleh China tidak terdeteksi. Kalau pun terdeteksi, Indonesia tak akan mampu mencegahnya. Paling-paling hanya nota protes. RRC tidak akan ambil pusing. Dalam jangka panjang, kekuatan militer China akan makin dahsyat. Pasti. Indonesia hanya seperti sekeping kerupuk yang tercecer di lintasan tank-tank China. Mungkin, itulah sebabnya RRC merasa sudah saatnya cari pasal di Natuna.[] 2 Januari 2020 Penulis wartawan senior.
Peri Kemanusiaan Terhadap Muslim Uighur
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH. MH. Jakarta, FNN - Gejolak dunia Islam tidak henti-hentinya. Begitu juga dengan umat Islam di berbagai belahan dunia terus mengalami diskriminasi dan penyiksaan. Di India Undang-undang “Anti Muslim” dibuat untuk memarginalkan 200 juta Muslim India. Di China di bawah bayang-bayang komunisme, Muslim Uighur mendapatkan perlakuan menyedihkan. Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah teologi Islam dan madras dilarang, cendekiawan dibunuh satu persatu. Namun dunia Islam masih diam dan diam atas penyiksaan yang keji itu. Melihat kenyataan pahit yang menimpa umat Islam itu, seorang pesepakbola terkenal, Mezut Ozil menulis dengan keras. “Jika anda tidak dapat mencegah penganiyayaan, buatlah agar diketahui umum”. Bgitu kata Ozil. Keributan pun tak dapat dielakkan. China marah, berang, karena perilaku tidak manusiawinya terhadap satu juta Muslim Uighur kini diungkapkan di hadapan publik. Boikot terhadap Club tempat Pemain bola muslim itu diteriakkan di China. Ormas-ormas Islam di Indonesia mendapatkan terpaan isu miring dengan diamnya terhadap kejahatan kemanusiaan di Uighur. Laporan The Wall Street Journal mencengangkan. Ormas-ormas Islam telah menerima “uang diam” dari China. Bahkan secara frontal SWJ mengatakan bahwa ulama dan tokoh-tokoh Islam organisasi besar Indonesia telah menerima “uang diam” itu. Tentu tuduhan itu menggemparkan jagat media Indonesia. Muhammadiyah dengan keras bereaksi dan mengatakan itu adalah fitnah terhadap Ormas Islam. Muhammadiyah membantah. Maka mulailah suara tentang Uighur kembali mencuat di Indonesia. Muhammadiyah mengecam, Majelis Ulama Indonesia pun ikut mengecam. Tokoh-tokoh Islam seperti Prof. Din Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia untuk bebicara. Profisor Din pun mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang memilih diam. Sikap itu memperlihatkan betapa lemahnya Indonesia di mata pemerintah Cina tentang masalah Muslim Uighur ini. Di tengah keributan demi keributan, tuntutan demi tuntutan, pemerintah Indonesia masih belum bersuara sedikitpun. Beredarlah Statemen Prof. Salim Said kira-kira setahun yang lalu mempertanyakan sikap pemerintah indonesia yang tidak mau menerima Ulama Uighur yang ingin memberikan cedera mata, berupa Al-Quran yang ditulis Tangan. Jokowi menolak menerima tamu Ulama Uighur tersebut dengan mengatakan tidak enak dengan pemerintah China. “Apakah Indonesia dijajah China?” tanya Prof Salim. Inilah fakta sebenarnya yang sedang dihadapi Indonesia. Antara rasa tidak enak dan kemanusiaan yang harus diperjuangkan sebagaimana yang menjadi kewajiban konstitusional negara. Pembukaan UUD 1945 memerintahkan bahwa negara Indonesia harus ikut terlibat dalam perdamaian dunia dengan berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adi dan Beradab. Perintah konstitusi itu sebenarnya adalah tujuan daripada Indonesia merdeka? Namun kenapa Indonesia diam? Apa yang tengah membuat Indonesia sebagai negara dengan populasi berpenduduk Muslim terbesar di Dunia memilih bungkam atas kejahatan kemanusiaan di Uighir? Bungkam terhadap saudara sesama muslimnya? Apakah negara ini sudah tidak lagi berpihak kepada Islam dan kemanusiaan? Tidak perlu menjadi Islam untuk melihat kejahatan kemanusiaan itu. Cukup menjadi manusia saja. Karena sepanjang wilayah Turkistan Timur itu, yang dulu adalah satu negara Islam kini yang telah berada di bawah China, tangisan dan rintihan itu menggema. Anak dipisahkan dari bapaknya, istri diambil dari suaminya, suami dibawa di hadapan Istrinya. Orang-orang kehilangan saudara-saudaranya. Mereka di tampung dalam camp konsentrasi. Meski orang-orang mengatakan bahwa camp itu manusiawi, karena mereka mungkin mendapatkan “uang bicara” untuk membela China. Yang namanya Camp Konsentrasi itu tidak pernah ada kata manusiawi, karena namanya saja sudah menunjukkan satu keadaan masa perang dunia satu dan dua. Dimana saja ada Camp Konsentrasi, maka itu merupakan tempat penyiksaan dan pembantaian. Indonesia Harus Bersikap Sekali lagi ini panggilan kemanusiaan. Juga ini panggilan nurani kita sebagai manusia beradab. Juga ini panggilan persaudaraan bagi muslim di Indonesia untuk membela kaum-kaum yang tertindas, dan orang yang teraniyaya. Setidak sudah 30 negara yang mengecam tindakan persekusi China terhadap Uighur. Inggris dalam Sidang PBB meminta China membuka kamp-kamp yang berada di Xianjiang. Penganiayaan itu semakin kentara ketika media Amerika New York Times melaporkan dokumen bocor soal kamp penahanan etnis ini. Dalam dokumen itu, Presiden China Xi Jinping memerintahkan pejabat untuk bertindak tanpa belas kasih terhadap warga Uighur yang minoritas muslim itu. Perilaku Xi Jinping dan komunis China terhadap Muslim Uighur adalah pembantaian etnis dan pemusnahan etnis. Tentu ini melanggar hukum-hukum internasional. Maka menjadi kewajiban Indonesia bersuara mengenai persoalan Uighir ini. Indonesia jangan hanya diam dan diam saja, karena ini sudah sangat bertentangan dengan spirit internasionalisme yang dianut Indonesia. Tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi, dalam bentuk apapun. Tidak dibenarkan oleh konstitusi manapun, apalagi konstitusi Indonesia akan kejahatan yang menghancurkan nilai kemanusiaan seperti itu. Maka dengan tulisan ini, saya mendorong pemerintah Indonesia untuk hadir dalam penderitaan Muslim Uighur tersebut. Sebab negara-negara Islam dan negara-negara dunia sudah berbicara. Apa yang menghalangi Indonesia untuk tidak berbicara? Jangan sampai ini menimbulkan dugaan-dugaan bahwa Indonesia sudah betekuk lutut di hadapan rezim komunis China itu. PBB Perlu Bentuk Tim Investigasi Setidaknya sudah 30 Negara yang mengecam kejahatan rezim China terhadap Muslim Uighur. Negara-negara itu menyampaikan pernyataan di sela-sela rapat Majelis Umum PBB pada 26 September 2019. Tentu Perhatian Internasional sudah sangat mendukung untuk dibentuk Tim Investigasi terhadap kejahatan kemanusiaan itu. Karena itu, untuk menyelesaikan problem kemanusiaan tersebut, negara-negara Islam melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus mendesak dan meminta PBB segera membentuk tim Investigasi Independen, guna menyelesaikan persoalan itu. Tanpa tim investigasi, dalam ketertutupan media China, tentu masyarakat dunia tidak akan tahu secara menyeluruh tentang kejahatan kemanusiaan itu. Oleh karena itu, Peran PBB begitu sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Kita berharap dan berdoa, semoga kaum muslimin Uighur selalu diberikan kesabaran dan kekuatan. Kita warga muslim di manapun berada, harus terus menyuarakan persoalan kemanusiaan ini, sehingga tidak ada lagi kejahatan kemanusiaan terhadap siapapun. Wallahualam bis shawab. Penulis adalah Advokat, Dosen Hukum dan Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta
Muhammadiyah vs The Wall Street Journal. Siapa Yang Berbohong?
Lepas dari perseteruan WSJ dengan ormas Islam di Indonesia, kisruh ini jelas merupakan imbas Perang Dagang dan perebutan supremasi global antara Cina dan AS. Dalam pembentukan opini dunia, Cina kalah jauh dibandingkan AS. Cina babak belur di Hongkong. Mereka tampaknya benar-benar waspada dan mengantisipasi jangan sampai isu muslim Uighur berkembang menjadi bola liar yang panas. Apalagi kemudian menjadi Hongkong berikutnya ( the next Hongkong). Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Tuduhan laman The Wall Steet Journal (WSJ) bahwa sejumlah Ormas Islam Indonesia dan MUI disuap pemerintah Cina memasuki babak yang menarik. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menuntut WSJ untuk segera minta maaf. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menempuh jalur hukum. Tak tanggung-tanggung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turun tangan langsung. Bersama sejumlah pimpinan teras Muhammadiyah Senin (16/12) dia menggelar jumpa pers. Termasuk Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyidin Junaidi yang ikut berkunjung ke Xinjiang. Bagi Muhammadiyah tudingan bahwa mereka mendapat gelontoran dana agar diam dalam kasus penindasan muslim Uighur, memang cukup serius. Bila tidak disikapi, apalagi bila tudingan tersebut terbukti, implikasiya sangat serius. Ini menyangkut marwah, kredibilitas dan reputasi Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar, dan tertua di Indonesia. Waktu yang akan membuktikan apakah Muhammadiyah yang benar, atau WSJ. Sama-sama kredibel Dari sisi kredibilitas, kedua lembaga sama-sama mentereng dan tak kalah keren. Muhammadiyah adalah ormas Islam terkaya di Indonesia. Mereka memiliki lembaga pendidikan sejak TK sampai perguruan tinggi. Tahun 2015 tercatat mereka memiliki 7.651 sekolah dan madrasah, dan 174 universitas, sekolah tinggi, institut, dan akademi. Di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terdapat rumah sakit 457, panti asuhan 318 buah, panti jompo 54 buah, dan rehabilitasi cacat 82 buah. Mereka juga memiliki sejumlah BMT, mini market dan koperasi. Dana likuid yang tersimpan di rekening mereka tercatat sebesar Rp 15 triliun (2014). Jadi tudingan mereka mendapat gelontoran dana dari pemerintah Cina, alias sogokan agar bungkam, sangat merendahkan. WSJ adalah jaringan media sangat tua dan berpengaruh di AS. Didirikan pada 8 Juli 1889 di New York. Usia WSJ bahkan lebih tua dibanding Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta 18 November 1912. Pada masa jayanya, WSJ pernah menjadi koran terbesar di AS dengan oplah harian 2,6 juta eksemplar (2005). WSJ juga menerbitkan edisi Asia dan Eropa. WSJ dikenal dengan tradisi jurnalistik yang sangat kuat. Pilihan editorialnya cukup konservatif dan prudent. Bukan tipikal media yang bombastis seperti saingan utamanya, USA Today. Tudingan WSJ terhadap Muhammadiyah, NU dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) muncul pada laman WSJ edisi Rabu (11/12). Melalui artikel berjudul How China Persuaded One Muslim to Keep Silent on Xinjiang Camps, WSJ menyebut Muhammadiyah, NU, dan MUI mendapat gelontoran dana dari pemerintah Cina sehingga bungkam dan sikapnya berubah terhadap muslim Uighur. Penulis artikel ini adalah Jonathan (Jon) Emont koresponden WSJ yang berbasis di Hongkong. Dia banyak menulis soal Uighur dan Rohingya. Sebelum bergabung dengan WSJ, wartawan yang fasih berbahasa Indonesia ini pernah tinggal di Jakarta. Dia menjadi koresponden freelance untuk sejumlah media yang sangat prestisius New York Times, Washington Post dan Finacial Times. Pemerintah Cina melalui Duta Besar RI di Jakarta sudah membantah keras tudingan itu. Secara terbuka dia menuding berita tersebut sebagai operasi media oleh pemerintah AS, sebagai bagian dari Perang Dagang kedua negara. Artinya pemerintah Cina secara tidak langsung menuding WSJ digunakan oleh pemerintah AS, sebagai operasi intelijen terbuka dalam pembentukan publik opini dunia. Sejauh ini pemerintah AS masih bungkam. Namun seperti diakui oleh Muhyidin, Kedubes AS di Jakarta sudah mengundang mereka untuk bertemu. Undangan itu ditolak karena Muhammadiyah ingin pertemuan berlangsung di tempat netral. Bukan di Kedubes AS. Perang proxy Lepas dari perseteruan WSJ dengan ormas Islam di Indonesia, kisruh ini jelas merupakan imbas Perang Dagang dan perebutan supremasi global antara Cina dan AS. Dalam pembentukan opini dunia, Cina kalah jauh dibandingkan AS. Cina babak belur di Hongkong. Mereka tampaknya benar-benar waspada dan mengantisipasi jangan sampai isu muslim Uighur berkembang menjadi bola liar yang panas. Apalagi kemudian menjadi Hongkong berikutnya ( the next Hongkong). Undangan kepada sejumlah ormas Islam, akademisi, wartawan dari Indonesia dan Malaysia yang dilaksanakan Februari lalu, tampaknya merupakan upaya Cina memperbaiki citranya dan memenangkan opini dunia soal muslim Uighur. Pemberitaan WSJ memberi pukulan telak dan menghancurkan upaya public relation dan pembentukan opini, yang susah payah dibangun Cina di negara-negara dengan mayoritas beragama Islam. Ormas Islam Indonesia terkena dampak dari pertarungan dua negara adidaya itu. Apalagi isu Cina di Indonesia sangat sensitif. Baik berkaitan dengan dominasi ekonomi minoritas Cina di dalam negeri, maupun serbuan investasi Cina daratan di Indonesia. Pemerintah Indonesia tampaknya sangat berhati-hati menyikapi isu ini. Bila salah dalam mengambil posisi, bisa menjadi musuh salah satu negara adidaya. Bagaimana kelanjutan perseteruan Muhammadiyah dan WSJ? Kita masih harus menunggu perkembangan selanjutnya. Media Barat tak selamanya benar. Dalam kasus Asia Sentinel, media berbasis di Hongkong ini terpaksa mencabut beritanya dan meminta maaf secara terbuka kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Sebelumnya Asia Sentinel menurunkan artikel yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century. Apakah WSJ akan bernasib sama dengan Asia Sentinel, atau mereka bisa membuktikan tuduhannya? Kredibilitas WSJ sebagai media besar dan berpengaruh dipertaruhkan. End Penulis adalah Wartawan Senior
Akankah Kerusuhan di Ekuador Menjalar ke Asia?
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Ekuador bergolak. Pemantiknya adalah berbagai isu yang terkait dengan problem ekonomi dan keuangan. Nah, inikah titik awal resesi ekonomi dunia yang diramalkan itu? Wallhu a’lam! Sudah tujuh hari ini berlangsung protes rusuh di Ekuador, sebuah negara Amerika Latin. Kerusuhan melanda ibukota, Quito. Puluhan ribu warga penduduk asli datang menyerbu Quito. Akibatnya, presiden negara yang berpenduduk 16.5 juta itu terpaksa memindahkan kantornya ke kota pelabuhan, Guayaquil –150 kilometer dari ibukota. Rakyat Ekuador menentang kebijakan pemerintah Presiden Lenin Moreno. Dia menghapus subsidi BBM, memotong gaji sektor publik, dan menaikkan pajak. Moreno menggantikan Presiden Rafael Correa dalam pilpres 2017. Harga BBM naik lebih 100% sejak subsidi dicabut Kamis lalu. Kebijakan “austerity” (penghematan) ini dilakukan sebagai persyaratan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menstabilkan keuangan Ekuador. Dalam beberapa dekade ini, aksi protes penduduk asli (indigenous) berhasil menggulingkan tiga presiden di Ekuador. Laporan-laporan menyebutkan, ratusan orang ditahan dalam aksi protes yang disertai tindak kekerasan itu. Saking besarnya aksi protes rakyat, Presiden Moreno mengumumkan keadaan darurat. Tetapi tindakan ini tak berhasil menghentikan aksi rakyat. Aksi-aksi protes ini membuat Ekuador lumpuh total. Sekarang, stabilitas negara itu terancam. Aksi kerusuhan tidak hanya berlangsung di ibukota, tetapi juga kota-kota lain. Penguasa memberlakukan larangan keluar malam mulai pukul 17.00. Ekuador sudah lama mengalami masalah keuangan. Sejak masa kekuasaan Rafael Correa, negara kaya minyak ini masuk ke dalam jebakan utang RRC. Sudah USD11 miliar uang China dikucurkan. Ternyata, tak cukup. Ekuador minta tambahan. Pinjaman itu dicairkan sekitar 2015. Dengan bunga tinggi. Sebelumnya, China mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga air dengan biaya USD2.2 miliar. Seperti di Indonesia, pembuatan bendungan untuk proyek listrik ini dikerjakan oleh para teknisi China. Sektor perminyakan Ekuador pun telah dikuasai China. Hampir 90% ekspor minyak negara ini dikirim ke RRC sebagai pembayar utang. China membangun dan mengoperasikan pabrik penyulingan minyak besar di dekat kota Manta. Biayanya cukup besar. Kapasitasnya juga besar. Dengan uang pinjaman miliaran dollar, Ekuador dipaksa menjual minyaknya kepada RRC. Alberto Acosta, mantan menteri energi pada era Correa, menyindir keras kehadiran China di Ekuador. Acosta mengatakan, “Persoalannya ialah kami mencoba menggantikan imperialisme Amerika Serikat dengan imperialisme China.” “China itu belanja ke segenap penjuru dunia, menukar duit mereka menjadi sumber tambang dan investasi. Mereka tidak hanya datang membawa uang dan teknologi, tetapi sekaligus bunga tinggi,” kata Acosta kepada New York Times belum lama ini. Sebagaimana Ekuador, banyak negara lain yang kini mulai dilanda kesulitan ekonomi. Atau bahkan sudah lama mengalami masalah ekonomi. Dalam laporan yang berjudul “Trade and Development Report 2019”, organisasi perdagangan dan pembangunan PBB (UNCTAD yaitu United Nations Conference on Trade and Development) memperingatkan tentang resesi ekonomi tahun depan (2020). Badan ini mengatakan, isyarat resesi itu sangat jelas dan berbahaya. Dalam banyak contoh di masa lalu, resesi ekonomi bisa menjadi penyebab instabilitas politik dan krisis kepercayaan terhadap penguasa. Di Asia, banyak negara yang bisa rentan gara-gara resesi. Termasuk Indonesia. Pada 1998, Presiden Suharto lengser karena krisis keuangan. Karena krisis utang. Pada waktu ini, Indonesia kembali mengalami jumlah utang pemerintah dan swasta yang bisa memicu krisis keuangan. Begitu pula dengan banyak negara di benua-benua lain. Pertanyaannya, mungkinkah kerusuhan seperti di Ekuador menjalar ke kawasan Asia? Jawabannya: tidak seorang pun menghendaki itu terjadi. Untuk Indonesia, apakah pemerintah telah mengambil ancang-ancang untuk menghadapi kemungkinan gangguan ekonomi-keuangan (resesi) seperti yang diprediksi oleh UNCTAD? Seharusnya, tanpa ditanya pun mereka selalu siap. Periode kedua Presiden Jokowi bisa saja dilanda krisis yang bersumber dari tumpukan utang. Membayar cicilan 300-400 triliun rupiah per tahun tampaknya bukan beban yang ringan. Jika resesi ekonomi juga melanda Indonesia tahun depan (2020), persoalan yang muncul bisa sangat serius.[] 10 Oktober 2019
Bagi RRC, Indonesia Ini Seperti Kelinci Gemuk dan Gurih
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Tidak ada maksud untuk menakut-nakuti Anda. Ini semata-mata karena fakta bahwa RRC sekarang ini menjadi kekuatan militer kedua setelah Amerika Serikat (AS). Dan kekuatan hebat itu tidak disembunyikan oleh Presiden Xi Jinping. Dia malah sesumbar. Dalam pidato pada Hari Nasional China, 1 Oktober 2019, Presiden Xi mengatakan, "no force can stop the Chinese people and the Chinese nation forging ahead." (Tidak ada kekuatan mana pun yang bisa mencegah rakyat China dan negara China bergerak maju). Ucapan ini jelas ditujukan kepada AS. Presiden Donald Trump sejak dua tahun ini bersikap keras terhadap Beijing. Tapi, negara-negara lain pun, termasuk Indonesia, adalah sasaran peringatan Presiden Xi itu. Kepada AS, RRC ingin menunjukkan bahwa mereka bukan lagi China seperti 30 tahun lalu. Bukan lagi China yang bisa digertak-gertak. Mereka sekarang siap menghadapi “high tech war” (perang teknologi tinggi) dengan AS. Atau negara mana pun. Kemudian, kepada negara-negara lain di Asia-Pasifik, China sekaligus ingin mengatakan bahwa, “Kalian semua adalah kelinci gemuk. Yang enak dibuat satai (sate).” Artinya, kalau AS dengan kekuatan militer yang begitu dahsyat saja dilawan oleh China, apatah lagi negara-negara ‘kacangan’ seperti Indonesia ini. Presiden Xi tidak “asbun” (asal bunyi), alias omong kosong. Kekuatan militer China sekarang ini memang luar biasa. Industri pertahanan mereka berkembang sangat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara itu. Mereka adalah negara manufaktur terbesar di dunia. Menghasilkan banyak duit. RRC memiliki cadangan devisa asing (CAD) sebesar USD4 triliun (empat triliun dollar) pada 2013. Kemampuan finansial itu membuat mereka leluasa melakukan riset dan inovasi persenjataan high-tech dalam skala besar dengan biaya besar pula. Di tahun 2018, belanja pertahanan China mencapai USD250 miliar atau setara Rp3,500 triliun. Ini untuk pertahanan saja. Bandingkan dengan total belanja negara di APBN Indonesia 2018 yang jumlahnya hanya Rp2,220 triliun. Untuk semua kementerian dan lembaga negara. Memang belanja pertahanan China itu masih jauh di bawah AS yang menghabiskan USD650 miliar atau setara dengan Rp9,100 triliun. Tetapi, dana pertahanan China itu kedua terbesar setelah AS. Apa yang terjadi? China hari ini memiliki sistem persenjataan yang mampu mengimbangi AS. Rudal-rudal balistik mereka dari segala jenis dan jarak tempuh sudah di-upgrade semua. Bahkan, ada satu jenis pesawat yang melebihi kemampuan model drone AS. Di parade militer 1 Oktober itu, China sengaja memamerkan drone nir-pilot yang diberi nama Sharp Sword (Pedang Tajam). Drone ini tidak bisa dideteksi oleh radar. Inilah drone gaib (stealth, siluman) pertama di dunia tanpa pilot yang mampu berada di udara dalam waktu lebih lama. Bisa terbang non-stop puluhan jam atau beberapa hari. Sehingga tak ada lagi istilah pilot kelelahan di udara. Kelebihan Sharp Sword tidak hanya itu. Drone ini memiliki presisi tembak yang luar biasa. Dengan spec-nya sebagai pesawat “stealth” (tak terlihat alias gaib), drone berteknologi tinggi ini tidak bisa ditangkis oleh sistem pertahanan AS yang ada saat ini. Ini salah satu inovasi industri pertahanan RRC. Banyak yang lainnya lagi. China telah memodernkan semua ‘delivery system’ (sistem peluncuran) rudal-rudal nuklir mereka. Rudal-rudal jarak jauh (long range) China canggih untuk mencapai kota-kota besar Amerika. Bagaimana dengan Indonesia? Dari waktu ke waktu, industri pertahanan kita tidak banyak bergerak. Tidak mengherankan. Karena kita tak mampu menyediakan anggaran belanja besar. Kita sibuk mencuri duit negara. Sibuk menggelapkan pajak perusahaan. Sibuk mencari komisi impor daging dan impor-impor lainnya. Hari-hari memikirkan komisi proyek-proyek besar. Segelintir orang asyik menjadi calo investasi asing, termasuk dan terutama investasi RRC. Semua orang di sini hanya memikirkan keuntungan pribadi. Visi kita tentang pertahanan memang “santai”. Kita lebih suka memikirkan formasi politik di DPR dan di kabinet. Lebih senang memikirkan bagaimana cara supaya parpol Anda bisa masuk ke pemerintahan. Kita sibuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Itulah yang ada di benak para politisi. Dari pemilu ke pemilu. Sedangkan musuh-musuh di luar sana siap menyerbu negara ini. Mereka tahu sekuat apa militer Indonesia. Mereka tahu juga bahwa kita di sini lebih fokus memikirkan dinasti kekuasaan ketimbang memikirkan masalah pertahanan negara. Megawati, SBY, Surya Paloh, dll, berusaha agar anak-keturunan mereka memegang kekuasaan. Anak-anak Jokowi pun mulai menampakkan ambisi untuk menjadi penguasa. Inilah yang disibukkan orang Indonesia. Karena itu, pastilah RRC melihat kita ini seperti kelinci yang gemuk dan gurih. Kapan-kapan bisa dikunyah tanpa perlawanan. Mudah dicaplok. Dalam 70 tahun ini, RRC entah sudah sampai ke level berapa dalam soal pertahanan. Juga yang lain. Korea Selatan, India, Jepang, Australia, bahkan Pakistan yang lebih miskin sumber daya alam. Kita? Dalam 74 tahun ini masih berputar-putar soal kueh kekuasaan. Kita merasa canggih bisa menipu suara rakyat. Menipu pilpres. Kalau ada yang protes, solusinya tindas habis. Pakai gas airmata atau bahkan peluru tajam. Pakai metode siksa supaya orang takut. Di mana-mana orang memperkuat pertahanan untuk menghadapi serangan dari luar. Di sini, kita memperkuat pertahanan untuk menghadapi rakyat sendiri. Aparat keamanan tampil sadis, brutal, beringas. Para penguasa merasa puas. Para penguasa menyangka pertahanan negara sudah kuat karena rakyat tak berkutik. Padahal, sekali lagi, RRC melihat Indonesia ini seperti kelinci. Tak akan bisa lari ke mana-mana. Sekali terkam, langsung senyap.[] 8 Oktober 2019
Jokowi Dalam Top 500 Muslims, Ada Reaksi yang Lucu
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Presided Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk dalam kelompok “The Muslim 500”. Sejenis ‘album’ (buku) tahunan yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang berkantor di Amman, ibu kota Yordania. Jokowi “ditempatkan” di nomor 13 untuk tahun 2020. Masuk Top 50. Yang sangat lucu adalah reaksi para pendukung Jokowi. Komentar mereka sangat memprihatinkan. Sangat ketara bahwa mereka ingin sekali mendapatkan amunisi baru untuk pencitraan Jokowi. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan Sabtu (5/10/2019) bahwa, “Posisi yang diraih ini sekaligus bisa menjadi jawaban bantahan bahwa beliau seorang yang anti-Islam atau tidak pro terhadap umat Islam." Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga berkomentar mirip. Dia mengatakan Sabtu (6/10/2019), keberadaan Jokowi di dalam daftar 50 tokoh Islam berpengaruh itu, “Membantah tuduhan sementara kalangan yang memfitnah Jokowi sebagai Presiden RI yang tidak peduli, bahkan dianggap memusuhi kepentingan umat Islam Indonesia." Kenapa saya sebut komentar-komentar itu lucu? Karena pemeringkatan para pemimpin politik, tokoh gerakan sosial, dan para ulama serta para da’i di negara-negara Islam itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagaimana orang-orang itu dipersepsikan di dalam negeri mereka. Artinya, ketika seseorang ditempatkan di Top 50, itu tidak terkait dengan “kesholihan” orang itu terhadap umat Islam. Jadi, klaim Arsul Sani dan Ahmad Basarah sama sekali tidak relevan. Siapa pun presiden Indonesia, presiden Tukri, raja Yordania, raja Moroko, atau raja Arab Saudi, hampir pasti mereka akan ditempatkan di sekitar angka-angka dua digit atau satu digit. Indonesia tak mungkinlah tak masuk 50 besar. Sebab, negara ini berpenduduk lebih 200 juta warga muslim. Tidak mungkin Indonesia tak masuk 50 besar. Apa pun alasannya. Presiden SBY juga masuk ke dalam ‘album’ RISSC ini. Muslim Top 500 atau Top 50 dimulai pada 2009. Di dalam album ini, RISSC menempatkan para tokoh dari negara-negara Islam dalam urutan yang mereka sebut “the Most Influential Muslims in the World” (Orang Islam yang Paling Berpengaruh di Dunia). Jokowi tahun ini, seperti tahun-tahun terdahulu, masuk ke dalam kelompok 50 teratas. Bersama Ketum PBNU Said Aqil Siradj (SAS). Untuk tahun 2020, Jokowi “ditempatkan” di nomor 13. Sedangkan SAS di urutan ke-19. Di tahun 2019, Jokowi “didudukkan” di urutan ke-16, sementara SAS di posisi 20. Pada 2018, Jokowi di posisi ke-16 dan SAS di urutan ke-22. Di Top 50 itu ada juga Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, Imran Khan (PM Pakistan), dan Recep Tayyip Erdogan (Presiden Turki). Tahun 2019, Erdogan “diletakkan” di nomor 1, pada 2018 dia di urutan ke-5. Ada juga Ali Khamenei yang berposisi 2 (2020), 4 (2019, 2018, dan 2017). Di urutan 10 besar selalu ada Raja Salman dari Arab Saudi, Raja Abdullah dari Yordania, dan beberapa nama lain termasuk Raja Mohammed dari Maroko. Di dalam kelompok Top 500 atau Top 50 itu, para tokoh yang ditaruh di sana berasal dari berbagai latar belakang. Umumnya para pemimpin negara, para raja atau putra mahkota kerajaan, dan tokoh agama. Ada pemimpin ormas Islam, para da’i kondang, dlsb. Saya berusaha mencari informasi tentang metode yang digunakan oleh RISSC dalam memperingkatkan para tokoh dari dunia Islam itu. Sayang sekali tak berhasil saya dapatkan. Tapi, kalau dilihat mulusnya proses pemeringtakan ini, kecil kemungkinan dilakukan survei lapangan untuk menetapkan nomor urut para tokoh politik, tokoh agama, dan para da’i tsb. Sangat masuk akal bahwa pemeringkatan yang berubah-ubah itu dilakukan oleh tim internal RISSC. Seperti disebut di atas tadi, peringkat seseorang tidak ada hubungannya dengan capaian maupun popularitas dia di dalam urusan domestiknya. Artinya, kalau Jokowi ditempatkan di urutan ke-13, tidak serta-merta berarti dia membela kepentingan umat Islam. Terlalu jauh untuk dikaitkan dengan sikap politik presiden atau pejabat lainnya. Tampaknya, para pendukung terlalu cepat menyematkan sesuatu ke dada Jokowi ketika mereka masih membaca berita tentang Top 500 atau Top 50.[] 6 Oktober 2019
Langit Suram Ekonomi Dunia
Argentina dalam kubangan krisis. Dan ekonomi terbesar ketiga di kawasan Amerika Latin tersebut tengah berjuang menghindari krisis yang kian dalam. Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Awan pekat menyelimuti ekonomi global. Para investor berupaya menyelamatkan asetnya. Mereka menahan diri untuk mengembangkan duitnya. Sejumlah negara sudah masuk jurang resisi. Sampai kini, kondisi masih sulit diprediksi. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat memperburuk keadaan. Belum lagi pengaruh hard Brexit dan krisis Argentina Sejak Senin (2/9) dini hari, rakyat Argentina antre di bank-bank untuk menarik dana mereka, jauh sebelum bank buka. Para nasabah ini menunggu untuk menarik dana setelah pemerintah Argentina memberlakukan kontrol mata uang sebagai upaya menstabilkan pasar keuangan, sejak Minggu (1/9). Argentina dalam kubangan krisis. Dan ekonomi terbesar ketiga di kawasan Amerika Latin tersebut tengah berjuang menghindari krisis yang kian dalam. Langkah-langkah sementara tersebut memungkinkan pemerintah membatasi pembelian mata uang asing setelah terjadi kemerosotan nilai mata uang peso yang sangat sensitif. Saat ini, semua perusahaan harus meminta izin dari bank sentral Argentina untuk menjual peso dan membeli mata uang asing untuk melakukan transfer ke luar negeri. Langkah terbaru tersebut mengikuti pengumuman pemerintah untuk menunda pembayaran utang sebesar US$100 miliar. Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) mengatakan, surat utang tersebut telah masuk dalam ketegori default atau berpeluang gagal bayar. Nilai tukar peso jatuh ke titik terendahnya bulan lalu, atau merosot hingga lebih dari 30% sejak pemilihan umum pada Agustus 2019. Pelaku pasar mengharapkan beberapa bentuk kontrol modal dari pemerintah Argentina. Namun, ada yang khawatir langkah itu dapat membahayakan pencairan dana IMF terbaru dari program bailout bersejarah senilai US$57 miliar. Tak hanya Argentina. Aura gloomy sudah menerpa berbagai negara. Turki berada di pintu neraka resesi. Pada periode April-Juni 2019, ekonomi Negeri Kebab itu terkontraksi alias negatif 1,5% year-on-year (YoY). Pada kuartal sebelumnya, kontraksi ekonomi Turki lebih dalam yaitu minus 2,4% YoY. Definisi resesi adalah kontraksi ekonomi dua kuartal beruntun secara YoY pada tahun yang sama. Mengacu pada definisi ini, Turki sudah masuk ke jurang resesi. Data Purchasing Managers' Index Awan gelap juga menyelimuti sejumlah negara. Salah satu indikator yang dipantau oleh pasar adalah data Purchasing Managers' Index (PMI). Data ini memberi gambaran apakah dunia usaha melakukan ekspansi, menahan diri, atau justru mengalami kontraksi. Di AS, angka PMI manufaktur versi ISM untuk Agustus berada di 49,1. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,2. Angka PMI di bawah 50 berarti dunia usaha tidak ekspansif, justru terkontraksi. Oleh karena itu, sudah nyata terlihat bahwa para industriawan di Negeri Paman Sam kurang gairah dan kurang tenaga. Lebih sedih lagi, PMI AS di bawah 50 baru kali pertama terjadi sejak Januari 2016. Negara-negara lain tak jauh beda. PMI Singapura versi IHS/Markit periode Agustus tercatat 48,7. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yang 51. Dunia usaha di Negeri Singa sedang letoy. Angka PMI Agustus ini menjadi yang paling rendah dalam tujuh tahun terakhir. PMI Hong Kong versi Markit pada Agustus tercatat 40,8, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 43,8. Lagi-lagi angka di bawah 50. Sudah 17 bulan terakhir dunia usaha di bekas koloni Inggris ini mengalami kontraksi. Bahkan angka Agustus menjadi yang terendah sejak Februari 2009. Selamatkan Aset Ekonomi benar-benar dalam ketidakpastian. “Semakin ke sini semakin sulit memperkirakan arahnya ke mana. Ini juga dipengaruhi hard Brexit dan krisis Argentina," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Nanang Hendarsah, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (4/9). Saat ini, nilai tukar negara maju dengan kekuatan ekonomi besar tengah melemah. Yen melemah, franc melemah, sebagai safe haven baru. Sedangkan rupiah membaik, tapi tidak bergerak banyak. Sejak awal tahun rupiah masih terapresiasi 1%. Padahal emerging market semua terdepresiasi secara year to date. Nanang memperingatkan, meski ada outflow karena ketidakpastian global, tetap waspada. “Setiap hari bisa berubah. Risk dari trade war ini harus dianggap biasa, karena tak ada outlook yang jelas," terangnya. Sinyal lain juga diperlihatkan Berkshire Hathaway Inc., perusahaan induk milik investor ternama di pasar saham dunia, Warren Buffett. Perusahaan ini membukukan total kas hingga US$122 miliar atau setara dengan Rp1.732,4 triliun hingga akhir Juni 2019. Tingginya likuiditas perusahaan berkode saham BRK di New York Stock Exchange (NYSE) ini menjadi 'peringatan' bagi pelaku pasar karena secara tidak langsung investasi di pasar saham dinilai terlalu mahal dan bisa juga menjadi indikasi kesulitan keuangan dalam waktu dekat. Pasalnya jumlah kas yang luar biasa besar tersebut sejatinya dapat digunakan untuk meningkatkan porsi kepemilikan atas saham Apple, Amazon, Bank of America atau bisa juga dimanfaatkan mengakuisisi perusahaan sebagaimana yang dilakukan Buffet sebelumnya. Akan tetapi, Buffet memilih untuk tidak menggunakannya. BRK membawahi sekitar 66 perusahaan di antaranya General Re, Duracell, Helzberg Diamonds, Benjamin Moore & Co, Berkshire Hathaway Automotive, dan Justin Brands. Posisi kas BRK pada semester I-2019 setara dengan 60% dari total portofolio perusahaan dengan nilai mencapai US$208 miliar. Bloomberg mencatat bahwa dalam 32 tahun terakhir, jumlah kas yang mendominasi portofolio BRK hanya tercatat pada tahun-tahun menjelang krisis, seperti krisis keuangan 2008, dikutip dari Market Insiders. Menerawang langit ekonomi yang tampak suram, sulit memprediksi apa yang bakal terjadi ke depan. Bagi investor, ketimbang menduga-duga dengan diliputi rasa cemas, lebih baik wait and see dulu. End
Begitulah Hebatnya Jokowi Menghadapi Gejolak Papua
Berbagai media melaporkan situasi yang mencekam di Jayapura dan juga di tempat-tempat lain. Jokowi tetap ‘cool’. Biasa-biasa saja. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Banyak yang mengkritik atau mengecam cara Jokowi menyikapi pergolakan di Papua. Dia santai. Bagaikan tak ada kejadian apa-apa. Dia tangguhkan kunjungan ke Papua. Padahal, kunjungan itu perlu untuk menunjukkan keseriusan pemerintah meredakan kemarahan orang Papua. Jawaban Jokowi, “Belum ada waktu yang cocok.” Jokowi kalem. Tenang. Bahkan dia sempatkan menonton wayang di Purworejo pada saat kerusuhan berkobar di Jayapura. Dia tidak panik meskipun korban mulai jatuh di pihak TNI dan Polri dalam kerusuhan di Deiya, Rabu, 28/8/2019. Berbagai media melaporkan situasi yang mencekam di Jayapura dan juga di tempat-tempat lain. Jokowi tetap ‘cool’. Biasa-biasa saja. Dia tepati janji ikut bersepeda santai di Borobudur. Apakah ini salah? Siapa bilang salah menepati janji? Bukankah menepati janji sangat penting? Tentu saja. Karena selama ini banyak sekali yang nyinyir menuduh Jokowi tak menepati janji-janjinya. Jadi, orang harus paham bahwa Jokowi tidak membatalkan jadwalnya disebabkan beliau sekarang berusaha memenuhi janji. Perkara situasi Papua disebut-sebut genting, tidak masalah. Sebab, jadwal wayang dan bersepeda santai itu perlu ditunaikan supaya presiden tidak dikatakan grasa-grusu dalam bereaksi. Tempo hari Jokowi dikritik langsung oleh Wiranto karena ‘grasa-grusu’ mengatakan Ustad Abu Bakar Ba’asyir akan dibebaskan awal tahun ini. Nonton wayang di Purworejo itu penting atau tidak? Pastilah penting. Jokowi perlu menyerap falsafah wayang yang ditayangkan itu untuk menghadapi berbagai situasi. Bagaimana dengan bersepeda santai di Borobudur? Ini malah lebih penting lagi. Karena presiden harus membangkitkan semangat rakyat menggunakan sepeda. Penggunaan sepeda perlu digalakkan sambil menunggu produksi mobil Esemka. Sebentar lagi! Jadi, Jokowi itu tidak sembarangan. Setiap geraknya punya makna. Lagi pula, Jokowi itu ‘kan dikawal oleh Mahfud MD. Artinya, selagi Mahfud tidak banyak berkoar soal Papua, pasti semuanya aman. Mahfud diam soal bendera Bintang Kejora di seberang Istana. Itu artinya Jokowi aman. Jadi, begitulah hebatnya Jokowi menghadapi gejolak Papua yang semakin lantang meneriakkan kemerdekaan.*** (30 Agustus 2019)
Rusuh Papua, Belajarlah dari Timor Timur
Tidak ada pidato kenegaraan (presidential address). Menyampaikan langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah. Sebuah pidato resmi yang ditujukan kepada bangsa dan negara menghadapi kondisi darurat. Sebuah kegentingan yang memaksa. Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Eskalasi kerusuhan di Papua terus meningkat. Situasinya sudah mencapai tahap berbahaya. Sangat mengkhawatirkan. Di Kabupaten Deyai, Papua unjukrasa berakhir rusuh. Sejumlah petugas dan warga tewas. “Dari TNI ada tiga orang. Satu meninggal dunia, dua luka dan sekarang masih kritis. Sedangkan dari aparat kepolisian ada empat luka-luka. Masyarakat satu yang meninggal, juga tewas karena kena panah dan senjata-senjata dari masyarakat sendiri," kata Menkopolhukam Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Gambar-gambar prajurit TNI dan Polri yang roboh bersimbah darah dengan kepala tertusuk panah, beredar luas di media sosial. 10 pucuk senjata SS 1 milik TNI dikabarkan dirampas oleh pengunjukrasa. Banyak yang geram. Mendidih darahnya menyaksikan gambar -gambar itu. Sejumlah bangunan milik pemerintah, swasta, pertokoan dan pasar dibakar. Ribuan warga mengungsi. Bendera Bintang Kejora secara serentak dikibarkan di beberapa tempat di Indonesia. Termasuk di depan Mabes TNI, bahkan di depan Istana Merdeka. Simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Ratusan mahasiswa Papua, sebagian bertelanjang dada dan melukis wajahnya dengan Bintang Kejora bebas menari-nari di depan istana. Seolah tampil dalam sebuah festival kesenian dan budaya. Mereka menyanyikan lagu perlawanan dengan syair //Papua bukan Merah Putih// Papua Bintang Kejora/ Bintang Kejora. //Baru-baru /Kau Bilang Merah Putih!// Seorang orator membakar semangat para pengunjuk rasa. Ketika dia meneriakkan “Papua!” Dijawab secara serentak “Merdeka!” Sangat disayangkan respon pemerintah sangat tidak memadai. Normatif dan terkesan tidak mengerti apa yang harus dibuat. Bingung sendiri. Diplomasi dan komunikasi publik pemerintah sangat dangkal. Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan, “menyampaikan aspirasi boleh, asal jangan anarkis.” Kepala Staf Presiden Moeldoko mengingatkan agar tidak menyikapi secara berlebihan dan emosi. Presiden Jokowi hanya mengulang kata-kata yang itu-itu saja. Menunjukkan pemahaman serta sensitivitas yang rendah. Mama papa, pace, mace, anak-anak Papua bla….bla….” Tidak ada pidato kenegaraan (presidential address). Menyampaikan langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah. Sebuah pidato resmi yang ditujukan kepada bangsa dan negara menghadapi kondisi darurat. Sebuah kegentingan yang memaksa. Seolah keinginan rakyat Papua melepaskan diri dari Indonesia, merupakan soal kecil. Bukan persoalan serius. Hanya sikap merajuk dari salah satu provinsi karena diperlakukan tidak adil, dan selalu diabaikan. Alih-alih berkantor atau setidaknya membuka posko darurat di Papua, sebagai bentuk keseriusan. Presiden masih bersikap business as ussual. Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat negara masih sempat-sempatnya tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan ulah pelawak Kirun yang tampil dalam pertunjukan wayang di Alun-alun Kota Purworejo, Jateng, Kamis (29/8) malam. Sejumlah kalangan sudah menyerukan situasi di Papua sangat gawat. Sebuah situasi yang jauh lebih serius bila dibandingkan dengan saat provinsi Timor-Timur lepas dari Indonesia. Papua bisa menjadi pintu masuk disintegrasi bangsa. Indonesia bisa terjerembab dalam Balkanisasi. Terpecah-pecah menjadi banyak negara. Seperti yang terjadi pada negara eks Yugoslavia. Seorang jenderal senior yang sangat berpengalaman dalam berbagai operasi separatisme di Timtim, Aceh, dan Papua menggambarkan, “ Papua ini induknya. Timtim anaknya.” Jadi persoalan Papua ini harus disikapi dengan effort yang jauh lebih serius, terencana, dan komprehensif dibandingkan Timtim. Jangan dianggap main-main. Jangan malah ketawa-ketiwi. Diplomat senior Dino Patti Djalal mantan juru bicara Pemerintah RI dalam proses jajak pendapat di Timtim mengingatkan betapa pentingnya belajar dari kesalahan lama. Secara halus, namun tegas dia mengingatkan, bangsa Indonesia, khususnya pemerintah yang berkuasa saat ini mengambil pelajaran yang sangat mahal dari lepasnya Timtim. “Pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi,” tulisnya. (Potensi Papua lepas sangat besar) Dibandingkan dengan Timtim, potensi Papua lepas dari Indonesia jauh lebih besar. Secara ekonomi, politik, maupun pertarungan geopolitik global, posisi Papua lebih menarik dan menentukan. Dari sisi ekonomi potensi sumber daya alam Papua jauh lebih menggiurkan. Mulai dari tambang, energi, hutan, potensi kelautan, wisata Dll. Yang sangat kasat mata adalah keberadaan tambang emas PT Freeport di Timika. Papua adalah harta karun yang menjadi incaran dunia. Negara adidaya AS sangat berkepentingan di Papua. Negara tetangga dekat Australia juga. Cina sebagai pesaing AS diam-diam juga sudah mengincarnya. Setelah menguasai tambang nikel di Sulawesi Tenggara, bersiap-siap masuk Kalimantan karena adanya proyek infrastruktur pemindahan ibukota, Cina pasti ingin membuat lompatan baru ke Papua. Secara geopolitik global, Papua menjadi perebutan dan pertarungan negara-negara adidaya dunia. Sangat terbuka kemungkinan kerusuhan dan huru-hara di Papua merupakan ekses dari kian dekatnya Poros Jakarta-Beijing. Termasuk rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur. Jangan dilupakan, masalah Papua tidak lepas dari gelombang persaudaraan ras Melanesia (Melanesian Brotherhood). AS, Inggris dan Australia menjadi salah satu penyokong dan “pelindung” 16 Forum Negara Kepulauan Pasifik ( Pasifik Island Region). Dengan didukung negara-negara Afrika —karena persamaan warna kulit—Forum Negara Kepulauan Pasifik ini bisa memainkan peran penting dalam lobi-lobi kemerdekaan Papua di PBB. Lemahnya kualitas kepemimpinan nasional, rendahnya legitimasi pemerintah karena adanya tudingan pilpres yang curang, rusuh dan tuntutan kemerdekaan di Papua, membuat Indonesia berada di ujung tanduk. Situasinya kian diperburuk oleh kohesi bangsa yang rendah dan rentan. Diam-diam banyak tokoh, cerdik pandai dan warga Indonesia bersikap masa bodoh. Mereka malah berharap rusuh di Papua menjadi pintu masuk kejatuhan rezim Jokowi. Dalam bahasa Jawa sikap semacam ini sering digambarkan dengan sebuah kata, “ Rasakno! Kapokmu Kapan!” Sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Secara rasa bahasa, kata yang mendekati barangkali adalah “Syukurin! Rasain! Kan sudah saya ingatkan berkali-kali!” Sebuah sikap yang sangat disayangkan. Tapi apa boleh buat, harus kita akui dengan jujur, begitulah adanya. Papua, Dont Leave Me, Please! End
POPULER
