Jakarta, FNN - Di tengah panen raya bersama petani di Ngawi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo  mengatakan pemerintah sulit mengatasi stabilisasi harga gabah. Pernyataan  itu disampaikan  Presiden Joko Widodo di tengah melakukan panen raya bersama petani di Kabupaten Ngawi Jawa Timur Sabtu (11/3/2023) 

Atas pernyataan Presiden Jokowi itu, Ketua Umum APT2PHI Rahman Sabon Nama mengatakan bahwa sebetulnya tidak sulit untuk mengatasi  stabilisasi harga gabah  asal ada kemauan serius dari pemerintah untuk menolong para petani dari anjloknya harga gabah mereka di bawah harga ongkos produksi.

Rahman mengatakan untuk mengatasi anjloknya harga gabah pemerintah  dapat menerbitkan Instruksi Presiden (INPPRES) untuk untuk menetapkan Harga Dasar (HD) di musim panen raya Februari-Mei 2023 .

"Saat musim panen raya (MPR) di daerah sentra  produksi beras yaitu Jawa Barat , Jawa Timur,  Jawa  Tengah dan Yogjakarta serta  Sulawesi Selatan,  Lampung, dan Sumatera Selatan  petani padi  terancam kesulitan menjual gabahnya karena harga yang ditetapkan pemerintah Rp 4.200/kg terlalu rendah, tidak menolong petani justru seperti hendak  memiskinkan para petani  karena harga pupuk , sewa alsintan dan ongkos transportasi mahal," kata  Dr.Rahman Sabon Nama ketua umum Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI).

Rahman menambahkan bahwa harga gabah anjok jauh di bawah biaya ongkos produksi sedangkan harga beras saat ini masih bertahan stabil harga tinggi .

Untuk mengatasi stabilisasi harga gabah yang dikeluhkan presiden, Rahman menyarankan agar Presiden Joko Widodo dapat menggunakan Harga Dasar (HD) Gabah yang wajar yang telah dikalkulasi dan dianalisis secara akademik dan fitetapkan   

Disebutkan Rahman bahwa APT2PHI untuk musim panen raya dan musim gadu tahun 2023 yaitu berdasarkan rumusan hitungan dengan memperhatikan komponen biaya produksi dan tingkat inflasi dengan mengacu pada forcasting pergerakan  harga  beras medium International FOB Bangkok dan CIF dengan kurs Rp.15.000/$USD sebagai rumusan patokan biaya oportunity dan ukuran efisiensi yang biasa digunakan diera pemerintahan presiden Soeharto.dan berdampak positif untuk menolong petani dan tidak merugikan konsumen jelas Rahman.

Oleh karena itu APT2PHI meminta agar Presiden Joko Widodo  dapat menerbitkan INPPRES dengan menetapkan Harga Dasar (HD) dengan dua jenis Harga Dasar Gabah yaitu :

1.Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar,butir hampa/kuning/merah ditetapkan sebesar Rp.5.720/kg.

2.Gabah Kering Panen (GKP) dengan kualitas apa adanya/rafaksi harga ditetapkan sebesar Rp.4.750/kg.

Kebijakan penetapan HD oleh pemerintah dengan harga GKG Rp.5.720/kg dan harga GKP Rp.4.750/kg agar efektif berjalan,maka pemerintah harus memperketat pengawasan importir beras swasta dan menghentikan kebijakan impor beras oleh pemerintah ditengah musim panen raya.

 Dalam situasi ekonomi terbuka seperti sekarang apabila menetapkan Harga Dasar dalam bentuk beras sangat tidak menolong petani padi sebab akan lebih banyak dinikmati para mafia pedagang pencari rente ,jelas pria asal pulau Adonara NTT itu.

Harga gabah kering panen tsb diatas dapat digunakan pemerintah sebagai harga patokan untuk menetapkan dan menentukan harga beras agar dapat melindungi petani dimusim panen raya tahun 2023 ini dan harga ini tidak berlaku untuk musim paceklik.

Alumnus Lemhanas RI ini, memperkirakan musim panen raya pebruari-May  2023  tahun ini, ada penurunan produksi karena faktor cuaca hujan yg tidak menentu  sehingga  mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan juga akibat dari berkurangnya lahan sawah. 

Perkirakan produksi  dari hasil monitoring APT2PHI diberbagai daerah diperkirakan  luas panen total 57,2 % dari 10,7 HA areal panen total rata-rata .Dan panen berikutnya yaitu musim panen gadu (MPG) dengan perkiraan porsi sekitar 30 % dan sisanya berlangsung pada periode  musim.paceklik (MP) jelasnya 

Dia mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan peramalan harga gabah dan produksi  (RAM) seharusnya mengikuti pola panen bukan berdasarkan catur wulan seperti yang dipraktekan BPS saat ini yaitu ( januari-May, May-Agustus dan September-Desember) sesungguhnya kurang tepat karena data ramalan BPS akan jauh menyimpang dengan fakta dan  data asli hasil produksi dan ramalan harga gabah  jelasnya

Rahman yang juga adalah ketua umum dari Partai Daulat Kerajaan Nusantara itu meminta Presiden Joko Widodo agar diakhir masa jabatan pemerintahannya bisa membuktikan keberpihakannya pada petani dan rakyat kecil dgn memerintahkan Bulog agar bisa bekerjasama dengan APT2PHI untuk fokus menyerap pembelian gabah petani sebanyak 1,9 juta ton setara beras  dan 22 prosen berupa GKG   stok ini cukup untuk  kebutuhan cadangan nasional  bisa untuk sebelas bulan hingga paska Pemilu 2024 jelas Rahman mengakiri pernyataannya. (*)