Jakarta, FNN - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Ini pertanyaan balik saat Luhut ditanya wartawan soal penundaan Pemilu, Rabu (16/03/2022) di Jakarta.

Gde Siriana Yusuf Komite Eksekutif KAMI menganggap Luhut keblinger menjadi otak intelektual penundaan Pemilu. 

"Pertama LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden itu  sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!,," katanya kepada FNN Kamis (17/03/2022) di Jakarta.

Alasan kedua, menurut Gde, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.

"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemeirntahan yang demokratis tetap dilakukan Pemilu 1954" tegasnya.

Jadi, pernyataan LBP ini kata Gde menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini.

Alasan ketiga, lanjut Gde, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 2020, yang banyak diprotes publik.

Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres.  Dengan demikian jika KPU menyerah tdk bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu.

Sikap, ngotot LBP ini, kata  Gde, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. (sws)