INFRASTRUKTUR

Investor Hong Kong Tertarik Investasi di Proyek MRT Jakarta

Jakarta, FNN - Investor Hong Kong tertarik untuk berinvestasi di salah satu proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. "Salah satu proyek MRT Jakarta sudah dapat 'letter of intent' dari investor Hong Kong," kata Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana "Jakarta Investment Center" (JIC) Budya Pryanto di Jakarta, Selasa. Menurut dia, investor dari Hong Kong itu sudah memberikan "letter of intent" atau surat/dokumen yang mengatakan ada komitmen awal ketertarikan untuk berinvestasi. Namun, Budya tidak memberikan detail proyek di MRT Jakarta yang menarik minat para investor asing termasuk estimasi nilai proyek. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengadakan seminar virtual terkait investasi pada 13 Oktober 2021 dengan menampilkan proyek yang dikelola BUMD DKI Jakarta di antaranya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan MRT Jakarta. "Sebulan lalu ada tiga proyek MRT dan Jakpro, informasi kepada kita itu salah satu proyek dari MRT Jakarta sudah dapat 'letter of intent' dari investor Hong Kong ini," katanya. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menggelar Forum Investasi Jakarta (JIF) 2021 pada 11-12 November 2021 secara virtual. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra dalam pemaparannya menampilkan tujuh proyek infrastruktur yang sudah siap dijajaki di antaranya proyek infrastruktur dari MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Adapun tujuh proyek itu, yakni pembangunan area ritel di Stasiun MRT Bundaran HI dengan nilai proyek mencapai Rp50 miliar. Kemudian, MRT Fase 4 rute Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah (TMII) nilai proyek Rp28 triliun, pembangunan kawasan ritel di Stasiun MRT Fatmawati senilai Rp29 miliar. Selanjutnya, proyek LRT Kepala Gading-Jakarta International Stadium (JIS) dengan nilai proyek Rp6,6 triliun, pembangunan kawasan berorientasi Transit (TOD) di Pegangsaan Dua senilai 103 juta hingga 106 juta dolar AS atau setara Rp 1,53 triliun (kurs Rp14.500). Selain itu, proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Bantargebang senilai Rp3,8 triliun hingga Rp4,2 triliun dan proyek pengolahan sampah menghasilkan bahan bakar (Refuse Derived Fuel/RDF) di Bantargebang senilai Rp 1,5 triliun. Apabila dijumlahkan menggunakan perkiraan nilai tertinggi maka estimasi tujuh nilai proyek itu diperkirakan mencapai Rp 41,9 triliun. (mth)

Jasa Marga Catat Laba Bersih Kuartal III Tahun Ini Rp 749,42 Miliar

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk tetap membukukan kinerja positif dengan laba bersih kuartal III tahun ini sebesar Rp749,42 miliar di tengah meningkatnya kasus Covid-19 pada Juli 2021 . Corporate Secretary Jasa Marga Reza Febriano mengatakan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, kinerja kuartal III 2021 mengalami perbaikan yang tercermin dari pendapatan usaha yang naik sebesar 20,75 persen karena telah beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru dan didukung oleh meningkatnya mobilisasi masyarakat. Tidak hanya itu, EBITDA juga mengalami peningkatan sebesar 29,39 persen seiring dengan meningkatnya pendapatan tol pada kuartal III 2021 yang menyebabkan peningkatan EBITDA Margin 65,07 persen. Jasa Marga saat ini mengoperasikan total 1.246 km jalan tol yang merupakan 51 persen dari total jalan tol di Indonesia dengan total konsesi jalan tol mencapai 1.603 km. Sepanjang tahun 2021 hingga kuartal III, Jasa Marga telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 55,94 km, antara lain Jalan Tol BORR Seksi IIIA (Simpang Yasmin-Simpang Semplak) sepanjang 2,85 km, Tol Cinere-Serpong Seksi I (Serpong-Pamulang) sepanjang 6,50 km, Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran sepanjang 14,19 km, Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I dan V (Balikpapan-Samboja) sepanjang 32,40 km. Jasa Marga menargetkan masih ada penambahan jalan tol operasi hingga akhir tahun 2021 yaitu Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Danowudu-Bitung yang ditargetkan beroperasi pada kuartal IV. Dengan turunnya level PPKM di berbagai daerah serta melihat pergerakan mobilitas masyarakat sejak September 2021, Jasa Marga memproyeksikan hingga akhir tahun 2021 tren peningkatan lalu lintas masih terjadi di Jalan Tol Jasa Marga Group. Hal ini berdasarkan histori realisasi volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada Oktober 2021, Jasa Marga mencatat peningkatan LHR Jalan Tol Jasa Marga Group di seluruh Indonesia sebesar 63,03 persen jika dibandingkan dengan LHR pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli 2021 dan 25,23 persen pada masa PPKM Level 4 pada Agustus 2021. Sementara itu, jika LHR Oktober 2021 dibandingkan dengan LHR September 2021 atau masa PPKM level 3 meningkat sebesar 6,64 persen. Adapun tiga ruas Jalan Tol Jasa Marga Group dengan LHR tertinggi di bulan Oktober 2021 adalah Jalan Tol Dalam Kota dengan 492 ribu kendaraan, Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan 450 ribu kendaraan dan Jalan Tol Jagorawi dengan 394 ribu kendaraan. Untuk mengantisipasi tren peningkatan volume lalu lintas, Jasa Marga selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jalan, termasuk di masa pandemi, dengan tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di jalan tol. Di antaranya yaitu, memastikan pelayanan lalu lintas, pelayanan transaksi hingga pelayanan konstruksi tetap optimal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, Jasa Marga juga selalu meningkatkan pelayanan berbasis teknologi, salah satunya saat ini dengan melakukan pengembangan fitur Mobile Apps Travoy untuk cek saldo dan top-up uang elektronik, hingga menampilkan struk transaksi di jalan tol dalam bentuk digital. (mth)

DKI Diminta Prioritaskan Revitalisasi Tiga Pelabuhan pada 2022

Jakarta, FNN - Pihak Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengkaji revitalisasi tiga pelabuhan di Kepulauan Seribu yang vital untuk menunjang aktivitas dan perekonomian warga. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa mengatakan revitalisasi tiga pelabuhan itu, yakni Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Sebira, sempat berhenti karena "refocusing" anggaran imbas dari pandemi COVID-19. "Untuk itu, Komisi B mendorong agar kegiatan tersebut dihidupkan kembali dan menjadi prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022, karena kita harus concern juga dengan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu," kata Steven saat rapat komisi yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat, Senin. Berdasarkan informasi yang disampaikan Dishub DKI, revitalisasi tiga pelabuhan menjadi salah satu target pada 2022 berdasarkan dokumen Rancangan Akhir (Ranhir) Perubahan RPJMD tahun 2017-2022. Dalam dokumen itu, Dishub DKI mengalokasikan anggaran Rp160 miliar untuk merevitalisasi tiga pelabuhan tersebut melalui skema APBD DKI pada 2020 dan 2021. "Dengan dihidupkannya kembali tiga pelabuhan tersebut, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Seribu," ucap Steven. Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Nur Afni Sajim, revitalisasi tiga pelabuhan di Kepulauan Seribu setidaknya akan mempermudah kegiatan perekonomian warga sekitar. Seperti halnya, di Pulau Sabira yang notabene masih belum memiliki pelabuhan namun banyak kapal besar yang melintas. "Maka dari itu kami dari Komisi B minta segala sesuatunya diusulkan kegiatan yang terefocusing, baik kegiatan peningkatan ekonomi ataupun pelayanan masyarakat untuk diusulkan kembali," ucap Nur Afni. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pihaknya telah kembali mengakomodir anggaran revitalisasi tiga pelabuhan Kepulauan Seribu akan segera dieksekusi sesuai kebutuhan di 2022 mendatang. "Karena itu sudah kita pertimbangkan untuk menghidupkan kembali anggaran revitalisasi tiga pelabuhan di tahun depan (2022)," tutur Syafrin. (sws, ant)

Menteri PUPR Kosongkan 205 Bendungan Antisipasi Badai La Nina

Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengosongkan 205 bendungan dengan total volume tampung 4,7 miliar meter kubik dalam rangka mengantisipasi badai La Nina. Menteri PUPR telah mendengarkan prediksi BMKG bahwa pola hujan pada akhir 2021 dan awal 2022 dipengaruhi oleh La Nina. Untuk itu Kementerian PUPR melakukan langkah-langkah untuk menghadapi badai La Nina 2021 ini. "Kita melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana. Pertama sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di Bendungan Bilibili, Bendungan Batu Tegi, dan Bendungan Jatiluhur," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimujono dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi La Nina secara daring di Jakarta, Jumat. Menteri PUPR juga siap mengaktifkan pertama kali Satgas Penanggulangan Bencana di pusat untuk memonitoring semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang dapat ditampung. "Kita saat ini memiliki 231 bendungan ditambah beberapa bendungan baru dan Kementerian PUPR telah menghitung berapa daya tampung banjir di bendungan tersebut," katanya. Menteri PUPR juga menyampaikan Indonesia saat ini memiliki 12 kolam retensi dengan volume tampung 6,8 juta meter kubik, bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta meter kubik dan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di kolam retensi Nipa-Nipa di Sulawesi Selatan. Kemudian 12 bendung karet dengan volume 7,3 juta meter kubik dengan cara mengempeskan bendung tersebut, contohnya di bendung karet Tirtonadi di Solo. Dengan demikian ketika banjir, air bisa terus mengalir ke bendung tersebut dan akan ditutup saat akhir musim hujan untuk ditampung buat musim kemarau. "Kita juga membuka terowongan pengendali banjir seperti di Terowongan Nanjung Sungai Citarum dan Sodetan Cisangkuy supaya menghindarkan banjir di Baleendah," katanya. Selain itu Kementerian PUPR juga menyiapkan pengoperasian 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas kapasitas 263,4 meter kubik /detik, melakukan uji operasi dan menyiapkan bahan bakarnya seperti di Pompa Pengendali Banjir Kali Sringin, dan Pompa Pengendali Banjir Kali Tenggang. Kementerian PUPR juga saat ini sedang membangun 39 bendungan, dengan adanya prediksi La Nina maka Kementerian PUPR juga harus berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan konstruksi dalam pembangunan bendungan ini. "Kami menempatkan petugas di hulu coffer dam 5-10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang sedang dibangun bendungannya," ujar Menteri Basuki. Selain itu, lanjut dia, Kementerian PUPR menginventarisasi bahan-bahan banjiran yang dibutuhkan di semua balai di seluruh Indonesia seperti geobag dan inventarisasi alat berat yang ada serta penyedia jasa yang sedang bekerja di masing-masing balai, antara lain dump truck, excavator, dan perahu karet. "Untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi La Nina dan bencana hidrometeorologi, kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan," kata Menteri PUPR. (mth)

Pemkab Morowali Utara Bantu Pembangunan Rumah Ibadah Semua Agama

Morowali Utara, FNN - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen membantu pembangunan rumah ibadah semua umat agama guna memperkuat semangat toleransi beragama oleh masyarakat di daerah itu. Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mengharapkan melalui bantuan pemkab itu, rumah ibadah yang dibangun memiliki fasilitas yang memadai dan nyaman digunakan beribadah oleh pemeluknya sehingga mereka memiliki kesehatan rohani. "Masyarakat sehat yang kita harapkan nanti, bukan hanya sehat jasmaninya tetapi sehat juga rohaninya. Masyarakat cerdas yang ingin kita wujudkan bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas spiritualnya," katanya di sela-sela menyerahkan bantuan pembangunan pura bagi umat Hindu di Desa Tambarobone, Kecamatan Mamosalato, Kamis (28/10). Upaya tersebut, lanjutnya, juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemkab Morowali Utara, yakni mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. "Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera membutuhkan doa semua umat beragama. Makanya kami berkomitmen membantu pembangunan rumah ibadah semua agama agar umat beragama dapat beribadah dan berdoa dengan khusyuk," ujarnya. Ia optimistis langkah tersebut semakin mempererat kerukunan dan menjaga keharmonisan antarumat beragama di daerah itu. "Sehingga dari situ target agar taraf hidup masyarakat dan pendapatan daerah meningkat dapat terwujud dengan cepat," katanya. (sws, ant)

Pemasangan Jembatan KIT Batang di Atas Tol Disetop pada Akhir Pekan

Semarang, FNN - Pekerjaan pemasangan girder jembatan penghubung Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Km 368+100 ruas Tol Semarang-Batang yang akan dikerjakan mulai 26 Oktober hingga 4 November 2021 memastikan tidak ada aktivitas pekerjaan pada akhir pekan. "Dikerjakan pada hari Senin sampai Kamis. Tidak ada pekerjaan di akhir pekan," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kawasan Industri Batang I, Nugraha, dalam siaran pers di Semarang, Selasa. Pekerjaan pemasangan girder jembatan tersebut akan dilaksanakan dalam tujuh hari kerja. Menurut dia, awal pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dimulai pada 25 Oktober mundur sehari menjadi 26 Oktober. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai pada pukul 23.00 hingga 04.00 WIB pada keesokan harinya. Ia menjelaskan mekanisme buka tutup arus lalu lintas di titik pemasangan jembatan dengan bentangan mencapai 50,8 meter tersebut akan diberlakukan. Menurut dia, durasi penutupan ditetapkan maksimal 35 menit mulai Km 363+000 jalur arah Semarang dan Km 375+200 jalur arah Batang. "Dalam sehari akan diberlakukan dua kali skema buka tutup saat pengerjaan itu," katanya. Sementara Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang, Prajudi, meminta maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan tol atas kondisi tersebut. Ia juga memastikan tidak ada penutupan total ruas tol Batang-Semarang selama pekerjaan pemasangan jembatan tersebut. Ia meminta pengguna jalan tol untuk bisa mengatur waktu perjalanan demi kenyamanan saat menggunakan jalan bebas hambatan tersebut. (mth)

PUPR Dorong Pendekatan Kewilayahan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan pendekatan kewilayahan. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan, berbagai upaya tetap dilakukan demi kemajuan KTI meskipun dihadapkan pada isu dan tantangan pembangunan infrastruktur PUPR, upaya pencapaian target output, serta keterbatasan anggaran. “Kementerian PUPR senantiasa mendorong peningkatan daya saing KTI melalui pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan potensi pengembangan wilayah,” ujar Rachman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terus dilakukan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian PUPR menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai basis pembangunan dalam mendorong pembangunan KTI. Dalam rangka semakin mengoptimalkan manfaat pembangunan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan di KTI, menurut Rachman Kementerian PUPR berharap dapat berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI) terutama dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan Kawasan Strategis serta keterpaduan infrastruktur PUPR dengan infrastruktur lainnya (lintas sektor dan lintas kewenangan). Pada kesempatan itu ia menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek infrastruktur PUPR strategis di KTI seperti Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Barat (NTB), Pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara PLBN Tahap I (Entikong, Badau, Aruk, Motaain, Motamassin, Wini, dan Skouw), dan beroperasinya empat ruas jalan tol di KTI (Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Makassar seksi 4 dan Ujung Pandang Seksi 1-3). Terkait isu-isu strategis pembangunan wilayah timur antara lain kebencanaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, konektivitas antarwilayah, isu penyediaan sumber air baku, penyediaan infrastruktur dasar permukiman khususnya kampung adat, konservasi daya dukung lingkungan, dan pengembangan potensi sektor unggulan. Sementara itu Ketua Umum BP2KTI Fadel Muhammad mengatakan dengan dideklarasikannya BP2KTI dapat dilakukan percepatan pembangunan di KTI seperti pengembangan pariwisata, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dan penyediaan infrastruktur dasar yang semakin baik. Menurut dia, BP2TKI didirikan dengan tujuan membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan berbasis government entrepreneurship sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan. Lalu, melaksanakan riset dan kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan. Kemudian, pendampingan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI. “Kita melihat Indonesia suatu rumah besar, KTI satu bilik rumah jangan terpisah dari rumah tadi. Jangan dia tertinggal dari kawasan barat dan tengah Indonesia,” kata Fadel. (mth)

Jokowi Siapkan Ahok sebagai Calon Kepala Ibu Kota Negara Baru

Jakarta, FNN - Pemerintah telah menyiapkan desain awal pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Termasuk untuk pengisian calon pemimpin di ibu kota baru tersebut. Namun pemerintah ingin ibu kota negara baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung beberapa nama calon Kepala Otorita IKN, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beserta tiga nama lain dengan latar belakang berbeda. Diantaranya Menristek terakhir Bambang Brodjonegoro, pengusaha sapi Tumiyana, hingga Bupati Banyuwangi Azwar Anas. "Namanya kandidat memang banyak. Satu, pak Bambang Brodjonegoro, dua pak Ahok, tiga pak Tumiyana, empat pak Azwar Anas. Cukup," ujar Jokowi, dikutip dari Liputan6, Sabtu (23/10/2021). Merujuk Pasal 9 UU IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian Kepala Otorita IKN hingga sang wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden. "Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden," bunyi Pasal 9. Adapun Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN kelak kan memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya, juga dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. "Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir" tulis Pasal 10 ayat (2). (sws, ant)

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah 79 Persen

Bandung, FNN - Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung (KCJB) hingga saat ini sudah mencapai 79 persen, dan PT KCIC pun terus melakukan berbagai upaya sehingga target operasional KCJB di akhir tahun 2022 bisa terwujud. Corporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya dalam siaran persnya, Sabtu, menuturkan saat ini PT KCIC bersama konsorsium kontraktor sedang berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi secara komprehensif. Pihaknya mengakui pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 cukup menghambat proses pembangunan KCJB. “Pandemi cukup memberikan dampak pada proses pembangunan KCJB. Untuk itu sekarang fokus kami adalah melakukan percepatan pembangunan,” ujarnya. Adapun titik-titik konstruksi yang menjadi prioritas ke depan antara lain penyelesaian pengeboran tiga tunnel yang tersisa dari 13 tunnel yang ada di jalur KCJB. Ketiga tunnel prioritas itu adalah tunnel 2 sepanjang 1.040 meter di Jatiluhur, Purwakarta, tunnel empat sepanjang 1.315 meter di Plered, Purwakarta, dan tunnel 6 sepanjang 4.478 meter di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, PT KCIC juga akan menyelesaikan erection girder untuk konstruksi elevated track, terutama yang berada di DK 134 dan DK 134 di daerah Batununggal, Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, Mirza menambahkan jika saat ini pekerjaan subgrade 18#, 19#, dan 20# yang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta menjadi titik konstruksi yang dikebut pengerjaannya. Selain percepatan pada konstruksi jalur KCJB, Mirza memaparkan jika saat ini PT KCIC juga sedang melakukan percepatan pembangunan untuk stasiun Halim, Karawang, dan Tegalluar. "Saat ini, pengerjaan di tiga stasiun KCJB di Halim, Karawang, dan Tegalluar juga sedang kami kebut agar segera siap menyambut para penumpang sesuai target di akhir 2022," katanya. Sedangkan Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta yang akan digunakan ketika operasional nanti saat ini sedang dalam tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang yang berada di Qingdao, Tiongkok. Termasuk juga pembuatan Comprehensive Inspection Train (CIT) atau Kereta Inspeksi yang nanti digunakan untuk mengecek dan memastikan keamanan jalur kereta cepat. Untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PT KCIC dengan kementerian terkait saat ini sedang melakukan pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan. Di sisi lain, dilakukan juga pelatihan SDM hingga pembuatan SOP sebagai bagian dari persiapan Operation Maintenance Readiness. "Dengan semua upaya yang kami lakukan, mudah-mudahan target operasional di tahun 2022 ini bisa tercapai,” ujarnya. Seperti yang diketahui, pada fase pertama operasi yang ditargetkan di akhir 2022, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menempuh trase sepanjang 142,3 kilometer. Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan melintasi 9 kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Stasiun keberangkatan sekaligus kedatangan kereta cepat berada di wilayah Jakarta, yakni melalui Stasiun Halim, kemudian melintasi Stasiun Karawang, Stasiun Hub Padalarang dan berakhir di Stasiun Tegalluar. (mth)

Pembangunan Akses Tol Bandara Kertajati Sudah 100 Persen

Cirebon, FNN - Pembangunan akses tol dari Jalan Tol Cipali ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sudah selesai 100 persen, sehingga segera dioperasikan. "Pembangunan akses ke BIJB Kertajati sudah rampung 100 persen," kata Direktur Operasi ASTRA Tol Cipali Agung Prasetyo melalui pesan tertulis yang diterima di Cirebon, Jawa Barat, Jumat. Menurutnya, pembangunan konstruksi, gerbang, dan kantor gerbang tol serta rambu-rambu sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah selesai 100. Saat ini, kata Agung, pihaknya tinggal menunggu pengoperasiannya. "Kami berharap pengoperasian akses BIJB Kertajati ini dapat dilakukan segera setelah rampungnya uji laik fungsi (ULF) dan juga standar layak operasi (SLO)," tuturnya. Ia menambahkan pembangunan akses tol Bandara Kertajati dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai target pada akhir September seperti disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat kunjungan ke lokasi pada akhir Agustus lalu. Dengan adanya akses tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan pengembangan daerah Jawa Barat khususnya Majalengka. "Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol ini, semoga dapat segera diresmikan dan beroperasi sesuai dengan target pada bulan November 2021," katanya. (mth)