Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD

Aturan dan kebijakan harus lahir dari hukum. Berbicara hukum jangan lepaskan HAM. Rezim Jokowi  benar- benar biadab! Sekali lagi biadab! Lebih konyol lagi ketika menyeret TNI POLRI sebagai bemper!

Belum diyakinkan, dengan divaksin orang tidak tertular dan tidak menularkan Covid-19! Ini kebijakan gila, memaksa rakyat dengan alasan pembenaran sendiri! Dan seharusnya para elit tidak ikutan gila, yang justru sibuk dengan pencalonan dan penyuksesan Capres!

Seharusnya penentuan sistem menjadi sasaran utama, agar President Threshold (PT) 20% tidak terulang lagi, karena inilah yang menjadi pangkal kesuksesan oligarki.

Ini tugas rakyat, gagalkan PT 20 %, sukseskan PT seminimal mungkin %. 

Langkah persiapan elit politik yang mengarah ke konsolidasi Capres, adalah jebakan, hasutan, dan penjungkirbalikan langkah sesat, yang mengabaikan urgentnya menggagalkan PT 20 %.

Wahai para orang  orang yang merasa disanjung sebagai orang yang layak maju ke Pilpres, tidak sadarkah Anda, jika sistem tidak diubah, kemungkinan kemenangan Anda  lebih kecil, biaya yang anda keluarkan lebih berat, tantangan Anda di depan  lebih keras!

Maka saya mengimbau, tinggalkan mimpi Capres, utamakan perjuangan untuk menggagalkan PT 20 %, jangan dibalik!

Kepada TNI POLRI, saya menghimbau, kembalilah peransimu untuk NKRI, bukan hanya untuk pemerintah saja!

Rakyat sangat mengharapkan TNI POLRI independen, karena hanya TNI POLRI yang akan mampu mempelopori rakyat ini menuju kebenaran dan keadilan yang beradab!

Utamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan rakyat!

Contoh vulgar adalah pemaksaan vaksin terhadap rakyat. Ingat, bukan yang menolak vaksin yang melanggar hukum, tapi justru yang memaksa rakyat harus divaksin itu yang melanggar hukum!

Bahwa hak rakyat dalam menentukan sendiri tentang kesehatan pribadi, diatur dalam undang-undang dan dijamin serta dilindungi hukum.

Gambaran di salah satu video, petugas keamanan dan kesehatan mengejar/mendatangi rakyat yang ketakutan dan sembunyi di atap rumah, merupakan bentuk paksaan dan kesewenang-wenangan pemerintah!

Saya tidak memasalahkan bagi mereka yang bersedia divaksin. Namun saya menghimbau, stop dan hentikan pemaksaan vaksin kepada rakyat yang tidak bersedia divaksin, apalagi jika dalam waktu singkat akan diterapkan vaksin berbayar. Astaqfirrullah.  ALLAHU AKBAR.. (3 X ).