Jakarta, FNN - Menyikapi situasi carut marut ekonomi, politik, dan keamanan nasional saat ini yang mengkhawatirkan keselamatan rakyat, bangsa dan negara banyak tokoh yang merasa khawatir. Salah satunya  Dr. Rahman Sabon Nama, pengamat politik senior cucu pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli. Ia mengaku merasa gusar atas keselamatan konstitusi negara UUD 1945 dan tegaknya Pancasila. Sehingga mendorongnya meminta restu kepada YM Sri Sultan Hamengkubowono X Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan rekannya para Sultan/Raja Nusantara mendirikan Partai Daulat Kerajaan Nusantars (PDKN).

Surat itu ditulis sendiri oleh Rahman Sabon Nama, sebagaimana yang dikirim ke redaksi FNN.

Jakarta, 13 May 2022 

Kepada Yth. Bapak YM Sri Sultan Hamengkubowono X 

Raja Kesultanan Yogjakarta Hadiningrat 

Dan Rekan/Saudaraku YM 101 Para Sultan dan Raja Nusantara

Assalamualaikum wr.wb.

Mohon dengan hormat perkenalkan kami Dr. Rahman Sabon Nama, Cucu Buyut 

(Wareng ke-VI) dari Panglima Perang Jelajah Nusantara Pra-Kemerdekaan RI Adipati Kapitan Lingga Ratu Loli dan Letjen TNI Purn. Dr. H. Umar Abdul Azis, SH. MH, Cucu buyut dari Sultan Siak, Sultan Syarif Kasim II Kerajaan Siak Sri Indrapura Riau, melaporkan dan mohon perkenan pada Bpk YM Sri Sultan HB X bahwa kami berinisiatif untuk membuat kendaraan politik guna menyalurkan aspirasi kita dalam hidup berbangsa, bernegara, dan berdaulat. Inisiatif ini berangkat dari amatan dan telaah kami, serta mempelajari secara saksama pelbagai sumber analisis tentang fenomena/kecenderungan perilaku sosial, politik, budaya dalam kehidupan negara kita belakangan ini. 

Di antara fenomena/kecenderungan itu adalah semakin terkikisnya kesadaran nasional dari generasi pribumi dengan mereduksi pranata nilai agama (relegius), sosial, bahkan budaya ke-Nusantara-an yang pada gilirannya dapat melahirkan pelbagai krisis nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis seperti inilah menjadikan suatu bangsa menjadi lumpuh, dimangsa oleh bangsa lain, terlebih di tengah gelombang konspirasi global saat ini. 

Adalah tanggungjawab moral kita bersama, para Sultan dan Raja seantero Nusantara, menghadapi fenomena dan kecenderungan itu. Alasan utama dan sahihnya adalah: Karena 

kita, para Sultan dan Raja di seantero Nusantara, telah dengan kebesaran hati dan jiwa menyerahkan segenap kebesaran berupa kekuasaan, mahkota, martabat, bahkan tanah kedaulatan termasuk rakyat kita kepada Negara Republik Indonesia lewat Presiden Soekarno beberapa waktu pasca Proklamasi RI pada 17 Agustus 1945. 

Penyerahan kekuasaan hingga penyerahan wilayah kedaulatan termasuk rakyat yang berada di wilayah Kesultanan dan Kerajaan tersebut terkandung perjanjian/komitmen bahwa Negara RI berkewajiban menyejahterakan dan memakmurkan Kesultanan/Kerajaan berikut seluruh rakyatnya yang telah digabungkan ke dalam Negara Kesatuan RI. 

Perjanjian/komitmen akan kesejahteraan dari kemakmuran yang wajib dipenuhi oleh Negara RI itu terpatri dalam UUD 1945 dan Pancasila, realistis jauh panggang dari api. 

Namun, para Sultan dan Raja yang hebat dan luar biasa itu tidak permasalahkan. Atau, belum mau permasalahkan??? 

Hari ini, di tengah negara, RI, mengidap multi krisis---krisis keterbelahan sosial (polarisasi), keberadilan hukum, dan krisis ekonomi --- para Sultan dan Raja tetap memiliki tanggungjawab moral untuk mengambil peran perbaikan dan pelurusan. Terlebih, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penyalur aspirasi rakyat (DPR/MPR/DPRD), pemerintahan eksekutif maupun yudikatif. 

Ruang atau kiprah untuk mengejawantah peran perbaikan bagi bangsa dan negara adalah melalui kendaraan politik yaitu organisasi partai politik. Ini urgen, karena selain upaya perbaikan tatanan bangsa, juga upaya mengawal kepentingan Kesultanan/Kerajaan Nusantara dan rakyat. Langkah strategis ini dikemas dengan kekuatan terpadu, yaitu Para Sultan/Raja dan Ulama. 

Langkah tersebut secara struktural kepartaian, para Sultan dan Raja menduduki posisi dalam struktur Dewan Pembina, sedangkan para Ulama chos berada di posisi Dewan Mursyidin sebagai bentuk pengejawantahan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional yakni melakukan amar makruf nahi munkar: Suatu tugas pokok dalam membina masyarakat dan umat maupun interaksi dengan umara (penguasa).

Berangkat dari pemikiran di atas, mohon perkenan dukungan dari YM Bpk Sri Sultan HB X dan rekan YM para Sultan/Raja dan para Ulama/Mursyid se-Indonesia untuk desain dan rancangan pendirian Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN). 

Demikian dan terima kasih. (*)