Jakarta | FNN - Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun merasa pesimistis Pemilu 2024 akan menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas. Pasalnya seluruh penyelenggara Pemilu cacat moral. 

"Ketua KPU cacat moral, ini kata DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Di dalam Pemilu ada wasit yaitu MK (Mahkamah Konstitusi). Sejak awal wasitnya sudah cacat moral, dengan adanya putusan no 90 MK. Lalu yang bertanggung jawab atas Pemilu juga cacat yaitu sejak awal presiden sudah mengatakan  cawe-cawe," kata Ubedilah dalam diskusi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia  Untuk Demokrasi (Alamaide) berjudul "Korupsi dan Politik Dinasti Jokowi" Kamis (07 Desember 2023) di Jakarta.

Dengan kondisi seperti itu kata Ubed, tidak akan mungkin Pemilu menghasilkan pemimpin yang ideal, karena diperoleh dengan cara demokrasi yang kotor dan busuk.

"Ibarat sakit terlalu berat, harusnya diamputasi. Sementara DPR cuek dan tutup mata. Satu- satunya harapan mahasiswa harus melawan. Jika ada 10 ribu mahasiswa tidur di Senayan, paling lama 1 minggu, maka perubahan akan terjadi," paparnya.

Diskusi dipandu oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan menghadirkan narasumber antara lain Ubedilah Badrun Analis Politik UNJ, Melki Sasek Hunang (Ketua BEM UI 2023), Gielbran Muhammad (Ketua BEM UGM 2023),  Reno Suwono (KM ITB), Abdillah Faqih (Koordinator Alamaide Bandung), Andito Galih Pratisto (Ketua Umum DPN KM UGJ Cirebon).

Ubed menegaskan saat ini indeks demokrasi di bawah 70% , kebebasan civil society masih merah, indeks HAM juga rendah, pertumbuhan ekonomi stagnan. 

"Jadi kemajuan reformasi sejak 25 tahun, tidak ada yang signifikan. Kemudian kita diwarisi utang lebih dari Rp8000 Triliun, dimana kita harus bayar bunga utang dan cicilan utang," tegasnya.

Apa yang dihadirkan rezim saat ini adalah problem-problem yang sangat serius.  Oleh karena itu perlu adanya gerakan mahasiswa.

Mahasiswa akan bergerak ketika ada kesadaran kolektif yang sama tentang tantangan yang dihadapi.

Ubed melihat mahasiswa generasi Z  saat ini ada tantangan yang sama yakni korupsi yang terus merajalela. 

Ubed pernah gelisah ketika tahun 2016 2017 tidak ada riak-riak perlawanan hingga ia menulis buku "Menjadi Aktivis Kampus" tahun 2018. Lalu 10 tahun kemudian mengagetkan ketika mahasiwa membuat tagar #reformasiDikorupsi, kemudian terjadi gelombang protes ribuan mahasiswa melakukan aksi protes di mana-mana, menolak revisi UU KPK karena mahasiswa khawatir KPKnya dikebiri. Dan ternyata terbukti KPK dikebiri.

"Di tengah situasi korupsi yang luar biasa, lembaga pemberantas korupsinya dikebiri," tandas Ubed.

Menurut Ubed kondisi seperti ini merupakan satu tantangan politik yang bisa menggerakkan kedadaran pokitik mahasiswa yang mau melakukan perlawanan. 

"Dan di usia pemerintahan Jokowi 9 tahun, mereka mulai merasa muak dan jijik melihat korupsi yang makin vulgar.

Ubed mengisahkan tahun 2022 saat ia melaporkan keluarga istana ke KPK. Yang dilaporkan ada dari pejabatnya yaitu walikota, presiden, duta besar, termasuk anak-anaknya.

"Tadinya saya pikir  pelaporan itu banyak yang mendukung. Saya pikir KPK akan memproses tapi ternyata KPK tidak memproses dengan alasan KPK tidak bisa memanggil presiden," paparnya.

Ternyata kata Ubed KPK di bawah kendali Presiden, tidak lagi menjadi lembaga independen tetapi menjadi lembaga bagian dari eksekutif.

"Jadi, mahasiswa meskipun secara kuantitatif kalah tapi secara moral mahasiswa menang dalam konteks gerakan," tegasnya.

Tak hanya itu, iba-tiba lanjut Ubed, kemudian MK diobok-obok. 

"Ini proses yang sangat jorok dan sangat vulgar. Jadi yang dia rusak itu bukan saja lembga independen penegak hukum, akan tetapi sampai lembaga hukum paling terhormat yaitu Mahkamah Konstitusi.  Jokowi memberikan karpet merah kepada anaknya untuk menjadi cawapres. Bagi saya itu adalah pelecehan bagi kaum terpelajar, " tegasnya.

Naiknya Gibran jadi cawapres bukan sebagai contoh kepemimpinan anak muda. Ia menjadi cawapres dengan sangat instan. Sementara syarat untuk menjadi pengurus pusat adalah kader dan ikut pelatihan secara nasional yang dilakukan oleh DPP.

"Ini menyepelekan regulasi dalam proses politik. Cara-cara amoral, betapa buruk masa depan demokrasi. Anak muda boleh menghalalkan segala cara untuk meraih  kekuasaan. Ini contoh buruk demokrasi buat anak muda.

"Sangat ironis, saat ini banyak anak muda frustasi akibat kesulitan ekonomi. Di sisi lain ada anak muda yang dengan mudah meraih kekuasaan dengan memanipulasi hukum. Ini sangat menjijikkan. Ini seharusnya bisa memicu kesadaran kolektif," katanya.

Sementara Gielbran menegaskan bahwa saat ini tengah berlangsung Orde Paling Baru. 

Gielbran memahami Jokowi sebagai orang Jawa, dimana dalam falsafah Jawa,  nomor satu itu kekuasaan, kemudian baru etika.

"Jadi Jokowi liciknya keterlaluan. Apalagi saya dengar BLT akan diperpanjang sampai bulan Juli 2024, artinya mereka sudah prediksi dua putaran," paparnya.

Gielbran bingung menghadapi capres cawapres yang dua duanya cacat. Capresnya produk gagal reformasi dan cawapresnya anak haram konstitusi. Mereka mau pimpin negara sebesar ini.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali Jokowi harus tumbang. Mereka tanpa malu, secara vulgar unjuk melanggengkan kekuasaan. Bukan rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. 

"Ada musuh bersama di depan kita. Saya benci Jokowi dan trahnya. Tidak ada alasan untuk berdiam diri. Dalam waktu dekat alumni akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikkan di UGM sepanjang sejarah, dia paling culas dan serakah," paparnya.

Reno dari ITB menegaskan bahwa Ketua MK, Ketua KPK yang seperti itu menunjukkan bahwa satu lumbung isinya tikus semua. "Seracun itukah kekuasaan?," tanyanya.

Andito dari UGJ Cirebon meyakini Jokowi sudah menyiapkan kecurangan sejak lama. "Saya ingin bertanya, Pemilu ini pesta demokrasi atau pesta oligarki?", tanyanya.

Ia menyarankan mahasiswa harus menjadi poros keempat.

Fakih dari Politeknik Negeri Bandung, menegaskan bahwa demokrasi hari ini mirip restoran, yang mana depannya bersih akan tetapi dapurnya kotor dan menjijikkan.

"Inilah kegagalan pemimpin menghasilkan kebijakan berkualitas. Mengutip pernyataan Gielbran, negara sebesar ini akan dipimpin oleh orang yang otaknya sekecil otak Gibran," pungkasnya. (sws)