Jakarta, FNN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin beserta auditor BPK Jabar membuka bobrok tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor.

Maka, Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 6 kali berturut-turut dan selalu dibanggakan Ade Yasin patut dipertanyakan kebenarannya.

Center for Budget Analysis (CBA) berharap paska adanya OTT itu, KPK benar-benar serius melakukan penyelidikan atas pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Ade Yasin.

“Karena dari pucuk pimpinannya saja sudah terbukti bermasalah dan patut diduga praktik dugaan korupsi tersebut terjadi secara berjamaah, masif, dan terstruktur,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada FNN.

CBA telah menemukan banyak dugaan penyimpangan terkait proyek-proyek Kabupaten Bogor, sebagai contoh pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.

“Dari total 416 pengadaan yang tercatat itu, semuanya menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung,” ungkap Jajang Nurjaman.

Bahkan, ada 39 proyek dengan pagu di atas Rp 200 juta menggunakan metode pengadaan langsung hal ini jelas melanggar aturan.

Selain temuan pada Sekretariat DPRD, sejumlah proyek pada Satuan Kerja lainnya juga ditemukan banyak masalah.

Sebagai contoh pada Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan ada 4 proyek mencurigakan, yakni:

1. Proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Kalong Jayamarni, menghabiskan anggaran Rp 536.342.600

2. Proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Angsana 01 Kec. Leuwiliang, menghabiskan anggaran Rp 334.262.978

3. Proyek rehabilitasi habilitasi ruang kelas bertingkat SDN Ciangger 03 Kec. Cigudeg menghabiskan anggaran Rp 497.045.000

4.  Proyek ruang kelas SD Negeri Kalong 03, menghabiskan anggaran Rp 533.912.576

Empat proyek Dinas Pendidikan di atas janggal karena selalu dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama yakni CV Nurani Cipta Mandiri (NCM) yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No 29 F Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat.

Berdasarkan penelusuran CBA, CV NCM juga memenangkan proyek Pemkab Bogor lainnya pada 2020, yakni proyek peningkatan jalan kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus yang menghabiskan anggaran Rp 1.162.763.363 pada Dinas PUPR.

Bahkan pada Tahun Anggaran 2022 CV NCM dipastikan memenangkan tender lainnya yakni proyek peningkatan jalan Kemang - Kalisuren Kecamatan Tajurhalang dengan pagu Rp 5,5 miliar pada Dinas PUPR karena hanya satu perusahaan yakni CV NCM yang mengajukan tawaran harga.

Diduga kuat CV NCM merupakan salah satu perusahaan favorit Pemkab Bogor karena selalu memenangkan tender.

Berdasarkan catatan itu, CBA meminta KPK untuk turut memeriksa 39 proyek bermasalah pada Sekretariat DPRD, dan 6 proyek yang selalu dimenangkan perusahaan yang sama pada Dinas Pendidikan dan PUPR.

“Panggil dan periksa pejabat terkait untuk dimintai keterangan,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)