Jakarta, FNN – Akademisi dan Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Politisi PDIP Masinton Pasaribu yang mengaitkan kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng dengan kampanye Presiden Jokowi tiga periode.

Menurut Rocky Gerung, PDIP memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dari kabinet Jokowi.

“Jadi, sekali lagi PDIP punya kepentingan dan PDIP sudah jelas yaitu tidak boleh ada Pak Luhut di dalam kabinet. Dan itu yang mungkin bikin Pak Jokowi berpikir bagimana caranya. Karena pada akhirnya orang tahu bahwa Pak Jokowi itu tergantung sekali pada Pak Luhut dalam segala aspek, bahkan sampai aspek pertahanan,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 25 April 2022.

Menurut Rocky, Presiden Jokowi saat ini tengah menghadapi persoalan yang sangat pelik, terutama kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kedua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming yang dilaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun beberapa waktu lalu. Kasus itu kini kembali naik ke permukaan.

"Sekarang publik merasa bahwa kalau soal Luhut mah kecil, tapi ini soal keluarga Presiden yang KKN. Itu yang sebetulnya kena betul pelurunya langsung ke batin Pak Jokowi dan itu agak susah," kata Rocky.

Kalau soal kabinet, kata Rocky stratanya bisa diatasi, akan tetapi kalau isu KKN sudah masuk sampai ke keluarga, itu artinya sudah rontok seluruh pertahanan moral Presiden Jokowi.

Rocky Gerung menilai, serangan yang ditujukan kepada Luhut Binsar Pandjaitan membuat istana kehilangan pilar utamanya. Hal tersebut dilihatnya sebagai hal yang membahayakan.

“Pak Luhut selain memberi nasihat-nasihat ekonomi, tapi ia juga adalah orang yang saya kira melampaui Pak Mahfud MD untuk memberi nasihat pertahanan dan keamanan Pak Presiden. Pak Mahhfud semacam proksinya aja, kalau kita lihat asal-usulnya. Jadi, tetap sasaran ke Pak Luhut itu akan membuat seistana kehilangan pilar utamanya.

Padahal Luhut diminta oleh Presiden diharapkan untuk ikut menetralisir isu KKN keluarga Pak Jokowi. Namun tampaknya Pak Luhut gak mampu karena ia masih mengalami masalah dengan laporan soal PCR, laporan macam-macam yang diajukan Haris Azhar namjun ditolak oleg kepolisian.

“ Jadi ini rumitnya begitu. Tapi kita bisa paham bahwa rumitnya itu justru akan menghasilkan kejernihan baru. Jadi diurai kembali kerumitan itu sehingga kita masuk pada satu keyakinan bahwa memang rezim ini harus berakhir. Kira-kira itu ujung dari kesimpulan saya,” paparnya.

Hal semacam itu, kata Rocky sesungguhnya sangat teknis dan bisa diselesaikan oleh kementerian, tetapi terpaksa mengambil keputusan yang tidak dihitung sebelumnya.

“Nanti orang bertanya lagi, apakah pemerintah mampu menahan kesulitan ekonomi kalau pendapatan negara melalui CPO itu tidak peroleh lagi karena larangan. Betul nggak itu melarang atau sekadar membatasi saja. Jadi peristiwa yang membuat orang merasa soalah-olah Pak Jokowi jagoan,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan kecurigaannya bahwa tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng terlibat dalam kampanye Jokowi tiga periode.

Masinton mendapatkan informasi bahwa ketiga perusahaan tersebut mengutamakan ekspor sebagai kebutuhan fundraising untuk kampanye Jokowi tiga periode hingga penundaan Pemilu 2024. (ida, sws)