Mamuju, FNN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar forum konsultasi publik untuk menyerap aspirasi warga guna penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar di Polewali Mandar, Selasa, mengharapkan masukan dari masyarakat dapat dikerjakan sesuai harapan bersama.

"Agar semua sumbang saran dari masyarakat, anggota DPRD dan staf ahli, kita dengarkan secara langsung agar apa yang diinginkan Polewali Mandar ke depan lebih maju," katanya.

Ia merespons positif masukan dari masyarakat untuk penyusunan rancangan RKPD 2023 tersebut.

"Inilah tempatnya dan saya bersyukur sangat banyak masukan yang disampaikan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan, serapan anggaran lebih bagus agar semua harapan yang diinginkan rakyat dapat kita kerjakan dan tercapai," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar Himawan Jasin menjelaskan tujuan kegiatan tersebut untuk menghimpun saran, masukan, dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan di daerah tersebut.

Selain dari unsur pemerintah, katanya, kegiatan juga melibatkan secara optimal unsur non-pemerintah, perguruan tinggi, LSM, lembaga profesi, dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Masukan pada kegiatan ini, lebih banyak pada sektor peningkatan SDM, pengembangan sektor unggulan di Polewali Mandar, isu mengenai pernikahan dini, pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas dan banyak saran dari peserta," ujarnya.

Ia mengemukakan tentang penyempurnaan rancangan RKPD 2023.

"Tindak lanjutnya kemudian adanya penyempurnaan rancangan awal untuk tahapan selanjutnya pelaksanaan musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten," katanya.

Rancangan prioritas pembangunan pada 2023 di Kabupaten Polewali Mandar di antaranya, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan pengurangan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan. (sws)