Jakarta, FNN – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung meyakini BEM Nusantara yang diberi wejangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto akan berbalik arah ikut berdemonstrasi sesuai niat awal mereka.

“Saya percaya bahwa BEM Nusantara mungkin 24 jam ke depan, mereka akan berbalik arah,” kata Rocky kepada wartawan FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu, 09 April 2022.

Rocky menduga, perubahan sikap mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara ini lantaran merasa bersalah pada emak mereka yang  menjadi korban terparah dari naiknya harga kebutuhan pokok.

“Malu kalau ketahuan bawa amplop, ngapain tuh. Sementara emak-emaknya itu menganggap bahwa Anda itu anak gue, perjuangan itu di jalan, bukan di istana. Kira-kira begitu gambaran psikologi publik hari ini,” tegas Rocky.

Menurut Rocky, mengapa istana memecah soliditas mahasiswa karena memang mereka ada yang bisa dibeli. “Jadi istana membaca mereka yang bisa dibeli justru datang dari kelas yang disebut kelas bawah yang sebetulnya kena efek buruk dari kebijakan Jokowi, lalu mau dibujuk. Jadi semacam BEM yang dikasih BLT. Kan itu intinya,” paparnya.

Menurut Rocky, yang namanya BEM itu mustinya ada dalam satu kesepakatan dengan teman-temannya. “Jadi kalau ada yang menyimpang dari situ dianggap dia pengkhianat. Kasihan nanti akan dicatat oleh temen-temennya ini BEM yang dapat BLT. Di kampus namanya BEM BLT,” paparnya.

“Jadi, posisi kita adalah berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa kekuasaan selalu punya kemampuan membujuk, uangnya banyak, dia kuasai media massa,” katanya.

Kooptasi oleh penguasa juga akan dilakukan pada media karena nggak mau memberitakan kegiatan BEM Seluruh Indonesia.

“Kita paham bahwa dua hari lagi itu akan ada desakan yang absolut karena enggak ada keterangan yang datang dari Presiden. BEM ingin presiden ucapkan sesuatu, tapi mau ngapain lagi kalau ini konyolnya kalau kekuasaan nggak bisa mengolah sejarah atau ingatan publik,” tegasnya.

Perihal BEM Nusantara akan tetap ikut demo pada 11 April 2022 juga dikonfirmasi oleh Koordinator BEM Nusantara wilayah Jawa, Ahmad Marzuki. Ia mengatakan, tidak ada larangan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di negara demokrasi ini. Hal itu dikatakannya usai perwakilan mahasiswa bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, pada Jumat (8/4/2022).

"Enggak, enggak seperti itu (tidak ada larangan demonstrasi). Negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi," ujar Marzuki saat dijumpai di Kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022).

Adapun BEM SI rencananya akan membawa 6 tuntutan dalam demo ini, antara lain soal isu stabilitas harga bahan pokok seperti BBM dan minyak goreng, serta wacana jabatan presiden 3 periode.  

"Tadi kita juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke pemerintah kartel yang memainkan ini. Kita dari Januari sampai sekarang sudah empat kali turun survei bahan pangan ketersediaan minyak goreng dan yang kita temukan sama," lanjutnya.

Sementara itu, mengenai aspirasi wacana masa jabatan presiden selama tiga periode juga telah diberikan penjelasan dari pemerintah. Setelah adanya penjelasan, wacana tersebut tidak mungkin terealisasi. "Kalau kita kaji secara konstitusi ya seperti itu. Dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan tiga periode ini otomatis kita sudah dalam jalur amendemen UUD. Kedua kita sudah mengkhianati amanat reformasi," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April atau awal pekan depan. Menurutnya, aksi demonstrasi tidak dilarang. Namun, Wiranto menegaskan salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi massa tersebut telah dijawab pemerintah.

"Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat. (ida, sws)