LINGKUNGAN

Kayu Jati Indonesia Ramah Lingkungan, Diminati di Jerman

Jakarta, FNN - Kayu jati asal Indonesia, yang telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) yang diakui oleh Uni Eropa, banyak dicari di Jerman. Kayu yang diproduksi secara berkelanjutan, legal, dan bertanggung jawab sosial itu memiliki kelebihan dibandingkan kayu jati dari negara Asia Tenggara lainnya, yang beberapa tahun belakangan ini ditengarai mengalami kemerosotan reputasi karena tuduhan eksploitasi berlebihan lahan hutan dan kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kayu jati. “Hal ini membuat industri kayu Indonesia tidak hanya memperhatikan bahwa kayu yang mereka produksi berasal dari perkebunan kayu, tetapi juga bahwa kayunya diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno dalam keterangan, Kamis. Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu penghasil kayu jati terbesar. Jenis kayu keras ini menjadi komoditas bernilai tinggi karena tampilan dan sifat kayunya yang unik. Industri furnitur kayu jati berkembang pesat di Indonesia dan didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kayu jati banyak dicari di Asia, umumnya untuk konstruksi bangunan, pintu, jendela, dan bahkan sebagai materi pembuatan kapal. Namun di Jerman, kayu jati banyak ditemui di pekarangan dan taman, baik untuk bahan lantai parquet maupun furnitur luar ruang. Perlahan, menurut Dubes Oegroseno, masyarakat Jerman dan Eropa lainnya mulai menyadari banyaknya kayu hasil penebangan liar yang merusak lingkungan. Mereka mulai memperhatikan informasi dari mana kayu yang mereka beli berasal dan apakah ditebang dari perkebunan kayu yang ramah lingkungan. “Dan itu bagus dan hal yang baik,” tutur dia. Industri kayu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-18. Saat ini pemerintah melalui SVLK mengontrol dan mendokumentasikan kepatuhan pelaku industri kayu terhadap aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Label "Indonesian Legal Wood" akan diberikan kepada produk kayu yang telah lolos uji SVLK. Indonesia merupakan negara pertama yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) untuk kayu yang dijual di pasar Uni Eropa. Bergabungnya Indonesia ke dalam sistem kontrol FLEGT diharapkan mampu meyakinkan konsumen kayu tropis Uni Eropa bahwa kayu Indonesia yang dibelinya diproduksi secara legal dan ramah lingkungan. Perusahaan importir di Eropa pun diuntungkan karena kayu-kayu berizin FLEGT dapat dengan mudah didistribusikan di seluruh wilayah Uni Eropa tanpa membutuhkan izin tambahan. "Dengan bergabungnya Indonesia di sistem kontrol FLEGT, kita dapat membuktikan bahwa kayu jati Indonesia tidak berasal dari pembalakan liar, dan bahwa jumlah pohon yang ditebang akan sama dengan jumlah bibit pohon yang ditanam kembali,” kata Dubes Oegroseno. “Sistem sertifikasi FLEGT yang akan diperkenalkan secara global ini bahkan jauh lebih baik dibandingkan FSC. FLEGT menekankan pada legalitas kayu, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Sistem ini memperhatikan sungguh-sungguh aspek keberlanjutan yang ditargetkan oleh Uni Eropa,” katanya menambahkan. Pohon jati di perkebunan umumnya baru layak tebang setelah berumur 15-25 tahun. Namun, pohon jati hutan memerlukan waktu setidaknya dua kali lebih lama untuk mencapai ukuran dan kualitas setara. "Tetapi kualitas kayu tidak hanya bergantung pada umur pohon, namun juga terkait teknologi pengolahan selanjutnya,” ujar Atase Perdagangan KBRI Berlin Nurlisa Arfani. Teknologi pengolahan kayu jati Indonesia sekarang ini semakin baik sehingga konsumen bisa mendapatkan kayu yang lebih berkualitas dan tahan lama serta tahan cuaca apapun. Pada 2020, produk kayu Indonesia diekspor ke Eropa dengan nilai 660 juta euro (sekitar Rp11,3 triliun), umumnya sudah dalam bentuk furnitur. Perputaran uang global dari jual beli kayu mencapai 2,4 miliar euro (sekitar Rp41 triliun). Selain kayu jati dan produk rotan, industri furnitur Indonesia juga mulai merambah ke kayu trembesi sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Produk kayu trembesi juga disukai di Eropa, dikenal sebagai rain tree karena tampilannya yang sangat cantik. Urat kayu trembesi dengan warna coklat emas dan kelir hitam membuatnya cocok dibuat dijadikan furnitur meja yang menghiasi rumah-rumah di Jerman dan negara Eropa lainnya. Artikel tentang keunggulan produk kayu jati Indonesia dimuat di Mobelmarkt, majalah desain interior dan furnitur yang tidak hanya terbit di Jerman, tetapi juga di beberapa negara lain yang berbahasa Jerman seperti Swiss dan Austria. (mth)

Gunung Merapi Meluncurkan Guguran Lava Sejauh 1.200 Meter

Jogjakarta, FNN - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyebutkan Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah empat kali mengeluarkan guguran lava dengan jarak maksimum sejauh 1.200 meter ke arah barat daya pada Rabu mulai pukul 12.00 sampai 18.00 WIB. Menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida, selama periode pengamatan itu Merapi juga mengalami 57 kali gempa guguran dengan amplitudo 4-17 mm selama 21-113 detik, lima kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-5 mm selama 14-25 detik. Berikutnya 23 kali gempa hybrid atau fase banyak dengan amplitudo 3-22 mm selama 5.4-8 detik, dan sembilan gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 27-75 mm selama 8.7-17.2 detik. Selama pengamatan itu, asap berwarna putih juga terpantau keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas tebal setinggi 150 meter di atas puncak. BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Guguran lava dan awan panas Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah sektor selatan-barat daya, yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Apabila terjadi letusan, lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat menjangkau radius tiga km dari puncak gunung. (mth)

Kapolda Jambi Berharap Tidak Ada Lagi Karhutla Tahun Ini

Jambi, FNN - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo berharap tidak ada titik api lagi atau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi pada tahun ini. Hal ini diungkapkan Kapolda Jambi saat memimpin apel siaga Karhutla di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Rabu. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengucapkan terimakasih kepada para petugas gabungan yang telah bekerja tanpa mengenal lelah sehingga saat ini tidak terjadi karhutla di Kabupaten Muarojambi.. "Kita tahu bahwa di wilayah yang cukup berat degan kondusi yang serba minim, tetapi rekan rekan telah melaksanakan tugas dengan baik dan dedikasi yang sangat tinggi dalam mengantisipasi terjadinya karhutla," kata jenderal bintang dua tersebut. Selanjutnya Kapolda didampingi Kapolres Muarojambi, AKBP Yuyan Priatmaja dan rombongan meninjau lokasi yang rawan akan titik api yaitu di daerah Seponjen dan selama ini tim satgas fokus dikawasan Kumpeh yang pekerjaannya sudah hampir 100 persen siap menghadapi karhutla. "Kita akan berupaya dan bekerja keras dengan saling bekerja sama dengan unsur terkait dalam upaya penanganan Karhutla dan mudah mudahan tidak ada lagi titik api selama 2021 dan selanjutnya," kata Irjen Pol A Rachmad Wibowo. Untuk saat ini langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan dalam mengantisipasi karhutla yang sudah ada dimasyarakat akan dipertahankan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya tetap lestari. Pada kesempatan itu, Kapolda juga menghimbau kepada seluruh warga Betung agar selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan berharap warga Desa Betung selalu sehat tidak ada yang sakit karena jauh dari kota dan yang menjadi khawatiran warga adalah ketika orang dari Kota datang ke desa ini, kita harus waspada setiap orang yang datang kesini, setiap gejala yang timbul agar segera dilaporkan kepada Kapolsek atau Kapolres untuk segera ditangani. Selanjutnya Kapolda memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Betung yang terdampak COVID-19, serta mengecek posko PPKM Desa Betung. Hadir dalam acara apel karhutla itu Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro, Ketua DPRD Muaro Jambi, Kajari, Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja, Dandim 0415 Jambi Kolonel J Hadiyanto, para OPD Lingkup Kabupaten Muarojambi, para Kades se-Kecamatan Kumpeh, anggota BPBD, dan Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. (mth)

BPPT Terapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla di Riau

Pekanbaru, FNN - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) kembali menerapkan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna menekan potensi kejadian bencana karhutla di Provinsi Riau sejak 3 Juli 2021 hingga 15 hari setelahnya. Kepala BPPT Hammam Riza melalui pernyataannya yang diterima di Pekanbaru, Kamis, mengatakan penerapan iptek modifikasi cuaca dengan mengoptimalkan potensi curah hujan mampu berkontribusi mencegah kebakaran hutan dan lahan. "Teknologi Modifikasi Cuaca dapat menjadi salah satu bagian dari solusi permanen dalam pengendalian karhutla di masa depan," kata dia. Dalam dua tahun terakhir melalui Inpres RI Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan TMC diarahkan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "BPPT diamanahkan dalam aturan tersebut melaksanakan tugas TMC. BPPT merupakan satu-satunya institusi yang mampu melaksanakan TMC dan merupakan bagian dari keunikan BPPT sebagai lembaga kaji terap teknologi yang dikuatkan oleh UU Sisnas Iptek sebagai penyelenggara iptek" kata dia. Oleh karena itu, dalam proses kelembagaannya BPPT terus mengupayakan berbagai layanan teknologi agar berkelanjutan dan semakin diperkuat dalam konteks integrasi riset dan inovasi secara nasional. BPPT memiliki independensi dalam mengoperasikan TMC melalui unit teknologi yang dimilikinya dan akan terus berinovasi memberikan kemanfaatan penerapan TMC yang lebih besar serta berkontribusi dalam fokus teknologi lainnya. Pada pelaksanaan Operasi TMC yang memasuki hari ke- 4 di Riau, sudah mampu menghasilkan volume air hujan yang signifikan. Hujan yang terjadi, menurut Hammam, mampu mempertahankan TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) lahan gambut dan meredam munculnya titik panas. "Dapat dipantau dari jumlah 'hotspot' (titik panas) nol dengan tingkat kepercayaan lebih 80 persen selama kegiatan TMC berlangsung," katanya. (mth)

Mereka Mengenang Sosok Pejuang Lingkungan Hidup Emmy Hafild

Jakarta, FNN - Kabut duka kembali menyeruak di Indonesia khususnya bagi sektor lingkungan hidup Indonesia dengan berpulangnya salah satu pejuang terbaiknya Emmy Hafild pada 3 Juli 2021 di Jakarta. Nurul Almy Hafild atau yang akrab disapa Emmy Hafild lahir Pertumbukan, Sumatera Utara pada April 1958 dan meninggal dunia karena sakit kanker paru dan telah dimakamkan pada 4 Juli 2021 di TPU Tanah Kusir. Dia meninggalkan suami dan dua orang putri. Meski kini menjadi tokoh politik, dengan jabatan terakhir sebagai Ketua DPP Partai NasDem bidang kemaritiman, sosok Emmy lebih akrab sebagai aktivis lingkungan yang malang melintang di berbagai organisasi lingkungan hidup. Dia pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) periode 1996-2002 dan sempat berkiprah di Greenpeace Asia Tenggara. Atas keberanian dan perjuangannya, dia pernah mendapatkan penghargaan dari majalah Time sebagai Hero of the Planet pada 1999. "Keluarga besar WALHI sangat berduka, kami telah kehilangan seorang sahabat, kakak, dan mentor bagi banyak aktivis lingkungan hidup. Seorang perempuan yang sepanjang hidupnya terus memperjuangkan apa yang dipercayainya," ujar Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati. Menurut Nur Hidayati, jejak yang ditinggalkan Emmy sangatlah banyak dengan sejak 1990 sudah aktif melakukan advokasi lingkungan bersama WALHI. Dia adalah seorang perempuan yang sepanjang hidupnya terus memperjuangkan apa yang dipercayainya. Ada begitu banyak kasus besar lingkungan hidup yang diadvokasi WALHI di bawah kepemimpinannya. Emmy memiliki keberanian dan ketegasan yang tidak pernah ragu mengkritik kebijakan yang dinilai menghancurkan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat. Namun, sosok Emmy sebagai pejuang lingkungan hanyalah satu dari berbagai sisi yang dimiliknya. Nur Hidayati juga mengenangnya sebagai pemimpin yang memiliki gaya komunikasi yang khas. "Mbak Emmy kami kenang sebagai sosok yang selalu peduli dengan kondisi keluarga sahabatnya," tuturnya. Tidak hanya isu lingkungan, Emmy juga turut bergerak untuk melakukan advokasi terhadap isu perempuan dan memberikan sumbangsih besar bagi gerakan perempuan di Indonesia. Dia juga aktif di gerakan demokrasi dan anti korupsi di Tanah Air. Hal itu disampaikan oleh Risma Umar sebagai Dewan Nasional WALHI, yang menegaskan bahwa kemampuan Emmy Hafild dalam mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil dari berbagai sektor dan isu telah teruji. Khususnya pada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Tanah Air seperti pada masa reformasi dan juga memimpin perhelatan Indonesian Peoples Forum, Bali PrepCom pada 2002. "Mbak Emmy meyakini bahwa tidak bisa memisahkan antara perjuangan lingkungan hidup dengan perjuangan hak-hak perempuan," ujar Risma. Hal itu karena Emmy menyakini bahwa tidak bisa memisahkan antara perjuangan lingkungan hidup dengan perjuangan hak perempuan. Pengkader Sejati Sosok Emmy, yang merupakan alumni IPB dan Universitas Wisconsin di Amerika Serikat, juga meninggalkan kesan mendalam kepada Kepala Divisi Lingkungan Hidup di Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PPP Aisyiyah, Hening Parlan. Hening mengenal Emmy ketika bekerja sebagai salah satu staf WALHI yang mengurusi media dan komunikasi. Selama enam tahun di WALHI di bawah kepengurusan Emmy, Hening mengenalnya sebagai sosok pengkader sejati. Menyebut Emmy sebagai orang yang sangat unik, cerdas dan pemberani, Hening mengaku mendapatkan banyak pelajaran apalagi saat itu WALHI banyak memberikan masukan kepada pemerintah terkait beberapa isu seperti Freeport, Inti Indorayon, Kali Banger, kebakarna hutan, isu demokrasi, gender dan HAM pada umumnya. "Saya belajar dari setiap apa yang beliau sampaikan, saya berusaha menyimak. Pada akhirnya saya belajar banyak dari Mbak Emmy tentang keberpihakan, politik dan strategi," kata Hening. Tidak hanya itu, bertahun-tahun "mengintil" Emmy di banyak jaringan lembaga swadaya masyarakat dan pertemuan membuat Hening memiliki banyak jaringan serta ikut memahami pola-pola pergerakan. Ada satu pengalaman berkesan yang Hening ingat tentang sosok Emmy tepatnya usai turunnya Presiden Soeharto setelah terjadi reformasi. Emmy dikritik karena "menyembah" Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Pemberitaan bahwa Emmy "menyembah" Gus Dur menyeruak di mana-mana. Dia dikritik karena dianggap takluk pada penguasa. Saat itu, Hening menerima telepon dari Emmy yang mendorongnya meluruskan kejadian tersebut kepada media bahwa yang dilakukan Emmy adalah jongkok di depan karena menganggap Gus Dur sebagai orangtua sehingga untuk menghargai bukan menyembah. Meski sempat kesal dengan media yang masih belum menerima penjelasan tersebut, Emmy mengikuti argumen Hening untuk tidak membagikan cermin kepada media dalam silahturahmi yang dilakukan di LIPI dengan tujuan membuat media berkaca dengan pemberitaan yang ditulisnya. Tidak hanya itu, Hening bercerita bahwa Emmy juga melibatkan dirinya dalam berbagai advokasi penting seperti kampanye komodo untuk menjadi salah satu keajaiban dunia dan saat ada arus pengungsian besar di Aceh. "Begitulah Mbak Emmy selalu menjebloskan saya ke banyak hal yang saya sendiri sering merasa takjub, bingung dan bahkan sering merasa tak mampu. Namun cara beliau menjebloskan saya ke banyak hal, ku sadari bahwa itu adalah cara unik mengkader diriku," ujar Hening. Hening menyampaikan rasa bangga dan syukur dapat mengenal Emmy yang adalah guru yang baik. Darinya, Hening banyak belajar cara berkampanye dan membawa isu ke publik, kemampuan advokasi terasah, memahami isu lingkungan dan politik, dan belajar bagaimana berpihak pada rakyat kecil serta banyak lagi. Pejuang lingkungan itu kini sudah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa dalam damai. (mth)

Gubernur Kaltim Prihatin Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Samarinda, FNN - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyatakan prihatin atas kondisi kerusakan lingkungan di wilayah setempat diduga karena aktivitas pertambangan batubara. Isran Noor ketika peringatan Puncak Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2021 di Balikpapan, Selasa mengatakan, saat ini proses perizinan kegiatan pertambangan telah beralih ke pemerintah pusat. Hal itu membuat pemerintah daerah khususnya provinsi tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Diketahui, kegiatan pertambangan khususnya batu bara di wilayah Kaltim tumbuh subur. Bahkan tidak hanya perusahaan yang memiliki izin legal saja yang aktif beroperasi namun perusahaan tanpa surat izin juga marak ikut mengeruk kandungan tambang tersebut. Sejumlah bencana akibat pertambangan kerap disuarakan oleh para aktivis pertambangan di antaranya jalan umum rusak parah, longsor hingga terjadinya musibah banjir besar. "Jika saya bupati atau wali kota mungkin saya bisa gugat. Tapi karena saya gubernur dan wakil pemerintah pusat di daerah, tentu tidak bisa. Artinya, sama dengan menggugat diri sendiri," tegas Isran. Menurut Isran, untuk menertibkan itu, maka hanya satu kata saja yang diinginkan kepala daerah, khususnya Kaltim. Yaitu adanya aturan yang menetapkan kepala daerah memiliki tanggung jawab moral terhadap pengawasan pertambangan. Saat ini, lanjut Isran, kata-kata yang dimaksud itu tidak ada dalam aturan perundang-undangan perizinan pertambangan. "Jadi, satu kata saja, meski aturan itu ditarik ke pusat. Tetapi kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dalam pengawasan pertambangan di lapangan. Itu saja yang diperlukan. Sehingga kepala daerah bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan, baik TNI maupun Polri," ungkapnya. Bagi Isran, hal itu penting agar pertambangan tidak merugikan masyarakat di lingkungan sekitar aktivitasnya. Produksi batubara masih diperlukan bagi pembangunan di sejumlah negara luar di Asia maupun Eropa. Diperkirakan lima hingga 10 tahun ke depan. (mth)

Kemenperin: Industri Daur Ulang Kelola Dua Juta Ton Limbah Plastik

Jakarta, FNN - Industri daur ulang dalam negeri yang jumlahnya sekitar 1.000 perusahaan dengan nilai investasi Rp5,15 triliun saat ini mampu mengelola 2 juta ton limbah plastik dari 6,8 juta ton sampah plastik yang dicatat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Indonesia. "Jadi yang baru terkelola dengan baik sekitar dua juta ton, sisanya sebanyak empat juta ton ini tentunya membutuhkan investasi untuk dapat dikelola," kata Kepala Pusat Industri Hijau Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian R Hendro Martono saat Pelatihan Jurnalis Greenaration Foundation secara virtual di Jakarta, Senin. Investasi tersebut juga dibutuhkan untuk mengurangi sampah plastik yang masuk ke dalam laut. Dia mengatakan, industri daur ulang di Indonesia masih memiliki peluang besar yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 3,3 juta orang. Menurut dia, selain daur ulang plastik, terdapat beberapa komoditi lain yang potensial untuk dikembangkan di dalam negeri, di antaranya daur ulang kertas, tekstil, hingga besi baja. Namun demikian, lanjutnya, dalam mengembangkan pengelolaan sampah dan menerapkan ekonomi sirkular, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. "Pertama adalah kesadaran konsumen untuk bijak menggunakan barang konsumsi dan bijak dalam membuang sampah atau limbah dari produk bekas pakai," ujar Hendro. Kedua yakni pemilahan, pengumpulan, serta pengangkutan sampah yang dapat didaur ulang, di mana seharusnya dibuat sistem terpadu yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga sampah atau limbah laik untuk didaur ulang dan aman bagi lingkungan. Berikutnya adalah, perizinan pemanfaatan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang memiliki potensi dimanfaatkan sebagai subtitusi material atau energi. "Dalam hal ini, proses perizinan agar dapat dilakukan lebih cepat dan diberikan kemudahan sehingga dapat mengurangi penumpukan atau penimbunan B3 terlalu lama," ujarnya. Selanjutnya yakni sektor informal yang perlu ditata dengan sistem pengumpulan yang lebih baik dan diberikan edukasi agar pemilahan dan pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi pelaku dan lingkungan. Tantangan selanjutnya, ketersediaan sampah atau limbah sebagai bahan baku yang laik daur ulang belum memenuhi kebutuhan industri daur ulang. "Sehingga masih dibutuhkan importasi untuk bahan baku non B3 dalam bentuk scrap," katanya. Terakhir yakni belum tersedianya kelengkapan dan akurasi data limbah, seperti jumlah dan lokasi yang terekam secara menyeluruh, serta masih bersifat parsial atau sektoral. Dalam hal tersebut, Kemenperin melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular seperti pada perusahaan industri atau kawasan industri, serta membantu pengelolaan sampah domestik. Di antaranya adalah mendorong industri hulu untuk memproduksi bahan polimer plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang. Kemudian, mendorong pertumbuhan industri daur ulang dan produk daur ulang, bimbingan teknis sampah plastik sebagai bahan baku daur ulang, penyediaan mesin pendaur ulang sampah yg saat ini sudah dilakukan di enam lokasi. Selanjutnya, pengembangan sampah "waste to energy", pedoman pengelolaan sampah kemasan, limbah elektronik dan daur ulang plastik sektor industri, penyusunan skema pengelolaan di sektor industri, serta penyusunan kajian dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk eco-packaging, eco-industry, dan penyusunan peta jalan ekonomi sirkular pada industri. "Untuk mempercepat pengelolaan sampah dalam pengembangan industri hijau, maka dibutuhkan insentif agar banyak industri yang terdorong untuk berpartisipasi. Saat ini kemenperin sedang menyusun mekanisme fasilitasi insentif untuk industri hijau," ujarnya. (mth)

MPR Ajak Warga Terlibat Perbaiki Lingkungan dan Ekosistem

Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo untuk terlibat aktif dalam memperbaiki lingkungan dan ekosistem. Salah satunya menurut dia dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah secara bersungguh-sungguh yaitu menjaga dan merawat bibit tanaman yang diberikan dengan baik agar bisa berproduksi secara maksimal. "Pak Nelson, Bupati Gorontalo bilang, beliau punya rencana membuka kawasan di sini menjadi kecamatan konservasi. Mari bersama sama kita rawat dan jaga bantuan ini agar pada saatnya bisa menghasilkan buah-buahan yang bagus dan bisa berkontribusi menyejahterakan masyarakat," kata Fadel Muhammad dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakan Fadel usai menyaksikan penyerahan bantuan 5.000 bibit pohon buah-buahan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan satu unit Kebun Bibit Rakyat (KBR) kepada masyarakat Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabuapten Gorontalo, Minggu (27/6). Fadel menilai rencana pembentukan kecamatan konservasi akan berdampak baik bagi masyarakat karena penanaman pohon buah-buahan akan mengurangi risiko kerusakan hutan. Selain itu menurut dia juga memberikan penghasilan bagi masyarakat dan berpotensi menjadikan kecamatan konservasi sebagai pusat buah di Gorontalo. "Kalau skenario ini berhasil, nantinya kita akan mendorong kecamatan konservasi sebagai wilayah agrowisata buah-buahan. Masyarakat tidak hanya datang untuk membeli buah, tapi juga berwisata alam sehingga makin banyak pendapatan masyarakat yang bisa diperoleh," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Jenderal Pengendalian Das dan Hutan Lindung (PDASRH) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Helmi Basalamah mengatakan pemberian bantuan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, merupakan upaya pemerintah mengajak serta masyarakat untuk terlibat dalam perbaikan lingkungan dan restorasi ekosistem. "Apalagi, saat ini 30 persen hutan di Gorontalo termasuk dalam wilayah hutan kritis. Kami memiliki banyak program pelibatan masyarakat dalam perbaikan lingkungan dan restorasi ekosistem namun itu akan diberikan secara bertahap dan terus meningkat," kata Helmi Basalamah. Fadel didampingi Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyaksikan penyerahan bantuan 5.000 bibit pohon buah-buahan kepada masyarakat Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, dan satu unit Kebun Bibit Rakyat (KBR) kepada masyarakat Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabuapten Gorontalo. Bantuan disampaikan Plt Direktur Jenderal PDASRH Helmi Basalamah, acara tersebut berlangsung di balai pertemuan Desa Dulamayo Utara, Kecamatan Telaga, Kabuapten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Minggu (27/6). Penyerahan bantuan bibit pohon buah-buahan dan KBR dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2021. Selain penyerahan bantuan, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni juga ditandai dengan penanaman pohon durian, yang dilakukan Wakil Ketua MPR. (mth)

Gunung Merapi Meletus

Yogyakarta, FNN - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum sejauh 800 meter ke arah tenggara pada Sabtu pagi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Hanik Humaida melalui keterangan di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan awan panas guguran itu terjadi pada pukul 06.46 WIB dengan amplitudo 25 mm selama 78 detik. "Jarak luncur 800 meter ke tenggara," kata dia. Sebelumnya, pada 25 Juni 2021 tiga kali awan panas guguran Merapi juga meluncur sejauh 3 km ke arah tenggara dengan kolom asap setinggi 1.000 meter di atas puncak. Awan panas guguran tersebut menyebabkan terjadinya hujan abu di beberapa wilayah di sektor tenggara Gunung Merapi. Pada periode pengamatan Sabtu (26/6) pukul 00.00 sampai 06.00 WIB, guguran lava pijar teramati tujuh kali meluncur dari Gunung Merapi dengan jarak maksimum 1.100 meter ke arah barat daya. Gunung api aktif itu juga tercatat mengalami 69 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-30 mm selama 10-106 detik, dua kali gempa hembusan dengan amplitudo 8-9 mm selama 19-20 detik, 5 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-23 mm selama 5-8 detik, serta dua gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 20-45 mm selama 12-16 detik. Hingga saat ini, BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level III atau siaga. Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan bisa berdampak ke wilayah sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Saat terjadi letusan, lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi diperkirakan dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung, demikian Hanik Humaida. (sws)

PTPN V Siagakan 55 Embung Antisipasi Karhutla di Riau

Pekanbaru, FNN - PT Perkebunan Nusantara V menyatakan telah menyiagakan sebanyak 55 embung yang tersebar di seluruh unit perkebunan perusahaan milik negara tersebut untuk membantu pemerintah memerangi kebakaran hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning, Riau. "Selama 25 tahun berdiri areal PTPN V tidak pernah terbakar. Kami terus mengedepankan langkah pencegahan, termasuk di antaranya menyiapkan 55 embung dengan beragam ukuran. Ini bisa menjadi sumber air saat dibutuhkan baik oleh internal maupun satgas di luar perusahaan," kata Chief Executive Officer PTPN V, Jatmiko K Santosa dalam keterangannya di Pekanbaru, Rabu. Menurutnya, keberadaan embung menjadi vital mengingat salah satu masalah yang kerap dihadapi satuan tugas (Satgas) ketika menghadapi karhutla adalah minimnya sumber air. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pembangunan sumber-sumber air baru di lokasi rawan karhutla, baik itu melalui pembuatan sumur bor, sekat kanal, maupun embung-embung air yang masif dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. PTPN V hingga kini tercatat telah memiliki puluhan embung beberapa di antaranya berukuran cukup besar yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Embung ini menjadi bagian dari sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan untuk terus dalam kondisi siap dan siaga menghadapi musim kering tiba. "Kita semua dalam status siaga, jangan sampai lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan agar langit Riau tetap biru tahun ini," ujar Jatmiko yang juga merupakan Ketua GAPKI Riau tersebut. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau kembali memasuki musim kering gelombang paruh kedua pada Juni hingga September 2021 mendatang. Pada Rabu (22/6), Citra Satelit Terra dan Aqua mendeteksi sebanyak lima titik panas atau indikasi karhutla di Riau dengan tingkat kepercayaan di atas 50 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 18 titik panas menyebar di tujuh kabupaten di Provinsi Riau. Walau BMKG memperkirakan pengaruh La Nina dalam kondisi netral, artinya masih terjadi hujan walau sesaat di beberapa wilayah, Jatmiko mengatakan perusahaan akan terus meningkatkan kewaspadaan mengingat Riau yang berada di perlintasan ekuator memiliki tingkat suhu panas lebih tinggi di saat musim kering tiba. "Insya Allah embung-embung kita selama ini dalam keadaan yang baik dan siap untuk digunakan. Pada intinya kita tidak boleh lengah. Pencegahan kebakaran harus terus kita utamakan," tegasnya. Pemprov Riau diketahui telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 sebagai langkah antisipasi musim kering. Hingga saat ini, terdapat lima helikopter pengebom air dan satu pesawat modifikasi cuaca bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siaga di Riau. (mth)