Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Ilmu Hukum Univ. Trisakti

Euforia peringatan HUT TNI ke 79 menggemakan nada suka cita di balik dosa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terutama terkait, aksi gerak cepat naikkan anggaran pertahanan yang diduga disalahgunakan untuk modal suksesi kemenangannya pada ajang pilpres 2024 lalu. 

Menjelang masa pencoblosan, data Kementerian Keuangan mengungkapkan terjadi kenaikan anggaran secara tertutup, mendadak, dan tak wajar di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo menjelang pelaksanaan pilpres 2024. 

Peningkatannya fantastis. Mencapai US$ 4 miliar (Rp 61,85 triliun) yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Kenaikan anggaran disepakati Presiden Jokowi dalam rapat tertutup bersama Menhan Prabowo di Istana Bogor 28 November 2023 lalu. 

Secara prosedural, kenaikan anggaran ini tidak bermasalah karena dilakukan melalui upaya refocusing dan realokasi anggaran dari pagu belanja kementrian lembaga lainnya. 

Namun yang jadi persoalan, untuk tujuan apa kenaikan anggaran dilakukan? 

Kemenhan menjawab, kenaikan anggaran sudah sesuai kebutuhan untuk melanjutkan belanja prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dibarengi Confident Building Measures (CBM). 

Jawaban basi. Hampir 4 tahun memimpin, alasan ini selalu diulang-ulang Prabowo sebagai kalimat pembenar kenaikan anggaran dan penarikan utang. Tapi hasil belanja dan kinerjanya, sangat mengecewakan. 

Kementrian Keuangan mencatat, Pada tahun 2018–2021, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6%, dari Rp106,83 triliun menjadi Rp125,79 triliun. 

Anggaran kembali dinaikkan menjadi Rp 133,3 triliun di 2022. Lagi-lagi meningkat menjadi Rp134,3 triliun pada 2023 kemarin. 

Masalahnya, kenaikan anggaran belanja Kementerian Pertahanan, mayoritasnya, dipenuhi dari pinjaman luar negeri. Eksesnya, utang luar negeri Kemenhan pada periode tersebut meningkat tajam. 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, utang Kementerian Pertahanan naik dari US$ 1,75 miliar di 2018 menjadi US$ 4,35 miliar pada 2019. Meningkat lagi jadi US$ 4,41 miliar pada 2020. Dua tahun berikutnya meningkat jadi US$ 5,96 miliar di 2022. Kembali meningkat tajam menjadi US$ 7,13 miliar per kuartal III/2023. 

Namun apa yang dihasilkan Kementerian Pertahanan dari kenaikan anggaran tiap tahun diikuti utang yang menggunung? 

Indikator kinerja pertahanan, rontok semua. Sejumlah data pertahanan dan sistem keamanan jungkir balik.

Mulai dari global peace index (GPI) yang jatuh dari peringkat 41 pada 2014 ke peringkat 53 dari 163 negara dunia (Institute for Economics and Peace, 2023l). 

Selain itu, global militarisation index (GMI) juga turun peringkat 95 di tahun 2019 ke peringkat 124 di 2023 (Bonn International Centre for Conflict Studies, 2023). 

Termasuk minimum essential force yang hanya mencapai 65,49% di 2023, sulit capai target 100% (Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, 2023). 

Sejak 2019 memimpin, dengan kenaikan anggaran tajam tiap tahunnya, Prabowo gagal menaikan GPI, GMI dan MEF. Terhitung empat tahun memimpin, masih gagal. 

Lalu bagaimana mungkin mampu membalikkan keadaan dalam sisa masa pemerintahan 7 bulan ke depan? 

Tarik satu saja, persoalan meningkatkan MEF, mustahil bagi Prabowo untuk bisa mencapai target 100% sebagaimana yang dicita-citakan dengan adanya kenaikan anggaran fantastis di 2024 ini. Kegagalan itu terbukti. Diberi waktu empat tahun saja tidak mampu. Apalagi hanya 7 bulan ke depan. 

Sulit untuk mengukur dan mencapai efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Apalagi saat ini Prabowo maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan. 

Maka tidak salah, jika publik mempertanyakan, apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu? 

Apalagi atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024, sengaja dinaikkan untuk disalahgunakan mendukung-mendanai kemenangan Prabowo di pilpres 2024? 

Wajar kami menduga seperti itu momentumnya sangat pas, jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah Prabowo yang waktu itu menjadi calon presiden yang berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri. 

Belum lagi, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal, bahkan justru merusak hutan. Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemhan pada proyek Komponen Cadangan dan Alutsista yang melibatkan perusahan kroni bentukan Prabowo PT TMI. 

Apalagi sejauh ini, pertahanan merupakan sektor tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Aparat penegak hukum lain, terutama KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini. Sehingga setiap dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sulit dibongkar karena alasan dan dalih rahasia negara. (*)